MPN Billing System | 3 Cara Pembuatan ID Billing Surat Setoran Pajak ElektronikDeny Zaenal Faizin
Cara pembayaran pajak melalui pembuatan kode billing melalui internet atau intranet. Ini merupakan generasi kedua dari pembayaran pajak yang wajib mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2016
Pembayaran dan penyetoran PNBP dengan billing dalam SI PNBP onlineAhmad Abdul Haq
SIMPONI adalah sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian Keuangan untuk memfasilitasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), mencakup sistem perencanaan, tagihan, dan pelaporan PNBP. Sistem ini mempermudah proses pembayaran dan penyetoran PNBP secara elektronik dengan penerbitan kode tagihan.
BNI menawarkan solusi BNI Virtual Account untuk memudahkan pembayaran iuran Jamsostek perusahaan. Rekening virtual ini memberikan nomor identitas unik kepada setiap perusahaan untuk tujuan pembayaran iuran yang tercatat secara real-time di rekening Jamsostek. Pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai saluran seperti kantor cabang BNI, ATM, internet banking, dan transfer antar bank.
Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2Ahmad Abdul Haq
Dokumen tersebut membahas sistem penerimaan negara secara elektronik menggunakan Modul MPN G2. MPN G2 dirancang untuk meningkatkan akuntabilitas, fleksibilitas, dan kecepatan penguasaan kas negara serta menyediakan layanan pembayaran tanpa tergantung waktu dan tempat. Dokumen ini juga menjelaskan proses pendaftaran, pembuatan kode billing, dan pembayaran menggunakan sistem billing elektronik untuk
MPN Billing System | 3 Cara Pembuatan ID Billing Surat Setoran Pajak ElektronikDeny Zaenal Faizin
Cara pembayaran pajak melalui pembuatan kode billing melalui internet atau intranet. Ini merupakan generasi kedua dari pembayaran pajak yang wajib mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2016
Pembayaran dan penyetoran PNBP dengan billing dalam SI PNBP onlineAhmad Abdul Haq
SIMPONI adalah sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian Keuangan untuk memfasilitasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), mencakup sistem perencanaan, tagihan, dan pelaporan PNBP. Sistem ini mempermudah proses pembayaran dan penyetoran PNBP secara elektronik dengan penerbitan kode tagihan.
BNI menawarkan solusi BNI Virtual Account untuk memudahkan pembayaran iuran Jamsostek perusahaan. Rekening virtual ini memberikan nomor identitas unik kepada setiap perusahaan untuk tujuan pembayaran iuran yang tercatat secara real-time di rekening Jamsostek. Pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai saluran seperti kantor cabang BNI, ATM, internet banking, dan transfer antar bank.
Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2Ahmad Abdul Haq
Dokumen tersebut membahas sistem penerimaan negara secara elektronik menggunakan Modul MPN G2. MPN G2 dirancang untuk meningkatkan akuntabilitas, fleksibilitas, dan kecepatan penguasaan kas negara serta menyediakan layanan pembayaran tanpa tergantung waktu dan tempat. Dokumen ini juga menjelaskan proses pendaftaran, pembuatan kode billing, dan pembayaran menggunakan sistem billing elektronik untuk
Dokumen tersebut merupakan panduan penggunaan sistem pembayaran pajak secara elektronik (billing system) yang memungkinkan wajib pajak untuk membayar pajak secara mudah, cepat, dan akurat melalui internet banking, ATM, atau loket bank. Panduan ini menjelaskan cara mendaftar, membuat kode billing, dan melakukan pembayaran menggunakan fitur-fitur billing system.
Saat ini membayar pajak tidak harus datang langsung ke kantor posatau bank persepsi, cukup duduk sambil online di depan laptop dan semua transaksasi pembayaran pajak bisa dilakukan. simak caranya berikut di slide
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada spanAhmad Abdul Haq
Dokumen tersebut membahas penatausahaan penerimaan negara melalui Sistem Pengelolaan Anggaran dan Keuangan Negara (SPAN). Dokumen tersebut menjelaskan peraturan terkait, lingkup kegiatan Kantor Pelayanan Pajak dan Pengawasan Negara (KPPN) dalam SPAN, prosedur penatausahaan penerimaan negara, koreksi data transaksi, konfirmasi, dan alur retur Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D).
