SlideShare a Scribd company logo
Direktorat Teknis Kepabeanan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Agustus 2022
MENGENAL
KEPABEANAN
TUGAS DAN FUNGSI DJBC
2
KESEIMBANGAN ANTARA PELAYANAN DAN PENGAWASAN
Customs Service
Customs
Control
• Fasilitasi perdagangan & industri
• Ease Of Doing Busines (EODB)
• Dwelling Time (DT)
• Perlindungan masyarakat
• Pencegahan penyelundupan
• Optimalisasi penerimaan
R
I
S
K
M
A
N
A
G
E
M
E
N
T
Revenue
Collector
Industrial
Assistance
Community
Protector
Trade
Facilitator
FUNGSI
VISI DAN MISI DJBC
3
1. Mengamankan hak keuangan negara;
2. Melindungi Masyarakat dari
penyelundupan dan perdagangan
ilegal;
3. Memfasilitasi Perdagangan;
4. Mendukung Industri
industri.
KEPABEANAN
4
Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang
yg masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar
Dasar Hukum:
UU 10/1995 jo. UU 17/2006
KONSEP IMPOR
5
6. Ekspor
Kembali
5. Angkut Lanjut/Terus
1. Impor Untuk
Dipakai
2. Impor Sementara
3. Ditimbun di
TPB
4. Diangkut Ke
TPS di KP lain
Barang diangkut ke Daerah Pabean
KAWASAN PABEAN
Kegiatan memasukkan barang ke
dalam daerah pabean
DAERAH PABEAN
DEFINISI
IMPOR
Pasal 2 ayat (1) UUK
Barang yang dimasukkan ke dalam daerah
pabean diperlakukan sebagai barang impor
dan terutang bea masuk
Penjelasan
Ayat ini memberikan penegasan pengertian impor secara
yuridis, yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean
dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk
serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai
untuk melakukan pengawasan.
Pasal 1 angka (13) UUK
Pasal 10A ayat (7) UUK
TAHAPAN IMPOR UNTUK DIPAKAI
Dalam pengeluaran barang impor, prosedur impor untuk dipakai dilaksanakan pada tahap …
Pembongkaran
Barang dibongkar dari
sarana pengangkut
utama (unloading).
Penimbunan
Barang ditimbun
sambal menunggu
penyelesaiannya.
Penyampaian PIB
PIB disampaikan
untuk menyelesaikan
kewajiban pabean
Pemeriksaan Fisik
Barang Impor diperiksa
fisik sesuai manajemen
risiko DJBC
Penelitian Dokumen
Dokumen barang impor
diteliti tarif, nilai pabean,
dan persyaratannya.
Penetapan
Penetapan
Pejabat DJBC
PROSEDUR IMPOR UNTUK
DIPAKAI
Proses Bisnis di Bawah Pengawasan DJBC
PMK. No. 228/PMK.04/2015
6
PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN
7
MEMENUHI
KETENTUAN LARTAS
MELUNASI
PUNGUTAN NEGARA
MENYAMPAIKAN
PEMBERITAHUAN PABEAN
PIB
Pemeriksaan Pabean
Kementerian
Lembaga PIB
Pengurusan Izin
Lartas Sending
PIB
Pembayaran
Pungutan
Bukti Bayar
Validasi Perizinan
Importir
Data
Pembayaran
MERAH
HIJAU
Penjaluran
S
P
P
B
Bongkar Timbun
TPS
Gate
Out
Prosedur
Umum
Impor
8
KETENTUAN IMPOR UNTUK DIPAKAI
Pemeriksaan Fisik …
TINGKAT
PEMERIKSAAN
FISIK
RISK
MANAGEMENT
10 %
barang yang diimpor
oleh importir dengan
tingkat risiko rendah
30 %
barang yang diimpor
oleh importir dengan
tingkat risiko
menengah dan tinggi
DITETAPKAN OLEH SKP
PEJABAT
PEMERIKSA
FISIK
PEMERIKSAAN
MENDALAM
DALAM HAL:
a) Pemeriksaan Fisik ditemukan jumlah dan/atau jenis
barang tidak sesuai dengan dokumen yang digunakan
sebagai dasar Pemeriksaan Fisik;
b) hasil analisis tampilan pemindai Peti Kemas terdapat
indikasi ketidaksesuaian jumlah dan/atau jenis
barang dengan dokumen yang digunakan sebagai
dasar Pemeriksaan Fisik berdasarkan pada keahlian
(professional judgement) Pejabat Bea dan Cukai yang
menangani analisis pemindaian Peti Kemas;
c) Pemeriksaan Fisik karena jabatan;
d) terdapat informasi intelijen; dan/atau
e) barang Impor dalam bentuk curah
f) Dokumen pelengkap pabean menunjukkan barang
impor dikemas dalam kemsan bernomor, kedapatan
kemasan tidak bernomor
10
MENGHITUNG BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR
CIF = Harga Barang (Cost) + Biaya Pengangkutan (Freight) + Asuransi (Insurance)
Nilai Pabean = CIF x NDPBM (kurs)
Klasifikasi  Tarif Bea Masuk (BM)
Nilai Impor = Nilai Pabean + Bea Masuk
BM = Tarif BM x Nilai Pabean
PPN = Tarif PPN (11%) x Nilai Impor
PPnBM = Tarif PPnBM x Nilai Impor
PPh Psl. 22 Impor = Tarif PPh x Nilai Impor
Total Pungutan = BM + PPN + PPnBM + PPh
11
BUKU TARIF KEPABEANAN INDONESIA (PMK -26/2022)
Contoh Klasifikasi / Hs Code
BAGIAN I.
PRO. HEWANI
1. BINATANG HIDUP
2. DAGING 3. IKAN
4. SUSU 5. PRODUK
HEWANI LAINNYA
BAGIAN II.
PRO. NABATI
6. TUMBUHAN HIDUP
7. SAYURAN 8. BUAH-BUAHAN
9. KOPI, TEH & MATE
10. SEREALIA 11. PRODUK GILINGAN
12. BUAH BERMINYAK
13. LAK, GETAH 14. BHN. ANYAMAN
BAGIAN III.
MINYAK & LEMAK
15. MINYAK & LEMAK
BAGIAN IV. OLAHAN MAKANAN
16. OLAHAN EWANI
17. GULA 18. KOKOA
19. MAK. DR. SEREALIA
20. OLAHAN SAYURAN
21. OLAHAN LAINNYA.
22. MINUMAN 23. MAK. HEWAN
24. TEMBAKAU, ROKOK
BAGIAN VI. BHN KIMIA
28. KIMIA ANORGANIK
29. KIMIA ORGANIK
30. FARMASI 31. PUPUK
32. BHN PEWARNA, CAT
33. ATSIRI & KOSMETIK
34. SABUN 35. PEREKAT
36. BHN . PELEDAK
37. BHN . FOTOGRAFI
38. ANEKA BAHAN
& PRODUK KIMIA
BAGIAN VII.
PLASTIK & KARET
39. PLASTIK & BRG.
40. KARET & BRG.
BAGIAN VIII. JANGAT,
KULIT & BRGNYA
41. JANGAT, KULIT
42. BRG . DR. KULIT
43. KULIT BERBULU
BAGIAN IX.
KAYU & BRG .
ANYAMAN 44. KAYU
45. GABUS
46. BRG ANYAMAN
BAGIAN XI. TEKSTIL
50. SUTERA 51. WOL
52.KAPAS
53. BHN NABATI LAIN
54. FILAMENT 55. STAPLE
56. GUMPALAN
57. PERMADANI
58. KAIN KHUSUS
59. KAIN DIRESAPI
60. KI RAJUTAN
61. PAKAIAN
RAJUTAN
62. PAKAIAN TENUNAN
63. LAINNYA , GOMBAL
BAGIAN XII. ALAS KAKI,
