PPn & PPnBM Objek, Subjek, E-Nofa, E-Faktur, E-SPT, E-Filling, E-Billing

1. PPn & PPnBM
DISUSUN
KELOMPOK 8
1. EKO (Ketua Tim)
2. ARDIANTO
3. NAZIFATUN
4. MARGARET
5. SELFI
6. SINTA
7. SISKA

2. Undang-Undang PPn dan PPnBM
Peraturan Pemerintah
Peraturan Menteri Keuangan
PERDIRJEND
Dasar Hukum
• PP No. 143 Tahun 2000
• PP No. 144 Tahun 2000
• PP No. 145 Tahun 2000
• PP No. 146 Tahun 2000
UU no 42 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga
atas UU No 8 Tahun 1983 tentang PPN dan
PPNBM
• PMK No. 37/pmk.03/2015
• PMK No. 193/pmk.03/2015
• PMK No. 47/pmk.04/2012
• PMK No. 151/pmk.03/2013
• PER-DJP No. PER-25/pj/2014
• PER-DJP No. PER-17/pj/2014
• PER-DJP No. PER-16/pj/2014

3. Pajak yang dikenakan terhadap
pertambahan nilai (value added)
yang timbul akibat dipakainya faktor-
faktor produksi disetiap jalur
perusahaan dalam menyiapkan ,
menghasilkan, menyalurkan dan
memperdagangkan barang atau
pemberian pelayanan jasa kepada
konsumen.
Pengertian
PPn
PPnBM
Pemungutan resmi tambahan
selain PPn atas penyerahan BKP
yang tergolong mewah yang
dilakukan oleh PKP yang
menghasilkan BKP tersebut
didalam daerah pabean atau
atas impor BKP yang tergolong
mewah

4. Karakteristik PPN
KARAKTERISTIK
Pajak
Obyektif
Multi stage
Konsumsi
Dalam Negeri
Mekanisme
pengkreditan
Netral
terhadap
persaingan
Beban
konsumen
akhir
Destination
principle

5. KarakteristikPPNBM PPnBM merupakan pungutan tambahan setelah atau
di samping PPN.
PPnBM bukanlah pajak yang dapat dikreditkan dengan
PPN.
PPnBM hanya dipungut sekali saja, yakni pada saat impor
BKP yang termasuk mewah atau saat penyerahan BKP
mewah yang dilakukan oleh PKP pabrikan dari BKP yang
tergolong mewah itu.
Jika eksportir melakukan ekspor BKP yang tergolong
mewah, PPnBM yang sudah dibayar saat perolehannya
dapat Anda minta kembali.

6. Subjek Pajak PPN
Pengusaha Kena
Pajak (PKP)
Pengusaha yang menyerahkan BKP /
JKP (Ps. 4 ay. (1) huruf a dan c)
Pengusaha yang mengekspor BKP
/ JKP (Ps. 4 ay (1) huruf f, g, h)
Pengusaha yang menyerahkan
aktiva yang semula tidak untuk
dijual (Ps. 16D)
Non PKP
Pengusaha atau bukan pengusaha
yang mengimpor BKP / JKP (Ps.4 ay.
(1) huruf b, c dan e)
Pengusaha atau bukan pengusaha
yang membangun sendiri bangunan
tidak dalam kegiatan usaha /
pekerjaan (Ps. 16C)

7. • Pengusaha Kena Pajak
• Pengusaha yang
memilih menjadi PKP
Meliputi eksportir dan
pedagang yang
menyerahkan BKP
kepada PKP
Subjek
PPnBM

8. PENGECUALIAN DARI SUBJEK
PPN & PPNBM
Pengusaha yang termasuk
Pengusaha Kecil dan me-
menuhi kriteria tertentu :
Peredaran bruto
pertahun
≤ 4,8 M
Pedagang
Eceran yang
tidak
memenuhi
sebagai PKP
Pengusaha bidang
pertanian,
peternakan,
perikanan,
kehutanan dan
perkebunan.