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen PerbendaharaanAhmad Abdul Haq
Dokumen ini membahas tentang implementasi SPAN pada instansi vertikal di Kementerian Keuangan, mencakup regulasi, strategi piloting SPAN dan SAKTI, modul dan interface yang dipiloting, integrasi proses bisnis pembayaran, serta evaluasi dan penyelesaian kendala selama piloting SPAN.
Dokumen tersebut membahas tentang pengenalan e-Filing sebagai sistem pelaporan pajak secara online, termasuk definisi, latar belakang, tujuan, jenis, keuntungan dan proses pelaporan pajak secara elektronik melalui website Direktorat Jenderal Pajak atau perusahaan penyedia layanan aplikasi.
Dokumen ini membahas tentang perlunya KPPN melakukan inventarisasi dan pemutakhiran data rekening secara berkala untuk memastikan validitas informasi data rekening. KPPN diminta melakukan inventarisasi dan pemutakhiran data rekening sesuai surat edaran, lalu melaporkan hasilnya ke Kanwil untuk diverifikasi. Kanwil kemudian melaporkan hasil verifikasi ke Ditjen Perbendaharaan. Selanjutnya, dilakukan pencatatan secara
Dokumen tersebut memberikan gambaran proses akaunt payables (AKB) di Jabatan Akauntan Negara Malaysia, termasuk proses baucar bayaran manual dan elektronik, proses pembayaran, proses akaun kena bayar, dan laporan-laporan terkait. Ia juga menjelaskan penggunaan sistem GFMAS dan eSPKB dalam pengurusan proses-proses tersebut.
Dokumen tersebut memberikan panduan lengkap mengenai cara pengisian dan penyampaian SPT secara elektronik (e-filing) melalui website Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia layanan aplikasi. Tahapannya meliputi registrasi, pengisian SPT secara online, permintaan kode verifikasi, dan pengiriman SPT secara real-time.
1. Dokumen tersebut memberikan panduan lengkap mengenai persyaratan, instalasi, dan penggunaan aplikasi e-Nofa Online untuk permintaan nomor seri faktur pajak secara elektronik.
Dokumen tersebut merupakan bahan pelatihan penggunaan aplikasi e-Faktur oleh Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi Direktorat Jenderal Pajak. Aplikasi e-Faktur digunakan untuk menerbitkan, merekam, dan mengadministrasikan faktur pajak serta dokumen terkait, dan membentuk SPT Masa PPN. Pelatihan ini membahas aktivasi, registrasi, fungsi-fungsi aplikasi, dan demo penggunaann
Reformasi perpajakan di Indonesia mencakup pembenahan administrasi perpajakan dan peraturan serta peningkatan basis perpajakan. Salah satu program reformasi tersebut adalah penerapan e-faktur mulai 1 April 2018, di mana pengusaha kena pajak wajib mencantumkan NIK pembeli jika tidak memiliki NPWP untuk memudahkan pengawasan Direktorat Jenderal Pajak.
Many business owners struggling in sending invoices on time, receiving payment in a timely manner and keeping track of receivables from their customers are common.
The document provides an overview of medical billing standards and electronic billing in California workers' compensation. It summarizes the legislative history that mandated electronic billing standards, the development process involving stakeholders, and the final regulations. Key aspects of the standards include requirements for complete bills, timeframes for payment/denial of electronically submitted bills, penalties for non-compliance, and the use of standard forms and transactions such as the 837 and 835. National standards were incorporated to ensure consistency.
Modul ini membahas tentang pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tingkat kementerian/lembaga dan Bendahara Umum Negara. Pembahasan mencakup landasan hukum, pengertian, jenis, pemungutan, penetapan tarif, penggunaan, pelaporan, pemeriksaan, serta contoh-contoh PNBP khusus seperti minyak dan gas bumi, panas bumi, dan laba BUMN.
