SlideShare a Scribd company logo
1 of 23
OLEH;
Drs. Mahmun Syarif Nst, M.AP
mahmuns@gmail.com
WA 08126421932
NILAI NILAI ANTI KORUPSI
NILAI NILAI INTEGRITAS
ETOS KERJA
Mandiri
BENTURAN/ KONFLIK KEPENTINGAN
budaya kerja yang
memiliki
ruang untuk selalu
menerima
perubahan
berdasarkan tuntutan
perubahan baik
karena perkem-
bangan teknologi,
sistem, sosial politik,
Budaya
Kerja
Berinte
gritas
Buday
a
Kerja
Sinerg
is
Budaya
Kerja
Berorie
ntasi
Hasil
NILAI AGAMA DAN KEPRIBADIAN
ASN
• NILAI NILAI
AGAMA ISLAM
PADA
DASARNYA
MERUPAKAN
PRINSIP-
PRINSIP
HIDUP DAN
AJARAN
AJARAN
YANG
TENTANG
BAGAIMANA
SETIAP
MUSLIM
MENJALANKA
N
KEHIDUPANN
IMAN
TAQ
WA
DAN
IKHLA
S
20
2. Berakhlaq
3. Taat
4. Tanggung Jawab
6. Cinta
7. Transparan
8. Disiplin
9. Bersahaja
IMPLEMENTASI PENGHAYATAN NILAI
REVMEN DALAM BEKERJA
• Kerja adalah Rahmat
• Kerja adalah Amanah
• Kerja adalah Panggilan
• Kerja adalah Aktualisasi
• Kerja adalah Ibadah
• Kerja adalah Seni
• Kerja adalah Kehormatan
• Kerja adalah Pelayanan
21
22
Bangunan Budaya Kerja
Wassalam.......

More Related Content

What's hot

Konsep kesehatan perkotaan
Konsep kesehatan perkotaanKonsep kesehatan perkotaan
Konsep kesehatan perkotaanJoni Iswanto
 
Memantapkan Netralitas TNI Menuju Pemilu 2014
Memantapkan Netralitas TNI Menuju Pemilu 2014Memantapkan Netralitas TNI Menuju Pemilu 2014
Memantapkan Netralitas TNI Menuju Pemilu 2014Muktar Eneste
 
Pendidikan anti korupsi - Bentuk, Strategi, dan Upaya Pencegahan dan Pemberan...
Pendidikan anti korupsi - Bentuk, Strategi, dan Upaya Pencegahan dan Pemberan...Pendidikan anti korupsi - Bentuk, Strategi, dan Upaya Pencegahan dan Pemberan...
Pendidikan anti korupsi - Bentuk, Strategi, dan Upaya Pencegahan dan Pemberan...Idik Saeful Bahri
 
Pendidikan Anti Korupsi.ppt
Pendidikan Anti Korupsi.pptPendidikan Anti Korupsi.ppt
Pendidikan Anti Korupsi.pptPendidikanIPA
 
Upaya Penurunan AKI dan AKB di Provinsi Sulawesi Barat
Upaya Penurunan AKI dan AKB di Provinsi Sulawesi BaratUpaya Penurunan AKI dan AKB di Provinsi Sulawesi Barat
Upaya Penurunan AKI dan AKB di Provinsi Sulawesi BaratMuh Saleh
 
Pentingnya Kewaspadaan Dini Masyarakat untuk Menjaga Keamanan
Pentingnya Kewaspadaan Dini Masyarakat untuk Menjaga KeamananPentingnya Kewaspadaan Dini Masyarakat untuk Menjaga Keamanan
Pentingnya Kewaspadaan Dini Masyarakat untuk Menjaga Keamananmusniumar
 
Pasangan Usia Subur (PUS) Dan Wanita Usia Subur (WUS)
Pasangan Usia Subur (PUS)  Dan  Wanita Usia Subur (WUS)Pasangan Usia Subur (PUS)  Dan  Wanita Usia Subur (WUS)
Pasangan Usia Subur (PUS) Dan Wanita Usia Subur (WUS)Afdan Rojabi
 
