1. DUA hari setelah KPU mem-
batalkan kepesertaan sem-
bilan parpol di 25 kabupaten/
kota dalam pileg, kemarin, tiga
parpol sudah menyampaikan
surat keberatan ke Bawaslu.
Ketiga partai tersebut ialah
Partai Demokrat Kabupaten
Singkil, Partai Bulan Bintang,
dan Partai Gerindra. Kedua
partai terakhir berasal dari
daerah pemilihan Kabupaten
Donggala.
Selain membatalkan kepe-
sertaan parpol, KPU mendis-
kualifikasi 35 calon anggota
DPD dengan alasan yang sama,
yaitu lalai melaporkan dana
kampanye hingga tenggat
Minggu (2/3).
Di antara 35 calon anggota
DPD tersebut, kandidat yang
sudah melaporkan sanggahan
ke Bawaslu ialah Raymond
Sahetapy (Sulawesi Tengah),
Kasmawaty Basalamah (Su-
lawesi Selatan), Taufikurrah-
man (Sumatra Selatan), Ru-
manus Ndau (NTT), La Ode
Rahim (Maluku), dan Abdul
Muthalib (Aceh).
Sebelumnya, menurut ang-
gota Bawaslu Nelson Siman-
juntak, pihaknya sudah mengi-
rimkan surat ke semua parpol
agar mereka mengajukan ke-
beratan sebelum batas waktu
tiga hari sejak surat diterima
parpol.
Jadi, apabila surat disam-
paikan Senin (17/3), tenggat
pengajuan sanggahan ialah
Jumat (21/3).
“Kami memberitahukan
kepada Bawaslu provinsi, jika
ada parpol dan calon anggota
DPD yang hendak melaporkan,
disarankan langsung ke Ja-
karta,” kata Nelson, kemarin.
Ketua Bawaslu Muhammad
menambahkan, keputusan
KPU itu belum bersifat final.
Artinya, pengurus parpol dan
calon anggota DPD dipersila-
kan mengajukan keberatan
kepada Bawaslu.
“UU mengatakan dalam hal
keputusan KPU itu final dan
mengikat serta bisa berubah
kalau ada keputusan Bawaslu.
Kewenangan Bawaslu untuk
memutuskan hasil sengketa,”
ujar Muhammad.
Selanjutnya, lanjut Muham-
mad, Bawaslu mengundang
KPU dan peserta pemilu yang
dicoret. Kedua pihak ditanyai
perihal substansi pencoretan
dan upaya pembelaan diri.
“Jika KPU bisa mengubah ke-
putusan, berarti kesepakatan
damai. Kalau tidak, Bawaslu
menyelesaikan sesuai aturan,
apakah meneguhkan kepu-
tusan KPU atau mengembali-
kan hak mereka yang dicoret,”
ungkap Muhammad.
Sementara itu, komisioner
KPU Ferry Kurnia Rizkiyan-
syah menyampaikan pihaknya
hingga kini menunggu konfir-
masi Bawaslu.
“Sesuai batas waktu, yakni
tiga hari setelah surat diterima
parpol dan calon anggota DPD.
Kami menunggu pemberita-
huan Bawaslu, apakah ada
baik parpol maupun calon
anggota DPD yang keberatan
dengan keputusan KPU,” ujar
Ferry Kurnia. (AB/X-3)
RAJA EBEN LUBIS
P
ERHELATAN Pemilu
Legislatif dan Presiden
2014 ternyata mening-
katkan anggaran ban-
tuan sosial (bansos) dan hibah,
baik di level nasional maupun
daerah. Hal tersebut diduga
terkait dengan kepentingan
politik di tahun pemilu ini.
Oleh karena itu, Koordinator
Investigasi dan Advokasi
Sekretariat Nasional Fo-
rum Indonesia untuk
Transparansi Angga-
ran (Seknas Fitra),
Uchok Sky Khadafi,
mendesak peme-
rintah membeku-
kan sementara
dana bansos dan
hibah di kementerian yang
berlatar belakang politik.
Catatan Fitra, ada delapan
kementerian berlatar belakang
politik yang memiliki anggaran
bansos cukup signifikan, yaitu
Kementerian Agama (PPP),
Kementerian Pertanian (PKS),
Kementerian Sosial (PKS), Ke-
menterian Perumahan Rakyat
(PPP), Kementerian Pemba-
ngunan Daerah Tertinggal
(PKB), Kementerian Kelaut-
an dan Perikanan (Golkar),
Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah
(Demokrat), dan Kementerian
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(PKB).
Peningkatan tajam dana
bansos (lihat grafik), menurut
Uchok, erat kaitannya dengan
momen pemilu karena men-
jadi sasaran yang empuk untuk
dikorupsi demi kepentingan
politik.
Dana bansos merupakan
cara cepat dan ampuh untuk
digunakan menutupi biaya
politik yang sangat mahal, apa-
lagi dana bansos sangat minim
pengawasan dan pertanggung-
jawaban.
“Dana bansos harus dibeku-
kan selama pemilu berlang-
sung untuk menghindari po-
tensi penyelewengan,” kata
Uchok, kemarin.
Koordinator Indonesia Cor-
ruption Watch Ade Irawan
pun menilai peningkatan dana
bansos dan hibah menjadi
modus lama memasuki tahun
pemilu. Incumbent dan partai
politik akan menggunakaan
dana itu untuk kepentingan pe-
menangan. Hibah dan bansos
kerap menjadi sasaran karena
diskresi pengalokasian ada di
tangan kepala daerah atau ke-
menterian.
“Rekomendasi ICW ialah
moratorium dana hibah dan
bansos di tahun pemilu.”
Pagu sosial
Di sisi lain, pemerintah
mengaku mengalihkan ang-
garan belanja barang pada
pagu belanja sosial. Pagu awal
yang disepakati dalam Rapat
Paripurna DPR, APBN 2014
sebesar Rp55,9 triliun. Na-
mun, dalam Undang-Undang
APBN, anggaran belanja modal
tercatat Rp73,2 triliun. Untuk
memenuhi UU APBN, peme-
rintah menggeser dana belanja
barang Rp19,9 triliun.
Direktur lembaga riset Indef
Eny Sri Hartati menilai lang-
kah itu keliru karena tanpa
persetujuan dari DPR.
Di sisi lain, Plh Dirjen Ang-
garan Kemenkeu Purwiyanto
menjelaskanposanggaranyang
dipindahkan ialah penerima
bantuan iuran terkait Sistem
Jaminan Sosial Nasional dan
dilakukan sesuai prosedur.
Namun, anggota Badan Ang-
garan DPR, Dolfie OFP, menga-
takan perubahan itu tidak se-
suai kesepakatan dengan DPR.
(Wes/Wib/Bow/X-6)
raja_eben
@mediaindonesia.com
RABU, 19 MARET 2014 / NO. 12021 / TAHUN XLV / 28 HALAMAN
Pemasangan Iklan &
Customer Service: 021 5821303
No Bebas Pulsa: 08001990990
e-mail: cs@mediaindonesia.com
Rp2.900/eks (di luar P. Jawa Rp3.100/eks)
Rp67.000/bulan (di luar P.Jawa + ongkos kirim)
Harian Umum
Media Indonesia
@ MIdotcom
Saatnya Kalsel Menjadi Sentra Kedelai
Kedelai ditanam di lahan kurang subur dan
bergambut. Penanaman itu didukung Batan, yang
berhasil memuliakan bibit rajabasa.
Fokus Nusantara, Hlm 22-23
Bekukan Sementara
Dana Bansos
Peningkatan
anggaran dana
bansos rawan
penyalahgunaan.
Apalagi, pemerintah
telah menggeser
pagu belanja barang
menjadi sosial.
ANTARA/MUHAMMAD ARIF PRIBADI
SALAH satu ukuran kesuksesan pemilihan umum ialah pe-
milu tersebut berlangsung aman dan damai. Namun, kita
khawatir pemilu yang aman dan damai itu tak tercapai.
Fakta di lapangan menunjukkan kekerasan menjelang
pemilu marak terjadi. Intimidasi dan tekanan tetap men-
jadi bumbu pahit yang masih saja menghantui. Korbannya
tak hanya kader partai atau calon anggota legislatif, tapi
juga masyarakat umum.
Aceh menjadi salah satu daerah yang paling banyak
mencatat tindakan kekerasan terkait dengan politik men-
jelang pemilu. Dalam dua bulan terakhir saja setidaknya
ada enam peristiwa yang tidak ditangani dengan sigap
oleh aparat keamanan.
Bila itu terus berlangsung, antusiasme masyarakat
provinsi tersebut dalam mengikuti pemilu bakal pupus. Itu
artinya, semakin banyak
orang yang menjadi go-
longan putih atau golput,
yakni mereka yang tidak
memilih saat pemilu.
Pengeroyokan terhadap
kader Partai Nasional Aceh
hingga tewas pada awal
Februari yang langsung
disusul dengan penembak-
an Posko Partai NasDem
di Aceh Utara dan pelem-
paran bom molotov rumah
caleg Partai NasDem di Ke-
camatan Meurah Muliya,
Aceh Utara, beberapa hari
setelahnya, seolah hanya
menjadi pembuka keke-
rasan di Serambi Mekah
pada Februari.
Memasuki Maret, keke-
rasan makin menjadi de-
ngan penembakan yang kembali menewaskan caleg dari
Partai Nasional Aceh di Aceh Selatan. Peristiwa memilu-
kan itu disusul pembakaran pos pemenangan caleg Partai
Gerindra di Kabupaten Pidie. Terakhir, pada Minggu (16/3)
giliran caleg DPRA dari Partai NasDem menjadi korban
penculikan dan penganiayaan orang tak dikenal.
Tak hanya di Aceh, rumah seorang caleg PDIP di Daerah
Istimewa Yogyakarta juga ditembak orang tak dikenal
hingga melukai satu orang. Tidak sedikit pula perusakan
posko dan alat peraga kampanye di daerah-daerah lain
yang kian menjauhkan citra demokrasi santun di negeri
ini.
Jika dibiarkan, wajah demokrasi amat mungkin akan
berubah menjadi teror. Demokrasi yang nihil kedewasaan,
tapi penuh dengan intimidasi dan ketakutan. Benar seperti
yang diindikasikan Kontras bahwa apa yang terjadi di
Aceh harus menjadi catatan serius terkait dengan kesuk-
sesan Pemilu 2014.
Dalam proses pemilu, semua orang mestinya bebas dan
bertanggung jawab dalam memilih sehingga kekerasan
dan teror merupakan tindakan kontraproduktif. Karena
itu, penanganan kekerasan terkait dengan pemilu sudah
semestinya menjadi tanggung jawab bersama. Dengan
kondisi yang terjadi saat ini, bukan hanya diperlukan
tindakan untuk menuntaskan kasus, melainkan juga pen-
dekatan ke tokoh-tokoh masyarakat setempat.
Sejak pemilu pertama, Pemilu 1955, daerah konflik
senantiasa menjadi arena teror dan kekerasan politik.
Oleh karena itu, aparat keamanan harus memberikan
perhatian ekstra kepada daerah-daerah konflik untuk
mencegah teror dan kekerasan berlanjut. Bila teror dan
kekerasan berlanjut hingga menjelang 9 April 2014 yang
merupakan hari pencoblosan, rakyat bakal enggan datang
ke tempat pemungutan suara.
Bila itu terjadi, Pemilu 2014 akan menyandang predikat
sebagai pemilu gagal karena berlangsung dalam suasana
kisruh dengan partisipasi pemilih yang tidak maksi-
mal.
Pemilu Damai
tanpa Kekerasan
Sejak pemilu pertama,
Pemilu 1955, daerah
konflik senantiasa menjadi
arena teror dan kekerasan
politik. Aparat keamanan
harus memberi perhatian
ekstra kepada daerah-
daerah konflik untuk
mencegah teror dan
kekerasan berlanjut.
Silakan tanggapi
Editorial ini melalui:
www.metrotvnews.com
TigaParpolAjukanKeberatankepadaBawaslu
IKAN DANAU MANINJAU MATI: Seorang anak mengamati ribuan ikan yang mati dan terapung di Danau Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatra Barat, kemarin. Sekitar 50 ton ikan
di keramba milik masyarakat tersebut mati diduga karena terjadinya angin kencang yang mengakibatkan menguapnya belerang dan sisa pakan ikan di dasar danau.
Kirimkan tanggapan Anda atas
berita ini melalui e-mail:
interupsi@mediaindonesia.com
Facebook:
Harian Umum Media Indonesia
Twitter: @MIdotcom
Tanggapan Anda bisa diakses di
metrotvnews.com
Muhammad
Ketua Bawaslu
MI/PERMANA

2. PRESIDEN Rusia Vladimir Putin me-
nyambut baik keputusan referendum
Krimea pada akhir pekan lalu, yang
hasilnya mayoritas warga ingin ber-
gabung dengan Rusia. Putin berjanji
segera membereskan undang-undang
penggabungan Krimea.
“Dalam hati dan pikiran rakyat,
Krimea akan selalu dan tetap menjadi
bagian yang tidak terpisahkan dari
Rusia,” kata Putin di depan parlemen,
kemarin. “Komitmen ini berdasarkan
kebenaran dan keadilan, yang sudah
tertanam dan diwariskan dari ge-
nerasi ke generasi.”
Sejalan dengan Putin, parlemen
Rusia secepatnya menindaklanjuti
dengan membahas proses memasuk-
kan semenanjung tersebut ke wilayah
Rusia.“Kamiakansegeramemulairati-
fikasi. Ini akan terjadi dalam beberapa
hari ke depan,” kata Wakil Ketua Parle-
men Rusia Alexander Zhukov.
Dalam kesempatan itu, Putin pun
menegaskan tidak akan menyam-
pingkan hak etnik lain di Krimea,
yakni etnik Ukraina dan Tatar.
Terkait dengan sanksi dari Ba-
rat, Kementerian Luar Negeri Rusia
mengkritik langkah yang dimotori AS
tersebut tidak bisa dibenarkan karena
referendum hak warga Krimea.
Sementara itu, pengambilalihan
pos militer Ukraina di Krimea terus
berlangsung. Kelompok bersenjata
merebut Pangkalan Udara Belbek
milik militer Ukraina di Krimea.
Pangkalan udara itu berada tidak jauh
dari pelabuhan angkatan laut di Kota
Sevastopol, pesisir Laut Hitam. “Orang
bersenjata tidak dikenal datang ke
pangkalan pada Senin (17/3) dini hari.
Mereka menembak ke udara,” ujar
juru bicara militer Ukraina, Vladislav
Seleznov.
Secara terpisah, sekitar 30 anggota
pasukan bela diri Krimea mengusir
pasukan Ukraina dan keluarga dari
kompleks apartemen yang ditempati
mereka.
Juru bicara Kemenlu Ukraina Evhen
Perebynis menyatakan bergabung-
nya Krimea ke Rusia menunjukkan
ancaman negeri itu. Secara terpisah,
Menlu Inggris William Hague menga-
takan Putin telah memilih takdir Rusia
untuk diisolasi dunia. (Reuters/AP/Ria
Novosti/Kid/X-4)
RABU, 19 MARET 2014SELEKTA2
REUTERS/KIM KYUNG-HOON
11 HARI MENUNGGU KEPASTIAN: Keluarga penumpang pesawat
Malaysia Airlines MH 370 tertunduk lesu saat mendengarkan
pengarahan dari petugas maskapai penerbangan tersebut di Beijing,
China, kemarin. Pencarian pesawat jenis Boeing 777-200 ER yang
hilang sejak Sabtu (8/3) lalu itu belum membuahkan hasil.
Sejumlah rumah sakit sudah tidak bisa berutang lagi
ke pabrik besar farmasi. Akibatnya, stok obat menipis
dan rumah sakit pun tidak maksimal melayani pasien.