The document outlines requirements and design plans for an eBilling and invoice system. It includes sections on user profiles, functional requirements, success criteria, design goals, use cases like managing orders and contacts, and a proposed solution architecture with conceptual, logical and physical designs. It also includes data dictionaries, ER diagrams, DFDs, and a test plan to validate the system meets requirements.
Kebijakan fiskal bertujuan mencapai stabilitas ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan mewujudkan keadilan serta pemerataan pendapatan melalui pengaturan pendapatan dan pengeluaran negara serta perpajakan.
Dokumen tersebut merupakan panduan penggunaan sistem pembayaran pajak secara elektronik (billing system) yang memungkinkan wajib pajak untuk membayar pajak secara mudah, cepat, dan akurat melalui internet banking, ATM, atau loket bank. Panduan ini menjelaskan cara mendaftar, membuat kode billing, dan melakukan pembayaran menggunakan fitur-fitur billing system.
Saat ini membayar pajak tidak harus datang langsung ke kantor posatau bank persepsi, cukup duduk sambil online di depan laptop dan semua transaksasi pembayaran pajak bisa dilakukan. simak caranya berikut di slide
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada spanAhmad Abdul Haq
Dokumen tersebut membahas penatausahaan penerimaan negara melalui Sistem Pengelolaan Anggaran dan Keuangan Negara (SPAN). Dokumen tersebut menjelaskan peraturan terkait, lingkup kegiatan Kantor Pelayanan Pajak dan Pengawasan Negara (KPPN) dalam SPAN, prosedur penatausahaan penerimaan negara, koreksi data transaksi, konfirmasi, dan alur retur Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D).
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen PerbendaharaanAhmad Abdul Haq
Dokumen ini membahas tentang implementasi SPAN pada instansi vertikal di Kementerian Keuangan, mencakup regulasi, strategi piloting SPAN dan SAKTI, modul dan interface yang dipiloting, integrasi proses bisnis pembayaran, serta evaluasi dan penyelesaian kendala selama piloting SPAN.
Dokumen tersebut membahas tentang pengenalan e-Filing sebagai sistem pelaporan pajak secara online, termasuk definisi, latar belakang, tujuan, jenis, keuntungan dan proses pelaporan pajak secara elektronik melalui website Direktorat Jenderal Pajak atau perusahaan penyedia layanan aplikasi.
Dokumen ini membahas tentang perlunya KPPN melakukan inventarisasi dan pemutakhiran data rekening secara berkala untuk memastikan validitas informasi data rekening. KPPN diminta melakukan inventarisasi dan pemutakhiran data rekening sesuai surat edaran, lalu melaporkan hasilnya ke Kanwil untuk diverifikasi. Kanwil kemudian melaporkan hasil verifikasi ke Ditjen Perbendaharaan. Selanjutnya, dilakukan pencatatan secara
Dokumen tersebut memberikan gambaran proses akaunt payables (AKB) di Jabatan Akauntan Negara Malaysia, termasuk proses baucar bayaran manual dan elektronik, proses pembayaran, proses akaun kena bayar, dan laporan-laporan terkait. Ia juga menjelaskan penggunaan sistem GFMAS dan eSPKB dalam pengurusan proses-proses tersebut.
Dokumen tersebut memberikan panduan lengkap mengenai cara pengisian dan penyampaian SPT secara elektronik (e-filing) melalui website Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia layanan aplikasi. Tahapannya meliputi registrasi, pengisian SPT secara online, permintaan kode verifikasi, dan pengiriman SPT secara real-time.
1. Dokumen tersebut memberikan panduan lengkap mengenai persyaratan, instalasi, dan penggunaan aplikasi e-Nofa Online untuk permintaan nomor seri faktur pajak secara elektronik.
Dokumen tersebut merupakan bahan pelatihan penggunaan aplikasi e-Faktur oleh Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi Direktorat Jenderal Pajak. Aplikasi e-Faktur digunakan untuk menerbitkan, merekam, dan mengadministrasikan faktur pajak serta dokumen terkait, dan membentuk SPT Masa PPN. Pelatihan ini membahas aktivasi, registrasi, fungsi-fungsi aplikasi, dan demo penggunaann
Reformasi perpajakan di Indonesia mencakup pembenahan administrasi perpajakan dan peraturan serta peningkatan basis perpajakan. Salah satu program reformasi tersebut adalah penerapan e-faktur mulai 1 April 2018, di mana pengusaha kena pajak wajib mencantumkan NIK pembeli jika tidak memiliki NPWP untuk memudahkan pengawasan Direktorat Jenderal Pajak.