TUTUP KEPALA, DLL
64. ALAS KAKI
65. TUTUP KEPALA
66. PAYUNG 67. BULU
UNGGAS, WIG,
BUNGA TIRUAN
BAGIAN XIII.
BRG .DR TANAH,
KERAMIK, KACA
68. BRG BATU
69. KERAMIK 70. KACA
BAGIAN XV.
LOGAM TIDAK MULIA
& BRGNYA
72. BESI & BAJA
73. BRG BESI & BAJA
74. TEMBAGA 75. NIKEL
76. ALUMINIUM 78. TIMBAL
79. .SENG 80. TIMAH PUTIH
81. LTM . LAINNYA
82. PERKAKAS
83. KUNCI, DLL
BAGIAN XVI. MESIN,
BRG ELEKTRONIK
84.MESIN
85.85. BRG. ELEKTRONIK
BAGIAN XVII. KENDARAAN
86. DIATAS REL
87.MOBIL
88.88. KAPAL TERBANG.
89. KAPAL LAUT
BAGIAN XVIII.OPTIK, JAM,
ALAT MUSIK
90. OPTIK, ALAT PRESISI
91. JAM, LONCENG
92. ALAT MUSIK.
BAGIAN V. MINERAL
25. TANAH, BATU, PASIR
26. BI JIH LOGAM
27. BATUBARA,
MINYAK BUMI
BAGIAN X. PULP,
KERTAS & BRG. CETAKAN
47. PULP 48. KERTAS
49. BRG. CETAKAN
BAGIAN XIV.
BATU
PERMATA, L. MULIA
71. BATU PERMATA
& LOGAM MULIA
BAGIAN XIX AMUNISI
93. ALAT PERANG.
BAGIAN XX. ALAT RT,
OR & PABRIK
94. ALAT RUMAH TANGGA
95. ALAT PERMAINAN
, OLAH RAGA
96. BARANG HASIL PABRIK.
BAGIAN XXI BRG SENI
97. BRG SENI. 12
Penggolongan
Barang
Larangan /
Pembatasan
MELINDUNGI
KEAMANAN DAN
KEPENTINGAN
UMUM
MELINDUNGI
KESELAMATAN
MANUSIA
MELINDUNGI
INDUSTRI DALAM
NEGERI
MENJAGA
NERACA
PEMBAYARAN
KETENTUAN LARANGAN DAN PEMBATASAN (LARTAS) DIATUR OLEH
KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT
1. MMEA
2. BAHAN PELEDAK
3. MESIN MULTI
FUNGSI WARNA
4. DLL
1. LIMBAH NON B3
2. NPP
3. SENJATA API
4. OBAT DAN
KOSMETIK
5. PAKAIAN BEKAS
6. DLL
1. TPT
2. TPT BATIK
1. UANG TUNAI
KETENTUAN LARANGAN / PEMBATASAN
13
KONSEP EKSPOR
DEFINISI EKSPOR “Kegiatan mengeluarkan barang
dari Daerah Pabean” Pasal 1 ayat (14) UU Pab.
SECARA YURIDIS :
Barang yang telah dimuat ke Sarana Pengangkut
Untuk Dikeluarkan dari Daerah Pabean dianggap
telah diekspor dan diperlakukan sebagai
barang ekspor.
Pasal 2 ayat (2) UU Pab.
Penjelasan
Secara nyata ekspor terjadi pada saat barang melintasi daerah pabean, namun mengingat dari segi pelayanan dan
pengamanan tidak mungkin menempatkan pejabat bea dan cukai di sepanjang garis perbatasan untuk memberikan
pelayanan dan melakukan pengawasan barang ekspor, maka secara yuridis ekspor dianggap telah terjadi pada saat
barang tersebut telah dimuat di sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar daerah pabean.
14
KONSEPSI PELAYANAN KEPABEANAN EKSPOR
Pemeriksaan pabean dalam bentuk
pemeriksaan fisik atas barang
ekspor harus diupayakan
seminimal mungkin
Dalam rangka mendorong ekspor
sebagai upaya meningkatkan daya
saing barang ekspor
Pemeriksaan barang ekspor dilakukan
penelitian dokumen, namun dalam
hal tertentu, dapat dilakukan
pemeriksaan fisik, terhadap:
1. Ekspor Sementara;
2. Impor sementara;
3. Barang fasilitas (KITE
pembebasan, KITE pengembalian,
KITE IKM);
4. Bea Keluar;
5. Hasil Intelijen;
6. Informasi Direktorat Jenderal
Pajak;
7. Penetapan Dirjen DIBC a.n
Menteri Keuangan.
dilakukan secara selektif
berdasarkan manajemen risiko
yang ditetapkan oleh Direktur
Jenderal.
Pasal 4 UU No.10 Tahun1995 jo.
UU No. 17 Tahun2006
15
PROSES PELAYANAN KEPABEANAN EKSPOR
Lartas?
Dokumen Pelengkap
Pabean, antara lain:
Invoice, Packing list, dan
Dokumen Perizinan yang
dipersyaratkan.
Tidak
Eksportir/PPJK
Modul PEB
PEB
Penelitian lebih lanjut
oleh Pejabat Bea Cukai
CEISA DJBC
Nota Pelayanan Ekspor
Tidak
Diperiksa
Fisik
Diperiksa
Fisik
3a
3b
4
5
Sesuai
Ekspor
6
Dokumen
Perizinan?
Nomor &
Tanggal PEB
Ya
Ya
Tidak
Reject
1
2
BANK & SISTEM
MPN-G2
Bea Keluar
2
7 Hari Sebelum
Tanggal Perkiraan Ekspor
Barang Umum
sebelum masuk Kawasan Pabean
PALING CEPAT
PALING LAMBAT
PMK. No. 145/PMK.04/2007 s.t.d.d. PMK No. 21/PMK.04/2019
16
The Power of PowerPoint | thepopp.com 17
Menjamin Terpenuhinya
Kebutuhan Dalam Negeri
Melindungi Kelestarian
Sumber Daya Alam
Menjaga Stabilitas Harga
Komoditi Tertentu di
Dalam Negeri
Mengantisipasi Kenaikan
Harga yang Cukup
Drastis dari Komoditi
Ekspor Tertentu di
Pasaran Internasional
TUJUAN BEA KELUAR
Bea Keluar adalah Pungutan Negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yang
dikenakan terhadap barang ekspor
TUJUAN
JENIS BARANG YANG TERKENA BEA KELUAR
Produk Hasil
Pengolahan
Mineral Logam
Kelapa Sawit,
CPO dan
Produk
Turunannya
Biji Kakao Kayu dan Kulit
Produk
Mineral Logam
dengan Kriteria
Tertentu
PMK 13/PMK.10/2017
18
TATA CARA PENGHITUNGAN BEA KELUAR
Kayu dan Kulit Biji Kakao
Mineral Logam
dengan Kriteria
Tertentu
Produk Hasil
Pengolahan
Mineral Logam
Kelapa Sawit, CPO
dan Produk
Turunannya
Tarif Bea Keluar x Harga Ekspor x Jumlah
Satuan Barang x Nilai Tukar Mata Uang Asing
Tarif Bea Keluar Per Satuan Barang Dalam
Satuan Mata Uang Tertenu x Jumlah Satuan
Barang x Nilai Tukar Mata Uang Asing
Tarif BK yang ditetapkan dengan nilai
nominal uang per satuan barang
Tarif BK yang ditetapkan dengan persentase
KOMODITAS
FORMULA
ADVALORUM SPESIFIK
PMK 214/PMK.04/2008 s.t.d.d. PMK 86/PMK.04/2016
PP No. 55 Tahun 2008 19
FASILITAS KEPABEANAN
• Pembebasan BM (mis: PNA, OI, Hankam, KITE, dll.)
• Keringanan BM (mis: BKPM)
PEMBEBASAN/
KERINGANAN
• GUDANG BERIKAT
• KAWASAN BERIKAT
• TOKO BEBAS BEA
• TEMPAT PENYELENGGARAAN PAMERAN BERIKAT
• TEMPAT LELANG BERIKAT
• KAWASAN DAUR ULANG BERIKAT
• PUSAT LOGISTIK BERIKAT
TEMPAT
PENIMBUNAN
BERIKAT
(PENANGGUHAN)
20
Terima
Kasih
DIREKTORAT TEKNIS KEPABEANAN
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI

More Related Content

What's hot

Uuno.28 tahun 2007 tentang kup
Uuno.28 tahun 2007 tentang  kupUuno.28 tahun 2007 tentang  kup
Uuno.28 tahun 2007 tentang kup
Roko Subagya
 
Bab 1 s/d Bab 3 (Audit Kinerja pada Sektor Publik)
Bab 1 s/d Bab 3  (Audit Kinerja pada Sektor Publik)Bab 1 s/d Bab 3  (Audit Kinerja pada Sektor Publik)
Bab 1 s/d Bab 3 (Audit Kinerja pada Sektor Publik)
Dini Rahmi Hasibuan
 
Manajemen logistik konstruksi
Manajemen logistik konstruksiManajemen logistik konstruksi
Manajemen logistik konstruksi
Togar Simatupang
 
Daftar riwayat hidup
Daftar riwayat hidupDaftar riwayat hidup
Daftar riwayat hidupTooyane
 
Contoh prosedur internal audit
Contoh prosedur internal auditContoh prosedur internal audit
Contoh prosedur internal audit
Imran Amami
 
Tindak-Pidana-Korupsi-Pertemuan-3.ppt
Tindak-Pidana-Korupsi-Pertemuan-3.pptTindak-Pidana-Korupsi-Pertemuan-3.ppt
Tindak-Pidana-Korupsi-Pertemuan-3.ppt
ssuser0a01f91
 
Uji pengendalian dan subtantive
Uji pengendalian dan subtantiveUji pengendalian dan subtantive
Uji pengendalian dan subtantive
Wirya Wkcybernet
 
internasional supply chain management
internasional supply chain managementinternasional supply chain management
internasional supply chain management
zharah dhani
 
Perencanaan audit
Perencanaan auditPerencanaan audit
Perencanaan audit
yopiyunanto
 
Model REA kelompok 6
Model REA kelompok 6Model REA kelompok 6
Model REA kelompok 6
Defarlina
 
Laporan sistem informasi akuntansi pada rumah makan basamo
Laporan   sistem informasi akuntansi pada rumah makan basamoLaporan   sistem informasi akuntansi pada rumah makan basamo
Laporan sistem informasi akuntansi pada rumah makan basamo
Rohmad Adi Siaman SST Akt., M.Ec.Dev.
 
Dampak Teknologi Informasi Pada Proses Audit
Dampak Teknologi Informasi Pada Proses AuditDampak Teknologi Informasi Pada Proses Audit
Dampak Teknologi Informasi Pada Proses Audit
risni sari
 
Pengadaan Aset (Procurement Process)_Training ASSET MANAGEMENT
Pengadaan Aset (Procurement Process)_Training ASSET MANAGEMENTPengadaan Aset (Procurement Process)_Training ASSET MANAGEMENT
Pengadaan Aset (Procurement Process)_Training ASSET MANAGEMENT
Kanaidi ken
 
Audit kinerja
Audit kinerjaAudit kinerja
Audit kinerja
Ifik Firdaus
 
Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2008 tentang Investasi PemerintahPeraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah
Penataan Ruang
 
Kelemahan proses bisnis sdm
Kelemahan proses bisnis sdmKelemahan proses bisnis sdm
Kelemahan proses bisnis sdm
Rudi Rudi
 
Pengendalian internal perusahaan bab 5 auditing
Pengendalian internal perusahaan bab 5 auditingPengendalian internal perusahaan bab 5 auditing
Pengendalian internal perusahaan bab 5 auditing
Asep suryadi
 
Kasus droog company
Kasus droog companyKasus droog company
Kasus droog company
Siischa Wulantari
 
Keberatan (Pajak)
Keberatan (Pajak)Keberatan (Pajak)
Keberatan (Pajak)
Vivi Silvia
 
