Dokumen tersebut memberikan ringkasan kondisi kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah antara tahun 2013-2017 yang menunjukkan tren penurunan rata-rata sebesar 0,55% per tahun. Kemiskinan lebih tinggi di perdesaan dibanding perkotaan dan beberapa kabupaten masih di atas rata-rata provinsi dan nasional. Dokumen ini juga menyajikan strategi dan program intervensi untuk menanggulangi kemiskinan secara menyelur

1. BAPPEDA PROVINSI JAWA TENGAH
SURAKARTA, 9 MEI 2018

2. KONDISI EKSISTING
KEMISKINAN
1

3. PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN
(2013-2017, SEPTEMBER)
14.44
13.58
13.32
13.19
12.23
0.54
0.86
0.26
0.13
0.96
-
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
2013 2014 2015 2016 2017
Capaian Kinerja Trendline Capaian Trendline Kinerja
KEMISKINAN JAWA TENGAH SEMAKIN MENURUN DENGAN RATA-
RATA KINERJA PENURUNAN TAHUN 2013-2017 SEBESAR 0,55%
4,704.87
4,561.83
4,505.78
4,493.75
4,197.49
14.44
13.58
13.32
13.19
12.23
11.00
11.50
12.00
12.50
13.00
13.50
14.00
14.50
15.00
3,900.00
4,000.00
4,100.00
4,200.00
4,300.00
4,400.00
4,500.00
4,600.00
4,700.00
4,800.00
2013 2014 2015 2016 2017
KINERJA TERTINGGI
SEPT 2017 0,96%
2

4. 3.78
7.83
12.23 12.36
11.20
5.59
4.14
-
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
DKI
Jakarta
Jawa
Barat
Jawa
Tengah
DIY Jawa
Timur
Banten Bali
PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN
SE JAWA – BALI (2017, SEPTEMBER)
Jateng
-0,96% Jatim
-0,65%
Dibandingkan Provinisi se Jawa Bali, presentase
penduduk miskin Jawa Tengah berada di urutan ke
dua tertinggi setelah DIY. Namun secara Kinerja, Jawa
Tengah merupakan provinsi dengan kinerja tertinggi.
3

5. 10,55% 13,92%
PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN
MENURUT WILAYAH (DESA+KOTA)
PERKOTAAN (Ribu Jiwa) (%)
September 2016 1879,55 11,38
Maret 2017 1889,09 11,21
September 2017 1815,58 10,55
PERDESAAN (Ribu Jiwa) (%)
September 2016 2614,2 14,88
Maret 2017 2561,63 14,77
September 2017 2381,92 13,92
FOKUS
INTERVENSI
KEMISKINAN DI
WILAYAH
PERDESAAN
4

6. 4.62
5.07
7.47
7.59
7.78
8.11
8.12
8.75
8.75
9.9
10.65
10.8
11.1
11.38
11.46
11.96
12.28
12.42
12.61
12.9
13.04
13.27
13.41
13.81
13.94
14.02
14.15
17.05
17.21
17.37
18.35
18.8
19.14
19.6
20.32
13.01
10.64
Kab/Kota Jawa Tengah Nasional
POSISI RELATIF TINGKAT KEMISKINAN KABUPATEN/ KOTA
(2017, MARET)
FOKUS INTERVENSI
Di atas Provinsi Jawa
Tengah dan Nasional
15 Kabupaten
(Blora 13,04%, Grobogan 13,27%, Demak 13,41%, Purworejo 13,81%, Cilacap 13,94%, Sragen 14,02%,
Klaten 14,15%, Banyumas 17,05%, Banjarnegara 17,21%, Pemalang 17,37%, Rembang 18,35%,
Purbalingga 18,80%, Brebes 19,14%, Kebumen 19,60%, dan Wonosobo 20,32%)
Di bawah Provinsi Jawa
Tengah dan di atas
Nasional
10 Kabupaten
(Kota Surakarta 10,65%, Kab. Batang 10,80%, Kendal 11,10%, Pati 11,38%, Temanggung 11,46%, Boyolali
11,96%, Karanganyar 12,28%, Magelang 12,42%, Pekalongan 12,61%, dan Wonogiri 12,90%)
Di bawah Provinsi Jawa
Tengah dan Nasional
10 Kabupaten/Kota
(Kota Semarang 4,62%, Tegal 8,11%, Salatiga 5,07%, Pekalongan 7,47%, Magelang 8,75%, Kab. Kudus
7,59%, Semarang 7,78%, Jepara 8,12%, Kab. Sukoharjo 8,5%, dan Tegal 9,0%)
5