Many business owners struggling in sending invoices on time, receiving payment in a timely manner and keeping track of receivables from their customers are common.
The document provides an overview of medical billing standards and electronic billing in California workers' compensation. It summarizes the legislative history that mandated electronic billing standards, the development process involving stakeholders, and the final regulations. Key aspects of the standards include requirements for complete bills, timeframes for payment/denial of electronically submitted bills, penalties for non-compliance, and the use of standard forms and transactions such as the 837 and 835. National standards were incorporated to ensure consistency.
Modul ini membahas tentang pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tingkat kementerian/lembaga dan Bendahara Umum Negara. Pembahasan mencakup landasan hukum, pengertian, jenis, pemungutan, penetapan tarif, penggunaan, pelaporan, pemeriksaan, serta contoh-contoh PNBP khusus seperti minyak dan gas bumi, panas bumi, dan laba BUMN.
The document outlines requirements and design plans for an eBilling and invoice system. It includes sections on user profiles, functional requirements, success criteria, design goals, use cases like managing orders and contacts, and a proposed solution architecture with conceptual, logical and physical designs. It also includes data dictionaries, ER diagrams, DFDs, and a test plan to validate the system meets requirements.
Kebijakan fiskal bertujuan mencapai stabilitas ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan mewujudkan keadilan serta pemerataan pendapatan melalui pengaturan pendapatan dan pengeluaran negara serta perpajakan.
Ringkasan dokumen ini membahas tentang pemasangan mekanik pada robot hexapod. Dokumen ini menjelaskan bahwa robot hexapod menggunakan 6 kaki yang dipasang servo motor untuk membuat robot dapat berjalan. Dokumen ini juga menjelaskan tahapan-tahapan pemasangan mekanik robot hexapod mulai dari memasang servo pada kaki, engsel body, hingga menghubungkan semua komponen.
The document discusses virtual machines and JavaScript engines. It provides a brief history of virtual machines from the 1970s to today. It then explains how virtual machines work, including the key components of a parser, intermediate representation, interpreter, garbage collection, and optimization techniques. It discusses different approaches to interpretation like switch statements, direct threading, and inline threading. It also covers compiler optimizations and just-in-time compilation that further improve performance.
Modul ini berfungsi untuk membantu pengguna dalam
menggunakan SAP.
Finance (FI): Modul ini berfungsi untuk mengelola keuangan
perusahaan seperti akuntansi, pengelolaan keuangan, pelaporan
keuangan, dan lain-lain.
Controlling (CO): Modul ini berfungsi untuk mengelola biaya dan
manajemen biaya perusahaan.
Materials Management (MM): Modul ini berfungsi untuk
mengelola persediaan bar
Sistem pembayaran pajak elektronik memungkinkan wajib pajak untuk membayar pajak secara online tanpa harus mengantre. Wajib pajak dapat membayar melalui bank atau pos dengan memasukkan kode billing yang diterbitkan secara elektronik. Sistem ini menghilangkan kesalahan manual dan lebih mudah digunakan.
Sistem pembayaran pajak elektronik memungkinkan wajib pajak untuk membayar pajak secara online tanpa harus mengantre. Wajib pajak dapat membayar melalui bank atau pos dengan memasukkan kode billing yang diterbitkan secara elektronik. Sistem ini menghilangkan kesalahan manual dan lebih mudah digunakan.
Sistem pembayaran pajak elektronik memungkinkan wajib pajak untuk membayar pajak secara online tanpa harus mengantre. Wajib pajak dapat membayar melalui bank atau pos dengan memasukkan kode billing yang diterbitkan secara elektronik. Sistem ini menghilangkan kesalahan manual dan lebih mudah digunakan.
