Dokumen tersebut membahas tentang implementasi kebijakan publik. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan kebijakan publik yang kompleks dan melibatkan berbagai aktor. Dokumen tersebut juga membahas model-model implementasi kebijakan serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

1. NAMA : SISWANDA
NIM : 16102004
PRODI : ILMU PEMERINTAHAN
MATAKULIAH : KEBIJAKAN SEKTOR
PUBLIK

2. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PENGERTIAN IMPLEMENTASI
Implementasi merujuk pada serangkaian
aktivitas yang dijalankan oleh pemerintah
dengan mengikuti arahan tertentu tentang
tujuan dan hasil yang diharapkan.
Implementasi meliputi tindakan –tindakan
oleh berbagai aktor, terutama birokrasi, yang
sengaja didesain untuk menghasilkan efek
tertentu demi tercapainya suatu tujuan.

3. Implementasi menurut Merilee S Grindle
• Implementasi adalah upaya untuk
menerjemahkan kebijakan publik ke dalam
berbagai program aksi untuk mencapai tujuan
tertentu yang telah ditetapkan dalam suatu
kebijakan.
Implementasi sebagai Proses
Interaksi
•Implementasi merupakan suatu proses
interaksi antara penetapan tujuan dengan
tindakan tindakan yang dijalankan untuk
mewujudkannya
Proses implementasi bukanlah proses teknis
murni, tetapi merupakan proses interaksi
sosial politik yang akan menentukan
siapamendapatkan apa, kapan dan
bagaimana.

4. Proses Implementasi
Mekanisme implementasi kebijakan publik
terdiri dari:
1. Akumulasi dan akuisisi sumber daya
government tools : NATO2 (Nodality/Informasi; Authority/ otorisasi;
treasure/anggaran; organization/organisasi;
organized expertise/ ahli-ahli yang terorganisasi
2. Interpretasi dan perencanaan
menerjemahkan kebijakan ke dalam
arahan, peraturan , desain dan rencana
program yang riil
3. Organisasi kegiatan
pembentukan unit-unit pelaksana dan
rincian program kegiatan
4. Penentuan sasaran kebijakan (beneficiaries)
Who get what and when

5. v
MANAJEMEN IMPLEMENTASI
NO TAHAPAN ISU PENTING
1. Implementasi Strategi (Pra
Implementasi)
• Menyesuaikan Struktur Dgn Strategi
• Melembagakan Strategi
• Mengoperasionalkan Strategi
• Menggunakan Prosedur Utk
Memudahkan Implementasi
2. Pengorganisasian • Desain Organisasi Dan Struktur
Organisasi
• Pembagian Pekerj & Desain Pekj
• Integrasi Dan Koordinasi
• Hak, Wewenang Dan Kewajiban
• Pendelegasian
•Pengembangan Kapasitas Org
&SDM
3. PENGGERAKAN DAN
KEPEMIMPINAN
• EfEktivitas kEpEmimpinan
• motivasi
• Etika
•mutu Dan kErjasama
•komunikasi organisasi
4. PENGENDALIAN • Desain Pengendalian
• Sistem Informasi Manajemen
• Pengendalian Anggaran/Keuangan
• auDit

6. AKTOR PENGENDALI IMPLEMENTASI
• Organisasi pemerintahan atau negara
• Organisasi masyarakat LSM, yayasan
sosial
budaya
• Organisasi bisnis asosiasi pengusaha
• Organisasi media massa koran,
majalah, TV
• Organisasi politik partai politik
• Organisasi kuasi negara BPKP, BPK,
KPK
• Tokoh masyarakat individual atau
jaringan Proses implementasi kebijakan publik
merupakan mekanisme yang komplek,
karena:
1. Melibatkan banyak aktor
2. Beragamnya tujuan dan harapan yang
harus
diakomodir, yang memungkinkan untuk
saling bertentangan
3. Kompleksitas program dan unit
pelaksananya
4. Pengaruh faktor-faktor eksternal