POWER POIN PERGAULAN BEBAS
POWER POIN PERGAULAN BEBASPOWER POIN PERGAULAN BEBAS
POWER POIN PERGAULAN BEBASFirdika Arini
 
Proposal kegiatan pelatihan kewirausahaan
Proposal kegiatan pelatihan kewirausahaanProposal kegiatan pelatihan kewirausahaan
Proposal kegiatan pelatihan kewirausahaanYan Thea
 
10. pemasaran sosial dalam promosi kesehatan
10. pemasaran sosial dalam promosi kesehatan10. pemasaran sosial dalam promosi kesehatan
10. pemasaran sosial dalam promosi kesehatanAgus Candra
 
3. program usia sekolah dan remaja (1)
3. program usia sekolah dan remaja (1)3. program usia sekolah dan remaja (1)
3. program usia sekolah dan remaja (1)BidangTFBBPKCiloto
 
TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA
TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMATOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA
TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMAIslamic Studies
 

What's hot (20)

Konsep kesehatan perkotaan
Konsep kesehatan perkotaanKonsep kesehatan perkotaan
Konsep kesehatan perkotaan
 
Fungsi dan Peran keluarga
Fungsi dan Peran keluargaFungsi dan Peran keluarga
Fungsi dan Peran keluarga
 
Memantapkan Netralitas TNI Menuju Pemilu 2014
Memantapkan Netralitas TNI Menuju Pemilu 2014Memantapkan Netralitas TNI Menuju Pemilu 2014
Memantapkan Netralitas TNI Menuju Pemilu 2014
 
Pendidikan anti korupsi - Bentuk, Strategi, dan Upaya Pencegahan dan Pemberan...
Pendidikan anti korupsi - Bentuk, Strategi, dan Upaya Pencegahan dan Pemberan...Pendidikan anti korupsi - Bentuk, Strategi, dan Upaya Pencegahan dan Pemberan...
Pendidikan anti korupsi - Bentuk, Strategi, dan Upaya Pencegahan dan Pemberan...
 
Anti korupsi presentasi
Anti korupsi presentasiAnti korupsi presentasi
Anti korupsi presentasi
 
Pendidikan Anti Korupsi.ppt
Pendidikan Anti Korupsi.pptPendidikan Anti Korupsi.ppt
Pendidikan Anti Korupsi.ppt
 
Upaya Penurunan AKI dan AKB di Provinsi Sulawesi Barat
Upaya Penurunan AKI dan AKB di Provinsi Sulawesi BaratUpaya Penurunan AKI dan AKB di Provinsi Sulawesi Barat
Upaya Penurunan AKI dan AKB di Provinsi Sulawesi Barat
 
Pentingnya Kewaspadaan Dini Masyarakat untuk Menjaga Keamanan
Pentingnya Kewaspadaan Dini Masyarakat untuk Menjaga KeamananPentingnya Kewaspadaan Dini Masyarakat untuk Menjaga Keamanan
Pentingnya Kewaspadaan Dini Masyarakat untuk Menjaga Keamanan
 
Pasangan Usia Subur (PUS) Dan Wanita Usia Subur (WUS)
Pasangan Usia Subur (PUS)  Dan  Wanita Usia Subur (WUS)Pasangan Usia Subur (PUS)  Dan  Wanita Usia Subur (WUS)
Pasangan Usia Subur (PUS) Dan Wanita Usia Subur (WUS)
 
POWER POIN PERGAULAN BEBAS
POWER POIN PERGAULAN BEBASPOWER POIN PERGAULAN BEBAS
POWER POIN PERGAULAN BEBAS
 
contoh laporan kegiatan PKKMB
contoh laporan kegiatan PKKMBcontoh laporan kegiatan PKKMB
contoh laporan kegiatan PKKMB
 
Proposal kegiatan pelatihan kewirausahaan
Proposal kegiatan pelatihan kewirausahaanProposal kegiatan pelatihan kewirausahaan
Proposal kegiatan pelatihan kewirausahaan
 
Kesehatan Mental Remaja.pptx
Kesehatan Mental Remaja.pptxKesehatan Mental Remaja.pptx
Kesehatan Mental Remaja.pptx
 