7. 0.10
0.17
0.17
0.21
0.25
0.25
0.27
0.28
0.31
0.31
0.32
0.32
0.33
0.35
0.36
0.38
0.38
0.39
0.40
0.40
0.40
0.41
0.41
0.41
0.44
0.45
0.48
0.48
0.50
0.51
0.54
0.56
0.57
0.66
0.71
0.39
0.20
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
Kab/Kota Jateng Nasional
KINERJA PENURUNAN KEMISKINAN KAB/KOTA SE JATENG
PERIODE TAHUN 2013-2017
Kinerja Di bawah Provinsi Jawa
Tengah dan Nasional
4 Kabupaten/Kota
(Kota Semarang 0,10%, Kab. Tegal 0,17%, Kab. Temanggung 0,17%, dan Kab. Kudus 0,21%)
Kinerja Di bawah Provinsi Jawa
Tengah dan di atas Nasional
14 Kabupaten/Kota
(Kab. Pekalongan 0,25%, Kab. Jepara 0,25%, Kota Surakarta 0,27%, Kab. Sukoharjo 0,28%, Kab. Magelang 0,31%, Kota
Magelang 0,31%, Kab. Batang 0,32%, Kab. Semarang 0,32%, Kab. Banjarnegara 0,33%, Wonogiri 0,35%, Karanganyar 0,36%,
Pemalang 0,38%, Boyolali 0,38%, dan Kota Tegal 0,39%)
Kinerja Di atas Provinsi Jawa
Tengah dan Nasional
17 Kabupaten/Kota
(kab. Brebes 0,40%, Cilacap 0,40%, Kota Pekalongan 0,40%, Kota Salatiga 0,41%, Blora 0,41%, Kendal 0,41%, Wonosobo
0,44%, Kab. Pati 0,45%, Banyumas 0,48%, Purbalingga 0,48%, Purworejo 0,50%, Klaten 0,51%, Sragen 0,54%, Kebumen 0,56%,
Grobogan 0,57%, Demak 0,66% dan Rembang 0,71%)
6

8. FAKTOR-FAKTOR TERKAIT KINERJA PENURUNAN
KEMISKINAN
RASTRA
Selama periode Maret-September 2017 terjadi inflasi umum sebesar 1,16 persen.
Lebih rendah apabila dibandingkan inflasi periode September 2016-September
2017 sebesar 3,58 persen.
Selama periode Mei-Agustus 2017, beras sejahtera (rastra) telah dpt disalurkan
scr lancar ke rumah tangga  Hal ini diduga dapat membantu penurunan
kemiskinan.
Nilai Tukar Petani (NTP) mengalami peningkatan (97,50/Maret 2017 menjadi
102,56/September 2017  5,06 point)
7

9. TARGET PENURUNAN KEMISKINAN
PROVINSI JAWA TENGAH
2019 2020 2021 2022 2023
A
11,01%
Sd.
12,01% 10,46%
Sd.
11,46%
9,91%
Sd.
10,91%
9,53%
Sd.
10,53%
9,01%
Sd.
10,01%
8

10. KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
JAWA TENGAH
9

11. STRATEGI
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN
MENGURANGI BEBAN
PENGELUARAN
(JARING PENGAMAN SOSIAL)
• Sandang, Pangan, Papan,
Pendidikan,Kesehatan, Air bersih
• Berupa bantuan langsung
• Bersifat Hibah/Bansos
OPD : Dinsos, Dindik, Dinkes, Disperakim,
ESDM
1
• Pelatihan/Ketrampilan kewirausahaan
pemula (Start up)
• Bantuan modal awal
OPD : Disnakertrans, Dinporapar, Dintanbun,
Dinakeswan, Dinhanpan, Dinlutkan, DPPA
KB, Din LHK.
MENINGKATKAN KEMAMPUAN
DAN PENDAPATAN
MASYARAKAT MISKIN
2
MENGEMBANGKAN DAN
MENJAMIN KEBERLANJUTAN
USAHA MIKRO DAN KECIL
• Pemberdayaan dan pendampingan
berkelanjutan
• Stabilisasi usahan & Fasilitasi pemasaran
OPD : Dinkop UKM, Dinperindag
3
MENSINERGIKAN KEBIJAKAN
DAN PROGRAM
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN
• Sinergitas dari dokumen perencanaan sd.
Monitoring dan evaluasi
• Fasilitasi pengemb. kewirausahaan
• Sertifikasi/Haki
• Fasilitasi akses modal bersubsidi
(Jamkrida/KUR/Mitra 25 dll.)
OPD : Bappeda, Dispermasdes
4
STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
10