Overload Standard Akuntansi (Teori Akuntansi)
Overload Standard Akuntansi (Teori Akuntansi)Overload Standard Akuntansi (Teori Akuntansi)
Overload Standard Akuntansi (Teori Akuntansi)
Dyah A Fitria
 

What's hot (20)

Uuno.28 tahun 2007 tentang kup
Uuno.28 tahun 2007 tentang  kupUuno.28 tahun 2007 tentang  kup
Uuno.28 tahun 2007 tentang kup
 
Bab 1 s/d Bab 3 (Audit Kinerja pada Sektor Publik)
Bab 1 s/d Bab 3  (Audit Kinerja pada Sektor Publik)Bab 1 s/d Bab 3  (Audit Kinerja pada Sektor Publik)
Bab 1 s/d Bab 3 (Audit Kinerja pada Sektor Publik)
 
Manajemen logistik konstruksi
Manajemen logistik konstruksiManajemen logistik konstruksi
Manajemen logistik konstruksi
 
Daftar riwayat hidup
Daftar riwayat hidupDaftar riwayat hidup
Daftar riwayat hidup
 
Contoh prosedur internal audit
Contoh prosedur internal auditContoh prosedur internal audit
Contoh prosedur internal audit
 
Tindak-Pidana-Korupsi-Pertemuan-3.ppt
Tindak-Pidana-Korupsi-Pertemuan-3.pptTindak-Pidana-Korupsi-Pertemuan-3.ppt
Tindak-Pidana-Korupsi-Pertemuan-3.ppt
 
Uji pengendalian dan subtantive
Uji pengendalian dan subtantiveUji pengendalian dan subtantive
Uji pengendalian dan subtantive
 
internasional supply chain management
internasional supply chain managementinternasional supply chain management
internasional supply chain management
 
Perencanaan audit
Perencanaan auditPerencanaan audit
Perencanaan audit
 
Model REA kelompok 6
Model REA kelompok 6Model REA kelompok 6
Model REA kelompok 6
 
Laporan sistem informasi akuntansi pada rumah makan basamo
Laporan   sistem informasi akuntansi pada rumah makan basamoLaporan   sistem informasi akuntansi pada rumah makan basamo
Laporan sistem informasi akuntansi pada rumah makan basamo
 
Dampak Teknologi Informasi Pada Proses Audit
Dampak Teknologi Informasi Pada Proses AuditDampak Teknologi Informasi Pada Proses Audit
Dampak Teknologi Informasi Pada Proses Audit
 
Pengadaan Aset (Procurement Process)_Training ASSET MANAGEMENT
Pengadaan Aset (Procurement Process)_Training ASSET MANAGEMENTPengadaan Aset (Procurement Process)_Training ASSET MANAGEMENT
Pengadaan Aset (Procurement Process)_Training ASSET MANAGEMENT
 
Audit kinerja
Audit kinerjaAudit kinerja
Audit kinerja
 
Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2008 tentang Investasi PemerintahPeraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah
 
Kelemahan proses bisnis sdm
Kelemahan proses bisnis sdmKelemahan proses bisnis sdm
Kelemahan proses bisnis sdm
 
Pengendalian internal perusahaan bab 5 auditing
Pengendalian internal perusahaan bab 5 auditingPengendalian internal perusahaan bab 5 auditing
Pengendalian internal perusahaan bab 5 auditing
 
Kasus droog company
Kasus droog companyKasus droog company
Kasus droog company
 
Keberatan (Pajak)
Keberatan (Pajak)Keberatan (Pajak)
Keberatan (Pajak)
 
Overload Standard Akuntansi (Teori Akuntansi)
Overload Standard Akuntansi (Teori Akuntansi)Overload Standard Akuntansi (Teori Akuntansi)
Overload Standard Akuntansi (Teori Akuntansi)
 

Similar to Mengenal Kepabeanan Indonesia Bp. Chotibul Umam.pdf

Prosedur pelaksanaan ekspor impor
Prosedur pelaksanaan ekspor imporProsedur pelaksanaan ekspor impor
Prosedur pelaksanaan ekspor impor
Ierwhan Nurdiyanto
 
SEKILAS TATA LAKSANA IMPOR- bahan ajar edit 4.pptx
SEKILAS TATA LAKSANA IMPOR- bahan ajar edit 4.pptxSEKILAS TATA LAKSANA IMPOR- bahan ajar edit 4.pptx
SEKILAS TATA LAKSANA IMPOR- bahan ajar edit 4.pptx
ssuserf0c136
 
Presentasi latas & bpo edited
Presentasi latas & bpo editedPresentasi latas & bpo edited
Presentasi latas & bpo edited
wahyu71
 
PMK RI No 185 Tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor.pdf
PMK RI No 185 Tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor.pdfPMK RI No 185 Tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor.pdf
PMK RI No 185 Tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor.pdf
CIkumparan
 
1. UUK Lengkap.pdf
1. UUK Lengkap.pdf1. UUK Lengkap.pdf
1. UUK Lengkap.pdf
LamanPajak
 
Pengantar Bea Cukai
Pengantar Bea CukaiPengantar Bea Cukai
Pengantar Bea Cukai
Tjahjo Boedi Santoso
 
03_materi_proses_bisnis_kepabeanan_e-commerce.pdf
03_materi_proses_bisnis_kepabeanan_e-commerce.pdf03_materi_proses_bisnis_kepabeanan_e-commerce.pdf
03_materi_proses_bisnis_kepabeanan_e-commerce.pdf
RyanRasendriya1
 
Penertiban jastip
Penertiban jastipPenertiban jastip
Penertiban jastip
dipta_m
 
Sistem & Prosedur Kepabeanan _ Materi Training "PERDAGANGAN INTERNASIONAL & E...
Sistem & Prosedur Kepabeanan _ Materi Training "PERDAGANGAN INTERNASIONAL & E...Sistem & Prosedur Kepabeanan _ Materi Training "PERDAGANGAN INTERNASIONAL & E...
Sistem & Prosedur Kepabeanan _ Materi Training "PERDAGANGAN INTERNASIONAL & E...
Kanaidi ken
 
Uu nomor 10 tahun 1995
Uu nomor 10 tahun 1995Uu nomor 10 tahun 1995
Uu nomor 10 tahun 1995
angga223
 
FASILITAS-KEPBEANAN_22.pdf
FASILITAS-KEPBEANAN_22.pdfFASILITAS-KEPBEANAN_22.pdf
FASILITAS-KEPBEANAN_22.pdf
LamanPajak
 
A S A L B A R A N G I J E P A
A S A L  B A R A N G   I J  E P AA S A L  B A R A N G   I J  E P A
A S A L B A R A N G I J E P Aifa09
 