5. program lansia (1)
5. program lansia (1)5. program lansia (1)
5. program lansia (1)
 
10. pemasaran sosial dalam promosi kesehatan
10. pemasaran sosial dalam promosi kesehatan10. pemasaran sosial dalam promosi kesehatan
10. pemasaran sosial dalam promosi kesehatan
 
3. program usia sekolah dan remaja (1)
3. program usia sekolah dan remaja (1)3. program usia sekolah dan remaja (1)
3. program usia sekolah dan remaja (1)
 
TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA
TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMATOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA
TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA
 
Wawasan Kebangsaan
Wawasan KebangsaanWawasan Kebangsaan
Wawasan Kebangsaan
 
Proposal donor darah
Proposal donor darahProposal donor darah
Proposal donor darah
 
Kesiapsiagaan Bela Negara
Kesiapsiagaan Bela NegaraKesiapsiagaan Bela Negara
Kesiapsiagaan Bela Negara
 

More from MAHMUN SYARIF

PEMBANGUNAN BIDANG AGAMA.pptx
PEMBANGUNAN BIDANG AGAMA.pptxPEMBANGUNAN BIDANG AGAMA.pptx
PEMBANGUNAN BIDANG AGAMA.pptxMAHMUN SYARIF
 
BPJS_Kesehatan_Net_Pencatatan_dan_Penyesuaian_SILPA_Kapitasi_300821.pptx
BPJS_Kesehatan_Net_Pencatatan_dan_Penyesuaian_SILPA_Kapitasi_300821.pptxBPJS_Kesehatan_Net_Pencatatan_dan_Penyesuaian_SILPA_Kapitasi_300821.pptx
BPJS_Kesehatan_Net_Pencatatan_dan_Penyesuaian_SILPA_Kapitasi_300821.pptxMAHMUN SYARIF
 
Bahan Pertemuan Sosialisasi dengan Kemendagri 30 Agustus.pdf
Bahan Pertemuan Sosialisasi dengan Kemendagri 30 Agustus.pdfBahan Pertemuan Sosialisasi dengan Kemendagri 30 Agustus.pdf
Bahan Pertemuan Sosialisasi dengan Kemendagri 30 Agustus.pdfMAHMUN SYARIF
 
Permendagri Nomor 28 Tahun 2021.pdf
Permendagri Nomor 28 Tahun 2021.pdfPermendagri Nomor 28 Tahun 2021.pdf
Permendagri Nomor 28 Tahun 2021.pdfMAHMUN SYARIF
 
MATERI SOSIALISASI PERPRES 46 THN 2021.pptx
MATERI SOSIALISASI PERPRES 46 THN 2021.pptxMATERI SOSIALISASI PERPRES 46 THN 2021.pptx
MATERI SOSIALISASI PERPRES 46 THN 2021.pptxMAHMUN SYARIF
 
Tata Kearsipan Kemendagri
Tata Kearsipan KemendagriTata Kearsipan Kemendagri
Tata Kearsipan KemendagriMAHMUN SYARIF
 
Kebijakan-Penerapan-SPBE-Ponorogo.pptx
Kebijakan-Penerapan-SPBE-Ponorogo.pptxKebijakan-Penerapan-SPBE-Ponorogo.pptx
Kebijakan-Penerapan-SPBE-Ponorogo.pptxMAHMUN SYARIF
 
Digitalisasi Kearsipan.pptx
Digitalisasi Kearsipan.pptxDigitalisasi Kearsipan.pptx
Digitalisasi Kearsipan.pptxMAHMUN SYARIF
 
Publikasi Kehumasan.pptx
Publikasi Kehumasan.pptxPublikasi Kehumasan.pptx
Publikasi Kehumasan.pptxMAHMUN SYARIF
 
1. REVOLUSI INDUSTRI 4.0.pptx
1. REVOLUSI INDUSTRI 4.0.pptx1. REVOLUSI INDUSTRI 4.0.pptx
1. REVOLUSI INDUSTRI 4.0.pptxMAHMUN SYARIF
 
permenpan-nomor-22-tahun-2014-tentang-jabfung-widyaiswara.pdf
permenpan-nomor-22-tahun-2014-tentang-jabfung-widyaiswara.pdfpermenpan-nomor-22-tahun-2014-tentang-jabfung-widyaiswara.pdf
permenpan-nomor-22-tahun-2014-tentang-jabfung-widyaiswara.pdfMAHMUN SYARIF
 