7. Beberapa pengertian Birokrasi (Mufiz):
Fritz Morstein Marx– birokrasi sebagai
tipe organisasi yang dipergunakan
pemerintah modern untuk melaksanakan
tugas- tugasnya yang bersifat
spesialisasi, dilaksanakan dalam sistem
administrasi dan khususnya oleh aparatur
pemerintah.
Peter A. Blau dan Charles H.
birokrasi sebagai sebuah tipe dari suatu
organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai
tugas-tugas administrasi yang besar, dengan
cara mengkoordinasikan secara sistematik
pekerjaan dari banyak orang.
Dari definisi tersebut menunjukkan bahwa birokrasi tidak
hanya dikenal dalam organisasi pemerintah saja, tetapi
juga pada semua organisasi-organisasi besar, seperti
organisasi militer dan organisasi niaga. Dengan demikian
birokrasi akan ditemui pada setiap bentuk organisasi
(yang modern) yang dihasilkan oleh proses rasionalisasi.
Pengertian Birokrasi
Birokrasi (bureaucracy) berasal dari kata bureau (meja, biro, kantor) dan cracy atau kratos
(pemerintahan). Berdasarkan istilah kata, birokrasi berarti pemerintahan melalui meja, biro atau
kantor. Dengan birokrasi dimaksudkan sebagai suatu sistem otorita yang ditetapkan secara
rasional oleh berbagai peraturan. Birokrasi dimaksudkan untuk mengorganisasi, secara teratur,
suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh banyak orang.

8. Karakteristik Birokrasi Weber Karakteristik birokrasi Weber (dalam Mufiz):
1. terdapat prinsip yang pasti dan wilayah yurisdiksi yang resmi, yang pada
umumnya diatur dengan hukum atau peraturan-peraturan administrasi;
2. terdapat prinsip hirarkhi dan tingkat otorita yang mengatur sistem;
3. manajemen didasarkan atas dokumne-dokumen yang dipelihara dalam
bentuk aslinya;
4. terdapat spesialisasi dan pengembangan pekerja melalui latihan keahlian
5. aktivitas organisasi menuntut kapasitas pekerja secara penuh;
6. berlakunya aturan-aturan umum mengenai manajemen.
Birokrasi sebagai bagian dari Sistem Administrasi Negara
Sistem Administrasi Negara merupakan proses input - output
dalampenyelenggaraan administrasi negara.
Administrasi Negara:
• Pola pertama, memandang administrasi negara sebagai suatu
kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu lembaga
eksekutif.
• Pola kedua, memandang administrasi negara lebih luas dari
se- kedar pembahasan mengenai aktivitas-aktivitas lembaga
eksekutif saja, tetapi administrasi negara meliputi seluruh
aktivitas dari ketiga cabang pemerintahan, yaitu legislatif,
eksekutif, dan yudikatif.

9. Sistem Administrasi Negara Indonesia adalah proses input-output dalam penyelenggaraan
administrasi negara di Indonesia oleh lembaga-lembaga negara (MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA,
MK, KY) yang berhak mengeluarkan output tertentu. Birokrasi merujuk pada organisasi
pemerintahan Birokrasi adalah keseluruhan organisasi pemerintah, yang menjalankan tugas-
tugas negara dalam berbagai unit organisasi pemerintah di bawah departemen dan lembaga-
lembaga non departemen, baik di pusat maupun di daerah, seperti di tingkat provinsi,kabupaten,
kecamatan, maupun desa atau kelurahan.
SISTEM PERADILAN
Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di
Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan
mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum “in
concreto” (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata
yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk
mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan
menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

10. v
MAHKAMAH AGUNG (UU N0.5 TAHUN 2004)
Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang
dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pemerintah, Mahkamah Agung (disingkat MA)
adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan
pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah Konstitusi (UU No. 24 tahun 2003)
Salah satu lembaga tinggi negara yang melakukan
kekuasaan kehakiman (bersama Mahkamah Agung) yang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan. Susunan MK terdiri dari
seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua
merangkap anggota, serta 7 orang anggota hakim
konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
Hakim konstitusi harus memiliki syarat: memiliki intergritas
dan kepribadian yand tidak tercela; adil; dan negarawan
yang menguasai konstitusi ketatanegaraan.
Komisi Yudisial (UU Nomor 22 Tahun 2004)
Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan
pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam
rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat,
serta perilaku hakim. Anggota komisi yudisial harus memiliki
pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki
integritas dan kepribadian yang tidak tercela.

