Dokumen tersebut membahas tentang kedudukan warga negara dan pewarganegaraan di Indonesia. Terdapat penjelasan mengenai hak dan kewajiban warga negara, perbedaan antara penduduk dan warga negara, serta syarat dan prosedur memperoleh kewarganegaraan Indonesia.

1. Kedudukan Warga Negara dan
Pewarganegaraan di Indonesia
Kelompok 7
Anggota :
1). Ibtisamah Ayundia Rahmi
2). Mariza Barbora P.
3). M. Widad Hassan
4). Srestha Anindyanari
5). Tania Ananda

2. Pendahuluan
• Kedudukan Warga negara di dalam suatu
negara sangat penting statusnya terkait
dengan hak dan kewajiban yang dimiliki
sebagai warga negara.
• Kewajiban yang dimiliki mencakup bidang
politik , ekonomi, sosial-budaya maupun
hankam.

3. Pengertian Hak dan Kewajiban Menurut
Dr. Notonegoro :
• Hak adalah kuasa untuk menerima atau
melakukan sesuatu yang semestinya diterima
atau dilakukan melalui oleh pihak tertentu dan
tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun
dan perinsipnya dapat dituntut secara paksa
olehnya.

4. • Kewajiban adalah beban untuk
memberikan sesuatu yang semestinya
diberikan oleh pihak tertentu yang tidak
dapat oleh pihak lain manapun dan
perinsipnya dapat dituntut secara paksa
oleh yang berkepentingan.
• Hak dan kewajiban di cantum kan dalam
UUD 1945 pasal 26,27,28 dan 30.

5. Perbedaan Antara Penduduk dan
Warga Negara
• Penduduk: semua orang pada suatu wktu
mendiami wilayah negara.
• Warga negara: mereka yang berdasarkan hukum
tertentu merupakan anggota dari suatu negara.
• Perlu diketahui bahwa sebagian besar warga
negara adalah juga penduduk negara itu, dan ada
juga sebagian kecil yang tidak menjadi penduduk
karena orang itu bertempat tinggal di luar negeri.

6. Hak dan Kewajiban Dasar Warga
Negara
• Hak Warga Negara Indonesia :
 Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
 Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan.
 Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan
keturunan melalui perkawinan yang sah.
 Hak untuk kelangsungan hidup.
 Hak mengembangkan diri dan melalui pemenuhan
kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat
pendidikan, ilmu pengetahuan dan tenologi, seni, dan
budaya.

7.  Hak memajukan dirinya dalam memperjuangkan
haknya secara kolektif.
 Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang
sama di depan hukum.
 Hak mempunyai hak milik pribadi, hak untuk
hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan
pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk
tidak diperbudak.
 Hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan
hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar
hukum yang berlaku surut.

8. • Kewajiban Warga Negara Indonesia :
 Menaati hukum dan pemerintahan.
 Ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
 Menghormati hak asasi manusia orang lain.
 Tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan
dengan undang- undang.
 Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan
negara.

9. Sikap Positif Dalam Pengembangan
Nilai- Nilai Demokrasi Pancasila
Sikap positif dalam pengembangan nilai- nilai
demokrasi Pancasila, yakni :
• Melaksanakan hak pilih dan dipilih dalam
pemilihan umum
• Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan
Republik Indonesia
• Menyukseskan pemilihan umum yang jujur
dan adil

10. • Melaksanakan GBHN dan ketetapan-
ketetapan MPR lainnya
• Bermusyawarah untuk mufakat
• Saling mendukung dalam usaha pembelaan
negara
• Saling menghormati kebebasan dalam hidup
beragama

11. Contoh hak dan kewajiban warga negara
Indonesia dalam pelaksanaan demokrasi di
Indonesia diantaranya :
o Hak di bidang politik
o Hak di bidang pendidikan
o Hak di bidang ekonomi
o Hak di bidang sosial budaya

12. Tanggung Jawab warga negara dalam
pelaksanaan demokrasi pancasila:
o bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem
demokrasi pancasila
o Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemilihan
umum secara langsung,umum,bebas dan rahasia
serta jujur dan adil
o Bertanggung jawab atas pelaksanaan hukum dan
pemerintahan RI
o Bertanggung jawab atas usaha pembelaan negara
o Bertanggung jawab atas pelaksanaan hak-hak asasi
manusia , mempertahankan,dan mengisi
kemerdekaan Indonesia