Rumah Sakit
Boleh
Utang Obat
CORNELIUS EKO SUSANTO
P
ABRIK besar farmasi diimbau
membolehkan rumah sakit
umum daerah membeli obat
dengan cara berutang. Pasal-
nya, sejumlah RSUD tengah kesulitan
likuiditas akibat tunggakan klaim
program Jaminan Kesehatan Masya-
rakat (Jamkesmas) 2013 yang belum
dibayar pemerintah.
“Kementerian Kesehatan mengim-
bau pabrik besar farmasi jangan me-
ngunci peluang RS membeli obat de-
ngan cara bayar bela-
kangan,” ujar Dirjen
Bina Kefarmasian
dan Alat Kesehatan
Kemenkes Maura
Linda Sitanggang,
saat dihubungi, ke-
marin.
Linda membantah
soal isu kelangkaan
obat di sejumlah RS.
“Memang di awal Fe-
buari stok obat mulai
menipis dan mereka
kesulitan membeli
obat. Namun, sejum-
lah pemda seperti di
Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Jawa
Tengah sudah memberikan dana
talangan,” lanjut Linda.
Selain itu, tambahnya, untuk obat
bersifat life saving atau obat esensial,
Kemenkes menjamin persediaan se-
lalu ada. Obat-obatan itu tersedia
di buffer stock yang didistribusikan
Kemenkes kepada setiap provinsi.
Di sisi lain, Ketua I Bidang Jaminan
Kesehatan Nasional Asosiasi Rumah
Sakit Daerah (Arsada) Kusmedi Pri-
harto mengatakan sejumlah RSUD
mengaku sudah tidak bisa berutang
lagi kepada pabrik besar farmasi.
“Memang boleh berutang dulu,
tetapi dibatasi maksimal tiga bulan.
Kalau sebelumnya sudah ngutang, ya
permintaan utang lagi tidak dilayani
pabrik besar farmasi,” jelasnya.
Saat dihubungi terpisah, Sekjen
Kemenkes Supriyantoro menjamin
Kemenkeu akan melunasi tagihan
Jamkesmas 2013 pada Juni 2014.
Nyaris bangkrut
Salah satu rumah sakit yang mera-
sakan imbas belum dibayarnya tagih-
an Jamkesmas 2013 ialah RSUD dr
Soekardjo Kota Tasikmalaya, Jawa Ba-
rat. Menurut Warsito, direktur utama
rumah sakit tersebut, tagihan Jamkes-
mas periode Agustus-Desember 2013
yang belum dibayar pemerintah pusat
sebesar Rp22 miliar.
“Akibatnyakamitidakbisamemberi
pelayanan secara maksimal. Stok obat
-obatan dan keperluan medis lainnya
jadi terbatas karena sudah beberapa
minggu ini pabrik
besar farmasi tidak
lagi menyuplai,” ujar
Warsito.
Kalaupun ada su-
plai obat dengan
pembayaran di bela-
kang, tambahnya,
tetap saja pasokan
obatmenurunhingga
50%. Selain itu, kata
Warsito, setiap hari
pihaknya mengeluar-
kan Rp30 juta untuk
membayar klaim re-
sep obat dari warga
miskin.
“Kami sudah tidak punya duit, ma-
sih harus membayar resep-resep dari
luar. Jika persoalan ini terus berlang-
sung, tidak tertutup kemungkinan RS
berhenti melakukan tindakan operasi
karena tidak ada obat bius.”
Warsito juga mengaku sudah me-
minjam dana talangan kepada Bank
Jabar Banten (BJB) sebesar Rp1 mi-
liar agar tindakan operasi terus
berjalan.
Sementara itu, Rumah Sakit Umum
Daerah Depati Hamzah (RSUDDH)
Pangkalpinang akan mengevaluasi
biaya pengobatan melalui program
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Kepala Bagian Tata Usaha RSUDDH
Syafei mengatakan evaluasi bertu-
juan untuk mengetahui sejauh mana
pemasukan yang di dapat rumah
sakit, apakah balik modal atau rugi.
(EM/RF/X-7)
cornel@mediaindonesia.com
BerkasEnamPembakarHutanDilimpahkankeKejaksaan
BERKAS enam tersangka pembakar
lahan dan hutan di beberapa kabu-
petan/kota untuk tahap I dilimpahkan
Kepolisian Daerah Riau ke Kejaksaan
Tinggi Riau. Para tersangka masih
didominasi masyarakat petani.
“Sampai saat ini, enam berkas
perkara tersangka sudah dilimpahkan
ke kejaksaan atau tahap satu,” kata
Kepala Bidang Humas Polda Riau Ajun
Komisaris Besar Guntur Aryo Tejo di
Pekanbaru, kemarin.
Selain itu, kasus yang berkas
perkaranya telah dinyatakan lengkap
(P-21), kata Guntur, baru satu perkara
dan akan segera disidangkan.
Guntur menjelaskan saat ini Polda
Riau selaku Satuan Tugas (Satgas)
Penindakan Penanggulangan Bencana
Kabut Asap Riau telah menetapkan 66
orang sebagai tersangka.
Data tersebut menyatakan para ter-
sangka masih didominasi masyarakat
petani, beberapa pemodal, dan hanya
satu korporasi, yakni PT NSP yang
beroperasi di Kabupaten Kepulauan
Meranti.
Sementara itu, jumlah perkara
yang ditangani Polda Riau saat ini
44 kasus.
DatarekapitulasiSatgasPenindakan
Penanggulangan Bencana Kabut Asap
Riau menyebutkan jumlah tersangka
terbanyak terdapat dalam kasus yang
ditangani Polres Bengkalis. Dari enam
kasus sudah 20 orang ditetapkan seba-
gai tersangka, tetapi dua orang masih
dalam pengejaran (DPO).
Dinas Kesehatan Provinsi Riau
mencatat, ada 61.645 warga yang
terserang penyakit akibat asap dalam
sebulan terakhir. Dari jumlah itu,
hanya tersisa dua pasien yang masih
menjalani rawat inap.
Berdasarkan hitungan Badan Na-
sional Penanggulangan Bencana
(BNPB), kerugian akibat kebakaran
lahan dan hutan dari Januari hingga
pertengahan Maret ini berkisar Rp15
triliun-Rp20 triliun. “Kerugian itu
mengacu ke PDB (produk domestik
bruto) Riau. Kabut asap menyebab-
kan terganggunya aktivitas ekonomi,”
kata Kepala Pusat Data Informasi dan
Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho
di Padang, kemarin. (BG/YH/X-5)
RusiaPercepatUU
PenggabunganKrimea
KekerasandiPapua
Kacaukan Pemilu
GERAKAN separatis di Papua
kembali melakukan kekerasan
di wilayah paling timur Indo-
nesia itu.
Kapolri Jenderal Sutarman
menduga penyerangan tersebut
dilakukan untuk mengacaukan
jalannya pemilu. “Kemung-
kinan ada, di sana akan menjadi
perhatian kami,” kata Sutarman
seusai rapat terbatas di Kantor
Wakil Presiden, Jakarta, ke-
marin.
Kapolri mengakui tindakan
kekerasan bersenjata masih
terus berlangsung di Papua
dengan tujuan mengancam
masyarakat, juga anggota TNI
dan Polri.
“Mereka menggunakan sen-
jata. Oleh karena itu, kami
melakukan pengejaran, apalagi
sudah ada korban yang tewas,”
ujar Sutarman.
Selain mengejar dan me-
nangkap para pelaku, lanjut
Sutarman, Polri juga menggu-
nakan pendekatan persuasif
kepada masyarakat agar tidak
melakukan kekerasan. “Ada
yang sudah sadar turun dari
Puncak Jaya.”
Jalani pemeriksaan
Sementara itu, personel
gabungan Mabes Polri dan
Polda Aceh menangkap terduga
pelaku dua kasus kekerasan
menjelangpemiludiAcehUtara,
yakni Zulkifli alias Dun.
Dun diduga merupakan pe-
laku pembunuhan pada Minggu
(2/3) yang menyebabkan tewas-
nya Ketua Partai Nasional Aceh
(PNA)KecamatanKutaMakmur,
Kabupaten Aceh Utara.
Dun ditangkap saat bepergian
ke pantai Ulee Lheue, Banda
Aceh, Minggu (16/3), bersama
empat temannya. Kini, Dun
menjalani proses pemeriksaan
di Polda Aceh.
Selain itu, polisi berhasil
membekuk dua terduga pelaku
penyerangan pos pemenangan
caleg Partai NasDem Minggu
(16/2) di kawasan Desa Kunyet
Meulee, Kecamatan Matang-
kuli, Kabupaten Aceh Utara.
Keduanya berinisial AU dan
RI. Mereka kedapatan menem-
baki bangunan pos pemenang-
an itu seraya mengendarai
sepeda motor. AU disergap tan-
pa perlawanan pada Minggu
(16/3) di kawasan Kecamatan
Matangkuli. Tidak lama berse-
lang polisi menangkap RI di ka-
wasan PT Babko, Aceh Utara.
Menurut Kapolda Aceh
Brigjen Husein Hamidi, ke-
tiga terduga pelaku kekerasan
menjelang pemilu tersebut
ditangkap oleh tim gabungan
Polda Aceh dan Mabes Polri.
(Che/MR/X-3)
REUTERS/MAXIM SHEMETOV
RESMI MENJADI BAGIAN RUSIA: Presiden Rusia Vladimir Putin (kanan), Kepala
Pemerintahan Krimea Sergei Aksyonov (kiri), dan Juru Bicara Parlemen Krimea
Vladimir Konstantinov seusai menandatangani perjanjian bergabungnya Krimea ke
Rusia, di Moskow, kemarin.
KEPOLISIAN Diraja Malaysia terus
mendalami kemungkinan keter-
libatan kapten pesawat Malaysia
Airlines (MAS) MH 370, Zaharie Ah-
mad Shah, dalam kasus hilangnya
pesawat yang dipilotinya.
Dari hasil penyelidikan simu-
lator yang disita dari rumahnya di
Shah Alam, ibu kota Negara Bagian
Selangor, pilot berusia 53 tahun itu
diketahui mempelajari sejumlah
landasan di Samudra Hindia seperti
yang dimiliki negara-negara Asia
Selatan dan AS.
Surat kabar Malaysia, Berita
Harian, merilis ada lima landasan
yang telah dipelajari Zaharie, yaitu
Bandara Male di Maladewa, lapang-
an terbang milik AS yakni Diego
Garcia di sebuah pulau karang di
Samudra Hindia, juga tiga landasan
lain di India dan Sri Lanka. Kelima
lapangan terbang itu memiliki jarak
landasan 1.000 meter.
“Meskipun Menteri Pertahanan
Datuk Seri Hishamuddin telah
membantah tuduhan bahwa MH
370 mendarat di Diego Garcia,
investigasi masih akan terus di-
dasarkan pada perangkat lunak
simulator penerbangan Zaharie,”
kata seorang sumber, kemarin.
Mengenai proses pencarian,
Hishamuddin yang juga pelaksana
tugas Kementerian Transportasi
mengatakan area pencarian diper-
luas hingga 2,24 juta mil laut perse-
gi. Bentangannya dari perbatasan
Kazakhstan dan Turkmenistan ke
Thailand dan koridor selatan dari
Indonesia sampai bagian selatan
Samudra Hindia.
“Ini area pencarian yang luas.
Sesuatu yang tidak mungkin di-
lakukan Malaysia sendirian. Oleh
karena itu, saya sangat senang
bahwa begitu banyak negara da-
tang menawarkan bantuan dan
dukungan untuk operasi pencarian
dan penyelamatan,” ujarnya.
Guna memaksimalkan penca-
rian, Malaysia mengirim dua kapal
lagi ke koridor selatan. Armada itu
memperkuat empat kapal Malaysia
dan dua helikopter Super Lynx yang
telah dikerahkan.
Adapun China mengoperasikan
sedikitnya 21 satelit untuk me-
ningkatkan kapasitas pencarian.
Di samping itu, ‘Negeri Tirai
Bambu’ memeriksa semua data
warga mereka yang ikut dalam
penerbangan MH 370. Namun,
tak satu pun dari mereka yang
memiliki keterkaitan dengan aksi
terorisme. (The Malay Mail Online/
Reuters/Hym/X-4)
PenyidikLacakMH370
diLimaBandara
Pilot berusia 53 tahun itu
diketahui mempelajari
sejumlah landasan di
Samudra Hindia seperti
yang dimiliki negara-
negara Asia Selatan dan
Amerika Serikat.
MI/SUSANTO
Sutarman
Kapolri
“Kementerian
Kesehatan mengimbau
pabrik besar farmasi
jangan mengunci
peluang RS membeli
obat dengan cara
bayar belakangan.”
Maura Linda Sitanggang
Dirjen Bina Kefarmasian
dan Alat Kesehatan Kemenkes

3. S
EPANDAI-PANDAI
Menteri Komunikasi
dan Informatika
Tifatul Sembiring nge-tweet
(mencicit), akhirnya kepeleset
juga. Pak Menteri tidak
sengaja mengikuti (follow)
akun berkonten pornografi
di jejaring sosial Twitter.
tapi apa lacur, menteri yang
berasal dari Paertai Keadilan
Sejahtera itu menjadi bahan
ejekan para pengikutnya.
Kicauan di akun Twitter
sang menteri dengan
alamat @tifsembiring itu
mulai ramai ketika akun @
joewisesa mengunggah foto
salinan layar (screenshot)
dari akun Tifatul, kemarin,
pukul 12.15 WIB. Salinan
layar itu memperlihatkan
akun Tifatul yang mem-
follow akun berisi gambar-
gambar porno. ‘Aiiih yang
di-follow pak menteri @
tifsembiring’, ujar @
joewisesa.
Satu jam kemudian, Tifatul
merespons akun tersebut. Ia
mengaku jarinya tak sengaja
menekan opsi follow karena
memakai telepon selular
layar sentuh. ‘@joewisesa ada
yg adukan akun twitter porno,
kepencet kolom tak sengaja…
:D *Aya2Wae*’ sahut Tifatul.
Namun, pengakuan Tifatul
itu ternyata tidak mendapat
maklum dari pengguna
Twitter lainnya. Kicauan @
joewisesa telanjur menyebar
lewat retweet. Menteri yang
terkenal suka berpantun itu
pun kebanjiran sindirian.
Beberapa akun yang
merespon insiden salah
pencet itu misalnya @
Batmanstroke_ ‘Bapak
skrg tambah pinter deh,
pinter ngeles’. Juga akun
@heryosap yang menulis,
‘@tifsembiring ga usah
unfollow Pak. Kami pura2 ga
tau kok, selow aja. Hehehe…’
dan akun @Jai_Hoa_Cat
yang mengatakan ‘Sengaja
jg gpp pak, wajar laki2 @
tifsembiring’.
Banyaknya respons yang
masuk membuat Tifatul
bereaksi lagi. ‘Di-bully..?!!!
Woles aja broo... :D’ kicaunya.
Ia meminta agar pengguna
Twitter yang mendapati
akun bermuatan pornografi
mengadukan kepadanya
melalui alamat e-mail
aduankonten@mail.kominfo.
go.id.
Tapi ternyata Tifatul tidak
bisa mengabaikan sindiran
yang datang begitu saja.
Karena kicauan bernada
sindir terus masuk ke
akun Twitter-nya hingga
Selasa (18/3). Ia pun
kembali berkicau memberi
penjelasan secara berseri
pada pukul 12.07.
‘(1) Hal ini sering terjadi
pada gadget touch screen,
tombol follownya ada di kiri
bawah. Jadi begitu tersentuh
mk dianggap follower. (2)
Jadi ada yg lapor akun twitter
porno minta diblock. Kepencet
follow tdk sengaja. Kadang2
banyak akun2 yg minta
difollback, lgs follow saja.