12. MODEL INTERVENSI BERBASIS DATA BDT 2015
DESIL 1
DESIL 2
DESIL 3
DESIL 4
MENGURANGI BEBAN
PENGELUARAN
(JAMINAN SOSIAL)
1. MENINGKATKAN
KEMAMPUAN DAN
PENDAATAN
MASYARAKAT MISKIN
(EKONOMI PRODUKTIF)
2. MENJAMIN
KEBERLANJUTAN UMKM
(EKONOMI KREATIF)
SINERGITAS
PROGRAM
DAN
KEGIATAN
PENANGGU-
LANGAN
KEMISKINAN
11

13. POLA PIKIR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Fokus kegiatan
dengan kontribusi
pencapaian
prioritas daerah
Terpadu, Saling
Memperkuat &
Selaras dengan
Nasional.
MONEY
FOLLOW
PROGRAM
TEMATIK
HOLISTIK SPASIAL
INTEGRATIF
DIBUTUHKAN BASIS
DATA SEKTOR DAN
DAERAH YG AKURAT
1
2
3
4
5
6
12
Pendanaan
langsung mengarah
pada kegiatan dan
sasaran hingga
lokus tertentu
Integrasi Simpadu-
Pk dgn aplikasi yg
lain berbasis web
(SIK, SID E-RTLH dll)
Lokus Jelas
dan Berbasis
Kewilayahan
Penanganan
Secara
Menyeluruh

14. 13
ISU STRATEGIS JAWA TENGAH (TEMATIK)
1. Kemiskinan
15 Kabupaten tingkat kemiskinan di
atas capaian Prov. dan Nasional yang
didominasi perdesaan dan sektor
petanian
2. Daya Saing Ekonomi
 Didominasi industri padat karya
dgn buruh berpendidikan rendah
 Investor sektor jasa, pariwisata
dan pengolahan SDA masih
rendah
 Akses permodalan dan daya saing
produk UMKM lemah
 Kesenjangan wilayah
3. Kualitas dan Daya Saing SDM
 Naker yg berkualitas & mampu
bersaing
 Bonus Demografi
 Radikalisme & Terorisme
 Ancaman NAPZA
4. Kedaulatan Pangan dan Energi
 Ketersediaan, ketercukupan &
keberagaman pangan
 Pemerataan listrik untuk rumah
tangga miskin
 Bauran Energi
5. Kesenjangan Wilayah
 Konektivitas antar wilayah
 Transportasi publik yg memadai
 Sarana dasar seperti perumahan
 Permukiman dan RTLH
6. Pengelolaan SDA - LH
 Kerusakan ekosistem pesisir dan
laut
 Pencemaran lingkungan
 Pertambangan illegal
 Bencana
7. Tata Kelola Pemerintahan
 Pengembangan kompetensi
aparatur
 Good governance & clean
government
 Wujudkan persatuan, kesaatuan &
kondusivitas wilayah Jawa Tengah

15. 14
FOKUS PENANGANAN (SPASIAL)
15 KABUPATEN DGN TK. KIN DIATAS PROV DAN NASIONAL

16. 15
INTEGRATIF
SOSIAL/
BUDAYA
PENDI-
DIKAN
KESEHA-
TAN
EKONOMI
INFRAS-
TRUKTUR
Saling terpadu, memperkuat
dan selaras
• Disperakim
• DESDM
• Dinas PU
BIMACIKA
• Dindik
• Dinakertrans
• Dinkes
• DP3AKB
• Disperindag
• Dinkop UKM
• Dinlutkan
• Dinpertanbun
• Dinas Ketahanan
Pangan
• Dinsos
• Dispermasdes
dukcapil
KEBUTUHAN
PEMBANGUNAN
DESA/
KELURAHAN