9. OBYEK PAJAK PPN
Penyerahan BKP
Impor BKP
Pemanfaatan
JKP
Penyerahan JKP
Pemanfaatan
BKP di daerah
pabean
Ekspor BKP
berwujud
Ekspor BKP tidak
berwujud
OBYEK PPN
Ekspor JKP
Dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh
Pengusaha Kena Pajak

10. OBYEK PAJAK PPNBM
DIKENAKAN SEKALI
PENYERAHAN
BKP MEWAH
OLEH PENGUSAHA
YANG
MENGHASILKAN
BKP MEWAH
IMPOR
BKP MEWAH
DI DALAM
DAERAH PABEAN
DALAM LINGKUNGAN
PERUSAHAAN
DAN PEKERJAANNYA

11. Pengecualian
Pemungutan PPn
Bendaharawan Pemerintah, Kantor
Perbendaharaan dan Kas Negara.
Kontraktor kontrak kerja sama pengusahaan
minyak dan gas bumi
Badan Usaha Milik Negara
kontraktor atau pemegang
kuasa/pemegang izin pengusahaan
sumber daya panas bumi.

12. Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.003-19.12002509
Pengusaha Kena Pajak
Nama : PT. TOYOTA ASTRA MOTOR
Alamat : JL Jendral Sudirman NO.215 RT.007, RW.009, Pekanbaru
NPWP : 03.723.051.8-051000
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak
Nama : PT. DMW
Alamat : JL M. Boya No. 13 RT:005 RW:007 Kei.Tembilahan Kota Kec. Tembilahan Kota Kota/Kab.Indragiri
Hilir , Riau 12929
NPWP : 03. 952.091.3-075.OOO
No. Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak Harga Juat/Penggantian/Uang MukalTermin
1
Toyota Camri Hybride Rp 970.000.000 x 1
PPnBM 20 % x Rp 970.000.000 = Rp 194.000.000
970.000.000
Harga Jual / Penggantian 970.000.000
Dikurangi Potongan Harga 0,00
Dikurangi Uang Muka 0,00
Dasar Pengenaan Pajak 970.000.000
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak 97.000.000
Total PPnBM (Pajakk Penjuaian Barang Mewah) 194.000.000
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini
telah ditandatangani secara elektronik sehinqqa tidak dipeńukan tanda tangan basah pada Faktur
Pajak ini.
PEMBER(ȚAHUAN: Faktur Pajak ini tețah difaporxart Dięektorat Jendeșaț Palak dan mempero:eh peîcetujuan eesuai I dari dengan ketentuan Ftaturan perpajakan yaag bertaku. PERiNGATAN: PKP yang
menerbitkan Faktur Pajek
yang tidak sesuai dengan keadaan Yang sebenamya dan]atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud Pasał 13 ayat (9} UU PPN dikenai sanksi sesuai 14 Țat (4) KUP
Pekanbaru, 17 Februari 2019
Bukti Pungutan PPnBM

13. Tarif Pajak
Tarif PPn BM adalah
serendah-rendahnya 10%
(sepuluh persen) dan
setinggi-tingginya 200%
Tarif PPN adalah
10% (sepuluh
persen)
Tarif PPN/ PPn BM
atas ekspor BKP
adalah 0% (nol
persen).

14. Dasar Pengenaan Pajak
Dasar
Pengenaan
Pajak
Harga
Jual
Penggantian
Nilai
Impor
Nilai
Ekspor
Nilai Lain
UU No. 42 Tahun 2009
Pasal 1 angka 17
UU No. 18
Tahun
2000
UU No. 11
Tahun
1994
UU PPn
No. 8
Tahun
1983
(1984)

15. Cara Menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
(PPnBM)
Dikenakan pada setiap mata rantai jalur
produksi maupun jalur distribusi.
PPn
Multi
stage tax
Satu
Tarif
10 %
10% x Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

16. Cara Menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)
dikenakan hanya 1 (satu) kali pada waktu
penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong
mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau
pada waktu impor Barang Kena Pajak yang
tergolong mewah.
PPnBM
Setia
penyerahan oleh pabrikan atau produsen Barang Kena Pajak yang
tergolong mewah
10% s/d 200% x Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah. Penyerahan pada
tingkat berikutnya tidak lagi dikenai Pajak Penjualan atas Barang
Mewah.