(3) Kurang hati2. Sudah di
unfollow. Orang follow belum
tentu buka2 akun tsb. Dan
orang tdk follow belum tentu
tidak bisa buka.. :D.’
Ia menutup penjelasannya
dengan berterima kasih
kepada pengguna Twitter
yang sudah mengingatkan,
khususnya dalam
penggunaan telepon selular
layar sentuh.
Namun, Tifatul merasa
penjelasannya masih kurang.
Karenanya selepas petang
ia kembali meluncurkan
penjelasan berseri. Ia
menjelaskan kalau pada
faktanya ia berkomitmen
memberantas pornografi.
Selama menjabat sebagai
menteri, sudah sekitar 1 juta
situs porno yang ditutup.
‘Keliru follow sekejap, terus
langsung unfollow, dibully..
Aya2wae.. :D. Anda bisa
lihat habit saya, justru anti
pornografi’, kicaunya.
Tifatul adalah menteri
yang paling aktif di jagat
maya. Tak mengherankan
apabila jumlah follower
(pengikut)-nya terus
meningkat, 730 ribu.
Anggota Majelis Syuro
PKS yang ikut menjadi calon
anggota legislatif untuk
daerah pemilihan Sumut 1
itu pernah mengatakan akan
memanfaatkan media sosial
untuk ‘menjual dirinya’ saat
berkampanye pada Pemilu
2014, dengan alasan murah
meriah.
Hati-hati sebelum mem-
follow, ya, Pak. (Nurulia
Juwita Sari/X-5)
S
UARA artis papan
atas Anggun C Sasmi,
Judika, Nina Hasan,
dan Aminoto Kosin
Orchestra mengalun indah
di Ballrrom Hotel Mulia, Jl
Asia Afrika, Senayan, Jakarta
Pusat, Sabtu (15/3) malam.
Suasana kian meriah saat
ratusan anggrek dan mawar
memenuhi langit-langit. Seki-
tar 2.500 undangan, termasuk
Wapres Boediono, hadir da-
lam resepsi pernikahan Rizki
Aulia Rahmi, anak Sekretaris
Mahkamah Agung Nurhadi,
dengan Rizki Wibowo.
Setiap tamu undangan men-
dapat suvenir berupa pemutar
musik Ipod 2 gigabita yang di-
bungkus dalam kotak cokelat.
Di pasaran, harga gadget terse-
but sekitar Rp500 ribu.
Dalam menanggapi perhe-
latan mewah itu, koordina-
tor Divisi Monitorning Hu-
kum dan Peradilan Indonesia
Corruption Watch Emerson
Yuntho mengatakan hidup
bermewah-mewahan pejabat
publik merupakan tindakan
tidak terpuji. Hal itu cermin
buruk yang tidak hanya me-
malukan pejabat, tetapi juga
institusi asalnya.
“Komisi Pemberantasan Ko-
rupsi perlu panggil Nurhadi
karena belum melengkapi
berkas LHKPN (laporan harta
kekayaan penyelenggara ne-
gara) serta minta keterangan
soal pernikahan yang mewah
dan bagi-bagi suvenir Ipod,”
kata Emerson, kemarin.
Nurhadi, imbuhnya, juga
layak dipecat karena pro-
ses pengangkatannya dini-
lai janggal, termasuk belum
menyelesaikan LHKPN dan
rekam jejak, khususnya soal
ketidakjelasan perolehan
harta kekayaan. Sebelumnya,
Nurhadi juga disorot karena
meja di ruang kerjanya sam-
pai bernilai Rp1 miliar.
Selain itu, hakim dan hakim
agung serta penyelenggara
yang menerima suvenir Ipod
harus melaporkan gratifikasi
tersebut ke KPK. Jika lebih dari
30 hari, dapat dianggap suap.
“Pimpinan MA diminta jangan
melindungi Nurhadi.”
Laporan kekayaan
Soal kekayaan Nurhadi,
ternyata dalam situs Acch.kpk.
go.id, namanya tidak tercan-
tum. Juru bicara KPK Johan
Budi menjelaskan Nurhadi
tidak mengindahkan permin-
taan KPK untuk melengkapi
berkas laporan kekayaan.
Johan mengatakan Nurha-
di pada 7 November 2012
pernah melaporkan harta
kekayaan dan diterima KPK
pada 8 November 2012. Se-
telah dicek, ternyata ada
kekurangan kelengkapan
dokumen. KPK kemudian
meminta Nurhadi untuk me-
lengkapi berkas tersebut,
tapi hingga sekarang belum
dilengkapi.
“Pada 15 Januari 2014, KPK
pernah kirim surat lagi untuk
mengingatkan agar dileng-
kapi. Karena dokumen pe-
laporan masih belum lengkap,
LHKPN-nya belum selesai
atau belum bisa diproses le-
bih lanjut,” ungkapnya.
Johan pun mengingatkan
Nurhadi untuk tidak memper-
tontonkan kekayaan sebagai
pejabat. “Kami imbau para pe-
jabat untuk hidup sederhana
karena banyak saudara kita
yang masih kekurangan dan
miskin. Kalau kaya ya kaya,
tapi jangan mempertonton-
kan kekayan,” ujarnya.
Mengenai suvenir Ipod,
komisioner Komisi Yudisial
Taufiqurrahman Syahuri me-
laporkannya ke KPK. “Sudah
lapor ke KPK melalui staf,”
kata Taufiq, di Jakarta, ke-
marin.
Ketua Ikatan Hakim In-
donesia Cabang MA Topane
Gayus Lumbuun mengaku
sudah menanyakan soal Ipod
tersebut ke Nurhadi. Kepada
Gayus, Nurhadi menjelaskan
bahwa resepsi di Hotel Mulia
ditanggung keluarga Rizki
Wibowo. (X-5)
raja_eben
@mediaindonesia.com
ICW Sarankan
NurhadiDipecat
Sekretaris MA itu belum melengkapi laporan kekayaan. KPK
meminta pejabat publik tidak mempertontonkan kekayaan.
RAJA EBEN LUBIS
KalaJariPakMenteriKepeleset
@TIFSEMBIRING
RABU, 19 MARET 2014 POLKAM 3
Hakim dan hakim agung
serta penyelenggara
yang menerima suvenir
Ipod harus melaporkan
gratifikasi tersebut ke KPK.
Jika lebih dari 30 hari,
dapat dianggap suap.
“Di-bully..?!!! Woles aja,
broo....”
Tifatul Sembiring
Menteri Komunikasi
dan Informatika

4. SRIHAYATI ialah calon anggota legislatif dari
Partai Kebangkitan Bangsa untuk daerah pe-
milihan Kota Banjar, Jawa Barat. Ia ditemu-
kan tewas gantung diri pada 14 April 2009
atau 5 hari setelah Pemilu 9 April 2009. Ia
diduga stres tak terpilih sebagai anggota
dewan dan mengakhiri hidupnya dengan
gantung diri.
Di Medan, Sumatra Utara, ca-
leg PDI Perjuangan Pahala
Sianipar ditemukan tewas
di kediamannya pada 19
April 2009 atau 10 hari
setelah Pemilu Legislatif
9 April 2009. Pahala di-
duga frustrasi tidak terpi-
lih sebagai anggota dewan
dan menghabisi hidupnya
sendiri dengan menenggak
racun serangga.
Srihayati dan Pahala me-
rupakan dua dari banyak caleg
yang memilih ‘Tanah Kusir’,
simbol untuk kuburan atau
permakaman. Mereka di-
duga mengakhiri hidup ka-
rena sudah mengorbankan
segalanya untuk menjadi
anggota dewan,btetapi gagal
total.
Di Cirebon, Jawa Barat,
Iwan Setiawan, caleg dari Par-
tai Patriot, sering melamun
dan mengurung diri di kamarnya.
Keluarganya mengatakan perilaku Iwan itu
akibat dia gagal menjadi anggota legislatif
pada Pemilu 2009.
Di Tangerang, Banten, seorang caleg di
sebuah perumahan elite stres dan marah-
marah demi mengetahui dirinya kalah dalam
Pileg 9 April 2009.
Iwan Setiawan dan caleg di Tangerang tadi
ialah dua caleg yang menuju Grogol. Grogol
ialah lokasi rumah sakit jiwa terbesar di
Indonesia. Ia menjadi simbol orang yang
mengalami gangguan jiwa.
Menurut dr Hervita dari Departemen
Psikiatri FKUI/RSCM, pasca-Pemilu 2009
diperkirakan 180 ribu caleg mengalami
gangguan jiwa lazim, 4.800 caleg menga-
lami gangguan jiwa berat, dan 480 caleg
memerlukan perawatan di rumah
sakit.
Hanya sedikit caleg yang
mencapai Senayan. Senayan
ialah simbol gedung parle-
men. Dari 11 ribu caleg
untuk DPR RI pada Pemilu
2009, hanya 560 orang yang
mencapai Senayan. Lalu,
dari 112 ribu caleg DPRD
provinsi, hanya 1.109 yang men-
jadi penghuni gedung parlemen.
Kemudian, dari 1,5 juta caleg
untuk DPRD kabupaten/kota,
hanya 15.750 yang menjadi
anggota dewan.
Namun, ternyata Senayan
hanya sebagai tempat tran-
sit bagi banyak anggota
dewan. Mereka kemudian
berlabuh di Kuningan,
Jakarta Selatan, tempat
Komisi Pemberantasan Ko-
rupsi berlokasi. Kuningan
menjadi simbol tempat para
koruptor.
Para anggota dewan itu ditangkap, ditahan,
diperiksa, disidang, dan divonis bersalah
lantaran kedapatan melakukan korupsi.
Indonesia Corruption Watch mencatat, ang-
gota dewan paling banyak menjadi koruptor.
Di semester pertama 2010, menurut ICW, 441
orang ditetapkan sebagai tersangka, yang
sebagian besar anggota DPR RI dan DPRD.
(Usman Kansong/P-4)
RABU, 19 MARET 2014INDONESIA MEMILIH4
Aktivis Serukan Dekrit Kedaulatan Rakyat
MenujuSenayan,
Kuningan,Grogol,atauTanahKusir
BELUM TUNTASKAN JANJI: Sejumlah ibu rumah tangga memukul alat memasak sambil membentangkan spanduk saat menggelar aksi
menolak pencapresan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), di Depok, Jawa Barat, kemarin. Mereka kecewa karena Jokowi belum
menuntaskan janjinya membenahi Jakarta.
MI/BARY FATHAHILAH
Tidak Cukup
Modal Popularitas
NURULIA JUWITA SARI
A
NGGOTA Dewan Perwakilan
Daerah (DPD) dari daerah pe-
milihan DKI Jakarta Andi Map-
petahang Fatwa mengkritisi
pengajuan Joko Widodo (Jokowi) sebagai
calon presiden dari PDIP.
Ia mempertanyakan sikap PDIP yang hanya
mengandalkan popularitas Jokowi, bukan
kemampuannya sebagai capres.
“Pencapresan Jokowi ini tidak lain karena
popularitas dia yang tak tertahankan lagi. Ini
memang sulit dibendung. Namun, apakah
kita membiarkan negara kita dipimpin oleh
popularitas?” tanyanya dalam diskusi Nasib
Jakarta Pasca-Jokowi, di Jakarta, kemarin.
Fatwa mengaku, pada awalnya ia menaruh
simpati terhadap Jokowi karena keberanian-
nya mengambil terobosan saat memimpin
Surakarta. Ia berharap saat memimpin Ja-
karta, Jokowi akan melakukan hal serupa.
“Sejarah mencatat Soekarno membangun
negeri ini tidak dengan kepopuleran. Soe-
harto juga tidak karena kepopuleran, tapi
karena tindakan yang cepat,” ujarnya.
Karena itulah Fatwa kemudian melayang-
kan surat terbuka untuk Jokowi sebagai
bentuk kekecewaannya. Ia menuntut Jokowi
memenuhi janji-janjinya selama berkampa-
nye di pemilu kada DKI Jakarta.
“Kritik saya itu atas asas kepatutan. Citra
tidak bisa dihindari oleh politisi. Namun,
jangan citra terus-menerus. Kita lihat banyak
sekali janji-janji Jokowi. Program Jakarta
Pintar gagal. Program Kartu Jakarta Sehat
berantakan di lapangan,” keluhnya.
Di tempat berbeda, pengamat tata kota dari
Universitas Trisakti Jakarta Yayat Supriatna
menilai majunya Jokowi sebagai capres me-
nandakan tingkat kepemimpinannya yang
masih di level pemberi janji, bukan pemberi
bukti. Sebabnya, dari program-program
Jokowi yang digambar-gemborkan selama
kampanye pemilu kada DKI Jakarta, belum
ada yang terealisasi.
“Kalau seperti itu, konteks Jokowi hanya
pemberi harapan, bukan pembuktian. Apa
yang dilakukan Jokowi masih berjalan, be-
lum terbukti dan belum teruji,” ujarnya.
Yayat menambahkan, seharusnya Jokowi
bisa memilah mana yang harus dilakukan
untuk warga Jakarta dan mana yang dilaku-
kan untuk kepentingan partai.
Kinerja memuaskan
Di kesempatan terpisah, Survei Nasional
Indikator Politik Indonesia mendapatkan
fakta persepsi masyarakat yang mengaku
puas atas kinerja Jokowi selama memimpin
Jakarta.
Berdasarkan survei yang digelar Januari-
Februari 2014 itu, sebanyak 92,7% masya-
rakat puas akan kerja Jokowi dalam aspek
penyediaan pelayanan kesehatan yang ter-
jangkau. Tak hanya itu, 91,2% masyarakat
juga mengaku puas atas penertiban peda-
gang kami lima di Tanah Abang.
“Ada 89,5% masyarakat puas atas kinerja
Jokowi karena menyediakan pendidikan
yang terjangkau,” ujar Direktur Indikator
Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi di
Jakarta, kemarin.
Kinerja Jokowi sedikit rendah menyang-
kut rencana pembangunan waduk. Untuk
pembangunan Waduk Pluit, tingkat posi-
tivitas penilaian masyarakat hanya menca-
pai angka 76,7%. Selain itu, pembangunan
Waduk Ria Rio hanya mencapai angka 64,4%.
(AF/*/P-1)
nurulia@mediaindonesia.com
Program-program pembangunan Jakarta yang digembar-
gemborkan saat kampanye terputus di tengah jalan.
PULUHAN aktivis lembaga swadaya
masyarakat yang menamakan dirinya
Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia, mene-
tapkan dan menyerahkan ‘Dekrit Rakyat
untuk Kedaulatan Indonesia’ kepada
Komisi Pemilihan Umum.
Para pegiat LSM tersebut, dalam dekrit-
nya menuntut hasil pemilu yang menye-
jahterakan rakyat.
“Kami menyampaikan ini terlebih
dahulu ke KPU. Lalu kami sampaikan ke-
pada partai politik. Kami harap KPU juga
menyampaikannya kepada parpol,” ujar
Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray
Rangkuti di Gedung KPU, Jakarta Pusat,
kemarin.
Dalam dekrit tersebut, para aktivis me-
minta KPU, Badan Pengawas Pemilihan
Umum, dan parpol mengembalikan tujuan
pemilu untuk menyejahterakan rakyat.
Mereka menilai, dari tiga kali pemilu
dilaksanakan sejak era reformasi, belum
satu pun wakil rakyat yang terpilih me-
nyejahterakan rakyat.
Dekrit dibacakan secara bersamaan oleh
para aktivis, di antaranya dari Indonesia
Budget Center (IBC), Komite Pemilih Indo-
nesia (TePI), Migrant Care, dan akademisi.
