Audit Forensik and infestigatif

1. MATA KULIAH : AUDIT INVESTIGATIF &AKUNTANSI FORENSIK
DOSEN PEMBIMBING : DR. BASYIRUDDIN NUR, M.AK., CPI., CA.,CPA
TUGAS RESUME : . Standar Jasa Investigasi (SJI)
• Standar umum jasa investigasi
• Manajemen risiko
Referensi:
SJI 5100 & SJI 5200
Nama : Sri Ana
Nim: 22730018

2. STANDAR PROFESIONAL
AKUNTAN PUBLIK
• Standar Jasa Investigasi (SJI)
• • Standar umum jasa investigasi
• • Manajemen risiko

3. STANDAR JASA
INVESTIGASI 5100 (2021)
STANDAR UMUM JASA
INVESTIGASI
(Berlaku efektif untuk perikatan jasa investigasi
pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022. Penerapan dini diperkenankan)

4. RUANG LINGKUP
SJI 5100 ini menetapkan standar umum untuk
melaksanakan perikatan jasa investigasi,
yang dapat berupa:
a. Pemeriksaan investigatif; dan/atau
b. Penghitungan kerugian keuangan; dan/atau
c. Pemberian keterangan ahli.

5. Standar umum ini berkaitan dengan independensi, objektivitas, integritas,
skeptisisme
profesional, keahlian, kompetensi, dan hal lainnya yang menjadi dasar
untuk dapat menerapkan:
a. Manajemen risiko ketika melakukan perikatan jasa investigasi (SJI
5200);
b. Pemeriksaan investigatif (SJI 5300);
c. Penghitungan kerugian keuangan (SJI 5400); dan
d. Pemberian keterangan ahli (SJI 5500).

6. Etika
Akuntan Publik dan Pihak Terasosiasi dalam perikatan jasa investigasi harus mematuhi
Kode Etik Profesi Akuntan Publik (selanjutnya disebut “Kode Etik”), termasuk ketentuan
independensi. Mungkin terdapat keadaan ketika peraturan perundang-undangan
menghalangi Akuntan Publik, termasuk Pihak Terasosiasi, untuk tidak mematuhi bagian
tertentu dari Kode Etik. Dalam keadaan demikian, peraturan perundang-undangan
tersebut berlaku, dan Akuntan Publik, termasuk Pihak Terasosiasi, harus mematuhi
seluruh bagian lain dari Kode Etik.

7. Akuntan Publik mungkin menghadapi keadaan yang tidak biasa yaitu
ketika Akuntan Publik meyakini bahwa penerapan persyaratan
tertentu dari Kode Etik dapat mengakibatkan hasil keluaran yang
tidak sepadan atau yang tidak memenuhi kepentingan umum. Dalam
kondisi demikian, Akuntan Publik disarankan untuk berkonsultasi
dengan asosiasi profesi atau regulator yang terkait.

8. a. Integritas (Integrity): bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan professional dan bisnis;
b. Objektivitas (O bjectivity): tidak mengompromikan pertimbangan profesional atau bisnis
karena adanya bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain;
C. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional (Professional Competence and Due Care) untuk:
i. Mencapai dan mempertahankan pengetahuan dan keahlian professional pada level yang
disyaratkan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi empatnya bekerja
memperoleh jasa profesional yang kompeten, berdasarkan standar profesional dan
standar teknis terkini serta ketentuan peraturan perundang-undang yang relevan; dan
ii. Bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesional dan
standar teknis yang berlaku;
Lima prinsip dasar etika (fundam ental principles) untuk Akuntan
Publik dan oihak terasosiasi adalah :

9. Lanjutan 5 prinsip etika
d. Kerahasiaan (Confidentiality): menjaga kerahasiaan informasi yang
diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis; dan
e. Perilaku Profesional (Professional Behavior): mematuhi peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang
diketahui oleh Akuntan Publik, termasuk Pihak Terasosiasi, mungkin akan
mendiskreditkan profesi Akuntan Publik.