11. v
Model pertama adalah model yang paling klasik, yakni model yang diperkenalkan
olehDonald Van Meter dan Carl Van Horn (1975). Model ini mengandaikan bahwa
implementasikebijakan berjalan seara linear dari kebijakan publik, implementator,
dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel
yang mempengaruhi kebijakan publik adalah variabel berikut:
1.Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi
2.Karakteristik agen pelaksana/implementator
3.Kondisi ekonomi, sosial, dan politik
4.Kecenderungan (disposition) pelaksana/implementor.
MODEL-MODEL TEORITIK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK
a) Model Implementasi Kebijakan
Terdapat beberapa model dalam sebuah
implementasi yang akan dikemukakan
oleh beberapa ahli
1) Model Implentasi menurut Sabatier
Terdapat dua model yang berpacu dalam tahap implementasi
kebijakan, yakni model top down dan model bottom up. Kedua model
ini terdapat pada setiap proses pembuatan kebijakan. Model elit,
model proses dan model inkremental dianggap sebagai gambaran
pembuatan kebijakan berdasarkan model top down dan bottom up.

12. Menurut Mazmanian dan Sabatier, ada tiga
kelompok variabel yang memengaruhi
keberhasilan implementasi yakni:
“(1) Karakteristik dari masalah ; (2) Karakteristik
kebijakan/undangundang; (3) Variabel
lingkungan
kelompok-kelompok variabel tersebut sangat mempengaruhi keberhasilan
dalam sebuah implementasi dengan adanya keterkaiatan maka tujuan
implementasi akan terlaksana dengan baik. Dan didalamnya ada tiga variabel
yaitu:
Karakteristik Masalah:
Yang pertama tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan.Di
satu pihak ada beberapa masalah sosisal secara teknis mudah dipecahkan, seperti
kekurangan persediaan air minum bagi penduduk atau harga beras yang tiba-tiba
naik. Di pihak lain terdapat masalah-masalah sosial yang relatif sulit dipecahkan,
seperti kemiskinan, pengangguran, korupsi, dan sebagainya. Oleh karena itu, sifat
masalah itu sendiri akan mempengaruhi mudah tidaknya suatu progam yang
diimplementasikan, jadi tingkat keberhasilan sebuah kebijakan tergantung pada
masalah-masalah sosial yang ada jika, masalah sosial semakin besar maka tolak
ukur keberhasilan semakin sulit tercapai karena persoalan yang tidak dapat
dipecahkan oleh pemerintah.
Yang kedua, tingkat kemajuan dari kelompok sasaran. Ini berarti bahwa
suatu progam akan relatif mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya
heterogen, maka implementasi progam akan relatif lebih sulit, karena tingkat
pemahaman setiap anggota kelompok sasaran terhadap progam relatif berbeda.

13. v
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan
yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan.
Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses
yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan
adanya intervensi berbagai kepentingan.
Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah
kebijakan dapat mencapai tujuannya, untuk mengimplementasikan
kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yaitu langsung
mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi
kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut sebagai
kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai Peraturan
Pelaksanaan
Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses
yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan
adanya intervensi berbagai kepentingan
Dari definisi di atas tersebut dapat
diketahui bahwa implementasi kebijakan
menyangkut tiga hal, yaitu
(1) (1) adanya tujuan atau sasaran
kebijakan,
(2) (2) adanya aktivitas atau kegiatan
pencapaian tujuan dan
(3) (3) adanya hasil kegiatan. Studi
implementasi merupakan suatu
kajian studi kebijakan yang
mengarah pada proses pelaksanaan
dari suatu kebijakan.