Adapun, dari unsur KPU diwakili Ketua
KPU Husni Kamil Manik dan Komisioner
KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah.
Dekrit terdiri dari tiga hal utama, yakni
penyelenggaraan Pemilu 2014 harus me-
neguhkan cita-cita kemerdekaan RI untuk
menegakkan kedaulatan bangsa.
Kedua, penghentian seluruh kampanye
dan propaganda yang menyesatkan oleh
parpol dan calon presiden. Dan ketiga, me-
merintahkan kepada partai-partai politik,
calon anggota legislatif, dan calon presi-
den, dalam rangka pelaksanaan Pemilu
2014 untuk menyampaikan program-
program politik yang terukur dalam 5
tahun nanti.
Menurut para aktivis, cara untuk
mengembalikan kedaulatan bangsa di
antaranya, menjalankan sistem ekonomi
kerakyatan, melakukan revisi ratusan
produk undang-undang yang menjadi
penyebab hilangnya kedaulatan bangsa.
(AB/P-4)
MAHKAMAH Konstitusi menolak selu-
ruhnya permohonan Nomor 61/PUU-
XI/2013 yang diajukan Taufiq Hasan, guru
bantu tingkat sanawiah dari Ponorogo,
Jawa Timur.
Taufiq mengajukan uji materi atas
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008
tentang Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden Pasal 27 ayat 1 dan Pasal
28 serta Undang-Undang Nomor 12 Ta-
hun 2012 tentang Pemilihan Anggota
DPR, DPD, dan DPRD Pasal 19 ayat 1
dan Pasal 20, pada sidang putusan yang
digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi,
Jakarta, kemarin.
Ia menggugat Pasal 27 ayat 1 dan Pasal
28 UU Pilpres dan Pasal 19 ayat 1 dan
Pasal 20 UU Pemilihan Anggota DPR,
DPD, dan DPRD, menyangkut hak pilih
warga negara dalam proses pemilihan
umum. Dia memohonkan agar ada pem-
beda antara memilih dan mencoblos.
Menurut Taufiq, memilih dan men-
coblos merupakan dua hal yang ber-
beda. “Memilih adalah hak setiap warga
negara, bebas untuk menggunakan
hak pilihnya untuk memilih siapa, se-
dangkan mencoblos merupakan kewa-
jiban ketika sudah datang ke TPS. Jadi,
mencoblos berarti sudah ada pilihan
sebelum dia datang ke bilik suara,”
paparnya.
Taufiq berpendapat bahwa perlu ada-
nya kejelasan hak dan kewajiban warga
negara dalam pelaksanaan pemilu.
“Rakyat kan punya hak dan kewajiban
dalam pemilu. Perlu dipertegas dan
diperjelas mana hak dan mana kewa-
jiban. Saya setuju memilih merupakan
hak setiap warga negara, tetapi mana
kewajibannya, kewajibannya yaitu men-
coblos,” jelas Taufiq.
Dia menyebutkan, dalam UU Pilpres
dan UU Pileg tidak ada kejelasan pem-
beda antara proses memilih dan proses
mencoblos.
“Pasal-pasal dalam UU Pilpres dan
UU Pileg yang saya gugat tidak secara
gamblang menjelaskan antara memilih
dan mencoblos. Jadi, perlu diperjelas
lagi antara memilih dan mencoblos.
Sekali lagi saya tekankan, seseorang
sudah mempunyai pilihan atau tidak
menentukan pilihan, adalah haknya.
Namun ketika sudah di dalam bilik
suara, kewajibannya untuk mencoblos,
terserah dia mencoblos pilihannya atau
bukan,” cetus Taufiq.
Yang menjadi dasar pertimbangan
Taufiq menggugat kedua UU itu ialah
Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang me-
nyatakan kedaulatan berada di tangan
rakyat.
Dijamin konstitusi
Mahkamah Konstitusi dalam per-
timbangannya yang dibacakan hakim
Muhammad Alim menyebutkan bahwa
memilih ialah hak yang dijamin kon-
stitusi.
MK menilai pemilu mengandung
kesempatan yang berlaku buat semua
warga negara untuk memilih dan dipi-
lih. “Hal tersebut ditegaskan dalam UUD
1945 Pasal 28 C ayat (2) yang menyebut-
kan setiap orang berhak mengajukan
diri dalam memperjuangkan haknya
secara kolektif untuk membangun ma-
syarakat, bangsa, dan negaranya,” kata
hakim konstitusi M Alim dalam memba-
cakan pertimbangan hakim. (AI/P-4)
MemilihdanMencoblostidakDibedakan
MI/IMMANUEL ANTONIUS
UJI MATERI UU PILPRES: Suasana jalannya sidang putusan pengujian UU Nomor 42 Tahun
2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wapres dan UU Nomor 12 Tahun 2012
tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD di Gedung MK, di Jakarta, kemarin.
ARSIP PEMILU
SENO

5. RABU, 19 MARET 2014 INDONESIA MEMILIH 5
Mayoritas Surat Suara
Rusak sudah Dicoblos
ANTARA/HO/JEFRI ARDI
RIBUAN surat suara yang dite-
rima Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Indramayu rusak.
Kerusakan diketahui sete-
lah proses pelipatan dan pe-
nyortiran selesai dilakukan.
Berdasarkaninformasiyang
dihimpun dari KPU Indra-
mayu, jumlah suara yang
rusak mencapai 2.548 lembar.
Kerusakan tersebut terdiri
dari surat suara DPR RI seba-
nyak 694 lembar, surat suara
DPD 807 lembar, surat suara
DPRD Kabupaten Indramayu
mencapai 878 lembar, dan su-
rat suara DPRD Provinsi Jabar
sebanyak 169 lembar.
“Namun, ini masih data se-
mentara, karena baru sebatas
laporan dari PPK. Kami be-
lum cek fisik langsung,” kata
seorang staf KPU Indramayu
yang menangani pelipatan
surat suara, Saryan.
Sementara itu, KPU Kota
Padang Panjang, Sumatra Ba-
rat, menemukan 1.695 surat
suara untuk Pemilu 9 April
2014 rusak setelah dilakukan
penyortiran.
“ J u m l a h i t u s u d a h
digabungkan ke semua surat
suara mulai dari DPR RI, DPD,
DPR provinsi, dan DPRD Kota
Padang Panjang,” kata Ketua
KPU Kota Padang Panjang
Jafri Edi Putra di Padang
Panjang, kemarin.
Ia mengatakan kerusakan
pada surat suara tersebut
berupa tetesan tinta, gambar
yang tidak jelas. Selain itu,
ada surat suara yang sobek
dan bolong. Meski kekurang-
an surat suara untuk DPRD
provinsi dan Kota Padang
Panjang, surat suara untuk
DPR dan DPD malah menga-
lami kelebihan. Surat suara
DPR mengalami kelebihan
158 lembar dan DPD seba-
nyak 230 lembar.
Di lain hal, KPU Kabupaten
Penajam Paser Utara, Kali-
mantan Timur, hingga saat
ini mengaku kekurangan
6.214 lembar surat suara un-
tuk Pileg 9 April 2014.
Sekretaris KPU Kabupa-
ten Penajam Paser Utara
Hasanullah mengatakan, dari
hasil penyortitan dan pelipat-
an surat suara, ditemukan
kekurangan 6.214 lembar
surat suara.
Kekurangan surat su-
ara 6.214 lembar itu, kata
Hasanullah, untuk DPRD ka-
bupaten kurang 209 lembar,
DPRD provinsi kurang 3.629
lembar surat suara, surat su-
ara DPD kurang 1.357 lembar,
serta DPR RI kurang 1.019
lembar surat suara.
Di KPU Kabupaten Barito
Selatan, Kalimantan Tengah,
hanya ada 54 surat suara
yang rusak. Kerusakan surat
suara tersebut seperti robek
dan ada tanda tinta pada
kolom suara. Surat suara
yang rusak tersebut sudah
dipisahkan dari surat suara
yang sah pada saat dilaksa-
nakan pelipatan surat suara.
(Ant/P-4)
YAHYA FARID NASUTION
N
ILAI-NILAI luhur
dalam kehidupan
berbangsa dan
bernegara sepa-
tutnya menjadi panutan
rakyat Indonesia. Sepi ing
pamrih, rame ing gawe
(sedikit mengharapkan
pamrih, tapi giat dan ber-
sungguh-sungguh dalam
bekerja). Itulah sepenggal
pepatah yang dilontarkan
Ketua Umum DPP Partai
NasDem Surya Paloh di de-
pan sekitar 10 ribu kader
dan simpatisan Partai Nas-
Dem di Lapangan Lima,
Semarang, Jawa Tengah,
kemarin.
Selama tiga hari, Surya
sebagai juru kampanye na-
sional (jurkamnas) Partai
NasDem telah mengunjungi
empat kota, dan Semarang
menjadi kota keempat kam-
panye rapat umum Partai
NasDem setelah Banda Aceh,
Palembang, dan Jombang.
Suhu udara Kota Semarang
yang tercatat di atas 40 dera-
jat celsius tidak menyurutkan
semangat para kader dan
simpatisan partai nomor urut
satu itu.
Surya dalam orasi poli-
tiknya menyebutkan pen-
tingnya menjalankan kembali
nilai-nilai luhur yang dimiliki
Indonesia. NasDem berkomit-
men untuk membangkitkan
Indonesia dari keterpurukan
moral yang membuat bangsa
ini jauh dari kesejahteraan.
“Kita ingin membangun
bangsa berdasarkan filosofi
yang Indonesia miliki sendiri.
Indonesia jangan menjadi
Amerika Serikat, jangan se-
perti negara Eropa, jangan
seperti Timur Tengah. In-
donesia adalah Indonesia!”
tegas Surya disambut tepuk
tangan hadirin.
Menurutnya, semangat itu
harus dimulai dari kesadaran
diri atas kondisi Indonesia
saat ini. Semua pihak harus
melakukan segala upaya de-
ngan tujuan untuk memper-
cepat proses pembangunan
demi kesejahteraan.
“Hal itu tidak akan mung-
kin tercapai dengan sikap
malas, masa bodoh, apatis,
dan selalu menyalahkan o-
rang lain. Kalau mau bang-
kit, kita harus memulai dari
diri sendiri. Itulah NasDem.
Harus berani menyalahkan
diri sendiri. Sikap kesatria
itu harus ada di semua sudut
Indonesia, dan dimulai para
kader partai,” tuturnya.
Selain itu, lanjut Surya,
rakyat Jawa Tengah juga
memiliki kekuatan untuk
mempertahankan pluralisme
dengan semangat Bhinneka
Tunggal Ika yang telah diti-
tahkan Bapak Bangsa Bung
Karno.
“Kader NasDem harus bisa
pertahankan ajaran-ajaran
Bung Karno. Kita mau men-
jadi yang terdepan untuk
meneruskan perjuangan
Bung Karno. Kita tidak boleh
kalah dengan partai lain
untuk mempertahankan pe-
mikiran Bung Karno,” tu-
kasnya.
Ia menegaskan, arti keha-
diran NasDem ialah ingin
memberikan pencerahan
kepada rakyat Indonesia, se-
bagai partai alternatif yang
belajar dari kelemahan dan
kelebihan partai-partai yang
sudah eksis.
“NasDem tidak mengejar
kekuasaan semata. Satu hal
paling pokok yang menjadi
keinginan NasDem, yakni
pemimpin yang kuat, berani
tidak populer dengan tujuan
untuk mengatasi keterting-
galan bangsa ini,” paparnya.
Temuai Khofifah
Sementara itu, Ketua
Umum PPP Suryadharma
Ali menemui Ketua Umum
Muslimat NU Khofifah Indar
Parawansa di rumah man-
tan Menteri Pemberdayaan
Perempuan itu di Jakarta, ke-
marin. Dalam pertemuan itu,
Suryadharma menyerahkan
hasil Mukernas II PPP yang
menominasikan Khofifah se-
bagai salah satu tokoh yang
dinilai layak menjadi capres
atau cawapres dalam Pemilu
2014. (Ant/P-3)
yahya
@mediaindonesia.com
DUA menteri, yakni Menteri Agama
Suryadharma Ali dan Menpera Djan
Farid, diduga melakukan kampanye
terselubung di Malang, Jawa Timur,
antara lain melakukan konvoi di jalan
raya. Berdasarkan laporan di Bawaslu
Jatim, Suryadharma dan Djan Farid
bersama fungsionaris PPP diduga me-
lakukan kampanye terselubung saat
meresmikan rumah susun di Ponpes
Shirotul Fuqoha, Desa Sepanjang,
Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten
Malang, Senin (17/3).
“Kami memang menerima laporan
dari Panwaslu Kabupaten Malang ter-
kait dugaan kampanye terselubung
yang dilakukan Menag dan Menpera.
Namun, Bawaslu belum bisa memas-
tikan karena rekaman kegiatan itu
belum kami terima, masih diteliti Pan-
waslu setempat,” ujar anggota Bawaslu
Jatim Divisi Penindakan dan Advokasi,
Sri Sugeng di Surabaya, kemarin.
Ia mengatakan dugaan kuat adanya
pelanggaran kampanye dua menteri
asal PPP itu bisa diketahui jika kedua
menteri itu tidak mengajukan izin cuti
pada saat kegiatan tersebut. “Selain
itu, jika dalam acara tersebut mereka
mengajak masyarakat untuk mendu-
kung dan memenangkan PPP pada
pileg mendatang, jelaslah itu pelang-
garan kampanye,” tegas Sugeng.
Bahkan, sambungnya, pondok pe-
santren juga bisa dikategorikan seba-
gai lembaga pendidikan yang dilarang
untuk digunakan sebagai lokasi kam-
panye. “Indikasi pelanggaran cukup
banyak, tapi kami belum bisa memas-
tikan karena masih menunggu hasil
investigasi dan laporan dari Panwaslu
Kabupaten Malang,” imbuhnya.
Sementara itu, KPU Bali mengaku
belum menerima tembusan izin dari
Menteri ESDM Jero Wacik untuk
berada di Bali dalam kegiatan yang
berhubungan dengan partai politik.
Jero sudah beberapa hari berada di
Bali. Selain meluncurkan buku, ia juga
meresmikan pengoperasian listrik
perdesaan di Kabupaten Buleleng.
(FL/OL/P-3)
KAMPANYE NASDEM DI SIMPANG LIMA: Kader dan simpatisan Partai NasDem mendengarkan
orasi yang disampaikan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh saat kampanye di
Lapangan Simpang Lima Semarang, Jawa Tengah, kemarin. Kampanye terbuka dengan
tema Wujudkan Indonesia baru bersama partai baru itu dihadiri ribuan warga.
MI/PANCA SYURKANI
SuryaSorotiPolitik
MinimPamrih
Bangsa Indonesia harus jadi diri sendiri dengan mewarisi nilai-
nilai luhur yang diajarkan para pendiri bangsa. Kemandirian
merupakan modal utama bangsa ini untuk sejahtera.
Menteri
Kampanye
Terselubung
Sepi ing pamrih, rame
ing gawe (sedikit
mengharapkan pamrih,
tapi giat dan bersungguh-
sungguh dalam bekerja).
PDIP DI SUMUT: Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP Puan Maharani menyampaikan orasi saat
kampanye terbuka di lapangan pacuan kuda Siborong-borong, Sumatra Utara, kemarin. Dalam
orasinya, Puan meminta simpatisan untuk mengawasi pelaksanaan pemilu.
L
INGKUNGANstrategis
global, regional dan
nasional dari waktu
ke-waktu berkem-
bang sangat dinamis yang
didorong oleh kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi.