10. Akuntan publik, termasuk pihak terasiosai agar independent keika melakukan perikatan jasa
investigasi. Independensi terkait dengan prinsip dasar objektivitas dan integritas. Hal ini terdiri
atas:
•a.Independensi dalam pemikiran (independence of m ind), yaitu sikap mental pemikiran yang
memungkinkan untuk menyatakan suatu kesimpulan dengan tidak terpengaruh oleh tekanan
yang dapat mengompromikan pertimbangan profesional, sehingga memungkinkan individu
bertindak secara berintegritas serta menerapkan objektivitas serta skeptisisme profesional.
•b.Independensi dalam penampilan (independence in appearance), yaitu
penghindaran fakta dan keadaan yang sangat signifikan sehingga pihak ketiga yang rasional dan
memiliki informasi yang cukup, kemungkinan akan menyimpulkan bahwa
integritas, objektivitas, atau skeptisisme profesional dari Kantor Akuntan Publik (KAP), atau
seorang anggota tim dalam pelaksanaan perikatan jasa investigasi, telah dikompromikan.

11. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional
Perikatan Jasa Investigasi harus dilaksanakan oleh AP, termasuk
Pihak Terasosiasi,yang memiliki kompetensi yang memadai dalam
bidang investigasi. Laporan suatu perikatan jasa investigasi harus
ditandatangani oleh AP yang memiliki kompetensi profesional di
bidang investigasi, dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh
Institut Akuntan Publik Indonesia, dan pemeliharaan kompetensi
secara berkelanjutan.

12. Keahlian akuntansi dan audit mengharuskan:
a. Pemahaman bagaimana aktivitas bisnis didokumentasikan, dicatat,
dilaporkan, dikelola, dan dikendalikan.
b. Kemampuan mengidentifikasi, memperoleh, memeriksa, dan
mengevaluasi informasi yang relevan. Informasi yang dijadikan bukti ini
adalah menurut sampai hakim menentukannya kemudian dalam persidangan.
c. Kemampuan menguantifikasi dampak keuangan atas peristiwa atau
transaksi aktual atau ekspektasian.
d. Kemampuan melaksanakan dan menginterpretasikan analisis informasi
yang relevan.
e. Kemampuan mendokumentasikan dan menjelaskan informasi bisnis dan
hasil analisis keuangan untuk tujuan pengambilan keputusan.
f. Kemampuan memberikan kesimpulan yang tepat dan relevan
berdasarkan temuan-temuan dan hasil pekerjaannya.

13. Keahlian investigatif mengharuskan:
a. Pemahaman konteks mana perikatan dilaksanakan, misalnya perikatan yang relevan dengan suatu
kebijakan atau kontrak, regulasi atau peraturan perundang-undangan, dan proses peradilan atau
persidangan di pengadilan;
b. Kemampuan mengidentifikasi, memperoleh, memeriksa, dan akses informasi yang relevan dengan
perikatan;
c. Kemampuan menganalisis dan membandingkan berbagai macam dan sumber informasi;
d. Pemahaman jenis-jenis informasi yang akan membantu dalam menentukan suatu motivasi, niat, dan
bias;
e. Pemahaman cara-cara yang digunakan bagaimana informasi dapat dikonstruksi atau disembunyikan;
f. Pemahaman bahwa informasi dikumpulkan dan dikerjakan, termasuk pekerjaan dan informasi
lainnya, mungkin menjadi subjek untuk mengungkapkan dan dijadikan sebagai bukti; dan
g. Kemampuan mendokumentasikan dan menyajikan temuan-temuan investigative dan
menyimpulkannya untuk tujuan pengambilan keputusan.

14. •AP, termasuk Pihak Terasosiasi, dapat memperoleh pengetahuan cukup tentang hal yang
dilaporkan dalam perikatan jasa investigasi melalui pendidikan formal, Pendidikan profesional
berkelanjutan, w orkshop dan sertifikasi, termasuk pembelajaran secara mandiri, atau melalui
pengalaman praktik. Jika Akuntan Publik, termasuk Pihak Terasosiasi, memiliki pengetahuan
memadai mengenai hal yang diinvestigasi, maka ketika menggunakan tenaga ahli/spesialis, ia
dapat:
•a.Mengomunikasikan tujuan pekerjaan kepada tenaga ahli/spesialis; dan
•b.Menilai pekerjaan tenaga ahli/spesialis untuk menentukan apakah tujuan tersebut telah
dicapai.

