5. Konsep Probity-Pendekatan Risiko
• A risk management approach: meyakinkan bahwa prosedur-
prosedur dilakukan dengan berintegritas
• Future oriented
• Prevention approach
• Risk identification and mitigation
6. Konsep Probity in substance
Secara substansi, dengan probity
diharapkan tahapan-tahapan dalam
suatu proyek atau kegiatan
pengadaan barang/jasa dilaksanakan
dengan mengacu pada prinsip-
prinsip: ethically, honestly,
impartially, and with fairness to all
participants
7. Probity dalam Pengadaan Barang/Jasa
Probity diartikan sebagai integritas (integrity),
kebenaran (uprightness), dan kejujuran
(honesty).
Suatu pola pikir (mindset), sikap (attitude) dan tindakan-
tindakan yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip
probity yang berlandaskan nilai-nilai kejujuran/probity
(kejujuran, kebenaran dan integritas) untuk mencapai
tujuan suatu organisasi/entitas.
KONSEP PROBITY (Probity Concept)
Terkait dengan proses pengadaan barang/jasa:
Probity dapat juga diartikan sebagai ’good process’ yaitu proses PBJ dilakukan dengan prinsip dan etika
PBJ (Principles/probity requirement) yang berlandaskan integritas, kebenaran, dan kejujuran
(Values) untuk memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku.
8. Best value for
company’s money
Identification and
resolution of conflict of
interest
Accountability
Ethically, honestly, impartially and
fairness
Monitoring and evaluating
performance
Prinsip Probity
Prinsip PBJ
Etika PBJ
9. Prinsip 1: Best value for money
Tidak sekedar untuk
mendapatkan harga yang paling
murah
Kualitas, Experience, Reliability,
Kebutuhan organisasi,
Kontinuitas, Kualifikasi personel,
Referensi dari organisasi lain
terkait kinerja sebelumnya,
Contoh-contoh dari pekerjaan-
pekerjaan lain yang relevan
Spesifikasi dan kriteria yang jelas
Kompetisi terbuka dan
melakukan pengetesan pasar
untuk mengidentifikasikan
apakah sebuah layanan jasa
dapat dilakukan dengan lebih
efisien dan efektif
Prinsip PBJ:
1. EFISIEN
2. EFEKTIF
3. BERSAING
4. TRANSPARAN
5. TRANSPARAN
6. TERBUKA
7. AKUNTABEL
ETIKA PBJ:
• Tidak saling mempengaruhi yang berakibat persaingan usaha tidak sehat
• Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara
10. Prinsip 2: Ethically, honestly, impartially and fairness
Perlakuan yang setara dan
adil pada semua peserta
lelang pada setiap tahapan
proses pengadaan
barang/jasa
Mengurangi kesempatan
terjadinya fraud/korupsi
Proses yang tidak
transparan dan tidak adil
mengurangi kualitas
kompetensi dan berdampak
pada value for money
Prinsip PBJ:
4. TRANSPARAN
5. TERBUKA
6. ADIL
ETIKA PBJ:
Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi
11. Prinsip 3: Identification and resolution of conflict of interest
• Staf/personel pengadaan melaksanakan tugasnya secara adil dan tidak
bias, serta dalam pengambilan keputusan tidak dipengaruhi oleh keinginan
untuk mendapatkan keuntungan pribadi, menguntungkan keluarga/teman
baik langsung maupun tidak langsung.
• Penanganan yang tidak memadai terhadap conflict of interest ini akan
meningkatkan kemungkinan terjadinya fraud/korupsi (misalnya: suap).
• Organisasi mengimplentasikan sistem, kebijakan dan prosedur yang bisa
meyakinkan bahwa conflicy of interest diungkapkan dan ditangani
ETIKA PBJ:
• Mencegah dan menghindari terjadinya pertentangan kepentingan yang berakibat persaingan usaha tidak sehat
• Menghindari danmencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi
• Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk meberi atau menerima hadiah, imbalan,
komisi, rabat dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan PBJ
12. Prinsip 4: Accountability
• Memiliki mekanisme yang menunjukkan bahwa organisasi sudah
akuntabel dalam melaksanakan proses bisnis dan pengambilan
keputusan, termasuk dalam hal ini dalam pengadaan barang/jasa
• Mendokumentasikan secara lengkap seluruh proses pengadaan
barang dan jasa, termasuk proses pengambilan keputusan, dan dasar
pengambilan keputusan.