Demikian pula dengan an-
caman dan permasalahan,
semakin kompleks dan be-
ragam. Ancaman yang besifat
militer dapat diidentifikasi
yaitu agresi dan nonagresi,
seperti pelanggaran wilayah,
gerakan separatis, pemberon-
takan bersenjata, sabotase,
aksi spionase, terorisme dll.
Sejak berakhirnya perang
dingin, strategi dan sistem
pertahanan sebagian besar
negara di dunia mengalami
perubahan. Mengapa? Ka-
rena sudah tak ada lagi blok
BaratdanblokTimursertaaki-
bat pesatnya perkembangan
kemajuan teknologi militer,
menyebabkan banyak negara
yang mengecilkan kekuatan
militernya dan kemudian
mensiasati dengan memben-
tuk Komponen Cadangan
sebagai perekat atau untuk
memenuhi kebutuhan perta-
hanan negaranya.
Indonesia sebagai negara
kepulauan terbesar didunia
berada pada posisi yang sa-
ngat strategis, karena berada
diantara 2 (dua) samudra dan
2 (dua) benua serta memiliki
17.504 pulau, sekitar 2 juta
km2
daratan, 5juta km2
perair-
an dan berbatasan dengan 10
negara, dengan 250 jutaan
lebih penduduk pada tahun
2014, yang terdiri atas ber-
bagai suku, ras dan agama.
Hal tersebut disamping
mengandung potensi namun
juga mengandung kerawan-
an sehingga Pancasila dan
Bhinneka Tunggal Ika harus
menjadi perekat serta harus
memiliki sistem pertahanan
negara yang kuat, komprehen-
sif, responsif dan adaptabel.
Sistem pertahanan negara In-
donesia bersifat semesta, yang
melibatkan seluruh warga
negara, wilayah, dan sumber
daya nasional lainnya. Sesuai
sistem pertahanan negara,
komponen pertahanan terdiri
atas Komponen Utama (TNI),
Komponen Cadangan dan
Komponen Pendukung. Itu
semua harus dipersiapkan
sejak dini. (Undang-Undang
No.3 Tahun 2002 tentang Per-
tahanan Negara).
Sebagai salah satu upaya
menyiapkan komponen per-
tahanan adalah melalui pe-
nyiapan Komponen Cadangan
(disebut : Komcad) sebagai
bagian komponen pertahanan
dalam sistem pertahanan
negara, untuk menghadapi
kemungkinan ancaman mi-
liter. Dengan kemungkinan
ancaman tersebut, maka
langkah dini mempersiapkan
sistem dan kekuatan perta-
hanan mutlak diperlukan agar
mampu menghadapi segala
kemungkinan yang terjadi. Di
sinilah urgensi pembahasan
dan pengesahan Rancangan
Undang-Undang (RUU) Kom-
ponen Cadangan oleh DPR dan
Pemerintah, yang telah masuk
agenda Program Legislasi Na-
sional (Prolegnas) 2013/2014.
Di era demokrasi ini, memang
terbuka untuk kritik dan saran
semua pihak. Namun perlu
diingat, bila dihadapkan de-
ngan perkiraan ancaman dan
kepentingan nasional, sistem
pertahanan semesta yang me-
madai, yang diorganisasikan
ke dalam komponen utama,
Komponen Cadangan dan
komponen pendukung mutlak
diperlukan dan perlu segera
direalisasikan. Perlu kita pa-
hami bahwa RUU Komponen
Cadangan merupakan bagian
dari pembangunan sistem
pertahanan negara yang
bersifat semesta itulah yang
harus dipersiapkan sejak dini
oleh Pemerintah. Perkiraan
ancaman menunjukkan bah-
wa ancaman invasi militer
sulit untuk diprediksi, dapat
datang kapan saja dan dari
mana saja, oleh karenanya
kepentingan strategis untuk
mempertahankan diri harus
selalu disiapkan dengan mem-
perhitungkan risiko terburuk
yang mungkin dihadapi.
Masihadanyapro-kontraten-
tangRUUKomponenCadangan
ini tampaknya lebih dikare-
nakan belum dipahaminya
RUU Komponen Cadangan
tersebut secara komprehensif,
sehinggatimbulketakutandan
kecemasan bila legislasi ini
nantidiundangkan.Olehsebab
itu, Kementerian Pertahanan
selaku Pemerintah telah dan
akan terus melakukan ber-
bagai kegiatan sosialisasi RUU
Komponen Cadangan dengan
berbagimetodekepadaseluruh
masyarakat untuk menggali
masukan dan menyamakan
persepsi tentang Komponen
Cadangan.Banyakpihakmulai
menyadari, bahwa RUU Kom-
ponen Cadangan merupakan
salah satu wadah dan bentuk
ke ikut sertaan warga negara,
seluruh sumber daya alam,
sumberdayabuatansertasara-
na dan prasarana nasional da-
lam usaha pertahanan negara,
yang merupakan amanat dari
UUD 1945. Yang pasti, bahwa
Komponen Cadangan adalah
bagian dari kekuatan nasional
yang harus diberdayakan se-
cara optimal untuk kepenting-
an pertahanan negara. RUU
Komponen Cadangan meng-
atur bagaimana perekrutan
KomponenCadangan,kompen-
sasi, dan statusnya, sehingga
memberikan kejelasan bahwa
Komponen Cadangan bukan
wajib militer.
Pembentukan Komponen
Cadangan juga memberikan
keuntungan dalam rangka
mengoptimalkan sistem per-
tahanan RI ke depan. De-
ngan keberadaan Komponen
Cadangan, yang merupakan
kekuatan pengganda untuk
Komponen Utama (TNI),
kekuatan yang dihasilkan,
lebih besar dari yang ada seka-
rang, sedangkan biaya yang
dikeluarkannegarauntukope-
rasional pertahanan negara
pun akan lebih murah. Ang-
garan pendidikan, pelatihan
dan kompensasi, untuk para
anggota Komponen Cadangan
nanti tidak semahal total biaya
yang dikeluarkan pemerin-
tah untuk Komponen Utama
saat ini. Jika RUU Komponen
Cadangan disahkan Parlemen
dan diterapkan, negara bisa
menghemat anggaran be-
lanja pegawai. Pembentukan
Komponen Cadangan sama
pentingnya dengan program
pengadaan dan modernisasi
alat utama sistem persen-
jataan (alutsista) TNI, begitu
pula halnya dengan pening-
katan kesejahteraan prajurit.
Untuk itu, pemerintah kini
terus membangun modernisa-
si alutsista dan kesejahteraan
prajurit secara simultan. Ini
adalah sebuah sistem, jadi
semua saling mengisi. Semen-
tara, hampir semua negara
di dunia memiliki Komponen
Cadangan dengan berbagai
model disesuaikan dengan
sistem pertahanan negaranya,
antara lain Amerika Serikat,
Singapura, Israel, Vietnam,
Korea Selatan, China, Jepang,
Malaysia dan Filipina.
Sedangkan Indonesia belum
memiliki Komponen Cadang-
an, karena kita belum memilki
undang-undang tentang Kom-
ponenCadangan. Dimanaran-
cangan undang-undangnya
belum ditetapkan DPR. Kita
berharap, bila RUU Komponen
Cadangan bisa disahkan DPR
pada tahun ini, maka pemben-
tukan Komponen Cadangan
bisa dimulai pada tahun 2015.
Komponen Cadangan kelak
akan mengoptimalkan kekuat-
an pertahanan negara. Kare-
na saat perang, Komponen
Cadangan sebagai pengganda
kekuatandankemampuanTNI
dan masa damai Komponen
Cadangan dapat digunakan
untuk kegiatan kemanusiaan.
Penulis
Budi Rachmat, S.E,M.M
Memahami Urgensi RUU Komponen Cadangan

6. KETERWAKILAN perempuan
sebagai calon anggota legisla-
tif dalam Pemilu 2014 diakui
sudah terpenuhi secara kuanti-
tas, tetapi dalam kualitas masih
harus terus diperjuangkan.
KPU sudah mendukung sepe-
nuhnya keterwakilan perem-
puan dalam pemilu kali ini
dengan mewajibkan partai
menempatkan 30% caleg
perempuan di setiap daerah
pemilihan. Jika tidak dipenuhi,
semua calon dari partai yang
bersangkutan di dapil tersebut
dinyatakan gugur.
Komisioner KPU Ida Budhiati
dalam diskusi bersama Kelom-
pok Perempuan Indonesia
(KPI) di Hotel Akmani, Jakarta,
kemarin, menjelaskan, dalam
penempatan keterwakilan pe-
rempuan, KPU juga sekaligus
mengatur posisinya.
“Kami atur juga cara me-
nempatkan perempuan, bisa
di nomor 1, 2, atau 3, bukan
hanya nomor 3, 6, atau 9, se-
bagai pelengkap saja. Sudah
mending. Perempuan yang di
nomor urut 1 jumlahnya sudah
mencapai 7%,” imbuh Ida.
Titi Sumbung, Direktur Ekse-
kutif Pusat Pemberdayaan
Perempuan Dalam Politik, me-
nyampaikan penempatan 30%
caleg perempuan merupakan
tindakan khusus. Itu sebagai
koreksi, kompensasi, dan asis-
tensi untuk mengatasi keter-
tinggalan perempuan.
“Ini harus dilakukan dan
secara kuantitas, perempuan
sudah terwakili dalam caleg.
Namun secara kualitas, keter-
wakilan tersebut juga harus
terus ditingkatkan. Ini kesem-
patan bagi perempuan untuk
mengejar ketertinggalannya
selama ini,” tandas Titi yang
juga pemohon judicial review
tentang kuota keterwakilan
perempuan, ke MK.
Dengan dikabulkannya per-
mohonan tersebut, sebenar-
nya hal itu juga berlaku bagi
semua penyelenggara negara,
termasuk eksekutif, legislatif,
dan yudikatif.
“Ini pengaruhnya besar agar
di eksekutif atau pemerintah-
an, keterwakilan perempuan
juga harus dilaksanakan. Ma-
kanya, negara wajib membuat
aturan mekanismenya untuk
menjabarkan dan sekaligus
sanksinya. Semua pihak harus
mendukung upaya ini,” pung-
kas Titi. (AB/P-2)
ABDUS SYUKUR
M
EMASUKI hari
ketiga kampanye,
Badan Pengawas
Pemilu menilai
masih banyak ditemui pelang-
garan yang dilakukan partai
politik. Pelanggaran tersebut
di antaranya dugaan politik
uang saat kampanye terbuka
dan pelibatan anak-anak da-
lam kampanye.
“Ada, tapi itu pidana pemilu,
datanya nanti direkap,” ujar
Ketua Bawaslu Muhammad,
di Jakarta, kemarin. Menurut
Muhammad, Bawaslu mene-
mukan praktik politik uang
yang dilakukan parpol atau
caleg bentuknya bervariasi
dan akan dinilai. Selain itu,
diakui, dalam kampanye juga
ada cost (biaya) politik yang
sebenarnya. Dari situ Bawaslu
akan menilai apakah masuk
dalam kategori money politic
atau biaya politik.
“Nanti akan dipastikan dulu
dengan rumusannya,” imbuh
Muhammad.
Anggota Bawaslu Daniel
Zuchron menambahkan, ada
tiga hal yang menyebabkan
keikutsertaan pemilu dibatal-
kan, yaitu politik uang dan
barang, pemalsuan dokumen,
dan tidak menyerahkan la-
poran dana kampanye ke KPU.
“Makanya, parpol dan para
caleg diimbau tidak melaku-
kan politik uang selama masa
kampanye ini,” ujarnya.
MediaIndonesiajugasempat
menanyakan kepada Daniel
Zuchron tentang pemberian
‘uang sawer’ oleh Camelia
Panduwinata Lubis alias Ca-
mel Petir kepada pengunjung
kampanye Partai Keadilan dan
Persatuan Indonesia (PKPI),
Senin (17/3) lalu.
Camel Petir yang juga caleg
DPR RI dari Daerah Pemilihan
(Dapil) 2 Jakarta itu ialah artis
dangdut. Ia menganggap uang
yang diberikannya saat me-
minta sejumlah ibu berjoget
bersama merupakan ‘uang
sawer’.
“Ini kan uang sawer. Di du-
nia dangdut sudah biasa mem-
berikan uang sawer. Saya kan
juga penyanyi dangdut,” ujar
Camel Petir yang saat itu juga
menggelar lomba mirip Camel
berhadiah Iphone 5.
Seperti diketahui, UU Pemi-
lu No 8/2012 tegas melarang
melakukan politik uang. Pelak-
sana, peserta, dan petugas
kampanye pemilu dilarang
menjanjikan atau memberi-
kan uang atau materi lainnya
kepada peserta kampanye
pemilu.
Melibatkan anak
Selain politik uang, selama
kampanye tiga hari ini diketa-
hui ada pelibatan anak-anak.
“Dari hasil evaluasi, semua
parpol melanggar terkait peli-
batan anak-anak dan itu ada
indikasi dugaan pelanggaran
undang-undangdanperaturan
KPU,” ujar Muhammad.
Bawaslu menemukan ada-
nya unsur kesengajaan parpol
melibatkan anak-anak dalam
kegiatankampanye.Sementara
itu, bagi parpol yang tidak ber-
niat memobilisasi anak-anak,
tapidilapanganditemukanada
pelibatan, Bawaslu akan mem-
berikan sanksi peringatan.
Saat menanggapi hal itu,
Ketua KPU Husni Kamil Manik
mengatakan hingga saat ini
pihaknya belum mendapatkan
rekomendasi terkait pelang-
garan selama masa kampa-
nye dari Bawaslu. “KPU tidak
berposisi menilai. Namun, jika
Bawaslu sudah merekomen-
dasi putusan, KPU pasti akan
menindaknya,” ujar Husni.
Dari Sumenep, Jawa Timur,
kemarin, dilaporkan, bebera-
pa pendukung caleg Badrul
Aini dari Partai Bulan Bintang
menganiaya seorang petugas
Pengawas Pemilu Lapangan
di Desa Paliat, Kecamatan
Sapeken. Penganiayaan itu
diduga karena petugas terse-
but memantau pelaksanaan
kampanye yang dilakukan di
rumah Ketua Kelompok Pe-
nyelenggara Pemungutan Su-
ara (KPPS) 05 Desa Paliat, Mo-
hammad Nasir. (AB/MG/P-2)
abdus@mediaindonesia.com
”KEKUASAAN negara itu ibarat seorang ibu
menjaga anak-anaknya. Dia akan merasakan
sakit bila rakyatnya sakit, seperti ibu merasa-
kan sakit bila anaknya sakit.”
Kalimat penuh makna yang diucapkan pe-
juang kemerdekaan India, Mahatma Gandhi,
tersebut sepertinya cocok untuk menggam-
barkan keinginan Siti Nurbaya Bakar, calon
anggota DPR RI Nomor 1 Dapil Lampung I.
Sebagai seorang mantan birokrat, yaitu
sebagai orang nomor dua di Kementerian
Dalam Negeri, Siti merasakan pengabdian dia
untuk negeri ini belum cukup. Siti mengata-
kan ingin mengubah nasib bangsanya melalui
jalur parlemen (politik).
Keterwakilan jadi jembatan antara partai
dan rakyat sehingga masukan dari rakyat
mampu diartikulasi pemerintah untuk
dilaksanakan. Semangatnya untuk terus
mengabdi dilandasi oleh situasi saat ini
dengan masih sangat banyak masalah
rakyat yang harus diselesaikan
melalui kerja dewan.
Siti yang sudah berkecimpung
selama 34 tahun sebagai birokrat
dan memulai karier di Lampung
pada Juli 1979 ini, mengatakan
bahwa misi dari NasDem se-
suai dengan keinginannya,
yakni meningkatkan dan
mengefektifkan fungsi
parlemen.