15. Dalam mematuhi prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional,
AP harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk
memastikan bahwa mereka yang bekerja profesional di bawah
pengawasannya telah memperoleh pelatihan dan supervisi yang
tepat.

16. Kehati-hatian profesional (due professional care) dilakukan dalam setiap proses/tahap
perikatan jasa investigasi, antara lain:
a. Formulasi tujuan penugasan/perikatan;
b. Penentuan ruang lingkup penugasan/perikatan, termasuk evaluasirisiko
perikatan;
c. Pemilihan pengujian dan hasilnya;
d. Pemilihan jenis dan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan;
e. Penentuan signifikan tidaknya risiko yang diidentifikasi dalam investigasi, dampak
serta mitigasi risiko;
f. Pengumpulan dan evaluasi bukti-bukti investigasi; dan
g. Penentuan kompetensi, integritas, dan kesimpulan yang diambil pihak lain (ahli
lain/spesialis) yang berkaitan dengan penugasan/perikatan jasa investigasi.
•

17. Dokumentasi
AP dan Pihak Terasosiasi harus mendokumentasikan hal-hal yang signifikan dalam menyediakan bukti yang
mendukung laporan pelaksanaan perikatan jasa investigasi dan bukti bahwa perikatan dilaksanakan berdasarkan
Standar Jasa Investigasi.
• Dokumentasi mencakup suatu atatan tentang dasar AP, termasuk Pihak Terasosiasi, atas seluruh hal signifikan
yang membutuhkan penggunaan pertimbangan, dan kesimpulan terkait. Eksistensi pertanyaan-pertanyaan yang
sulit atas prinsip atau pertimbangan, memerlukan pendokumentasian untuk mencantumkan fakta-fakta relevan
yang diketahui oleh AP, termasuk Pihak Terasosiasi, ketika kesimpulan ditarik.
• Kertas kerja pelaksanaan jasa investigasi dibuat sesuai dengan jenis perikatan jasa investigasi, dan harus
mempunyai referensi untuk semua informasi dan/atau dokumen yang relevan dengan temuan, pertimbangan
profesional, dan kesimpulan akhir.
• Kertas kerja pelaksanaan jasa investigasi adalah milik AP/KAP, serta disimpan dan dijaga kerahasiannya sesuai
dengan UU AP dan kebijakan KAP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

18. STANDAR JASA INVESTIGASI 5200 (2021)
MANAJEMEN RISIKO
• (Berlaku efektif untuk perikatan jasa investigasi
• pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022. Penerapan dini
diperkenankan)
•

19. Ruang Lingkup
SJI 5200 ini menetapkan ketentuan yang harus dilaksanakan dalam melakukan
manajemen risiko untuk perikatan jasa investigasi, yang dapat berupa:
a. Pemeriksaan investigatif;
b. Penghitungan kerugian keuangan; dan/atau Pemberian keterangan ahli.
SJI 5200 ini menetapkan hal-hal signifikan yang harus dilakukan sebelum menerima
suatu perikatan jasa investigasi dan ketika memutuskan untuk menerima suatu
perikatan, maka pelaksanaan perikatan harus direncanakan secara memadai terlebih
dahulu, termasuk penilaian risikonya.

20. RISIKO
•Risiko adalah akibat adanya ketidakpastian dalam pencapaian sasaran (effect ofuncertainty on
objectives). Sumber risiko (risk source) adalah elemen yang secara mandiri atau dalam kombinasi
memiliki potensi untuk menimbulkan risiko. Peristiwa (event) adalah kejadian atau perubahan
suatu set dari kondisi. Kemungkinan-kejadian (Likelihood) adalah kemungkinan sesuatu terjadi
(chance of som ething happening).
Dampak/konsekuensi (co n se q u e n ce ) adalah hasil keluaran suatu peristiwa (e ve n t) yang
memengaruhi sasaran.
•Risiko perikatan (engagem ent risk) adalah risiko yang timbul sebagai akibat AP menyatakan
kesimpulan yang tidak tepat (inappropriate conclusion) ketika terjadi kesalahan penyajian material
atas informasi hal pokok (subject m atter inform ation),namun tidak dilaporkan.