Modul Monitoring dan Evaluasi
Modul Monitoring dan EvaluasiModul Monitoring dan Evaluasi
Modul Monitoring dan EvaluasiMAHMUN SYARIF
 
penentuan_standar_satuan_harga_ppt.ppt
penentuan_standar_satuan_harga_ppt.pptpenentuan_standar_satuan_harga_ppt.ppt
penentuan_standar_satuan_harga_ppt.pptMAHMUN SYARIF
 
ENETAPAN_NAMA_DAN_PEMBERIAN_KODE_DESA_DAN_DESA_ADAT.docx
ENETAPAN_NAMA_DAN_PEMBERIAN_KODE_DESA_DAN_DESA_ADAT.docxENETAPAN_NAMA_DAN_PEMBERIAN_KODE_DESA_DAN_DESA_ADAT.docx
ENETAPAN_NAMA_DAN_PEMBERIAN_KODE_DESA_DAN_DESA_ADAT.docxMAHMUN SYARIF
 
REKOMENDASI_TUKAR_MENUKAR_TANAH_KAS_DESA_(TKD).doc
REKOMENDASI_TUKAR_MENUKAR_TANAH_KAS_DESA_(TKD).docREKOMENDASI_TUKAR_MENUKAR_TANAH_KAS_DESA_(TKD).doc
REKOMENDASI_TUKAR_MENUKAR_TANAH_KAS_DESA_(TKD).docMAHMUN SYARIF
 
1. Perencanaan Penganggaran Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Da...
1. Perencanaan Penganggaran Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Da...1. Perencanaan Penganggaran Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Da...
1. Perencanaan Penganggaran Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Da...MAHMUN SYARIF
 
FORM LEARNING JOURNAL.docx
FORM LEARNING JOURNAL.docxFORM LEARNING JOURNAL.docx
FORM LEARNING JOURNAL.docxMAHMUN SYARIF
 
PELAPORAN_KEUANGAN_DESA (1).ppt
PELAPORAN_KEUANGAN_DESA (1).pptPELAPORAN_KEUANGAN_DESA (1).ppt
PELAPORAN_KEUANGAN_DESA (1).pptMAHMUN SYARIF
 
Bahan Presentasi Mahmun.pptx
Bahan Presentasi Mahmun.pptxBahan Presentasi Mahmun.pptx
Bahan Presentasi Mahmun.pptxMAHMUN SYARIF
 

More from MAHMUN SYARIF (20)

PEMBANGUNAN BIDANG AGAMA.pptx
PEMBANGUNAN BIDANG AGAMA.pptxPEMBANGUNAN BIDANG AGAMA.pptx
PEMBANGUNAN BIDANG AGAMA.pptx
 
BPJS_Kesehatan_Net_Pencatatan_dan_Penyesuaian_SILPA_Kapitasi_300821.pptx
BPJS_Kesehatan_Net_Pencatatan_dan_Penyesuaian_SILPA_Kapitasi_300821.pptxBPJS_Kesehatan_Net_Pencatatan_dan_Penyesuaian_SILPA_Kapitasi_300821.pptx
BPJS_Kesehatan_Net_Pencatatan_dan_Penyesuaian_SILPA_Kapitasi_300821.pptx
 
Bahan Pertemuan Sosialisasi dengan Kemendagri 30 Agustus.pdf
Bahan Pertemuan Sosialisasi dengan Kemendagri 30 Agustus.pdfBahan Pertemuan Sosialisasi dengan Kemendagri 30 Agustus.pdf
Bahan Pertemuan Sosialisasi dengan Kemendagri 30 Agustus.pdf
 
Permendagri Nomor 28 Tahun 2021.pdf
Permendagri Nomor 28 Tahun 2021.pdfPermendagri Nomor 28 Tahun 2021.pdf
Permendagri Nomor 28 Tahun 2021.pdf
 