Anggota DPR RI, di
kacamata Siti, harus
memperjuangkan
kemajuan wilayah
atau daerahnya un-
tuk mendapatkan
perhatian peme-
rintah agar pem-
bangunan dapat di-
alokasikan dengan
baik dan merata. De-
ngan begitu, masyarakat
merasakan hasil-hasil pemba-
ngunan yang dilakukan peme-
rintah.
“Partai NasDem sangat perca-
ya bahwa wakil rakyat yang
memperoleh mandat rakyat melalui bilik suara
juga harus memiliki aspirasi yang bersenyawa
dengan aspirasi rakyat yang memilih mereka.
Sejalan dengan itu pula, Partai NasDem seba-
gai partai baru, pioner kejujuran dan penjaga
integritas moral, juga mendorong caleg-caleg
berintegritas,” kata Siti lagi.
Selanjutnya, ia mengatakan banyaknya un-
dang-undang yang tumpang tindih membuat
dirinya ‘geregetan’ untuk memperbaiki fungsi
legislasi anggota dewan.
Mantan Sekretaris Jenderal Dewan Perwa-
kilan Daerah RI ini mencontohkan UU No 32
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dengan UU No
17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang kerap
menyulitkan pemerintah daerah untuk membangun
daerah mereka.
Siti yang juga pernah menjabat Sekjen Kemen-
dagri ini juga memfokuskan diri pada ketajaman
politik desentralisasi Indonesia dengan melihat
keberpihakan pemerintah ke daerah, yang pada
kenyataannya pemerintah masih tidak sungguh-
sungguh membangun daerah.
Ia juga menekankan pentingnya perbaikan
politik pembangunan, mekanisme keterbukaan,
dan keterlibatan masyarakat.
“Politik pembangunan daerah seharusnya
melibatkan rakyat secara luas.
Selain itu, bagaimana politik
anggarannya. Misalnya, alokasi
anggaran ke daerah yang se-
harusnya disinkronkan de-
ngan sumber-sumber pem-
biayaan belanja daerah.
Sehingga perencanaan
dan prioritas terbuka
dan diketahui masya-
rakat,” tuturnya.
Siti juga menyo-
roti penurunan
kualitas anggota
dewan yang se-
harusnya betul-
betul menjadi
wakil rakyat
dan tidak bera-
khir sebagai sim-
bol belaka. (Yahya
Farid Nasution/P-2)
TILANG PESERTA KAMPANYE: Polisi menilang peserta kampanye dan mengamankan kendaraan bermotor
saat kampanye salah satu parpol di Temanggung, Jawa Tengah, kemarin. Polres Temanggung bertindak
tegas dengan menilang peserta kampanye yang melanggar peraturan lalu lintas.
PENYELESAIAN INFORMASI PEMILU: Ketua Bawaslu Muhammad (kanan) bersama Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Judhariksawan (tengah) dan Ketua Komisi Informasi
Pusat Abdulhamid Dipopramono mengikuti peluncuran Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa
Informasi Pemilu di Jakarta, kemarin.
ANTARA/ANIS EFIZUDIN
ANTARA/ANDIKA WAHYU
Pelanggaran kampanye seperti disengaja oleh
parpol. Politik uang masih menjadi masalah
serius yang harus diselesaikan oleh Bawaslu
dan KPU.
PelanggaranKampanyeMarak
CalegPerempuanHarusBerkualitas
PengabdianSeorangMantanBirokrat
RABU, 19 MARET 2014INDONESIA MEMILIH6
Partai NasDem sangat
percaya bahwa wakil
rakyat yang memperoleh
mandat rakyat melalui bilik
suara juga harus memiliki
aspirasi yang bersenyawa
dengan aspirasi rakyat.
PERNIK KAMPANYE
TangkapCalegCurangDihadiahiRp8Juta
WALI Kota Bengkulu Helmi Hasan membuat kejutan. Dia berjanji
memberi hadiah berupa uang sebesar Rp8 juta bagi warganya
yang dapat menangkap para caleg nakal yang ketahuan mela-
kukan politik uang.
“Bagi warga yang dapat mengungkap atau menangkap para
caleg nakal yang melakukan politik uang akan saya beri uang
sebagai imbalan dari uang pribadi saya,” katanya, kemarin.
Helmi mengaku uang hadiah tersebut juga sudah disiapkan.
Langkah tidak lazim tersebut dia maksudkan untuk mencipta-
kan pemilu yang bersih, jujur, dan adil di daerahnya dan untuk
memotivasi warga. Tidak itu saja, lebih berani lagi, Helmi juga
menjanjikan uang sebesar Rp100 juta untuk TPS dengan tingkat
partisipasi pemilih paling tinggi atau menurunkan golput.
Sebaliknya, bagi camat dan lurah yang tidak dapat menekan
jumlah golput di TPS-TPS di wilayah mereka atau angka partisi-
pasi pemilih paling rendah saat pencoblosan nanti, Helmi ber-
janji akan memberi hadiah berupa bantal dan guling. Kebijakan
Wali Kota tersebut rupanya mendapat dukungan dari warganya.
Bahkan seorang warga mengaku akan mencari para caleg yang
curang melakukan politik uang untuk mendapatkan hadiah dari
wali kotanya itu. (MY/P-2)
PemudaMabukdiKampanyeDemokrat
ORANG mabuk ternyata juga ingin eksis di pesta demokrasi kali
ini. Seorang pemuda di alun-alun Banyuwangi, Jawa Timur,
kemarin, diamankan petugas kepolisian karena mabuk saat
mengikuti kampanye yang digelar Partai Demokrat (PD). Pemuda
yang mengaku bernama Gendon itu sempat menolak saat akan
dibawa dua polisi yang menghampirinya. Gendon membantah
dia sedang dalam pengaruh miras oplosan yang didapati polisi
dari tangannya.
“Ini milik teman yang dititipkan ke saya,” dalihnya dengan
tatap mata kosong. Meski begitu, polisi tetap meringkusnya.
Pemuda yang mengenakan kaus bergambar Dahlan Iskan dan
bertuliskan Partai Demokrat tersebut akhirnya dibawa ke Polsek
Kota Banyuwangi. Kampanye pun berlanjut. Panggung diramai-
kan dengan lagu dangdut yang menampilkan delapan artis lokal
Banyuwangi. Selain insiden pemuda mabuk, banyak terlihat
anak-anak dilokasi kampanye. Banyak pula pengendara motor
berkaus demokrat yang tidak menggunakan helm. (KH/P-2)
HalangiJarakPandang,AtributDitertibkan
PEMILU memang menimbulkan euforia. Tidak peduli dengan
masalah keselamatan umum, para kader parpol pun menempat-
kab bendera dan sepanduk partai secara sembarangan. Di se-
panjang jalur kereta di sekitar Stasiun Cirebon, petugas terpaksa
menyingkirkan puluhan spanduk parpol karena menghalangi
jarak pandang masinis saat hendak menjalankan kereta api.
Berdasarkan pantauan petugas dari PT Kereta Api Daerah
Operasi (Daop) III Cirebon sekitar pukul 17.00 WIB, kemarin,
petugas juga menurunkan paksa puluhan bendera parpol yang
terdapat di sepanjang rel di Gang Sampurna, Jalan Cangkring I
RT 01 RW 05, Kelurahan/Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon. Pa-
dahal, di sepanjang rel terdapat sebuah pagar tembok pembatas
setinggi 1,5 meter.
Tembok itu dimaksudkan sebagai pemisah antara rel dan
permukiman warga. Namun, di tembok itu justru dipasang
bendera-bendera parpol dengan ukurannya yang besar, hingga
mencapai 3 meter dan tinggi 1,5 meter sehingga menghalangi
jarak pandang masinis ke lampu sinyal.
Lampu sinyal yang terhalang tersebut terutama dari Stasiun
Prujakan menuju Stasiun Kejaksan Cirebon. “Sebenarnya kami
sudah berkoordinasi dengan Panwaslu setempat, tapi telepon
kami tidak kunjung diangkat,” kata Suprapto, pegawai PT KAI
Daop III Cirebon.
Selanjutnya Suprapto pun menjelaskan bahwa penertiban
bendera parpol sudah sesuai dengan aturan. (UL/P-2)
CALEG PEREMPUAN BICARA
MI/ANGGA YUNIAR
”Nanti akan
dipastikan dulu
dengan
rumusannya.”
Muhammad
Ketua Bawaslu

7. “There is a persistent vein of violence
and cruelty in human nature.”
(Sejarawan Arnold J Toynbee,
1889-1975)
M
EMPRIHATINKAN se-
kali, belakangan ini,
orang dengan mudah
membunuh sesamanya.
Simak saja mantan kekasih atau te-
man semasa di SMA pun tega mela-
kukan hal yang amat keji ini, seperti
dilakukan Ahmad Imam Hafitd, 19,
dan pacar barunya, Assyifa Rama-
dhani, 19, dua pembunuh Ade Sara
Angelina Suroto, 19. Jenazah korban
ditemukan di ruas tol lingkar luar Ja-
karta (JORR) di sekitar Km 41 Bintara,
Bekasi Barat, Rabu (5/3) sekitar pukul
06.30 WIB. Yang tak habis dinalar,
para pelaku bahkan sempat melayat
dan mengungkapkan dukacita me-
reka di akun Twitter mereka.
Apa yang terjadi pada Ade Sara
hanyalah satu contoh. Hampir tiap
hari terjadi kasus pembunuhan.
Han Junen alias Acan, 40, pemilik
toko di Ciledug, misalnya, dibunuh
secara sadis oleh Ir, 35, hanya gara-
gara tak dipinjami utang (Selasa,
11/3)). Beragam kasus pembunuhan
itu memperlihatkan martabat luhur
kemanusiaan direndahkan kesadisan
dan kekejaman. Pembunuhan biadab
atas Ade Sara atau Acan hanya men-
jadi repetisi. Pembunuhan itu seolah
hanya membenarkan pendapat
Arnold J Toiynbee di awal tulisan
ini bahwa ‘tidak henti-hentinya ada
getaran kekerasan dan kekejaman
yang menjadi karakter manusia’.
Mungkin saja ada yang mengang-
gap berbagai berita
pembunuhan sadis
itu sebagai sesuatu
yang biasa. Karena
dianggap biasa, hal
itu dianggap sebagai
sesuatu yang nor-
mal. Padahal, untuk
sebuah negara yang
ingin tetap menjaga
peradaban, pembunuhan itu jelas bu-
kan hal yang wajar. Itu jelas tak bisa
dibiarkan, apalagi dibiarkan teru-
lang. Oleh sebab itu, teriakan para
korban pembunuhan yang berlang-
sung dalam diam semoga mengusik
nurani kita.
Kultur nekrofilia
Harus diakui, betapa budaya ke-
matian (nekrofilia) kini mengancam
kemanusiaan di kota-kota besar kita.
Ahli psikoanalis terkenal Sigmund
Freud (1856-1939) pernah ditanya
seseorang, apakah watak manusia itu
baik atau jahat. Dengan tegas Freud
menjawab: jahat. Dalam bukunya
Civilization and Its Discontents, ia
menulis:‘manusiabukanlahmakhluk
yang lemah lembut dan bersahabat,
yang ingin menyayangi, dan hanya
mempertahankan diri bila diserang...
tetapi sejumlah keinginan yang kuat
untuk bertindak agresif harus diakui
sebagai watak manusia yang asli’.
Malah kalangan zoologis, khusus-
nya Robert Ardrey dalam bukunya
AfricanGenesismenyatakan‘manusia
adalah binatang buas yang naluri
alamiahnya ialah membunuh dengan
senjata’. Pendapat Toynbee, Freud,
atau Ardrey seolah memang membe-
narkan bahwa manusia itu tidak le-
bih baik daripada binatang. Memang
ada manusia dengan watak culas
yang tega menghabisi sesamanya
dengan sangat biadab, tapi agama-
agama samawi seperti Kristen atau
Islam sudah mengajarkan betapa
martabat manusia itu sesungguhnya
luhur dan mulia karena diciptakan
Sang Pencipta sendiri. Agama-agama
apa pun juga mengajarkan perlunya
kita semua menjaga dan melindungi
kehidupan karena kehidupan itu
sakral (suci) lalu ada larangan tegas
agar jangan membunuh. Karena itu,
di tengah-tengah kebisuan publik
atas beragam kasus pembunuhan
akhir-akhir ini, kita harus kembali
menyadari kembali pentingnya kem-
bali ke nilai-nilai kemanusiaan dan
mendengarkan ulang ajaran-ajaran
mulia agama untuk melindungi dan
menjaga nyawa sesama kita.
Memprihatinkan, berdasar kajian
sosiologi, kini motif pembunuhan
di kota-kota besar seperti Surabaya
justru cenderung sangat remeh. Hal-
hal sepele, seperti saling pandang
pada pandangan pertama saja, bisa
mendorong orang untuk saling mem-
bunuh. Ada dua orang yang semula
hanya saling melempar kulit rambu-
tan kemudian berlanjut saling me-
lempar parang. Ada orang yang tega
membunuh ketika diberi tahu untuk
memelankan volume televisi.
Motif-motif sepele dalam mem-
bunuh itu kian membenarkan pe-
meo bahwa kultur nekrofilia (ke-
cintaan kepada kematian) kian
menjadi pandemi di kota-kota besar.
Nekrofilia jelas menjadi kecende-
rungan yang tidak normal karena
manusia yang masih diberi hidup
seharusnya punya kecintaan pada
kehidupan (biofilia). Konon men-
talitas konsumtif, mentalitas yang
hanya mau menikmati lewat gaya
hidup perkotaan, menjadi pemicu
kian suburnya kultur atau budaya
kematian (nekrofilia).
Untuk itu, kita perlu mendengar-
kan kembali hati nurani kita yang
sebenarnya penuh dengan pesan un-
tuk menghargai sesa-
ma. Mari menengok
serta mendengarkan
ajaran-ajaran mu-
lia agama (yang kita
anut) untuk kem-
bali menghargai ke-
hidupan. Tentu saja
implikasi dari ajaran
tersebut amat luas.
Ajaran itu bukan sebatas melarang
melakukan pembunuhan. Namun,
lebih dari itu, di setiap tindakan
kita, keselamatan diri kita maupun
sesama harus menjadi perhatian
dan prioritas kita. Ini bisa secara luas
kita terjemahkan dalam banyak kon-
teks kehidupan. Menghargai hidup
kita dan sesama, juga bisa dilakukan
di jalan. Perilaku berkendara yang ti-
dak bertanggung jawab bisa memicu
terjadinya kecelakaan yang mereng-
gut nyawa sesama.
Jelang pileg dan pilpres
Menjelang pileg dan pilpres, je-
las kekerasan dengan motif politik
akan marak. Dari berbagai kasus
pemilihan kepala daerah (pilkada)
di berbagai tempat di negeri ini, cu-
kup sering terjadi kasus kekerasan,
anarkisme dan pembunuhan lawan
politik.
Pramoedya Ananta Toer sudah
pernah mengingatkan sejak zaman
Singasari hingga Orde Baru, darah
kerap ditumpahkan setiap kali terjadi
pergantian kekuasaan di Nusantara.
Negeri ini secara skeptis juga pernah
disinggung Freek Colombijn dan
J Thomas Lindblad (2002) sebagai
‘negara kekerasan’ (violent country).
MarikitabuktikanbahwadalamPileg
dan Pilpres 2014, perbedaan pilihan
politik tidak perlu diselesaikan de-
ngan cara kekerasan.
Mari kita buktikan pula bahwa kita
bukan serigala bagi sesama kita. Pem-
bunuhan bukanlah cara bermartabat
untuk menyelesaikan masalah.
Masih banyak opsi yang bisa kita
pilih untuk menunjukkan bahwa
kita bukanlah penganut hukum
rimba.