• Dapat mengurangi kesempatan fraud/korupsi, menghemat uang,
waktu dan sumber daya lain, serta mengurangi permasalahan-
permasalahan dalam jangka panjang
PRINSIP PBJ:
7. AKUNTABEL
ETIKA PBJ:
• Melaksanakan tugas secara tertib, rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan PBJ
• Bekerja secara professional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi untuk mencegah penyimpangan PBJ
• Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan sesuai kesepakatan tertulis
13. Prinsip 5: Monitoring and evaluating performance
• Monitoring yang sistematis dilakukan secara regular untuk
mengevaluasi kinerja kontraktor dalam proses pelaksanaan
pengadaan barang/jasa untuk meyakinkan bahwa target
kinerjanya tercapai sesuai kriteria dan jadwal yang telah
ditetapkan pada saat perencanaan
• Pada akhir pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa
dilakukan evaluasi untuk meyakinkan bahwa kontraktor
telah memenuhi kebutuhan pengguna barang/jasa dan
menyediakan output sesuai yang ditetapkan dalam kontrak
• Identifikasi pendekatan yang inovatif, spesifikasi yang
menguntungkan, kriteria evaluasi, dan pengalaman dalam
menangani permasalahan yang muncul selama proses
pengadaan barang/jasa akan membantu meningkatkan proses
pengadaan di masa mendatang
ETIKA PBJ:
• Melaksanakan tugas secara tertib, rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan
tujuan PBJ
• Bekerja secara professional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi untuk mencegah penyimpangan PBJ
14. Korporasi
Menjamin kesesuaian proses dengan
kriteria/standar/pedoman/peraturan
perundangan
Menghindari potensi kecurangan/fraud dan korupsi
Menyediakan Akuntabilitas
Menjaga integritas organisasi
Menyakinkan semua
penawaran
dievaluasi dengan
kriteria yang sama
Memberikan keyakinan pada publik dan
pemasok atas proses yang dilakukan oleh
perusahaan
Meminimalkan potensi konflik
dan permasalahan hukum
Meyakinkan bahwa pelaksanaan pengadaan
barang/jasa menghasilkan keluaran terbaik
Tujuan
Proses
Probity
15. Probity in Procurement
• Probity is the evidence of ethical behaviour in a particular process
• Maintaining probity involves more than simply avoiding corrupt or
dishonest conduct. It involves applying public sector values such as
impartiality, accountability and transparency. Ensuring probity in
public sector activities is part of every public official’s duty to adopt
processes, practices and behaviour that enhance and promote public
sector values and interests (Queensland Govt)
16. Probity in Procurement
• Probity principles should be integrated into all procurement
planning
• Procurement must be conducted with probity in mind
• Probity to enable purchasers and suppliers to deal with each other on
the basis of mutual trust and respect
• Probity to enable business to be conducted reasonably and with
integrity
• Achieving an ethical, transparent approach requires that the
procurement rules be clear, open, well understood and applied equally to
all parties to the process
17. Keep in Mind
• Even the best probity processes do not guarantee that a project or
activity will be immune from problems or criticism
• Mistakes, delays and disputes can still arise despite the best efforts to
ensure good management of probity risks.
• However, adopting best practice procurement procedures will
minimize such situations and limit the potential adverse
consequences
24. Pengujian dalam Probity Audit
No Langkah/Tahapan Pengadaan Compliance Prinsip Etika
Pemilihan Penyedia
- Kualifikasi Tidak sesuai
ketentuan
Tidak Kompeten
Diskriminasi
Suap
Conflict of
interest
- Dok Tender Tidak sesuai
ketentuan
Diskriminasi
Tidak Transparan
Bukan termurah yang
lulus teknis (bila
harga terendah)
Suap
Conflict of
interest
25. Pengujian dalam Probity Audit
No Langkah/Tahapan Pengadaan Compliance Prinsip Etika
Tahap Pelaksanaan
- Persiapan Tidak dilaksanakan Suap
- Konstruksi/Pelaksanaan
(Pengendalian Kontrak)
SSUK Kontrak tidak
dipatuhi
Pemborosan
Want not Need
Suap
26. Pengujian dalam Probity Audit
No Langkah/Tahapan Pengadaan Compliance Prinsip Etika
Pemilihan Serah Terima dan
Pembayaran
- Pengujian Cara Tidak sesuai
kontrak
Suap
- Pembayaran Tidak Lengkap
dibayar
Tidak Transparan Kick Back
Pemotongan
27. PELAPORAN HASIL AUDIT
PELAKSANAAN
PROBITY AUDIT
PENGKOMUNIKASIAN
HASIL PROBITY AUDIT
Atensi Manajemen
Apabila dalam pelaksanaan probity audit ditemukan proses pengadaan barang dan jasa yang tidak
sesuai dengan ketentuan dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa serta
etika pengadaan barang/jasa, yg memuat: Pokok/kondisi permasalahan dan ketidaksesuaiannya
dengan probity requirement, penyebab, dampak/potensi dampak, serta saran perbaikkan
Laporan Hasil
Probity Audit
28. TUJUAN
PELAPORAN HASIL AUDIT Probity
1
2
3
Informasi yg Obyektif ttg Pelaksanaan PBJ
Penilaian Pelaksanaan PBJ
(Pelaksanaan Prinsip2 Pengadaan Quality, Economy, eficiency, transparancy, Non-
discrimination, dan Etika serta memberikan rekomendasi perbaikan)
Pengambilan Keputusan - memperbaiki
perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian PBJ
29. SUBSTANSI LAPORAN HASIL AUDIT
DASAR AUDIT
TUJUAN DAN SASARAN AUDIT
RUANG LINGKUP AUDIT
BATASAN DAN TANGGUNG JAWAB PENUGASAN
METODOLOGI
INFORMASI UMUM AUDITAN
DAFTAR DATA/DOKUMEN YANG DIGUNAKAN DALAM AUDIT
HASIL AUDIT