21. Lanjutan…
Pada umumnya perikatan jasa investigasi dipertimbangkan lebih tinggi risikonya
dibandingkan dengan risiko perikatan audit atas laporan keuangan karena laporan dari
hasil pelaksanaan perikatan jasa investigasi bertujuan untuk mengungkapkan terjadi
atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya untuk membantu pemangku kepentingan
dalam pencapaian suatu kesimpulan atas manfaat laporan dari investigasi yang
dilaksanakan atau guna dilakukan tindakan litigasi atau digunakan untuk tindakan
litigasi, sedangkan laporan audit atas laporan keuangan digunakan untuk tujuan umum
(general purpose).

22. Imbalan Jasa Investigasi
Karena risiko lebih tinggi bagi AP ketika menerima perikatan jasa investigasi
dibandingkan dengan risiko ketika menerima perikatan audit atas laporan keuangan
bertujuan umum (general purpose), maka besaran imbalan jasa investigasi yang
ditawarkan oleh AP dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi terhadap
kepatuhan pada prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional, jika imbalan yang
ditawarkan sangat rendah sehingga mungkin sulit untuk melakukan perikatan sesuai
dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku, serta berpotensi imbalan
yang diperoleh tidak dapat menutupi risikonya.

23. Lanjutan…
Imbalan jasa per jam (m inim um hourly charge-out rates) yang ditetapkan oleh Pengurus Institut
Akuntan Publik Indonesia, dalam Peraturan Pengurus tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit
Laporan Keuangan, hendaknya dijadikan acuan imbalan minimum ketika menawarkan jasa
investigasi.
AP tidak diperkenankan menerima perikatan dengan pemberi kerja yang menetapkan imbalan di bawah
batas kewajaran atau di bawah imbalan minimum sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 7.
AP harus menyatakan pula kepada kliennya, dalam surat perikatan, bahwa imbalan profesional
sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 7 tersebut tidak termasuk Ketika nantinya AP diminta
keterangan oleh kejaksaan, kepolisian, pengadilan atau instansi lainnya, termasuk ketika diminta
keterangan oleh konsultan hukum/pengacaranya klien.

24. Penerapan Manajemen Risiko
•Manajemen risiko (risk m a n a g e m e n t) adalah aktivitas terkoordinasi untuk mengarahkan dan
mengendalikan organisasi (AP/KAP) dalam kaitannya dengan risiko.
•AP dan KAP harus menerapkan suatu manajemen risiko, prinsip-prinsip, kerangka kerja, dan proses,
mencakup:
• a. Menetapkan konteks, yaitu menetapkan tujuan dan sasaran serta
mempertimbangkan lingkungan dimana AP/KAP beroperasi, dalam hal ini Ketika memberikan
jasa investigasi, serta mengidentifikasi para pemangku kepentingan internal dan eksternal.
•b.Mengidentifikasi risiko-risiko, baik yang ada maupun potensial serta
pengendaliannya.
•c.Menganalisis dan mengevaluasi risiko-risiko serta mengidentifikasi risiko yang rendah dan risiko yang
tinggi.

25. Lanjutan…
d. Mengembangkan strategi untuk mengelola dan memperlakukan risiko-risiko yang
telah diidentifikasi.
e. Mengomunikasikan dan mengonsultasikan dengan pihak di dalam dan di luar KAP
yang terkait.
f. Memonitor dan menelaah strategi manajemen risiko secara berkelanjutan.
g. Memelihara dokumentasi kebijakan dan prosedur, termasuk dokumentasi proses
penilaian risiko, risiko-risiko utama yang diidentifikasi, dan merancang
pengukurannya untuk mengurangi dampak dari risiko-risiko utama tersebut.

26. • ALHAMDULILLAH SELESAI
• SEKIAN DAN TERIMA KASIH