RABU, 19 MARET 2014 OPINI 7
PARTISIPASI OPINI Kirimkan ke email: opini@mediaindonesia.com atau opinimi@yahoo.com atau fax: (021) 5812105, (Maksimal 6.000 karakter tanpa spasi. Sertakan nama, alamat lengkap, nomor telepon, foto kopi KTP, nomor rekening, dan NPWP)
Masih banyak opsi
yang bisa kita pilih untuk
menunjukkan bahwa
kita bukanlah penganut
hukum rimba.
S
ETELAH Mahkamah Kon-
stitusi (MK) mengeluarkan
putusan kontroversial mem-
batalkan Pasal 268 (3) KU-
HAP, MK kembali melukai tonggak
penegakan hukum untuk sebuah
kepastian hukum di bidang penin-
jauan kembali (PK) dengan mem-
beri ruang dan waktu yang luas
kepada terpidana secara umum
untuk melakukan PK berulang kali
di Mahkamah Agung (MA). Menurut
hakim Mahkamah Konstitusi (MK)
Anwar Usman dalam pertimbang-
annya mengatakan: “Kebenaran
materiil mengandung semangat
keadilan ... proses peradilan harus
sampai pada kebenaran materiil....”
Menurut penulis, pertimbangan
MK tersebut telah benar, tetapi ‘ti-
dak menyentuh’ sama sekali pokok
masalah seperti diatur Pasal 268 (3)
KUHAP.
Ketentuan yang mengatur sekali
saja PK sudah benar, tidak berten-
tangan dengan konstitusi, bahkan
tidak bertentangan dengan HAM.
Dengan ketentuan hanya sekali PK,
justru di situlah tercipta kepastian
hukumnya. Itulah sebabnya upaya
hukum PK itu merupakan upaya
hukum ‘luar biasa’, dengan syarat
yang ketat pula sebagaimana dia-
tur dalam Pasal 263 (2) KUHAP,
yakni terdapat novum (bukti baru),
terdapat pertentangan antara per-
timbangan hukum yang satu dan
yang lain, dan ada kekhilafan hakim
yang fatal memutus perkara. Jika
PK itu diizinkan berulang kali, di
mana lagi upaya hukum luar bia-
sanya? Ibarat sebuah jalan bebas
keluar masuk, tidak perlu lagi ada
keamanan ketat.
Menurut penulis, kebenaran ma-
teriil yang mengandung semangat
keadilan atau kepastian keadilan
hanya dapat diperoleh melalui
kepastian hukum yang merupakan
hukum formal yang tidak boleh
dilanggar siapa pun, termasuk MK,
kepastian hukum PK dimaksud
terdapat pada Pasal 268 (3) KUHAP.
Jika kepastian hukumnya tak jelas
(tidak pasti), artinya PK dapat di-
lakukan berulang kali, kapan pen-
cari keadilan mendapatkan justice
certainty (kepastian keadilan)?
Penulis melihat pertimbangan
putusan MK ini telah mencampuri
independensi hakim agung PK da-
lam memutus suatu perkara di MA
seolah ketiga syarat pengajuan PK
yang diatur menurut Pasal 263 ayat
2 KUHAP tersebut telah diabaikan
dan dilanggar majelis hakim agung
PK. Membuktikan bahwa MK ti-
dak menghargai putusan sesama
lembaga yudikatif tertinggi. Soal
putusan itu belum adil? Keadilan itu
bersifat relatif. Namun, kepastian
hukum menjadi ‘mutlak’ dilaksana-
kan. Di dalam suatu putusan hakim
pidana pasti ada yang dihukum
bersalah atau dibebaskan. Yang di-
hukum bersalah pasti mengatakan
putusan itu tidak memenuhi rasa
keadilan, tetapi yang dibebaskan
pasti mengatakan putusan itu luar
biasa adilnya. Nah, rupanya budaya
itu kurang mendapat perhatian se-
rius dari MK hingga akhirnya mem-
beri sinyal kepada para terpidana,
baik narkoba, teroris, maupun
pembunuh sadis, untuk melakukan
upaya hukum PK berulang kali.
Jika demikian halnya, kapan lagi
publik menghargai dan melaksa-
nakan putusan pengadilan tingkat
pertama, banding, kasasi, hingga
PK tingkat pertama, PK kedua, dan
seterusnya? MA yang selama ini
telah bersusah payah mencegah
dan membatasi PK ke MA menjadi
sia-sia. Untuk apa diadakan peng-
awasan internal dan eksternal
hakim, termasuk kepada hakim
agung secara ketat di seluruh Indo-
nesia, jika seluruh hakim di semua
tingkatan tidak dipercaya pencari
keadilan?
Kalau pencari keadilan tidak per-
caya lagi ke lembaga peradilan, me-
ngapa selalu membanjir perkara itu
ke pengadilan, bukan diselesaikan
sendiri oleh pihak yang beperkara?
Mari tumbuhkan saling percaya,
bukan saling amputasi regulasi
yang sudah dianggap masih layak
dipertahankan.
Sekalipun ketentuan Pasal 268
(3) KUHAP itu diamputasi MK, jika
hakimnya tetap konsisten mengi-
kuti ketiga syarat PK tersebut, pem-
batalan Pasal 268 (3) tersebut tidak
akan membawa arti yang signifikan
untuk mendapatkan kebenaran
materiil bagi terpidana. Menurut
penulis, tidak ada satu pun UU yang
sempurna di dunia ini. Mantan
Ketua KPK Antasari Azhar yang
belum puas dengan putusan PK per-
tama telah mengusulkan agar bisa
dilakukan PK kedua ke MA melalui
judicial review (uji materiil) ke MK
menunjukkan itu merupakan hak
asasinya selaku terpidana. Namun,
jika semua hak asasi seperti permo-
honan PK kedua dilayani, kapan
selesai dan berakhir suatu perkara
di pengadilan? Hak asasi manusia
saja ada pembatasannya menurut
undang-undang.
Jika benar Antasari mengajukan
PK kedua kalinya ke MA setelah
MK mengabulkan permohonannya,
persidangan PK kedua kalinya akan
menjadi menarik dan unik karena
publik akan melihat nanti apakah
majelis hakim agung PK berikut-
nya akan tetap konsisten, yakni
‘menguatkan’ putusan PK terdahulu
yang menghukum dirinya 18 tahun
penjara atau ‘membatalkan’ putus-
an PK terdahulu dengan berbagai
pertimbangan hukum menarik.
Berdasarkan pandangan kritis
penulis tersebut, dampak negatif
adanya PK berulang kali seperti
yang ditegaskan Ketua MA M Hatta
Ali, selain menunda-nunda keadilan
dan tidak adanya lagi kepastian hu-
kum, dengan ungkapan sederhana
keadilan yang ditunda sama dengan
ketidakadilan.
Implikasinya, menurut penulis,
perkara pasti akan semakin mem-
banjir ke MA. Hal itu tentu akan
menjadi beban berat bagi penga-
dilan tingkat pertama dan MA. Se-
bab pengadilan negeri (PN) harus
menyeleksi bukti-bukti PK lewat
persidangan sebelum berkas perka-
ra dikirimkan ke MA, dan yang
berwenang menolak ada-tidaknya
PK tersebut ialah MA bukan PN.
Tugas pengadilan yang seharusnya
mengadili perkara-perkara baru
harus kembali mengurusi dan me-
nyidangkan perkara-perkara lama
yang sudah mempunyai kekuatan
hukum tetap.
Keprihatinan penulis dalam
putusan itu MK terkesan tidak
menghargai putusan majelis hakim
agung PK. MK telah memunculkan
sistem upaya hukum baru di inter-
nal MA, yakni terdapat upaya hu-
kum PK tingkat pertama, PK tingkat
kedua, dan PK ketiga, dan seterus-
nya. Bahkan yang lebih parah lagi,
jaksa penuntut umum tidak akan
berani lagi melaksanakan eksekusi
putusan pengadilan, khususnya
terhadap terpidana mati, karena
khawatir dalam putusan PK kedua
dan seterusnya akan dibatalkan
putusan PK berikutnya. Dengan
demikian, akan terjadi penundaan
waktu penyelesaian perkara yang
sangat panjang. Itu menghambat
asas peradilan cepat sederhana dan
biaya ringan.
Untuk menghindari terjadinya
abuse of power di MK yang tidak
mendidik bagi penegakan hukum
di Indonesia, sebaiknya di MK juga
diterapkan upaya hukum PK di MK
terhadap putusan MK yang ‘melu-
kai keadilan konstitusi’ seperti yang
kerap terjadi sehingga kebiasaan
mengamputasi berbagai regulasi
yang dipandang masih memiliki
nilai-nilai kebenaran hukum tetap
harus dipertahankan. PK terhadap
putusan MK sangat perlu dilaku-
kan agar ‘budaya’ putusan MK
yang kerap bertentangan dengan
hukum tidak berlarut dan segera
berakhir.
Mengapa Harus
Membunuh?
ImplikasiPutusanMK
atasPKBerulang
Binsar M Gultom
Doktor ilmu hukum Universitas Sumatra Utara dan
hakim HAM pada Pengadilan HAM Ad Hoc Jakarta
m
d
Tom Saptaatmaja
Alumnus STFT Widya Sasana Malang dan Seminari St Vincent de Paul
“Th i i t t i f i l k hid k k hid it
Pendiri: Drs. H. Teuku Yousli Syah MSi (Alm)
Direktur Utama: Lestari Moerdijat
Direktur Pemberitaan/Penanggung Jawab: Usman Kan-
song
Dewan Redaksi Media Group: Saur M. Hutabarat (Ketua),
Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Lau-
rens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Suryoprato-
mo, Toeti P. Adhitama, Usman Kansong
Redaktur Senior: Elman Saragih, Gaudensius Suhardi, Lau-
rens Tato
Kepala Divisi Pemberitaan: Abdul Kohar
Kepala Divisi Content Enrichment: Teguh Nirwahyudi
Kepala Divisi Artistik & Foto: Hariyanto
Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Ade Alawi, Haryo Prase-
tyo, Jaka Budisantosa, Ono Sarwono, Rosmery C. Sihombing,
Tjahyo Utomo
Kepala Sekretariat Redaksi: Sadyo Kristiarto
Kebon Jeruk: 117-009-500-9098; BCA - Cab. Sudirman: 035-
306-5014, Diterbitkan oleh: PT Citra Media Nusa Purnama,
Jakarta, Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan/Sirkulasi:
Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan,
Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11520, Telepon: (021) 5812088
(Hunting), Fax: (021) 5812105 (Redaksi) e-mail: redaksi@
mediaindonesia.com, Percetakan: Media Indonesia, Jakarta,
ISSN: 0215-4935, Website: www.mediaindonesia.com,
DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WAR-
TAWAN MEDIA INDONESIA DILENGKAPI KARTU PERS
DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU ME-
MINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN
Redaktur: Agus Mulyawan, Ahmad Punto, Anton Kustedja, Aries
Wijaksena, Cri Qanon Ria Dewi, Denny Parsaulian Sinaga, Eko Rah-
mawanto, Eko Suprihatno, Hapsoro Poetro, Ida Farida, Iis Zatnika,
Irana Shalindra, Jerome E. Wirawan, M. Soleh, Mathias S. Brahmana,
Mirza Andreas, Patna Budi Utami, Santhy M. Sibarani, Soelistijono,
Sitria Hamid, Wendy Mehari Utami, Widhoroso, Windy Dyah Indri-
antari
Staf Redaksi: Adam Dwi Putra, Agung Wibowo, Ahmad Maulana,
Akhmad Mustain, Anata Syah Fitri, Anshar Dwi Wibowo, Arief Hul-
wan Muzayyin, Asep Toha, Asni Harismi, Bintang Krisanti, Corne-
lius Eko, Daniel Wesly Rudolf, Deri Dahuri, Dian Palupi, Dika Dania
Kardi, Dinny Mutiah, Dwi Tupani Gunarwati, Emir Chairullah, Eni
Kartinah, Fardiansah Noor, Gayatri Suroyo, Ghani Nurcahyadi, Gino
F. Hadi, Hafizd Mukti Ahmad, Heni Rahayu, Heryadi, Hillarius U.
Gani, Iwan Kurniawan, Jajang Sumantri, Jonggi Pangihutan M, Mo-
hamad Irfan, Muhamad Fauzi, Nurulia Juwita, Panca Syurkani, Per-
mana Pandega Jaya, Raja Suhud V.H.M, Ramdani, Rommy Pujianto,
Rudy Polycarpus, Sabam Sinaga, Selamat Saragih, Sidik Pramono,
Siswantini Suryandari, Siska Nurifah, Sugeng Sumariyadi, Sulaiman
Basri, Sumaryanto, Susanto, Syarief Oebaidillah, Thalatie Yani, Us-
man Iskandar, Zubaedah Hanum
Biro Redaksi: Dede Susianti (Bogor) Eriez M. Rizal (Bandung);
Kisar Rajagukguk (Depok); Firman Saragih (Karawang); Sumantri
Handoyo (Tangerang); Yusuf Riaman (NTB); Baharman (Palem-
bang); Parulian Manulang (Padang); Haryanto (Semarang); Wi-
djajadi (Solo); Faishol Taselan (Surabaya)
METROTVNEWS.COM
News: Khudori
Redaksi: Agus Triwibowo, Asnawi Khaddaf, Basuki Eka P, Deni
Fauzan, Henri Salomo, Irvan Sihombing, Laila B, Rizky Yanuardi,
Sjaichul, Wily Haryono, Wisnu AS, Retno Hemawati, Nurtjahyadi,
Afwan A, Andrie, Donny Andhika, Fario Untung, Prita Daneswari,
Rita Ayuningtyas, Torie Natallova
DIVISI TABLOID, MAJALAH, DAN BUKU (PUBLISHING)
Kepala Divisi: Budiana Indrastuti
Asisten Kepala Divisi: Mochamad Anwar Surahman, Victor JP
Nababan
Redaktur: Agus Wahyu Kristianto, Lintang Rowe, Sri Purwandhari
CONTENT ENRICHMENT
Periset: Heru Prasetyo (Redaktur), Desi Yasmini S, Gurit Adi Suryo
Bahasa: Dony Tjiptonugroho (Redaktur), Aam Firdaus, Adang
Iskandar, Henry Bachtiar, Ni Nyoman Dwi Astarini, Riko Alfonso,
Suprianto
ARTISTIK
Asisten Kepala Divisi: Rio Okto Waas
Redaktur: Annette Natalia, Donatus Ola Pereda, Gatot Purnomo,
Marjuki, Prayogi, Ruddy Pata Areadi
Staf Redaksi: Ali Firdaus, Ami Luhur, Ananto Prabowo, Andi
Nursandi, Bayu Aditya Ramadhani, Bayu Wicaksono, Briyan Bodo
Hendro, Budi Setyo Widodo, Catherine Siahaan, Dedy, Dharma
Soleh, Endang Mawardi, Fredy Wijaya, Gugun Permana, Hari Syahri-
ar, Haris Imron Armani, Haryadi, Marionsandez G, M. Rusli, Muhamad
Nasir, Muhamad Yunus, Nana Sutisna, Novi Hernando, Nurkania
Ismono, Putra Adji, Rugadi Tjahjono, Seno Aditya, Tutik Sunarsih,
Warta Santosi
Olah Foto: Saut Budiman Marpaung, Sutarman
PENGEMBANGAN BISNIS
Kepala Divisi Marketing Communication: Fitriana Saiful Bachri
Kepala Divisi Iklan: Gustaf Bernhard R
Asisten Kepala Divisi Iklan: Wendy Rizanto
Perwakilan Bandung: Aji Sukaryo (022) 4210500; Surabaya:
Tri Febrianto (031) 5667359; Yogyakarta: Andi Yudhanto (0274)
523167.