Perdagangan internasional
Perdagangan internasionalPerdagangan internasional
Perdagangan internasional
Firman Bachtiar
 
pengantar Bea Cukai.pdf
pengantar Bea Cukai.pdfpengantar Bea Cukai.pdf
pengantar Bea Cukai.pdf
bcshiam
 
Bea cukai
Bea cukaiBea cukai
Bea cukai
Danis Maulana
 
Bahan Curcis PJJ PDTD 2022 - Dir Teknis.pdf
Bahan Curcis PJJ PDTD 2022 - Dir Teknis.pdfBahan Curcis PJJ PDTD 2022 - Dir Teknis.pdf
Bahan Curcis PJJ PDTD 2022 - Dir Teknis.pdf
arioshomepc
 
PPh Pot-Put 22.pptx
PPh Pot-Put 22.pptxPPh Pot-Put 22.pptx
PPh Pot-Put 22.pptx
ILHAMANSYARIBATUBARA
 
implementasi paparan - KAB - DKA DITFAS.pptx
implementasi paparan - KAB - DKA DITFAS.pptximplementasi paparan - KAB - DKA DITFAS.pptx
implementasi paparan - KAB - DKA DITFAS.pptx
Yanumars
 
Transportasi Multimoda.pptx
Transportasi Multimoda.pptxTransportasi Multimoda.pptx
Transportasi Multimoda.pptx
irpan59
 
Pengantar kepabeanan audit keban_tp
Pengantar kepabeanan audit keban_tpPengantar kepabeanan audit keban_tp
Pengantar kepabeanan audit keban_tp
Kamal Chiter
 

Similar to Mengenal Kepabeanan Indonesia Bp. Chotibul Umam.pdf (20)

Prosedur pelaksanaan ekspor impor
Prosedur pelaksanaan ekspor imporProsedur pelaksanaan ekspor impor
Prosedur pelaksanaan ekspor impor
 
SEKILAS TATA LAKSANA IMPOR- bahan ajar edit 4.pptx
SEKILAS TATA LAKSANA IMPOR- bahan ajar edit 4.pptxSEKILAS TATA LAKSANA IMPOR- bahan ajar edit 4.pptx
SEKILAS TATA LAKSANA IMPOR- bahan ajar edit 4.pptx
 
Presentasi latas & bpo edited
Presentasi latas & bpo editedPresentasi latas & bpo edited
Presentasi latas & bpo edited
 
PMK RI No 185 Tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor.pdf
PMK RI No 185 Tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor.pdfPMK RI No 185 Tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor.pdf
PMK RI No 185 Tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor.pdf
 
1. UUK Lengkap.pdf
1. UUK Lengkap.pdf1. UUK Lengkap.pdf
1. UUK Lengkap.pdf
 
Pengantar Bea Cukai
Pengantar Bea CukaiPengantar Bea Cukai
Pengantar Bea Cukai
 
03_materi_proses_bisnis_kepabeanan_e-commerce.pdf
03_materi_proses_bisnis_kepabeanan_e-commerce.pdf03_materi_proses_bisnis_kepabeanan_e-commerce.pdf
03_materi_proses_bisnis_kepabeanan_e-commerce.pdf
 
Penertiban jastip
Penertiban jastipPenertiban jastip
Penertiban jastip
 
Sistem & Prosedur Kepabeanan _ Materi Training "PERDAGANGAN INTERNASIONAL & E...
Sistem & Prosedur Kepabeanan _ Materi Training "PERDAGANGAN INTERNASIONAL & E...Sistem & Prosedur Kepabeanan _ Materi Training "PERDAGANGAN INTERNASIONAL & E...
Sistem & Prosedur Kepabeanan _ Materi Training "PERDAGANGAN INTERNASIONAL & E...
 
Uu nomor 10 tahun 1995
Uu nomor 10 tahun 1995Uu nomor 10 tahun 1995
Uu nomor 10 tahun 1995
 
FASILITAS-KEPBEANAN_22.pdf
FASILITAS-KEPBEANAN_22.pdfFASILITAS-KEPBEANAN_22.pdf
FASILITAS-KEPBEANAN_22.pdf
 
A S A L B A R A N G I J E P A
A S A L  B A R A N G   I J  E P AA S A L  B A R A N G   I J  E P A
A S A L B A R A N G I J E P A
 
Perdagangan internasional
Perdagangan internasionalPerdagangan internasional
Perdagangan internasional
 
pengantar Bea Cukai.pdf
pengantar Bea Cukai.pdfpengantar Bea Cukai.pdf
pengantar Bea Cukai.pdf
 
Bea cukai
Bea cukaiBea cukai
Bea cukai
 
Bahan Curcis PJJ PDTD 2022 - Dir Teknis.pdf
Bahan Curcis PJJ PDTD 2022 - Dir Teknis.pdfBahan Curcis PJJ PDTD 2022 - Dir Teknis.pdf
Bahan Curcis PJJ PDTD 2022 - Dir Teknis.pdf
 
PPh Pot-Put 22.pptx
PPh Pot-Put 22.pptxPPh Pot-Put 22.pptx
PPh Pot-Put 22.pptx
 
implementasi paparan - KAB - DKA DITFAS.pptx
implementasi paparan - KAB - DKA DITFAS.pptximplementasi paparan - KAB - DKA DITFAS.pptx
implementasi paparan - KAB - DKA DITFAS.pptx
 
Transportasi Multimoda.pptx
Transportasi Multimoda.pptxTransportasi Multimoda.pptx
Transportasi Multimoda.pptx
 
Pengantar kepabeanan audit keban_tp
Pengantar kepabeanan audit keban_tpPengantar kepabeanan audit keban_tp
Pengantar kepabeanan audit keban_tp
 

Recently uploaded

Modul Ajar Informatika Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Informatika Kelas 7 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar Informatika Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Informatika Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
Seminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdf
Seminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdfSeminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdf
Seminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdf
inganahsholihahpangs
 
Materi Feedback (umpan balik) kelas Psikologi Komunikasi
Materi Feedback (umpan balik) kelas Psikologi KomunikasiMateri Feedback (umpan balik) kelas Psikologi Komunikasi
Materi Feedback (umpan balik) kelas Psikologi Komunikasi
AdePutraTunggali
 
KONSEP TEORI TERAPI KOMPLEMENTER - KELAS B KELOMPOK 10.pdf
KONSEP TEORI TERAPI KOMPLEMENTER - KELAS B KELOMPOK 10.pdfKONSEP TEORI TERAPI KOMPLEMENTER - KELAS B KELOMPOK 10.pdf
KONSEP TEORI TERAPI KOMPLEMENTER - KELAS B KELOMPOK 10.pdf
AsyeraPerangin1
 