Dokumen ini memberikan panduan singkat tentang cara mendapatkan kode pembayaran (kode virtual account) melalui sistem informasi akademik dan cara membayar tagihan perkuliahan menggunakan berbagai metode pembayaran melalui bank BSI seperti mobile banking, internet banking, ATM dan teller.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang mekanisme pembayaran pungutan negara di Indonesia yang kini dilakukan secara elektronik menggunakan kode billing. Pembayaran dapat dilakukan di bank mana pun menggunakan berbagai metode seperti ATM, internet banking, dan mobile banking. Sistem ini memudahkan wajib bayar dan menjamin validasi data pembayaran.
Dokumen tersebut membahasikan sistem perakaunan terimaan kerajaan secara elektronik (eTerimaan). Ia memberikan ringkasan tentang ciri-ciri utama sistem seperti penerimaan kutipan dan penjanaan resit secara elektronik, pengemaskinian buku tunai secara automatik, dan penyediaan penyata pemungut secara automatik. Dokumen itu juga menjelaskan proses kerja, peranan pengguna, kawalan dalaman, dan modul
Ringkasan panduan PPOB Interlink meliputi cara memulai program PPOB melalui browser, transaksi PLN prabayar dan pascabayar, voucher elektrik, Telkom, PDAM, finance dan laporan transaksi global. Dokumen ini memberikan panduan lengkap untuk melakukan berbagai jenis transaksi di PPOB Interlink."
Read me: Manual silabi modul bendahara pengeluaranErny Anggrahini
Manual aplikasi Silabi modul Bendahara Pengeluaran memberikan panduan tentang cara installasi dan pengaturan aplikasi untuk bendahara pengeluaran, termasuk pembuatan user, pengaturan referensi, dan pencatatan berbagai transaksi seperti SP2D, saldo awal, kuitansi, pajak, dan transaksi lainnya.
1. Dokumen memberikan informasi tentang VNET CLUB sebagai komunitas pengguna handphone yang memberikan berbagai manfaat kepada anggotanya.
2. VNET CLUB didirikan pada tahun 2005 dan fokus pada bisnis pengisian pulsa elektronik serta sistem viral marketing.
3. Anggota VNET CLUB dapat menikmati berbagai layanan seperti pengisian pulsa, asuransi, program loyalitas, serta kesempatan bisnis.
Petunjuk Teknis Transaksi MPHL (SAKTI).pdfRoyhul Akbar
Petunjuk Teknis Transaksi MPHL BJS pada aplikasi SAKTI Satuan Kerja.
Petunjuk teknis ini ditujukan untuk memandu operator aplikasi SAKTI dalam penatausahaan
(pengesahan dan pelaporan) transaksi Hibah Langsung Barang Jasa Surat Berharga pada
Satker Non BLU. Untuk Satker BLU, transaksi Hibah Langsung Barang hanya dicatat pada
Modul Aset Tetap dengan menggunakan menu Hibah Masuk (tanpa mekanisme
pengesahan MPHLBJS).
Langkah-langkah untuk pengajuan dan pencatatan Hibah Barang,Jasa, dan Surat Berharga
dengan dokumen MPHL-BJS adalah sebagai berikut :
I. Pencatatan Supplier Tipe 8-Hibah
II. Pencatatan BAST Hibah
III. Mencatat Pendetilan Hibah Masuk Bentuk Barang
IV. Membuat SPP (MPHL-BJS)
V. Kirim MPHL-BJS ke KPPN
VI. Mencatat Nomor Persetujuan MPHL-BJS
I. PencatatanSupplier Tipe 8-Hibah (Modul Komitmen)
Pencatatan supplier tipe 8 ini bertujuan merekam informasi pihak-pihak pemberi HIBAH
baik berupa jasa atau barang di aplikasi SAKTI.