Telepon/Fax Layanan Pembaca: (021) 5821303, Telepon/
Fax Iklan: (021) 5812107, 5812113, Telepon Sirkulasi: (021)
5812095, Telepon Distribusi: (021) 5812077, Telepon Per-
cetakan: (021) 5812086, Harga Langganan: Rp67.000 per bu-
lan (Jabodetabek), di luar P. Jawa + ongkos kirim, No. Rekening
Bank: a.n. PT Citra Media Nusa Purnama Bank Mandiri - Cab. Taman

8. RABU, 19 MARET 2014MEGAPOLITAN8
LANTARAN merasa ibu dan
adiknya ditelantarkan, TH, 24,
tega menghabisi nyawa ayah
tirinya, Kardi, 46.
TH kecewa karena setelah
empat tahun menikah de-
ngan ibunya, Kardi tidak per-
nah menafkahi keluarganya
lahir batin. Bahkan, Kardi
pergi begitu saja meninggal-
kan keluargannya.
Akhirnya, TH menelu-
suri keberadaan Kardi dan
mengetahui ayah tirinya
bekerja di kawasan Tanjung
Priok, Jakut.
Kapolsek Taman Sari AKB
Adi Vivid, kemarin, mengata-
kan Kardi lalu diajak bertemu
keluarga TH di Jl Kerajinan
I, Kp Jawa Kebon Sayur, RT
12/10, Keagungan, Taman
Sari, Jakbar, pada Senin (17/3)
sekitar pukul 22.00 WIB.
Saat itu, keduanya terlibat
adu mulut dan korban pun
hendak pergi dari rumah
itu.
“Tanpa pikir panjang sete-
lah terlibat cekcok, tersangka
kemudian mengambil sebilah
badik yang awalnya dituju-
kan untuk menakut-nakuti
korban agar tidak pulang,”
tandasnya.
Tidak adanya iktikad baik
darikorbandalampertemuan
itu kemudian membuat emosi
tersangka semakin memun-
cak. Alhasil, tersangka pun
menusukkan badik ke arah
dada korban.
Amarah tersangka sempat
ditenangkan Dendi Herd-
iansyah, seorang tetangga.
Namun, jiwa korban tidak
tertolong walau sudah diba-
wa ke RS Husada. Atas per-
buatannya, kini TH ditahan
di Polsek Taman Sari dengan
tuduhan pembunuhan sesuai
Pasal 338 KUHP. (Tes/J-1)
ANGGOTA Sabhara Polres Depok Brigadir Gutarwan babak
belur akibat dianiaya sopir angkutan kota (angkot). Kejadian
tersebut dipicu arogansi sopir angkot yang tidak terima ke-
tika ditegur.
Kepala Polsek Sukmajaya Komisaris Agus Widodo menga-
takan insiden itu terjadi Senin (17/3) malam di Jalan Raya
Bogor, Simpang Depok. Kejadian berawal saat Jumudin, 30,
sopir angkot nomor trayek 34, jurusan Kampung Rambutan-
Cibinong, ngetem di Simpang Depok. Posisi kendarannya
yang menghalangi jalan mengakibatkan kemacetan panjang.
Saat itu Gutarwan yang mengendarai sepeda motor melintas
di lokasi. Warga Kelurahan Cilodong, Sukmajaya, itu lalu
membunyikan klakson berkali-kali, tetapi tidak digubris.
Akhirnya Gutarwan turun dari sepeda motor dan menegur
Jumudin. Namun, sopir angkot itu marah dan melayangkan
tinju ke wajah Gutarwan hingga bibir korban berdarah. Un-
tuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku
ditahan di Polsek Sukmajaya. (KG/J-4)
ANGGARAN rehabilitasi gedung sekolah sebesar Rp834 mi-
liar akan dihapus dari APBD DKI Jakarta 2014. Pemerintah
provinsi (pemprov) berencana menggabungkan sekolah untuk
tiga tingkat pendidikan itu, yakni sekolah dasar (SD) hingga
sekolah menengah atas (SMA) dalam satu gedung.
“Maunya dalam satu kompleks bergabung gedung SD, SMP,
dan SMA. Daripada terpisah seperti sekarang, sama-sama
punya satu atau dua lantai yang sudah jelek. Mengapa tidak
kita bangun di satu tempat seperti sekolah swasta?” kata
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau
Ahok di Balai Kota DKI, kemarin.
Menurutnya, penggabungan gedung sekolah tiga tingkatan
sedang dikerjakan Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah
Daerah DKI. Saat ini sudah ada tiga tempat yang gedung seko-
lahnya digabung. Di lokasi bekas sekolah yang telah digabung
selanjutnya akan dibangun rumah susun, perkantoran, dan
pasar rakyat yang terpadu. (Ssr/J-4)
PENYIDIK Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum
Polda Metro Jaya telah merampungkan berkas kasus pem-
bunuhan Ade Sara Angelina Suroto, 18, oleh mantan pacarnya,
Ahmad Imam Al Hafidz, 19, dan Assyifa Ramadhani, 18. Kabid
Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto menga-
takan berkas pemeriksaan akhir itu merupakan rangkuman
dari keterangan sejumlah saksi dan pengakuan kedua ter-
sangka. “Seluruh pemeriksaan terhadap pelaku dan barang
bukti sudah cukup. Penyidik tinggal pemberkasan kasus saja,”
kata dia, Senin (17/3).
Setelah pemberkasan, ujarnya, pekan depan penyidik
berencana merekonstruksi perkara. Materi rekonstruksi
meliputi awal pertemuan Ade Sara dengan pelaku, penga-
niayaan, hingga pembuangan jasad mahasiswi semester dua
Universitas Bunda Mulia itu di Tol Jakarta Outer Ring Road
Bintara, Kota Bekasi. Penyidik juga akan bertemu dengan
pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait dengan penerapan
pasal pidana. (Gol/J-4)
Sopir Angkot Pukul Polisi
Kapolda Fokus
Berantas Narkoba
Gedung SD hingga SMA Digabung
Rekonstruksi Pembunuhan Ade Sara
MARAKNYA kriminalitas
dan peredaran narkotika di
Ibu Kota semakin mempri-
hatinkan. Momok tersebut
merupakan sandungan yang
harus diberantas.
Demikian pernyataan
Kapolda Metro Jaya Irjen
Dwi Priyatno seusai upacara
pelepasan mantan Kapolda
Metro Jaya Irjen Putut Eko
Bayuseno di Polda Metro
Jaya, kemarin. “Beberapa ka-
sus kejahatan konvensional
itu akan mendapat perhatian
khusus,” katanya.
D w i b e r j a n j i a k a n
memerangi kejahatan dan
meneruskanprogramkapolda
terdahulu. Ia pun meminta ja-
jarannya tetap siaga menjaga
keamanan dan ketertiban
serta hadir di masyarakat.
Menurutnya, beberapa
program unggulan yang diga-
gas Putut, antara lain polisi
cilik dan optimalisasi fungsi
Bintara Pembina Keamanan
dan Ketertiban Masyarakat
(Babinkantibmas), tidak serta
merta ditinggalkan. Seluruh
kegiatan tersebut masuk
skala prioritas.
“Namun, hasil itu (Babin-
kantibmas) akan dikaji dan
dievaluasi. Paling tidak polisi
harus ada di tengah-tengah
masyarakat, sehingga masya-
rakat tidak dongkol, marah.
Memang situasinya seperti
itu. Harapannya keamanan
tetap terjaga,” ujarnya.
Terkait kemacetan lalu lin-
tas, tambahnya, tidak mung-
kin bisa diselesaikan dengan
hanya mengandalkan polisi.
Instansi terkait dan pemerin-
tah setempat sangat diper-
lukan dalam mencari solusi
bersama. “Kalau kita bicara
kemacetan lalu lintas, itu
komprehensif. Orang bilang
never ended problem. Polisi
tidak bisa bekerja sendiri.
Minimal ada 14 stakeholder
yang terlibat.” (Gol/J-4)
IbuDitelantarkan,AnakBunuhAyahTiri
MI/ANGGA YUNIAR
BONGKAR BANGUNAN LIAR: Petugas Satpol PP membongkar bangunan semipermanen di Jalan H Lebar, Kelurahan Meruya Utara,
Kembangan, Jakarta Barat, kemarin. Puluhan lapak pemulung dan rumah tinggal dibongkar lantaran didirikan di atas tanah milik
Pemprov DKI Jakarta.
JAKARTA BARAT
I
QBAL Saputra, balita kor-
ban penganiayaan ayah
angkatnya, Dadang Supri-
atna, 29, yang kini dirawat
di ruang Paediatrik Intensif
Care Unit (PICU) RSUD Koja,
Jakarta Utara, menderita in-
feksi otak.
Saat ditemui, Iqbal masih
terkulai dan tidak bisa ber-
gerak. Direktur RSUD Koja
Togi Asman Sinaga mem-
benarkan Iqbal menderita
infeksi. Menurutnya, hal ter-
sebut diketahui berdasarkan
hasil pemeriksaan melalui
magnetic resonance imaging
(MRI). Infeksi terjadi pada
otak kiri balita malang itu.
“Ada tanda-tanda otaknya
kekurangan oksigen yang
diakibatkan benturan benda
tumpul di bagian kepala.
Benturan tersebut sudah
lama terjadi,” ungkap Togi,
kemarin.
Namun, imbuhnya, kini
kondisi Iqbal berangsur pulih.
“Panasnya perlahan turun. Ke-
jang-kejang sudah berkurang
karena sudah kami beri obat
antikejang,” kata Togi.
Selain sudah tidak meng-
alami kejang, beberapa luka
pada tubuh Iqbal mulai me-
ngering. Buah zakarnya yang
sebelumnya bengkak mulai
mengecil dan gips pada ta-
ngan kirinya yang patah sudah
dilepas.
“Sudah ada enam dokter
yang kami kerahkan, ya-
itu dokter ahli anak, bedah
umum, ortopedi, saraf, pe-
nyakit dalam, dan urologi,”
tambahnya.
Ibu kabur
Sementara itu, Kepolisian
Resor (Polres) Metro Jakarta
Utara masih terus mencari
Iis Novianti, 28, ibu kandung
Iqbal.
Menurut keterangan orang-
tua Iis, anak bungsu mereka
yang sehari-hari berjualan
minuman di Terminal Senen,
Jakarta Pusat, itu tidak terlihat
di rumahnya, Bekasi, sejak tiga
minggu lalu.
“Terakhir kami mendapat
info, ibu kandung Iqbal berada
di Tambun, Bekasi. Namun
saat kami ke sana, tidak ada,”
kata Kepala Satuan Reserse
dan Kriminal Polres Jakut
Ajun Komisaris Besar Daddy
Hartadi, kemarin.
Ia menyatakan akan terus
mencari Iis yang selama ini
tinggal di Desa Mekar Sari,
Kecamatan Tambun Selatan,
Kabupaten Bekasi. Namun,
belum bisa dipastikan apakah
Iis yang belakangan disebut
sebagai pacar Dadang itu ikut
menganiaya anak kandung-
nya. Kini Dadang mendekam
di ruang tahanan Kantor Pol-
res Jakut.
Daddy menyebutkan ter-
sangka Dadang dijerat de-
ngan pasal berlapis, yaitu
Pasal 330 KUHP tentang Pen-
culikan, Pasal 354 tentang
Penganiayaan Berencana,
dan Pasal 80 Undang-Undang
Perlindungan Anak Nomor 23
Tahun 2002 tentang Kekerasan
terhadap Anak. Oleh karena
itu, laki-laki yang sehari-hari
menjadi pengamen itu teran-
cam hukuman penjara seumur
hidup.
Iqbal ditemukan oleh pe-
numpang bus Trans-Jakarta
di Halte Gunung Sahari, Jakut,
Kamis (13/3) pekan lalu. Saat
itu kondisi bocah berusia tiga
tahun tersebut memprihatin-
kan karena tangan kirinya
patah, tubuhnya penuh luka
bakar, buah zakar membeng-
kak, dan alat kelaminnya
terluka.
Ia lalu dibawa ke Puskes-
mas Pademangan, tapi kemu-
dian dirujuk ke RSUD Koja.
Iqbal diduga dianiaya Dadang
agar balita malang itu mau
mengamen. (Ths/J-4)
Iqbal Menderita
Infeksi Otak
JAKARTA UTARA
POLDA METRO JAYA
LINTAS BERITA
SALAM KOMANDO KAPOLDA: Kapolda Metro Jaya yang baru Irjen Dwi Priyatno (kanan) berjabat tangan
dengan Irjen Putut Eko Bayuseno seusai upacara pisah sambut di halaman Polda Metro Jaya, Jakarta,
kemarin. Dwi Priyanto resmi menjadi Kapolda Metro Jaya menggantikan Putut Eko Bayuseno yang
menjabat Kabaharkam Polri.
ANTARA/DHONI SETIAWAN
“Ada tanda-tanda
otaknya kekurangan
oksigen akibat
benturan benda
tumpul di kepala.
Namun, itu sudah
lama terjadi.”
Togi Asman Sinaga
Direktur RSU Koja
BNNBeriPelatihanUsahaSablon
BADAN Narkotika Nasional
(BNN) memberikan pembekal-
an keterampilan hidup atau
life skill kepada anak muda
di kawasan Menteng, Jakarta
Pusat, dan sekitarnya, berupa
pelatihan sablon.
Pelatihan yang digagas
Direktorat Pemberdaryaan
Alternatif BNN itu tidak seka-
dar memberikan alternatif
sumber pendapatan, tetapi
juga memupuk persaudaraan.
Bahkan pelatihan sablon men-
dapatkan tanggapan positif
dari tokoh masyarakat di
kawasan Menteng dan seki-
tarnya.
Salah seorang tokoh masya-
rakat yang membina sejum-
lah komunitas di Kampung
Bonang, Menteng, Andi Jufri,
mengatakan pelatihan mem-
buka kesempatan luas bagi
anak muda di wilayahnya
untuk mendapatkan sumber
pendapatan.
Namun, tambahnya, ada
hal penting lain yang di-sasar
pelatihan tersebut, yaitu mem-
perkuat persaudaraan dengan
beberapa komunitas anak
muda lainnya.
“Tujuannya yang pasti se-
lain jadi sumber penghasilan
anak muda, juga menguatkan
persaudaraan, karena dalam
pelatihan ini tidak hanya
melibatkan anak muda di
Menteng, tapi juga anak-anak
muda di Pegangsaan, Ma-
traman, dan Pasar Manggis
(Manggarai, Jakarta Selatan).
Semua kita rangkul sehingga
satu kawasan maju bersama,”
kata Jufri, Senin (17/3).
Sementara itu, Kasubdit
Masyarakat Kota Direktorat
Pemberdayaan Alternatif BNN
Ali Azhar berharap peran
serta masyarakat di wilayah
Menteng dan sekitarnya sema-
kin kuat dalam mendukung
gerakan Pencegahan dan Pem-
berantasan Penyalahgunaan
dan Peredaran Gelap Narkoba
(P4GN).
Saat ditanya potensi usaha
sablon, Ali mengatakan jenis
usaha itu sangat potensial.
”Anak muda di Kompleks Per-
mata yang telah mendapatkan
pelatihan sablon dari BNN
kini kebanjiran order pem-
buatan kaos partai,” ujarnya.
(RO/J-4)
BNN
TURAP PENGENDALI BANJIR: Alat berat menyelesaikan
pemasangan turap di Kali Ciliwung, di sisi Jalan Gunung Sahari,
Jakarta, kemarin. Proyek tersebut merupakan salah satu upaya
pengendalian banjir yang sering melanda kawasan itu.
ANTARA/ANDIKA WAHYU