17. Penyerahan atas Barang Kena Pajak (BKP) & Jasa Kena
Pajak (JKP)
Penyerahan BKP berwujud berdasarkan hukum dan
sifatnya berupa barang tidak bergerak terjadi saat
penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai
BKP berwujud tersebut, secara nyata atau secara hukum
ke pihak pembeli.
Penyerahan BKP tidak berwujud

18. BKP berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut
tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih
tersisa pada saat terjadinya pembubaran perusahaan
Peralihan BKP dalam rangka peleburan, penggabungan,
pemecahan, pemekaran, dan pengambilalihan usaha
Impor BKP yang terjadi saat BKP dimasukan ke dalam
daerah pabean

19. Faktur pajak
Pengertian:
bukti pungutan
pajak oleh
Pengusaha Kena
Pajak (PKP) yang
melakukan
penyerahan
Barang Kena
Pajak (BKP) atau
penyerahan Jasa
Kena Pajak (JKP)
Fungsi:
Sebagai bukti
pemungutan,
penyetoran,
sampai
pelaporan yang
dilakukan oleh
PKP sesuai
dengan
peraturan yang
berlaku
Jenis :
 Faktur Pajak
Keluaran
 Faktur Pajak
Masukan
 Faktur Pajak
Pengganti
 Faktur Pajak
Gabungan
 Faktur Pajak
Digunggung
 Faktur Pajak
Cacat
 Faktur Pajak
Batal

20. Dokumen tertentu yang kedudukannya
dipersamakan dengan Faktur Pajak
1. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah diberikan persetujuan ekspor
oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan
dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dengan PEB tersebut
2. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat/dikeluarkan oleh
Bulog/DOLOG untuk penyaluran tepung terigu
3. Bukti tagihan atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan
telekomunikasi
4. Tiket, tagihan Surat Muatan Udara (Airway Bill), atau Delivery Bill, yang
dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri
5. Nota Penjualan Jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa
kepelabuhanan
6. Tanda pembayaran atau kuitansi listrik
7. Pemberitahuan Ekspor Jasa Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud yang
8. dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dengan Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena
Pajak Tidak Berwujud, untuk ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak
Tidak Berwujud

21. Perbedaan Faktur Pajak Kertas dan Elektronik

22. Syarat-syarat Faktur Pajak
1. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pihak yang
menyerahkan BKP/JKP.
2. Nama, alamat, dan NPWP pihak pembeli BKP atau penerima
JKP.
3. Jenis jasa/barang, jumlah penggantian atau harga jual serta
potongan harga.
4. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut.
5. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dipungut.
6. Tanggal Pembuatan faktur pajak, nomor seri dan kode.
7. Nama dan tanda tangan pihak yang berhak menandatangani
faktur pajak.
SyaratFaktur
Pajak
Formal
Syarat faktur pajak material dianggap terpenuhi jika keterangan yang ter
cantum dalam faktur pajak jelas dan sesuai dengan transaksi yang
sebenarnya dari BKP/JKP yang diperjualbelikan.
Berdasarkan pasal 13 ayat 9 UU PPN, faktur pajak dianggap memenuhi
persyaratan material apabila berisi keterangan sesungguhnya mengenai
penyerahan BKP/JKP, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud,
ekspor JKP, impor BKP atau pemanfaatan JKP dan pemanfaatan BKP tidak
berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
Syarat
Faktur Pajak
Material

23. Manfaat e-Nofa bagi PKP
Manfaat e-Nofa Bagi PKP, a.l :
1. Memudahkan memperoleh NSFP (Nomor Seri Faktur Pajak)
2. Memudahkan membuat, mencatat dan pendataan e-Faktur
3. Akan memudahkan dalam mengisi SPT secara cepat dan
akura
4. Memudahkan penghitungan penghasilan kena pajak

24. Persyaratan menggunakan aplikasi permintaan nomor seri faktur pajak
online adalah sebagai berikut:
1. Pengguna adalah wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai PKP dan
memiliki akun PKP. PKP adalah pengusaha yang memiliki perusahaan
dengan omzet di atas Rp 4,8 miliar per tahun. Pengusaha yang memiliki
perusahaan di bawah omzet tersebut dapat memilih menjadi PKP atau
non-PKP.
2. Memiliki kode aktivasi dan password yang diberikan DJP.
3. Memiliki sertifikat elektronik/digital yang sebelumnya telah diajukan ke
KPP tempat wajib pajak terdaftar dan disetujui oleh DJP. Masa berlaku
sertifikat elektronik adalah 2 tahun sejak diberikan
Jumlah nomor faktur pajak yang bisa diminta wajib pajak
tergantung dari jumlah invoice atau faktur komersial yang
diterbitkan dalam 3 bulan terakhir.