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
SABDA
 
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOKPENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
GusniartiGusniarti5
 
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdfRANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
junarpudin36
 
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
nasrudienaulia
 
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARUAKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
junaedikuluri1
 
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28  Juni 2024Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28  Juni 2024
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024
Kanaidi ken
 
JUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDF
JUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDFJUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDF
JUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDF
budimoko2
 
materi penyuluhan kesehatan reproduksi remaja
materi penyuluhan kesehatan reproduksi remajamateri penyuluhan kesehatan reproduksi remaja
materi penyuluhan kesehatan reproduksi remaja
DewiInekePuteri
 
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdfMODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
YuristaAndriyani1
 
GERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptx
GERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptxGERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptx
GERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptx
fildiausmayusuf1
 
POWERPOINT ASAS PERMAINAN CATUR MSSD.pptx
POWERPOINT ASAS PERMAINAN CATUR MSSD.pptxPOWERPOINT ASAS PERMAINAN CATUR MSSD.pptx
POWERPOINT ASAS PERMAINAN CATUR MSSD.pptx
cikgumeran1
 
Modul Ajar Statistika Data Fase F kelas
Modul Ajar Statistika Data Fase F  kelasModul Ajar Statistika Data Fase F  kelas
Modul Ajar Statistika Data Fase F kelas
ananda238570
 
Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdfTokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
Mutia Rini Siregar
 
Pemutakhiran Data dosen pada sister.pptx
Pemutakhiran Data dosen pada sister.pptxPemutakhiran Data dosen pada sister.pptx
Pemutakhiran Data dosen pada sister.pptx
ssuser4dafea
 
SAINS TINGKATAN 4 BAB 11 DAYA DAN GERAKAN
SAINS TINGKATAN 4 BAB 11 DAYA DAN GERAKANSAINS TINGKATAN 4 BAB 11 DAYA DAN GERAKAN
SAINS TINGKATAN 4 BAB 11 DAYA DAN GERAKAN
NURULNAHARIAHBINTIAH
 
KKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdeka
KKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdekaKKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdeka
KKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdeka
irvansupriadi44
 

Recently uploaded (20)

Modul Ajar Informatika Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Informatika Kelas 7 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar Informatika Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Informatika Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
 
Seminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdf
Seminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdfSeminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdf
Seminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdf
 
Materi Feedback (umpan balik) kelas Psikologi Komunikasi
Materi Feedback (umpan balik) kelas Psikologi KomunikasiMateri Feedback (umpan balik) kelas Psikologi Komunikasi
Materi Feedback (umpan balik) kelas Psikologi Komunikasi
 
KONSEP TEORI TERAPI KOMPLEMENTER - KELAS B KELOMPOK 10.pdf
KONSEP TEORI TERAPI KOMPLEMENTER - KELAS B KELOMPOK 10.pdfKONSEP TEORI TERAPI KOMPLEMENTER - KELAS B KELOMPOK 10.pdf
KONSEP TEORI TERAPI KOMPLEMENTER - KELAS B KELOMPOK 10.pdf
 
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
 
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOKPENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
 
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdfRANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
 
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
 
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARUAKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
 
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28  Juni 2024Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28  Juni 2024
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024
 
JUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDF
JUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDFJUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDF
JUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDF
 
materi penyuluhan kesehatan reproduksi remaja
materi penyuluhan kesehatan reproduksi remajamateri penyuluhan kesehatan reproduksi remaja
materi penyuluhan kesehatan reproduksi remaja
 
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdfMODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
 
GERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptx
GERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptxGERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptx
GERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptx
 
POWERPOINT ASAS PERMAINAN CATUR MSSD.pptx
POWERPOINT ASAS PERMAINAN CATUR MSSD.pptxPOWERPOINT ASAS PERMAINAN CATUR MSSD.pptx
POWERPOINT ASAS PERMAINAN CATUR MSSD.pptx
 
Modul Ajar Statistika Data Fase F kelas
Modul Ajar Statistika Data Fase F  kelasModul Ajar Statistika Data Fase F  kelas
Modul Ajar Statistika Data Fase F kelas
 
Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdfTokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
 
Pemutakhiran Data dosen pada sister.pptx
Pemutakhiran Data dosen pada sister.pptxPemutakhiran Data dosen pada sister.pptx
Pemutakhiran Data dosen pada sister.pptx
 
SAINS TINGKATAN 4 BAB 11 DAYA DAN GERAKAN
SAINS TINGKATAN 4 BAB 11 DAYA DAN GERAKANSAINS TINGKATAN 4 BAB 11 DAYA DAN GERAKAN
SAINS TINGKATAN 4 BAB 11 DAYA DAN GERAKAN
 
KKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdeka
KKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdekaKKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdeka
KKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdeka
 

