Dokumen ini membahas tentang pemerintahan dan kebijakan publik. Secara singkat, dokumen ini menjelaskan pengertian pemerintah, good governance, etika pemerintahan, dan kebijakan publik. Dokumen ini juga membahas prinsip-prinsip pemerintahan dalam Al-Quran dan etika. Pembahasan diakhiri dengan kesimpulan dan saran terkait kebijakan harga BBM.

1. KELOMPOK 2
Muhammad Jefry Rivai R
Azzahra Anindya R
Rino
Dewi Nurfadilah

2. BAB I
PENDAHULUAN

7. •
BAB II
PEMBAHASAN

8. Pemerintah
Good Governance
Etika Pemerintahan
Kebijakan Publik

9. Pengertian Pemerintah
Secara umum, pemerintahan dapat didefinisikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk
membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di suatu wilayah tertentu. Pemerintah
merupakan sebuah organisasi yang memiliki:
● Otoritas memerintah dari sebuah unit politik;
● Kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik (political);
● Aparatus yang merupakan badan pemerintahan yang berfungsi dan menjalankan kekuasaan;
Back

10. Pengertian Good Governance
Ndraha (2003) mengartikan pemerintah sebagai badan yang memproses pemenuhan
kebutuhan manusia sebagai konsumen produk-produk pemerintahan akan pelayanan publik dan
sipil. Pemerintah (government) lahir dari delegasi kekuasaan oleh rakyat. Sedangkan pemerintah
(governance) menunjuk pada kemampuan dan spontanitas dari kelompok-kelompok sosial dalam
mengatur dirinya sendiri, menunjuk pula pada metode, manajemen, organisasi. Governance lebih
sebagai gejala sosial, dan lebih luas dari government. Government memerlukan proses politik.
Governance menunjukkan adanya tatanan dan kemampuan sedangkan government menunjuk pada
organ. Konsep government menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan
tertinggi (negara dan pemerintah). Konsep governance tidak sekedar melibatkan pemerintah dan
negara, tetapi juga peran berbagai aktor di luar pemerintah dan negara sehingga pihak-pihak yang
terlibat juga sangat luas.
Good governance merupakan cita-cita yang menjadi visi dari setiap penyelenggaraan
negara di berbagai belahan dunia manapun termasuk di Indonesia. Good governance secara
sederhana diartikan sebagai suatu prinsip dalam mengatur pemerintahan yang memungkinkan
layanan publik berjalan efisien, sistem pengadilannya dapat diandalkan serta administrasinya
bertanggungjawab terhadap publik.9
Pengertian governance mengandung makna yang lebih luas dibandingkan government
karena tidak hanya mengandung arti sebagai proses pemerintahan tetapi termasuk juga di
dalamnya mencakup mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan
sektor negara, masyarakat dan swasta (negara dan non negara).10 Back

11. Prinsip Pemerintahan dalamAl-Qur’an
Prinsip Musyawarah
Artinya: “Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka...” (QS.Asy-Syura: 38) (7)
Prinsip Kekuasaan
Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya
dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah
Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al- Qur'an) dan Rasul
(sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (An-Nisa: 59)
Prinsip Ketuhanan
Artinya:” ...Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim” (QS. Al-Maidah: 44).
Back

12. Etika
Secara etimologi, istilah etika
berasal dari bahasa Yunani
“ethos”. Kata Yunani “ethos” dalam
bentuk tunggal mempunyai banyak
arti yaitu tempat tinggal yang
biasa, padang rumput, kandang,
kebiasaan, adat, akhlak, watak,
perasaan, sikap dan cara berfikir.
Dalam bentuk jamak “ta etha”
artinya adalah adat kebiasaan.
Istilah lain yang identik dengan
etika, yaitu usila (Sanskerta), lebih
menunjukkan kepada dasar-dasar,
prinsip, aturan hidup (sila) yang
lebih baik (su). Istilah selanjutnya
adalah Akhlak (Arab), berarti
moral, dan etika berarti ilmu
akhlak.
Menurut Dossy IP dan Bernanrd LT (2011: 16-
18) terdapat 3 (tiga) cara etika berfikir secara etis
untuk mencapai benar, baik, dan tepat, yaitu: 14
Deontologi
Teleologis
Kontekstual
Back