14. v
Beberapa model pendekatan implementasi kebijakan publik dalam sejarah
perkembangan studi implementasi kebijakan, dijelaskan tentang adanya dua pendekatan guna
memahami implementasi kebijakan, yakni pendekatan top down dan bottom up.
Pendekatan top down dapat disebut sebagai pendekatan yang mendominasi awal
perkembangan studi implementasi kebijakan, walaupun dikemudian hari di antara pengikut
pendekatan ini terdapat perbedaan - perbedaan, sehingga menelurkan pendekatan bottom
up, namun pada dasarnya mereka bertitik - tolak pada asumsi – asumsi yang sama dalam
mengembangkan kerangka analisis tentang studi implementasi.
Dalam pendekatan top down, implementasi kebijakan yang dilakukan tersentralisir dan
dimulai dari faktor tingkat pusat, dan keputusannya pun diambil dari tingkat pusat
Pendekatan top down bertitik tolak dari perspektif bahwa keputusan -keputusan politik
(kebijakan) yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh
administratur - adminstratur atau birokrat - birokrat pada level bawahnya. Jadi inti
pendekatan top down adalah sejauh mana tindakan para pelaksana (administrator dan
birokrat) sesuai dengan prosedur serta tujuan yang telah digariskan oleh para pembuat
kebijakan di tingkat pusat.

15. v
TAMPAKNYA SEMUA TEORITISI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KINI SETUJU BAHWA FASE
SELANJUTNYA DARI RISET HARUS DI ARAHKAN PADA PENGENBANGAN TEORI.GENERASI
KETIGA DARI STUDI IMPLEMENTASI MAU TIDAK MAU HARUS MENGATASI SEJUMLAH
KESULITAN KONSEPTUAL DAN METODOLOGIS LEBIH DAHULU.
PERTAMA
PENELITIAN DIMASA DEPAN HARUS MEMBUAT SPESIPIKASI AKTIVITAS-AKTIVITAS YANG
JELAS MERUPAKAN AKTIVITAS IMPLEMENTASI SEHINGGA PARA ANALISIS KEBIJAKAN DAPAT
DENGAN PASTI MENGATAKAN KAPAN IMPLEMENTASI SUDAH DAN BELUM TERJADI.
KEDUA
SEPERTI DIBAHAS PANJANG LEBAR DI ATAS. TIDAK TERDAPAT KEKURANGAN VARIABLE
PENJELAS IMPLEMENTASI, NAMUN VARIABLE-VARIABLE TERPENTING BELUM
TERIDENTIFIKASI. MISALNYA, DAPAT DI KEMUKAKAN BAHWA KEBIJAKAN ITU SENDIRI, BAIK
BENTUK MAUPUN ISINYA, MERUPAKAN SUATU VARIABLE BEBAS KRITIS PERTAMA.
KETIGA
MESKIPUN TERJADI PERTUMBUHAN KUANTITAS MAUPUN KUALITAS IMPLEMENTASI SECARA
IMPRESIF PADA TAHUN-TAHUN TERAKHIR, STUDI-STUDI TERSEBUT UMUMNYA BERUPA
INVESTIGASI BOTTOM-UP TENTANG BAGAIMANA KOMUNITAS LOKAL ATAU DISTIRIK
SEKOLAH, TERMASUK BIROKRAT ESELON BAWAH, BERNEGOSIASI DENGAN PERSONEL
NEGAR, REGIONAL, DAN BADAN-BADAN NEGARA BAGIAN, SERTA WAKIL-WAKIL TERPILIH
DARI LINGKUNGAN ITU. SEHINGGA MENCAPAI KESEPAKATAN DALAM HAL KEBIJAKAN YANG
MENGUNTUNGKAN.

16. v
TERIMAKASIH