MATERI SOSIALISASI PERPRES 46 THN 2021.pptx
MATERI SOSIALISASI PERPRES 46 THN 2021.pptxMATERI SOSIALISASI PERPRES 46 THN 2021.pptx
MATERI SOSIALISASI PERPRES 46 THN 2021.pptx
 
Tata Kearsipan Kemendagri
Tata Kearsipan KemendagriTata Kearsipan Kemendagri
Tata Kearsipan Kemendagri
 
Manajemen Kearsipan
Manajemen KearsipanManajemen Kearsipan
Manajemen Kearsipan
 
Kebijakan-Penerapan-SPBE-Ponorogo.pptx
Kebijakan-Penerapan-SPBE-Ponorogo.pptxKebijakan-Penerapan-SPBE-Ponorogo.pptx
Kebijakan-Penerapan-SPBE-Ponorogo.pptx
 
Digitalisasi Kearsipan.pptx
Digitalisasi Kearsipan.pptxDigitalisasi Kearsipan.pptx
Digitalisasi Kearsipan.pptx
 
Publikasi Kehumasan.pptx
Publikasi Kehumasan.pptxPublikasi Kehumasan.pptx
Publikasi Kehumasan.pptx
 
1. REVOLUSI INDUSTRI 4.0.pptx
1. REVOLUSI INDUSTRI 4.0.pptx1. REVOLUSI INDUSTRI 4.0.pptx
1. REVOLUSI INDUSTRI 4.0.pptx
 
permenpan-nomor-22-tahun-2014-tentang-jabfung-widyaiswara.pdf
permenpan-nomor-22-tahun-2014-tentang-jabfung-widyaiswara.pdfpermenpan-nomor-22-tahun-2014-tentang-jabfung-widyaiswara.pdf
permenpan-nomor-22-tahun-2014-tentang-jabfung-widyaiswara.pdf
 
Modul Monitoring dan Evaluasi
Modul Monitoring dan EvaluasiModul Monitoring dan Evaluasi
Modul Monitoring dan Evaluasi
 
penentuan_standar_satuan_harga_ppt.ppt
penentuan_standar_satuan_harga_ppt.pptpenentuan_standar_satuan_harga_ppt.ppt
penentuan_standar_satuan_harga_ppt.ppt
 
ENETAPAN_NAMA_DAN_PEMBERIAN_KODE_DESA_DAN_DESA_ADAT.docx
ENETAPAN_NAMA_DAN_PEMBERIAN_KODE_DESA_DAN_DESA_ADAT.docxENETAPAN_NAMA_DAN_PEMBERIAN_KODE_DESA_DAN_DESA_ADAT.docx
ENETAPAN_NAMA_DAN_PEMBERIAN_KODE_DESA_DAN_DESA_ADAT.docx
 
REKOMENDASI_TUKAR_MENUKAR_TANAH_KAS_DESA_(TKD).doc
REKOMENDASI_TUKAR_MENUKAR_TANAH_KAS_DESA_(TKD).docREKOMENDASI_TUKAR_MENUKAR_TANAH_KAS_DESA_(TKD).doc
REKOMENDASI_TUKAR_MENUKAR_TANAH_KAS_DESA_(TKD).doc
 
1. Perencanaan Penganggaran Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Da...
1. Perencanaan Penganggaran Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Da...1. Perencanaan Penganggaran Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Da...
1. Perencanaan Penganggaran Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Da...
 
FORM LEARNING JOURNAL.docx
FORM LEARNING JOURNAL.docxFORM LEARNING JOURNAL.docx
FORM LEARNING JOURNAL.docx
 
PELAPORAN_KEUANGAN_DESA (1).ppt
PELAPORAN_KEUANGAN_DESA (1).pptPELAPORAN_KEUANGAN_DESA (1).ppt
PELAPORAN_KEUANGAN_DESA (1).ppt
 
Bahan Presentasi Mahmun.pptx
Bahan Presentasi Mahmun.pptxBahan Presentasi Mahmun.pptx
Bahan Presentasi Mahmun.pptx
 

Recently uploaded

mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 

Recently uploaded (8)

mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 

Integritas, nilai nilai anti korupsi dan benturan kepentingan