13. Etika pemerintahan merupakan ajaran untuk berperilaku yang baik dan benar
sesuai dengan nilai-nilai keutamaan yang berhubungan dengan hakikat manusia.
Etika pemerintahan melibatkan aturan dan pedoman tentang panduan bersikap dan
berperilaku untuk sejumlah kelompok yang berbeda dalam lembaga pemerintahan,
termasuk para pemimpin terpilih (seperti presiden dan kabinet menteri), DPR (seperti
anggota parlemen), staf politik dan pelayan publik.
Pengertian Etika Pemerintahan
Nurdin, Ismail. Etika pemerintahan.2017. Yogyakarta:Lintang Rasi Aksara Books
Back

14. Thomas R. Dye merumuskan kebijakan publik sebagai pilihan pemerintah untuk
bertindak atau tidak bertindak. Di dalam buku yang berjudul “The Political System”, David
Easton mendefinisikan kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai kepada seluruh
masyarakat secara keseluruhan. Selain itu menurut Thomas R. Dye kebijakan publik itu
sendiri memiliki empat sifat yakni regulative, organisasional, distributif dan ekstraktif yang
dengan demikian cakupan kebijakan publik begitu luas termasuk hal-hal yang vital hingga hal-
hal yang tidak vital. Di dalam menentukan suatu kebijakan publik, yang dijadikan sumber satu-
satunya adalah kepentingan publik itu sendiri.
Kebijakan Publik
Back

19. •
BAB III
PENUTUP

20. A. Kesimpulan
BBM merupakan kebutuhan yang menyangkut hajat hidup
orang banyak sehingga dalam penggunaannya harus selalu berorientasi
pada kemaslahatan dan kemakmuran rakyat. Untuk mewujudkan tujuan
diatas, maka pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam
lembaga eksekutif di suatu negara diembankan tugas tersebut.
Penetapan harga menjadi salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam
melaksanakan amanat tersebut. Dalam pelaksanaan-nya, pemerintah
dilarang semena-mena dalam menetapkan harga. Disinilah pentingnya
menerapkan etika dalam pemerintahan terutama dalam pengambilan
keputusan suatu kebijakan publik agar kepentingan masyarakat maupun
pemerintah dapat terpenuhi dengan baik.

21. B. Saran
1. Hendaknya pemerintah melakukan sosialisasi masalah kenaikan harga minyak dengan
berbagai implikasinya dan pilihan kebijakan serta akibatnya kepada masyarakat luas dan
memberitahukan kebijakan yang akan ditempuh Pemerintah secara transparan.
2. Pemerintah harus menegaskan kembali bahwa sasaran subsidi BBM adalah masyarakat
bawah dan kecil untuk keperluan rumah tangga dan transportasi umum. Berdasarkan
kebijakan tersebut secara selektif dapat ditetapkan jenis BBM yang disubsidi misalnya
minyak tanah untuk rumah tangga dan solar untuk angkutan umum sedangkan lainnya di
lepas menurut harga pasar.
3. Penulis menyadari bahwa masih sangat jauh sekali dari kata-kata sempurna, untuk
kedepannya penulis akan lebih jelas dan lebih fokus lagi dalam menerangkan penjelasan
mengenai makalah diatas dengan sumber-sumber yang lebih lengkap dan lebih banyak
lagi, dan tentunya bisa untuk dipertanggung jawabkan. Maka dari itu penulis sangat
berharap sekali bahwa para pembaca selalu memberikan sebuah kritikan dan saran
kepada penulis agar penulis bisa menjadikan saran dan kritikan yang diberikan oleh para
pembaca ini dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk selanjutnya.

22. Terima Kasih