25. Klik "Permintaan NSFP"
Masuk situs e-NOFA pajak :
https://efaktur.pajak.go.id/
pkp/home
Pilih sertifikat elektronik
Anda yang baru saja Anda
impor dari browser
Internet Anda
Lakukan permintaan
rentang Nomor Seri Faktur
Pajak Anda
Prosedur permintaan Nomor Seri Faktur Pajak pada e-Nofa Online

26. Tampilan e-Nofa

27. Tampilan DJP online

28. Tahapan Penerapan e-Nofa dan e-Faktur oleh PKP
PKP
Dikukuhkan
Pengajuan
Kode Aktivasi
& Password
Aktivasi Akun
PKP
Permintaan
Nomor Seri
FP
Permintaan
Sertifikat
Elektronik
e-Nofa&
e-Faktur
Bagi PKP yg telah
memperoleh kode
aktvasi&Password
sebelum 1 Juli
2014, Akun PKP
diaktifkan secara
jabatan
Permintaan via
online dapat
dilakukan per 1
Januari
2015https://efaktu
r.pajak.go.id
Pengajuan
dilakukan mulai 1
Januari 2015
e-Nofa adalah aplikasi yang dibuat DJP untuk sistem faktur pajak berbasis
elektronik yaitu dengan Elektronik Nomor Seri Faktur Pajak (ENSF)

29. Konsep Dasar e-Faktur Pajak
e-Faktur adalah faktur pajak secara elektronik yang dibuat
melalui aplikasi yang dibuat DJP

30. Manfaat e-Faktur bagi PKP
Manfaat e-Faktur Bagi PKP, a.l :
1. Tanda tangan secara elektronik
2. Tidak perlu print-out (mengurangi penggunaan kertas)
3. Satu kesatuan dengan pelaaporan SPT
4. Pengamanan dari penyalahgunaan pihak yang tidak
bertanggung jawab
5. Approval dari DJP
6. Validasi faktur pajak dapat diketahui oleh pihak pembeli

31. Tampilan e-Faktur

32. Penerbitan Faktur Pajak

33. E-SPT
e-SPT yaitu aplikasi (software) yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak
untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan
SPT dalam bentuk Elektronik atau digital.
Saat ini ada tiga jenis e-SPT yang diperkenalkan yaitu:
• Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan,
• SPT Tahunan Pajak Penghasilan,
• SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai
Untuk e-SPT PPN 111 adalah aplikasi perpajakan yang digunakan untuk
membantu wajib pajak dalam pembuatan SPT PPN sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU PPN No. 42 tahun
2009 dan ketentuan pelaksanaannya.
Versi terbaru dari e-SPT PPN 1111 yaitu versi 1.4 tanggal 21 Mei 2013.
User dapat memperoleh versi terbaru aplikasi eSPT PPN 1111 di Kantor
Pelayanan Pajak terdekat atau bisa diunduh di Situs DJP

34. Manfaat e-SPT bagi PKP
Manfaat e-SPT Bagi PKP, a.l :
1. Memudahkan dalam membuat laporan SPT
2. Input data cepat, tepat dan akurat
3. Mengurangi pengunaan kertas
4. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman
5. Sistem e-SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan secara
baik dan sistematis
6. Mengurangi berulangnya pendataan/pencatatan;
7. Meminimalisir kesalahan, karena penghitungan otomatis oleh
computer

35. Tampilan e-SPT

36. E-FILLING
e-Filing adalah cara pelaporan SPT Pajak yang dilakukan secara elektronik
atau online melalui website Direktorat Jenderal Pajak (DJP Online),
maupun melalui saluran e-Filing resmi lain yang ditetapkan pemerintah.
Dengan e-Filing, Anda tidak perlu repot lagi datang ke kantor pajak untuk
melaporkan pajak.
Manfaat
Umum e-Filling
1. Lapor pajak online dari mana saja
dan kapan saja.
2. Hemat waktu. Tak perlu lagi
menghabiskan waktu untuk
datang dan antre di KPP.
3. Bukti pelaporan disimpan lebih
aman dan mudah dilacak, tanpa
khawatir hilang atau terselip.

37. E-BILLING
Billing system merupakan sistem yang menerbitkan kode billing untuk
pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik.
kode billing adalah deretan kode unik yang diperoleh dari e-Billing dan
digunakan sebagai kode pembayaran pajak. secara sederhana, fungsi e-Billing
adalah untuk membantu wajib pajak membuat surat setoran elektronik dan
mendapatkan kode billing untuk membayar pajak.

38. TERIMA KASIH