Langkah-langkah membuat supplier tipe 8-Hibah:
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
Universitas Negeri Jakarta banyak melahirkan tokoh pendidikan yang memiliki pengaruh didunia pendidikan. Beberapa diantaranya ada didalam file presentasi
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
S-KUP-023-14-00-Billing System 2014-Pajak
1. Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Pajak
BILLING
SYSTEM
PJ.091/KUP/S/023/2014-00
(SISTEM PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK)
MODUL PENERIMAAN NEGARA GENERASI KEDUA
(MPN-G2)
15. • dapat melakukan transaksi pembayaran pajak melalui Internet
Banking atau ATM
• hanya perlu membawa catatan kecil berisi Kode Billing untuk
melakukan transaksi pembayaran pajak
Lebih
Mudah
• dapat melakukan transaksi pembayaran pajak hanya dalam hitungan
menit
• tidak perlu lagi mengantre lama di loket teller, teller hanya meng-
input satu kode saja
Lebih
Cepat
• kesalahan entry data yang biasa terjadi di teller dapat
terminimalisasi
• web application menyediakan validation rules/function/interface
yang meminimalisasi kekeliruan
Lebih
Akurat
18. Uji Coba Tahap I ( Kantor Pos - Bandung)
Uji Coba Tahap II (Bank Mandiri - LTO)
Uji Coba Tahap III (Jakarta – Bandung)
Uji Coba Tahap IV (ATM – Internet Banking)
Uji Coba Tahap V (Seluruh Jawa)
Uji Coba Tahap VI (Nasional)
19. • selain bendahara pemerintah
Wajib Pajak
• Kantor Pos (di wilayah Bandung)
Kantor Penerima Pembayaran
• Hanya melalui loket (Psl 2(3) PER-92/PB/2011)
Metode Pembayaran
• PPh dan/atau PPN atas nama pajak sendiri
• tidak termasuk pajak impor dan pajak potongan/pungutan
Jenis Pajak
• KPP Pratama Bandung Bojonagara;
• KPP Pratama Bandung Cibeunying;
• KPP Pratama Bandung Cicadas;
• KPP Pratama Bandung Karees;
• KPP Pratama Bandung Tegallega.
Kantor Pelayanan Pajak
20. • KPP Wajib Pajak Besar Satu;
• KPP Wajib Pajak Besar Dua;
• KPP Badan Usaha Milik Negara; dan
• KPP Wajib Pajak Besar Orang Pribadi.
Kantor Pelayanan Pajak:
• selain bendahara pemerintah
Wajib Pajak:
• Bank Mandiri (di wilayah Jakarta Pusat)
Kantor Penerima Pembayaran:
• Hanya melalui loket (Psl 2(3) PER-92/PB/2011)
Metode Pembayaran:
• PPh dan/atau PPN atas nama pajak sendiri
• tidak termasuk pajak impor dan pajak potongan/pungutan
Jenis Pajak:
21. •Seluruh KPP di Kanwil DJP WP Besar
•Seluruh KPP di Kanwil DJP Jakarta Khusus
•Seluruh KPP di Kanwil DJP Jakarta Utara
•Seluruh KPP di Kanwil DJP Jakarta Selatan
•Seluruh KPP di Kanwil DJP Jakarta Timur
•Seluruh KPP di Kanwil DJP Jakarta Barat
•Seluruh KPP di Kanwil DJP Jakarta Pusat
JAKARTA
•KPP Madya Bandung,
•KPP Pratama Bandung Bojonagara,
•KPP Pratama Bandung Cibeunying,
•KPP Pratama Bandung Cicadas,
•KPP Pratama Bandung Karees,
•KPP Pratama Bandung Tegallega,
•KPP Pratama Majalaya,
•KPP Pratama Sumedang,
•KPP Pratama Cimahi, dan
•KPP Pratama Soreang;
BANDUNG
23. Wajib Pajak:
Semua WP terdaftar di KPP dapat
memanfaatkan
Kanal Pembayaran:
loket (Kantor Pos, Mandiri), internet
banking, ATM (Mandiri)
Wilayah Uji Coba:
KPP Seluruh Jawa
Jenis Pajak:
Atas NPWP sendiri selain
pajak dalam SSPCP
24. Kanal Pembayaran:
loket (Kantor Pos, Mandiri), internet
banking, ATM (Mandiri)
Tahap uji coba terakhir sebelum
implementasi MPN-G2
Wilayah Uji Coba:
Seluruh Indonesia
Jenis Pajak:
Atas NPWP sendiri selain
pajak dalam SSPCP