Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Rendahnya kwalitas &
Kwantitas pelayanan
publik
Kwalitas dan
kwantitas
Pelayanan publik
memadahi
Strategi advokasi,
Aplica...
 DESA atau yang disebut dengan nama lain
selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas b...
DESA
MASYARAKAT
DESA
PEMERINTAHAN
DESA
BPD
PEMERINTAH
DESA
ASAL USUL
ADAT
ISTIADAT
KEPALA
DESA
PERANGKAT
DESA
 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa
dan Badan Permusyawaratan Desa dalam
m...
KADES : mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
PERANGKAT DESA : bertugas m...
 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan
Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa.
 Perangkat Desa te...
 WEWENANG
 Memimpin Peyelenggaraan pemerintahan Desa
 Mengajukan rancangan peraturan desa
 Menetapkan peraturan Desa y...
 Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya
disebut BPD adalah lembaga yang merupakan
perwujudan demokrasi dalam penyele...
FUNGSI :
 menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan
menyalurkan aspirasi masyarakat
WEWENANG
 membaha...
HAK BPD :
 meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
 menyatakan pendapat
HAK ANGGOTA BPD :
 mengajukan rancangan pera...
PENGERTIAN
 Masyarakat adalah orang-perseorangan, kelompok orang termasuk
masyarakat hukum adat atau badan hukum yang ber...
TERLIBAT DALAM PENYUSUNAN PERDES
 Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka
penyiapan ...
PARTISIPASI DALAM PENYUSUNAN APB DESA
 masyarakat berhak untuk terlibat dan mengetahui serta
mendapatkan akses informasi ...
 mendorong kesadaran kritis masyarakat untuk terlibat
aktif dalam pembuatan kebijakan public
 Mewujudkan tata pemerintah...
 Tata pemerintahan yang baik (Good Governance )
adalah suatu kesepakatan menyangkut pengaturan/
penetapan negara yang dis...
Hak dan Kewajiban Desa
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hak dan Kewajiban Desa