Mengenal Kepabeanan Indonesia Bp. Chotibul Umam.pdf

  • 1. Direktorat Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Agustus 2022 MENGENAL KEPABEANAN
  • 2. TUGAS DAN FUNGSI DJBC 2 KESEIMBANGAN ANTARA PELAYANAN DAN PENGAWASAN Customs Service Customs Control • Fasilitasi perdagangan & industri • Ease Of Doing Busines (EODB) • Dwelling Time (DT) • Perlindungan masyarakat • Pencegahan penyelundupan • Optimalisasi penerimaan R I S K M A N A G E M E N T Revenue Collector Industrial Assistance Community Protector Trade Facilitator FUNGSI
  • 3. VISI DAN MISI DJBC 3 1. Mengamankan hak keuangan negara; 2. Melindungi Masyarakat dari penyelundupan dan perdagangan ilegal; 3. Memfasilitasi Perdagangan; 4. Mendukung Industri industri.
  • 4. KEPABEANAN 4 Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yg masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar Dasar Hukum: UU 10/1995 jo. UU 17/2006
  • 5. KONSEP IMPOR 5 6. Ekspor Kembali 5. Angkut Lanjut/Terus 1. Impor Untuk Dipakai 2. Impor Sementara 3. Ditimbun di TPB 4. Diangkut Ke TPS di KP lain Barang diangkut ke Daerah Pabean KAWASAN PABEAN Kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean DAERAH PABEAN DEFINISI IMPOR Pasal 2 ayat (1) UUK Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk Penjelasan Ayat ini memberikan penegasan pengertian impor secara yuridis, yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan. Pasal 1 angka (13) UUK Pasal 10A ayat (7) UUK
  • 6. TAHAPAN IMPOR UNTUK DIPAKAI Dalam pengeluaran barang impor, prosedur impor untuk dipakai dilaksanakan pada tahap … Pembongkaran Barang dibongkar dari sarana pengangkut utama (unloading). Penimbunan Barang ditimbun sambal menunggu penyelesaiannya. Penyampaian PIB PIB disampaikan untuk menyelesaikan kewajiban pabean Pemeriksaan Fisik Barang Impor diperiksa fisik sesuai manajemen risiko DJBC Penelitian Dokumen Dokumen barang impor diteliti tarif, nilai pabean, dan persyaratannya. Penetapan Penetapan Pejabat DJBC PROSEDUR IMPOR UNTUK DIPAKAI Proses Bisnis di Bawah Pengawasan DJBC PMK. No. 228/PMK.04/2015 6
  • 7. PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN 7 MEMENUHI KETENTUAN LARTAS MELUNASI PUNGUTAN NEGARA MENYAMPAIKAN PEMBERITAHUAN PABEAN PIB Pemeriksaan Pabean
  • 8. Kementerian Lembaga PIB Pengurusan Izin Lartas Sending PIB Pembayaran Pungutan Bukti Bayar Validasi Perizinan Importir Data Pembayaran MERAH HIJAU Penjaluran S P P B Bongkar Timbun TPS Gate Out Prosedur Umum Impor 8
  • 9. KETENTUAN IMPOR UNTUK DIPAKAI Pemeriksaan Fisik … TINGKAT PEMERIKSAAN FISIK RISK MANAGEMENT 10 % barang yang diimpor oleh importir dengan tingkat risiko rendah 30 % barang yang diimpor oleh importir dengan tingkat risiko menengah dan tinggi DITETAPKAN OLEH SKP PEJABAT PEMERIKSA FISIK PEMERIKSAAN MENDALAM DALAM HAL: a) Pemeriksaan Fisik ditemukan jumlah dan/atau jenis barang tidak sesuai dengan dokumen yang digunakan sebagai dasar Pemeriksaan Fisik; b) hasil analisis tampilan pemindai Peti Kemas terdapat indikasi ketidaksesuaian jumlah dan/atau jenis barang dengan dokumen yang digunakan sebagai dasar Pemeriksaan Fisik berdasarkan pada keahlian (professional judgement) Pejabat Bea dan Cukai yang menangani analisis pemindaian Peti Kemas; c) Pemeriksaan Fisik karena jabatan; d) terdapat informasi intelijen; dan/atau e) barang Impor dalam bentuk curah f) Dokumen pelengkap pabean menunjukkan barang impor dikemas dalam kemsan bernomor, kedapatan kemasan tidak bernomor
  • 10. 10 MENGHITUNG BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR CIF = Harga Barang (Cost) + Biaya Pengangkutan (Freight) + Asuransi (Insurance) Nilai Pabean = CIF x NDPBM (kurs) Klasifikasi  Tarif Bea Masuk (BM) Nilai Impor = Nilai Pabean + Bea Masuk BM = Tarif BM x Nilai Pabean PPN = Tarif PPN (11%) x Nilai Impor PPnBM = Tarif PPnBM x Nilai Impor PPh Psl. 22 Impor = Tarif PPh x Nilai Impor Total Pungutan = BM + PPN + PPnBM + PPh
  • 11. 11 BUKU TARIF KEPABEANAN INDONESIA (PMK -26/2022) Contoh Klasifikasi / Hs Code
  • 12. BAGIAN I. PRO. HEWANI 1. BINATANG HIDUP 2. DAGING 3. IKAN 4. SUSU 5. PRODUK HEWANI LAINNYA BAGIAN II. PRO. NABATI 6. TUMBUHAN HIDUP 7. SAYURAN 8. BUAH-BUAHAN 9. KOPI, TEH & MATE 10. SEREALIA 11. PRODUK GILINGAN 12. BUAH BERMINYAK 13. LAK, GETAH 14. BHN. ANYAMAN BAGIAN III. MINYAK & LEMAK 15. MINYAK & LEMAK BAGIAN IV. OLAHAN MAKANAN 16. OLAHAN EWANI 17. GULA 18. KOKOA 19. MAK. DR. SEREALIA 20. OLAHAN SAYURAN 21. OLAHAN LAINNYA. 22. MINUMAN 23. MAK. HEWAN 24. TEMBAKAU, ROKOK BAGIAN VI. BHN KIMIA 28. KIMIA ANORGANIK 29. KIMIA ORGANIK 30. FARMASI 31. PUPUK 32. BHN PEWARNA, CAT 33. ATSIRI & KOSMETIK 34. SABUN 35. PEREKAT 36. BHN . PELEDAK 37. BHN . FOTOGRAFI 38. ANEKA BAHAN & PRODUK KIMIA BAGIAN VII. PLASTIK & KARET 39. PLASTIK & BRG. 40. KARET & BRG. BAGIAN VIII. JANGAT, KULIT & BRGNYA 41. JANGAT, KULIT 42. BRG . DR. KULIT 43. KULIT BERBULU BAGIAN IX. KAYU & BRG . ANYAMAN 44. KAYU 45. GABUS 46. BRG ANYAMAN BAGIAN XI. TEKSTIL 50. SUTERA 51. WOL 52.KAPAS 53. BHN NABATI LAIN 54. FILAMENT 55. STAPLE 56. GUMPALAN 57. PERMADANI 58. KAIN KHUSUS 59. KAIN DIRESAPI 60. KI RAJUTAN 61. PAKAIAN RAJUTAN 62. PAKAIAN TENUNAN 63. LAINNYA , GOMBAL BAGIAN XII. ALAS KAKI, TUTUP KEPALA, DLL 64. ALAS KAKI 65. TUTUP KEPALA 66. PAYUNG 67. BULU UNGGAS, WIG, BUNGA TIRUAN BAGIAN XIII. BRG .DR TANAH, KERAMIK, KACA 68. BRG BATU 69. KERAMIK 70. KACA BAGIAN XV. LOGAM TIDAK MULIA & BRGNYA 72. BESI & BAJA 73. BRG BESI & BAJA 74. TEMBAGA 75. NIKEL 76. ALUMINIUM 78. TIMBAL 79. .SENG 80. TIMAH PUTIH 81. LTM . LAINNYA 82. PERKAKAS 83. KUNCI, DLL BAGIAN XVI. MESIN, BRG ELEKTRONIK 84.MESIN 85.85. BRG. ELEKTRONIK BAGIAN XVII. KENDARAAN 86. DIATAS REL 87.MOBIL 88.88. KAPAL TERBANG. 