13. Pewarganegaraan Indonesia, yang dapat
memperoleh kewarganegaraan RI (UU no 62 tahun
1958:
o Mereka yang menjadi warga negara menurut undang-
undang/peraturan/perjanjianjyang terlebih dahulu telah
berlaku.
o Kelahiran
o Adopsi melalui pengadilan negeri
o Anak-anak diluar pernikahandari seorang wanita indonesia
o Pewarganegaraan (naturalisasi)
o Setiap orang asingkawni dengan seorang laki-laki indonesia
o Anak-anak yang belm berumur 18 thn/belum kawin mengikuti
ayah dan ibunya
o Anak oranhg asing yang tidak mempunyai hubungan hukum
pada ayah atau ibunya yang oranf asing itun dapat
menjadiwarga negara RI setelah berumur 21 thn

14. Kewarganegaraan diperoleh dengan cara:
o Kelahiran,siapa saja yang lahir diindonesia adalah
warga negara indonesia
o pengangkatan, pengangkatan pada anak berusia 5
tahun (adopsi)
o Dikabulkan permohonannya,
o Akibat perkawinan

15. Syarat syarat dalam memperoleh
kewarganegaraan indonesia
(Undang-undang no 12 tahun 2006)
1.Telah berusia 18 thn
2.Pada saat mengajukan permohonan, harus sudah
bertepat tinggal di indonesia
3.Sehat jasmani dan rohani
4.Dapat berbahasa indonesia dan mengakui pancasila
dan UUD RI tahun 1945
5. Tidak pernah dijatuhi pidana
6. Jika memperoleh kewarganegaraan indonesia, tidak
menjadi kewarganegaraan ganda
7.Mempunyai penghasilan tetap
8.Membayar uang Pewargannegaraan ke Kas Negara

16. Tata cara dalam memperoleh
kewarganegraan indonesia
(Undang-undang no 12 tahun 2006)
1. Permohonan warga negara diajukan di
indonesia oleh pemohonsecara tertulis dalam
bahasa indonesia di atas kertas bermaterai
cukup kepada presiden melalui metri, berkas
permohonan disampaikan kepada pejabat.

17. 2. Mentri meneruskan permohonan yang
disertai dengan pertimbangan dari presiden
dalam waktu paling lama 3 bulan setelah
permohonan diterima.
3. Permohonan dikenakan biaya yang sesuai
dengan peraturan pemerintah
4. Presiden mengabulkan atau tidak permohona
tersebut akan diberitahu kepada pemohon
paling lambat 14 hari setelah keputusan
presiden ditetapkan.

18. 5. Penolakan permohonan pewarganegaraan
harus disertaialasan dan diberitahukan oleh
mentri kepada yang bersangkutanpaling
lambat 3 bulan dihitung sejak permohonan
diterima oleh mentri.
6. Keputusan presiden mngenai pengabulan
terhadap permohonan
pewarganegraanberlaku efektif terhitung sejak
tanggal pemohon mengucapkan sumpah atau
menyatakan janji setia.

19. 7. Paling 3 bulan terhitung sejak keputusan
presidendikirim kepada pemohon,pejabat
memanggil pemohon untuk mengucapkan
sumpah dan janji setia
8. Jika setelah dipanggilnya pemohon oleh pejabat
secara tertulis tetapi pemohon tidak bisa hadir
tanpa alasan yang sah, maka keputusan presiden
akan batal demi hukum
9. Jika pemohon tidak dapat mengucapkan sumaph
dan janji karena kelalaian pejabat, maka
pemohon dapat mengucapkan sumpah dan janji
didepan pejabat lain yang ditunjuk oleh menteri

20. 10. pengucapan sumpah dan janji setia
dilakukan didepan pejabat dan pejabat itu
akan membuat berita acara pelaksanaan
pengucapan sumpah dan janji setia.
11. Paling lambat 14 hari setelah pengucapan
sumpah dan janji itu, pejabat menyerahkan
berita acara pelaksanaan kepada menteri.
12.Setelah itu pemohon wajib memberikan
dokumen sura-surat keimigrasian atas
namanya kepada kantor imigrasi dalam waktu
paling lambat 14 hari sejak pengucapan
sumpah dan janji setia

21. 13. Salinan keputusan presiden dan berita acara
menjadi bukti sah kewarganegaraan RI
seseorang yang memperoleh
kewarganegaraan.
14. Menteri mengumumkan nama orang yang
telah memperoleh kewarga negaraan dalam
berita negara republik indonesia.