17. 16
HOLISTIK
Penanganan Secara Menyeluruh
1. SDM
2. METODE
3. TEKNOLOGI
• Pelatihan SDM
• Pelatihan pembuatan
olahan beras
• Pelatihan pembuatan
packaging
• Pelatihan dan penerapan
TTG
• Pelatihan managemen
usaha
• Pelatihan pemasaran
UP GRADE
• MENINGKATKAN
PRODUKTIVITAS PADI 
BIBIT UNGGUL,
PEMUPUKAN, CARA
TANAM, PENGENDALIAN
HAMA DAN CARA PANEN.
• OPD Lingkup
Pertanian
PEMASARAN
(MARKETING)
• Supermarket
• Minimarket
• Toko kelontong
• Online Shop
• dll
ON FARM
(BAHAN BAKU)
OFF FARM
(PRODUK)
• Disnakertrans
• Dinkop UMKM
• dll
• Dinperindag
• Desa/Kelurahan  e-commerce desa/
kelurahan dll.
HULU HILIR

18. • Perbaikan jalan antar
desa/kelurahan
• Perbaikan jembatan
Perbaikan jalan poros
desa
• Rehab atau perbaikan
RTLH
• Pelatihan ketrampilan kerja
• Beasiswa siswa miskin (BSM)
• DISDIKBUD
• DISNAKERTRANS
• Bantuan Sosial
DINSOS
• Pelatihan
pengelolaan
tanaman padi dan
palawija
• Pelatihan
pembuatan pakan
ternak dengan
fermentasi
• dll
KEBUTUHAN
PEMBANGUNAN
DESA/
KELURAHAN
PENDI-
DIKAN
INFRAST-
RUKTUR
KESEH-
ATAN
SOSIAL/
BUDAYA
EKONOMI
17
• DISPERAKIM
• DINAS PU
• DANA KAB/DESA
MONEY FOLLOW PROGRAM
OPD lingkup pertanian
• Penyiapan tenaga
kesehatan
• Prograam/Kegiatan
bantuan perbaikan jamban
Bantuan mobil Siaga untuk
Pustu
• dll
• DINKES
• DINCIPKATARU

19. PEMETAAN WILAYAH KOTA
SURAKARTA BERDASARKAN
TINGKAT KESEJAHTERAAN
(BDT 2015)
18

20. PEMETAAN KECAMATAN KOTA SURAKARTA
TINGKAT KESEJAHTERAAN (D1+D2) BDT 2015
19
TINGGI 2
SEDANG 1
RENDAH 2

21. PEMETAAN KELURAHAN KOTA SURAKARTA
TINGKAT KESEJAHTERAAN (D1+D2) BDT 2015
20
TINGGI 9
SEDANG 6
RENDAH 36

22. HASIL PEMETAAN ABSOLUT KELURAHAN MERAH KOTA
SURAKARTA BERDASARKAN BDT 2015
9 KELURAHAN MERAH DI KOTA SURAKARTA
21
NO KECAMATAN KELURAHAN
1 BANJARSARI KADIPIRO
2
JEBRES JEBRES
3 MOJOSONGO
4 LAWEYAN PAJANG
5 PASAR KLIWON SEMANGGI
6
SERENGAN DANUKUSUMAN
7 JOYOTAKAN
8 SERENGAN
9 TIPES
IDENTIFIKASI
POTENSI
KELURAHAN
MERAH DAN
KEBUTUHAN
PEMBANGUNAN
KELURAHAN
MERAH

23. SISTEM INFORMASI TERPADU
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
JAWA TENGAH
22

24. 23
SISTEM INFORMASI TERPADU PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PROVINSI JAWA TENGAH
http://bdt.simpadu-pk.jatengprov.go.id

25. 24
SERVER SIMPADU
SERVER OPD PROV SERVER OPD
KAB/KOTA
OPERATOR OPD PROV. OPERATOR OPD
KAB/KOTA.
ADMIN/OPERATOR
UMUM
WEB SERVICE WEB SERVICE
SIMPADU-PK
http://bdt.simpadu-pk.jatengprov.go.id
Server simpadu-PK dapat diintegrasikan ke website/server OPD
Prov. atau Kab/Kota melalui web service
SIK
Surakarta
E-RTLH
SID

26. 25
Memberikan data dan informasi yang
terkait dengan kemiskinan di Jawa Tengah;
Sebagai salah satu alat pengambil
kebijakan pembangunan;
Sebagai alat untuk mendukung perencanaan,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
program penanggulangan kemiskinan;
Untuk mengintegrasikan data-data
kemiskinan di Jawa Tengah;
Untuk membangun sinergitas antara Provinsi
dan daerah dalam upaya penanggulangan
kemiskinan;
KEMISKINAN
MANFAAT
SISTEM INFORMASI
PENANGGULAGNAN
TERPADU

27. UPAYA PENANGGULANGAN
KEMISKINAN PROVINSI
JAWA TENGAH
26

28. 27
Nama Bantuan Satuan 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Beasiswa Siswa
Keluarga Kurang
Mampu
Siswa 14.150 16.045 16.244 24.792 10.000 10.000
Jumlah Penerima BSM dari Tahun 2013-2018 sebanyak 91.231 Siswa, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 82.231.000.000
Alokasi Anggaran
Program BSM untuk mengurangi beban pengeluaran biaya
personal siswa dari keluarga kurang mampu Jenjang
Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
(SMA/SMK/SLB) di Wilayah Provinsi Jawa Tengah.
Kriteria : Bukan penerima Program Indonesia Pintar/PIP,
Siswa dari Keluarga kurang mampu dibuktikan dengan Surat
Keterangan Tidak mampu dari Desa/Kelurahan.
1. Bantuan Siswa Miskin (BSM)
27

29. 2015
2016
2017
Target
165.929 jiwa
Realisasi
165.929 jiwa
Target
165.929 jiwa
Realisasi
165.929 jiwa
Target
327.000 jiwa
Realisasi
320.948 jiwa
2018
Target
320.948 jiwa
Realisasi
2. JAMKESMAS PBI NON KUOTA
28

30. 3. KARTU JATENG SEJAHTERA (KJS)
Kartu Jateng Sejahtera  upaya terobosan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
berupa Kartu identitas bagi fakir miskin tidak produktif yang belum
mendapatkan program perlindungan sosial dari pemerintah kecuali program
jaminan sosial kesehatan dgn sasaran KRT menyandang disabilitas dan
penyakit kronis berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) 2015.
Dana CSR Bank Jateng sebesar Rp.3,19 Milyar untuk 1
Bulan bagi 12.764 fakir miskin tidak produktif
• Telah disusun Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Bantuan
Jaminan Sosial Bagi Fakir Miskin Tidak produktif melalui Kartu Jawa Tengah
Sejahtera.
• Verifikasi dan validasi/pemutahiran data penerima manfaat hasil BDT 2015
untuk pelaksanaan program tahun 2017 dan 2018
2016
2017
Alokasi KJS tahun 2018 dialokasikan dalam APBD TA 2018 melalui Bansos di
Belanja Tidak langsung sebesar Rp.38,29 Milyar bagi 12.764 penerima manfaat
29

31. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN, DAN KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENANGGULANGAN
KEMISKINAN MELALUI PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
PEMERINTAH
PROVINSI
JAWA TENGAH
KABUPATEN TK.
KEMISKINAN DI
ATAS RATA2
PROVINSI (15)
PERGURUAN
TINGGI (15)
DEMAK; GROBOGAN;
REMBANG; BLORA; KLATEN;
SRAGEN; PURWOREJO;
KEBUMEN; CILACAP;
BANYUMAS; PURBALINGGA;
BANJARNEGARA;
WONOSOBO; PEMALANG;
BREBES.
UNDIP; UNS; UNNES; UIN
WALISONGO; UNSOED;
UKSW; UNIKA
SOEGIJAPANATA;
UNISSULA; UMK; USM; UMP;
UNTID; UNIKAL; IAIN
PEKALONGAN; IAIN
PURWOKERTO
DITANDATANGANI
PADA 28 NOPEMBER
2016 DI SEMARANG
4. KESEPAKATAN BERSAMA KKN TEMATIK
30

32. 5. PENDIDIKAN KEJURUAN BAGI MASYARAKAT MISKIN
• Telah dibangun 3 SMK Negeri Jawa Tengah dalam rangka
menampung siswa miskin berprestasi, yaitu di:
1. Kabupaten Pati
2. Kabupaten Purbalingga
3. Kota Semarang
• Teknik Elektronika Industri, Teknik Instalasi Listrik, Teknik
Pemesinan, Teknik Pengolahan Hasil Pertanian, Teknik
Bodi Otomotif, Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, dan
Teknik Bisnis Konstruksi dan Properti.
• Akan dibangun 14 SMK semi boarding school
31

33. TERIMA KASIH
32