6,744 views

Published on

Hak dan Kewajiban Desa

  1. 1. Rendahnya kwalitas & Kwantitas pelayanan publik Kwalitas dan kwantitas Pelayanan publik memadahi Strategi advokasi, Aplicable, sustainable Penguatan dan pendampingan
  2. 2.  DESA atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sitem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
  3. 3. DESA MASYARAKAT DESA PEMERINTAHAN DESA BPD PEMERINTAH DESA ASAL USUL ADAT ISTIADAT KEPALA DESA PERANGKAT DESA
  4. 4.  Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  5. 5. KADES : mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. PERANGKAT DESA : bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. PERANGKAT DESA terdiri dari Sekretaris Desa; dan Perangkat lainnya (sekretariat desa; pelaksana teknis lapangan; unsur kewilayahan.) BPD : berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA : tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa, yang meliputi : menyusun rencana pembangunan secara partisipatif; melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif; menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dan menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
  6. 6.  Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.  Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya.  Perangkat desa lainnya terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan unsur kewilayahan
  7. 7.  WEWENANG  Memimpin Peyelenggaraan pemerintahan Desa  Mengajukan rancangan peraturan desa  Menetapkan peraturan Desa yang telah disetujui BPD  Menyusun dan mengajukan rancangan APB Desa  Membina kehidupan masyarakat desa  Membina perekonomian desa  Mengkordinasikan pembangunan desa secara partisipatif  TUGAS : Penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan  PERAN  Menyebarluaskan rencana dan dokumen kebijakan publik  Membuka ruang partipasi masayakat dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan publik  Membangun akuntabilitas baik administrasi, keuangan dan fisik  Berpihak pada kaum marginal ( Masy.Miskin & Perempuan, dll )  Memberikan pelayanan prima
  8. 8.  Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan desa.  BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa
  9. 9. FUNGSI :  menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat WEWENANG  membahas rancangan peraturan desa bersama KepalaDesa;  melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;  mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;  membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;  Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan  menyusun tata tertib BPD. PERAN  sebagai mitra kritis pemerintah Desa;  membangun komunikasi politik dengan warga;  menjadi mediator antara masyarakat dengan pemerintah desa;  berpihak pada kaum marginal; dan  memberikan kontrol dan pengawasan atas kebijakan pemerintah Desa
  10. 10. HAK BPD :  meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;  menyatakan pendapat HAK ANGGOTA BPD :  mengajukan rancangan peraturan desa;  mengajukan pertanyaan.;  menyampaikan usul dan pendapat;  memilih dan dipilih; dan  memperoleh tunjangan.
  11. 11. PENGERTIAN  Masyarakat adalah orang-perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko (Penjelasan Pasal 2 ayat 4 huruf d UU No 25/2004 ) KONDISI MASYARAKAT  Masyarakat berketuhanan yang bernaung dalam persaudaraan universal  Masyarakat yang mencintai musyawarah – dialog, berkeadilan, dan terbuka dalam hidup dan berkehidupan sehari-hari  Masyarakat merdeka dalam segala bentuk penguasaan manusia atas manusia lainnya  Masyarakat yang terbebas dari pertentangan yang anarkhis dan destrukstif  Masyarakat plural, sinergis, inklusif, transparan, demokratis, dan visioner yang merencanakan, melaksanakan dan melestarikan perikehidupannya secara bersama-sama
  12. 12. TERLIBAT DALAM PENYUSUNAN PERDES  Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa. (Pasal 57, PP 72/2005 )  masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan terhadap rancangan peraturan desa, mulai dari proses penyusunan raperdes dan mekanisme lebih lanjut diatur dalam Perda (Permendagri 29/2006, Pasal 7 ) PARTISIPASI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN  Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasi kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan ( Penjelasan Pasal 2 ayat 4 huruf d UU No 25 )  “Partisipatif” dalam ketentuan ini adalah melibatkan pihak terkait dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa. ( Penjelasan Pasal 63 ayat (2) PP 72/2005 )  Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya di wilayah Indonesia (Pasal 1 angka 10, Permendagri 66/207)
  13. 13. PARTISIPASI DALAM PENYUSUNAN APB DESA  masyarakat berhak untuk terlibat dan mengetahui serta mendapatkan akses informasi seluas-Iuasnya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa ) . PARTISIPASI DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN & ANGGARAN  Terlibat aktif dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran sesuai yang telah disepakatan bersama PARTISIPASI DALAM MONITORING & EVALUASI  Masyarakat berhak mendapatkan informasi perkembangan kegiatan baik secara berkala maupun setelah selesainya kegiatan PARTISIPASI DALAM PENGAWASAN INFORMAL  Masyarakat berhak berpartisipasi melakukan pengawasan penyelenggaraa pemerintahan ( PP 20/2001 )
  14. 14.  mendorong kesadaran kritis masyarakat untuk terlibat aktif dalam pembuatan kebijakan public  Mewujudkan tata pemerintahan desa yang baik/demokratis (berorientasi pada rakyat, bertanggungjawab, transparan, partisipatif, dll).  Memberikan pelayanan publik yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat termasuk upaya penanggulangan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan  Melaksanakan kebijakan pembangunan desa sesuai aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhan dasarnya
  15. 15.  Tata pemerintahan yang baik (Good Governance ) adalah suatu kesepakatan menyangkut pengaturan/ penetapan negara yang disusun/diciptakan bersama : oleh pemerintah, individu, masyarakat, lembaga masyarakat, dan pihak-pihak swasta  Mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya dan masalah-masalah publik ( Hetifah Sj Sumarto ) Kata – kata kunci ; KESEPAKATAN BERSAMA Pemerintah, individu, masyarakat, lembaga masyarakat, swasta menyangkut pengaturan/ penataan negara

×