89. KAPAL LAUT BAGIAN XVIII.OPTIK, JAM, ALAT MUSIK 90. OPTIK, ALAT PRESISI 91. JAM, LONCENG 92. ALAT MUSIK. BAGIAN V. MINERAL 25. TANAH, BATU, PASIR 26. BI JIH LOGAM 27. BATUBARA, MINYAK BUMI BAGIAN X. PULP, KERTAS & BRG. CETAKAN 47. PULP 48. KERTAS 49. BRG. CETAKAN BAGIAN XIV. BATU PERMATA, L. MULIA 71. BATU PERMATA & LOGAM MULIA BAGIAN XIX AMUNISI 93. ALAT PERANG. BAGIAN XX. ALAT RT, OR & PABRIK 94. ALAT RUMAH TANGGA 95. ALAT PERMAINAN , OLAH RAGA 96. BARANG HASIL PABRIK. BAGIAN XXI BRG SENI 97. BRG SENI. 12
  • 13. Penggolongan Barang Larangan / Pembatasan MELINDUNGI KEAMANAN DAN KEPENTINGAN UMUM MELINDUNGI KESELAMATAN MANUSIA MELINDUNGI INDUSTRI DALAM NEGERI MENJAGA NERACA PEMBAYARAN KETENTUAN LARANGAN DAN PEMBATASAN (LARTAS) DIATUR OLEH KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT 1. MMEA 2. BAHAN PELEDAK 3. MESIN MULTI FUNGSI WARNA 4. DLL 1. LIMBAH NON B3 2. NPP 3. SENJATA API 4. OBAT DAN KOSMETIK 5. PAKAIAN BEKAS 6. DLL 1. TPT 2. TPT BATIK 1. UANG TUNAI KETENTUAN LARANGAN / PEMBATASAN 13
  • 14. KONSEP EKSPOR DEFINISI EKSPOR “Kegiatan mengeluarkan barang dari Daerah Pabean” Pasal 1 ayat (14) UU Pab. SECARA YURIDIS : Barang yang telah dimuat ke Sarana Pengangkut Untuk Dikeluarkan dari Daerah Pabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor. Pasal 2 ayat (2) UU Pab. Penjelasan Secara nyata ekspor terjadi pada saat barang melintasi daerah pabean, namun mengingat dari segi pelayanan dan pengamanan tidak mungkin menempatkan pejabat bea dan cukai di sepanjang garis perbatasan untuk memberikan pelayanan dan melakukan pengawasan barang ekspor, maka secara yuridis ekspor dianggap telah terjadi pada saat barang tersebut telah dimuat di sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar daerah pabean. 14
  • 15. KONSEPSI PELAYANAN KEPABEANAN EKSPOR Pemeriksaan pabean dalam bentuk pemeriksaan fisik atas barang ekspor harus diupayakan seminimal mungkin Dalam rangka mendorong ekspor sebagai upaya meningkatkan daya saing barang ekspor Pemeriksaan barang ekspor dilakukan penelitian dokumen, namun dalam hal tertentu, dapat dilakukan pemeriksaan fisik, terhadap: 1. Ekspor Sementara; 2. Impor sementara; 3. Barang fasilitas (KITE pembebasan, KITE pengembalian, KITE IKM); 4. Bea Keluar; 5. Hasil Intelijen; 6. Informasi Direktorat Jenderal Pajak; 7. Penetapan Dirjen DIBC a.n Menteri Keuangan. dilakukan secara selektif berdasarkan manajemen risiko yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Pasal 4 UU No.10 Tahun1995 jo. UU No. 17 Tahun2006 15
  • 16. PROSES PELAYANAN KEPABEANAN EKSPOR Lartas? Dokumen Pelengkap Pabean, antara lain: Invoice, Packing list, dan Dokumen Perizinan yang dipersyaratkan. Tidak Eksportir/PPJK Modul PEB PEB Penelitian lebih lanjut oleh Pejabat Bea Cukai CEISA DJBC Nota Pelayanan Ekspor Tidak Diperiksa Fisik Diperiksa Fisik 3a 3b 4 5 Sesuai Ekspor 6 Dokumen Perizinan? Nomor & Tanggal PEB Ya Ya Tidak Reject 1 2 BANK & SISTEM MPN-G2 Bea Keluar 2 7 Hari Sebelum Tanggal Perkiraan Ekspor Barang Umum sebelum masuk Kawasan Pabean PALING CEPAT PALING LAMBAT PMK. No. 145/PMK.04/2007 s.t.d.d. PMK No. 21/PMK.04/2019 16
  • 17. The Power of PowerPoint | thepopp.com 17 Menjamin Terpenuhinya Kebutuhan Dalam Negeri Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Menjaga Stabilitas Harga Komoditi Tertentu di Dalam Negeri Mengantisipasi Kenaikan Harga yang Cukup Drastis dari Komoditi Ekspor Tertentu di Pasaran Internasional TUJUAN BEA KELUAR Bea Keluar adalah Pungutan Negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang ekspor TUJUAN
  • 18. JENIS BARANG YANG TERKENA BEA KELUAR Produk Hasil Pengolahan Mineral Logam Kelapa Sawit, CPO dan Produk Turunannya Biji Kakao Kayu dan Kulit Produk Mineral Logam dengan Kriteria Tertentu PMK 13/PMK.10/2017 18
  • 19. TATA CARA PENGHITUNGAN BEA KELUAR Kayu dan Kulit Biji Kakao Mineral Logam dengan Kriteria Tertentu Produk Hasil Pengolahan Mineral Logam Kelapa Sawit, CPO dan Produk Turunannya Tarif Bea Keluar x Harga Ekspor x Jumlah Satuan Barang x Nilai Tukar Mata Uang Asing Tarif Bea Keluar Per Satuan Barang Dalam Satuan Mata Uang Tertenu x Jumlah Satuan Barang x Nilai Tukar Mata Uang Asing Tarif BK yang ditetapkan dengan nilai nominal uang per satuan barang Tarif BK yang ditetapkan dengan persentase KOMODITAS FORMULA ADVALORUM SPESIFIK PMK 214/PMK.04/2008 s.t.d.d. PMK 86/PMK.04/2016 PP No. 55 Tahun 2008 19
  • 20. FASILITAS KEPABEANAN • Pembebasan BM (mis: PNA, OI, Hankam, KITE, dll.) • Keringanan BM (mis: BKPM) PEMBEBASAN/ KERINGANAN • GUDANG BERIKAT • KAWASAN BERIKAT • TOKO BEBAS BEA • TEMPAT PENYELENGGARAAN PAMERAN BERIKAT • TEMPAT LELANG BERIKAT • KAWASAN DAUR ULANG BERIKAT • PUSAT LOGISTIK BERIKAT TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT (PENANGGUHAN) 20
  • 21. Terima Kasih DIREKTORAT TEKNIS KEPABEANAN Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI