SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
ICT FOR D BAGIAN 2
OLEH:
Ria Adhiaswati
Kania Mareti
Pangudi Jati R
Qorry Sheila F
Pratama Adipradana
OUTLINE
• Pengertian dari masing-masing goal 16 dan 17
• Target yang telah ditetapkan PBB untuk masing-masing goal
• Contoh program nyata yang telah dilakukan di Indonesia
• Contoh penggunaan ICT untuk pencapaian salah satu dari goal yang dibahas.
• Penjelasan salah satu program (LBH Jakarta)
• Keunggulan dan kelemahan
• Kesimpulan
KEDAMAIAN DAN
KEADILAN
Menggalakkan masyarakat yang
damai dan terbuka untuk
pengembangan yang lestari,
memberikan akses pada
keadilan untuk semua orang
dan membangun institusi yang
efektif, bertanggung jawab,
serta terbuka di semua
TARGETS
• Mengurangi segala macam bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak
• Mendukung perangkat hukum di tingkat nasional dan internasional dan akses
keadilan yang sama untuk semua
• Mengurangi aliran keuangan dan senjata terlarang, memperkuat pemulihan dan
pengembalian asset yang dicuri dan memerangi semua jenis tindak kejahatan
kriminal yang terorganisir
• Secara substansia lmengurangi korupsi dan suap dalam segala bentuk
• Membangun institusi-institusi yang akuntabel dan transparan di semua level
• Memastikan pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan
representatif di semua level
• Menyediakan identitas legal bagi semua, termasuk akta kelahiran
KEMITRAAN UNTUK
PENGEMBANGAN
YANG LESTARI
Memperkuat cara-cara
penerapan dan menghidupkan
kembali kemitraan global untuk
pengembangan yang
berkesinambungan.
TARGETS
• Memobilisasi tambahan sumber daya finansial untuk negara berkembang dari
berbagai sumber.
• Memperbanyak kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan, dan segitiga
regional dan internasional mengenai akses terhadap sains, teknologi dan
inovasi.
• Mendukung perkembangan, transfer, diseminasi dan difusi teknologi ramah
lingkungan kepada negara-negara berkembang.
• Menghargai ruang kebijakan dan kepemimpinan masing-masing negara untuk
membuat dan mengimplementasikan kebijakan untuk pengentasan
kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan.
• Mendorong dan mendukung kemitraan publik, publik-swasta, dan masyarakat
sipil yang efektif, yang dibangun dari pengalaman dan strategi dalam bermitra.
CONTOH PROGRAM
Hal ini merupakan salah satu peran Indonesia dalam kerjasama dengan
negara lain mengingat Indonesia merupakan salah satu negara G20.
Kerjasama selatan-selatan dan segitiga regional menjadi salah satu pilihan
Indonesia dalam bermitra dengan negara lain.
CONTOH PROGRAM
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta didirikan atas gagasan yang disampaikan
pada Kongres Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) ke III tahun 1969. Gagasan
tersebut mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat Peradin melalui Surat
Keputusan Nomor 001/Kep/10/1970 tanggal 26 Oktober 1970 yang isi penetapan
pendirian Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dan Lembaga Pembela Umum yang
mulai berlaku tanggal 28 Oktober 1970.
PERTANYAAN NO 4
Gunakan mesin pencari seperti google untuk mencari contoh
penggunaan ICT untuk pencapaian salah satu dari goal yang dibahas.
Tuliskan secara perinci contoh yang dipilih, seperti Nama Program,
Inisiator Program, Sasaran Pengguna Program, Tujuan Program,
Deskripsi Ringkas Program dan tidak lupa tuliskan alamat web (URL)
dari program tersebut.
LATAR BELAKANG
• LBH Jakarta menjadi organisasi penting bagi gerakan pro-demokrasi.
Hal ini disebabkan upaya LBH Jakarta membangun dan menjadikan
nilai-nilai hak asasi manusia dan demokrasi sebagai pilar gerakan
bantuan hukum di Indonesia.
• LBH Jakarta telah menerima ribuan pengaduan dari masyarakat.
Terhitung mulai tahun 2002 hingga 2006 tercatat 5.718 kasus masuk,
dengan jumlah 96.681 orang terbantu. Banyaknya pengaduan yang
masuk, mengindikasikan kebutuhan masyarakat akan bantuan hukum.
VISI DAN MISI
• Terwujudnya suatu suatu sistem masyarakat hukum yang terbina di atas
tatanan hubungan sosial yang adil dan beradab/berperikemanusiaan secara
demokratis (A just, humane and democratic socio-legal system)
• Terwujudnya suatu sistem hukum dan administrasi yang mampu menyediakan
tata-cara (prosedur-prosedur) dan lembaga-lembaga melalui mana setiap
pihak dapat memperoleh dan menikmati keadilan hukum (A fair and
transparent institutionalized legal-administrative system)
• Terwujudnya suatu sistem ekonomi, politik dan budaya yang membuka akses
bagi setiap pihak untuk turut menentukan setiap keputusan yang berkenaan
dengan kepentingan mereka dan memastikan bahwa keseluruhan sistem itu
tetap menghormati dan menjunjung tinggi HAM (An open political-economic
system with a culture that fully respects human rights).
PROGRAM KERJA
• Pengembangan Sumber Daya Hukum
Masyarakat
• Penelitian dan Pusat Dokumentasi
Bantuan Hukum
• Penanganan Kasus
• Advokasi Kebijakan
• Mobile Legal Aid
• Karya Latihan Bantuan Hukum
(KALABAHU)
• Pendidikan Publik
• Perburuhan
• Perkotaan Masyarakat Urban
• Peradilan yang Adil dan Jujur
• Minoritas dan Kelompok Rentan
FOKUS KERJA
PROGRAM KERJA DAN FOKUS KERJA
PERTANYAAN NO 5
Diskusikan efektivitas program
yang disebut pada no 4. Jelaskan
keunggulan dan kelemahan
program tersebut.
KEBERHASILAN DAN KELEMAHAN
Keberhasilan
• Programnya dapat memperluas akses layanan publik
• Membawa perbaikan penghidupan dan kesejahteraan bagi masyarakat menengah
kebawah yang membutuhkan bantuan hukum.
• Diperkirakan bahwa setelah berlangsung selama delapan tahun berdampak pada
kebijakan, peraturan,hukum peradilan
• Program ini memberi kontribusi positif bagi penduduk yang membutuhkan bantuan
hukum.
Kelemahan
• Kurangnya dana
• dukungan stakeholder usahawan dan pemerintah
• peminat pekerja di LBH adalah orang yang pamrih.
KESIMPULAN
• Melihat ke-2 Goal dari 17 yang dibuat oleh PBB untuk seluruh negara di
dunia termasuk Indonesia, Pemerintah Indonesia sudah melakukan
beberapa usaha dalam mengimplementasikan goal tersebut dengan
program-program yang sudah dicanangkan seperti yang disebutkan di
atas. Sehingga, Indonesia diharapkan bisa menjadi lebih inovatif dan
bertahan dalam pembangunan jangka panjang.
Fg 6  tikp bagian 2- ICT FOR D

More Related Content

What's hot

Dasar sosial dan budaya
Dasar sosial dan budaya Dasar sosial dan budaya
Dasar sosial dan budaya qashah09
 
Bab 3:Idea, Wawasan dan Dasar Pembangunan Negara
Bab 3:Idea, Wawasan dan Dasar Pembangunan NegaraBab 3:Idea, Wawasan dan Dasar Pembangunan Negara
Bab 3:Idea, Wawasan dan Dasar Pembangunan Negarazerra Azren
 
Pendidikan kewarganegaran modul 2 kb 3
Pendidikan kewarganegaran modul 2 kb 3Pendidikan kewarganegaran modul 2 kb 3
Pendidikan kewarganegaran modul 2 kb 3Uwes Chaeruman
 
Forum alam sekitar
Forum alam sekitarForum alam sekitar
Forum alam sekitarNur Mirza
 
Pembangunan Perekonomian Daerah dalam Peningkatan Kualitas Demokrasi
Pembangunan Perekonomian Daerah dalam Peningkatan Kualitas DemokrasiPembangunan Perekonomian Daerah dalam Peningkatan Kualitas Demokrasi
Pembangunan Perekonomian Daerah dalam Peningkatan Kualitas DemokrasiDadang Solihin
 
Pertemuan 4 - Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) Prioritas
Pertemuan 4 - Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) PrioritasPertemuan 4 - Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) Prioritas
Pertemuan 4 - Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) Prioritasandi_irawan
 
Karangan
KaranganKarangan
Karangansairee
 
Bab 2 pendidikan anti korupsi
Bab 2 pendidikan anti korupsiBab 2 pendidikan anti korupsi
Bab 2 pendidikan anti korupsinatal kristiono
 

What's hot (10)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2015-2025
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2015-2025Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2015-2025
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2015-2025
 
Dasar sosial dan budaya
Dasar sosial dan budaya Dasar sosial dan budaya
Dasar sosial dan budaya
 
Msp03sosped
Msp03sospedMsp03sosped
Msp03sosped
 
Bab 3:Idea, Wawasan dan Dasar Pembangunan Negara
Bab 3:Idea, Wawasan dan Dasar Pembangunan NegaraBab 3:Idea, Wawasan dan Dasar Pembangunan Negara
Bab 3:Idea, Wawasan dan Dasar Pembangunan Negara
 
Pendidikan kewarganegaran modul 2 kb 3
Pendidikan kewarganegaran modul 2 kb 3Pendidikan kewarganegaran modul 2 kb 3
Pendidikan kewarganegaran modul 2 kb 3
 
Forum alam sekitar
Forum alam sekitarForum alam sekitar
Forum alam sekitar
 
Pembangunan Perekonomian Daerah dalam Peningkatan Kualitas Demokrasi
Pembangunan Perekonomian Daerah dalam Peningkatan Kualitas DemokrasiPembangunan Perekonomian Daerah dalam Peningkatan Kualitas Demokrasi
Pembangunan Perekonomian Daerah dalam Peningkatan Kualitas Demokrasi
 
Pertemuan 4 - Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) Prioritas
Pertemuan 4 - Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) PrioritasPertemuan 4 - Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) Prioritas
Pertemuan 4 - Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) Prioritas
 
Karangan
KaranganKarangan
Karangan
 
Bab 2 pendidikan anti korupsi
Bab 2 pendidikan anti korupsiBab 2 pendidikan anti korupsi
Bab 2 pendidikan anti korupsi
 

Similar to Fg 6 tikp bagian 2- ICT FOR D

Menciptakan Good Governance melalui Perencanaan
Menciptakan Good Governance melalui PerencanaanMenciptakan Good Governance melalui Perencanaan
Menciptakan Good Governance melalui PerencanaanDadang Solihin
 
Pemahaman terhadap Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)
Pemahaman terhadap Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)Pemahaman terhadap Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)
Pemahaman terhadap Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)Dadang Solihin
 
Administrasi Pembangunan di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Penganggaran, Pe...
Administrasi Pembangunan  di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Penganggaran, Pe...Administrasi Pembangunan  di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Penganggaran, Pe...
Administrasi Pembangunan di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Penganggaran, Pe...Dadang Solihin
 
Penerapan Good Governance dalam Pemberdayaan Komite Sekolah
Penerapan Good Governance dalam Pemberdayaan Komite SekolahPenerapan Good Governance dalam Pemberdayaan Komite Sekolah
Penerapan Good Governance dalam Pemberdayaan Komite SekolahDadang Solihin
 
Perencanaan Pembangunan
Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan
Perencanaan Pembangunan Dadang Solihin
 
KEWENANGAN_LEMBAGA_LEMBAGA_NEGARA_MENURU.pptx
KEWENANGAN_LEMBAGA_LEMBAGA_NEGARA_MENURU.pptxKEWENANGAN_LEMBAGA_LEMBAGA_NEGARA_MENURU.pptx
KEWENANGAN_LEMBAGA_LEMBAGA_NEGARA_MENURU.pptxOcdiansyah
 
Bab 5 lembaga lembaga anti korupsi di dindonesia
Bab 5 lembaga lembaga anti korupsi di dindonesiaBab 5 lembaga lembaga anti korupsi di dindonesia
Bab 5 lembaga lembaga anti korupsi di dindonesianatal kristiono
 
Administrasi Pembangunan di Indonesia Perencanaan, Penganggaran, dan Pengawasan
Administrasi Pembangunan  di Indonesia Perencanaan, Penganggaran, dan PengawasanAdministrasi Pembangunan  di Indonesia Perencanaan, Penganggaran, dan Pengawasan
Administrasi Pembangunan di Indonesia Perencanaan, Penganggaran, dan PengawasanDadang Solihin
 
Optimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart Government
Optimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart GovernmentOptimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart Government
Optimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart GovernmentDadang Solihin
 
Sepuluh prinsip good governance
Sepuluh prinsip good governanceSepuluh prinsip good governance
Sepuluh prinsip good governanceMochamad Syahidu
 
Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Konstruksi Nawacita
Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Konstruksi NawacitaKebijakan Pembangunan Daerah dalam Konstruksi Nawacita
Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Konstruksi NawacitaDadang Solihin
 
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi BirokrasiKonsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi BirokrasiDadang Solihin
 
Materi 6 b lembaga anti_korupsii_non-pemerintah 2010
Materi 6 b  lembaga anti_korupsii_non-pemerintah 2010Materi 6 b  lembaga anti_korupsii_non-pemerintah 2010
Materi 6 b lembaga anti_korupsii_non-pemerintah 2010Fathur Rohman
 
BE & GG, Hendri Sivilianto, Prof Dr Ir Hapzi Ali MM CMA, Good Government Gove...
BE & GG, Hendri Sivilianto, Prof Dr Ir Hapzi Ali MM CMA, Good Government Gove...BE & GG, Hendri Sivilianto, Prof Dr Ir Hapzi Ali MM CMA, Good Government Gove...
BE & GG, Hendri Sivilianto, Prof Dr Ir Hapzi Ali MM CMA, Good Government Gove...Hendri Sivilianto
 
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi BirokrasiKonsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi BirokrasiDadang Solihin
 
Makalah binter
Makalah binterMakalah binter
Makalah binterindirardn
 
Bahan Tayang MK SANRI: REVIEW BEFORE EXAM
Bahan Tayang MK SANRI: REVIEW BEFORE EXAMBahan Tayang MK SANRI: REVIEW BEFORE EXAM
Bahan Tayang MK SANRI: REVIEW BEFORE EXAMHeru Syah Putra
 
Kode Etik Perencana. Pemahaman Konsep Dasar dan Penerapan
Kode Etik Perencana. Pemahaman Konsep Dasar dan PenerapanKode Etik Perencana. Pemahaman Konsep Dasar dan Penerapan
Kode Etik Perencana. Pemahaman Konsep Dasar dan Penerapanoswarmungkasa1
 

Similar to Fg 6 tikp bagian 2- ICT FOR D (20)

Menciptakan Good Governance melalui Perencanaan
Menciptakan Good Governance melalui PerencanaanMenciptakan Good Governance melalui Perencanaan
Menciptakan Good Governance melalui Perencanaan
 
Pemahaman terhadap Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)
Pemahaman terhadap Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)Pemahaman terhadap Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)
Pemahaman terhadap Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)
 
Administrasi Pembangunan di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Penganggaran, Pe...
Administrasi Pembangunan  di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Penganggaran, Pe...Administrasi Pembangunan  di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Penganggaran, Pe...
Administrasi Pembangunan di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Penganggaran, Pe...
 
Penerapan Good Governance dalam Pemberdayaan Komite Sekolah
Penerapan Good Governance dalam Pemberdayaan Komite SekolahPenerapan Good Governance dalam Pemberdayaan Komite Sekolah
Penerapan Good Governance dalam Pemberdayaan Komite Sekolah
 
Perencanaan Pembangunan
Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan
Perencanaan Pembangunan
 
KEWENANGAN_LEMBAGA_LEMBAGA_NEGARA_MENURU.pptx
KEWENANGAN_LEMBAGA_LEMBAGA_NEGARA_MENURU.pptxKEWENANGAN_LEMBAGA_LEMBAGA_NEGARA_MENURU.pptx
KEWENANGAN_LEMBAGA_LEMBAGA_NEGARA_MENURU.pptx
 
Bab 5 lembaga lembaga anti korupsi di dindonesia
Bab 5 lembaga lembaga anti korupsi di dindonesiaBab 5 lembaga lembaga anti korupsi di dindonesia
Bab 5 lembaga lembaga anti korupsi di dindonesia
 
Administrasi Pembangunan di Indonesia Perencanaan, Penganggaran, dan Pengawasan
Administrasi Pembangunan  di Indonesia Perencanaan, Penganggaran, dan PengawasanAdministrasi Pembangunan  di Indonesia Perencanaan, Penganggaran, dan Pengawasan
Administrasi Pembangunan di Indonesia Perencanaan, Penganggaran, dan Pengawasan
 
Optimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart Government
Optimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart GovernmentOptimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart Government
Optimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart Government
 
Sepuluh prinsip good governance
Sepuluh prinsip good governanceSepuluh prinsip good governance
Sepuluh prinsip good governance
 
Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Konstruksi Nawacita
Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Konstruksi NawacitaKebijakan Pembangunan Daerah dalam Konstruksi Nawacita
Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Konstruksi Nawacita
 
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi BirokrasiKonsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
 
Materi 6 b lembaga anti_korupsii_non-pemerintah 2010
Materi 6 b  lembaga anti_korupsii_non-pemerintah 2010Materi 6 b  lembaga anti_korupsii_non-pemerintah 2010
Materi 6 b lembaga anti_korupsii_non-pemerintah 2010
 
BE & GG, Hendri Sivilianto, Prof Dr Ir Hapzi Ali MM CMA, Good Government Gove...
BE & GG, Hendri Sivilianto, Prof Dr Ir Hapzi Ali MM CMA, Good Government Gove...BE & GG, Hendri Sivilianto, Prof Dr Ir Hapzi Ali MM CMA, Good Government Gove...
BE & GG, Hendri Sivilianto, Prof Dr Ir Hapzi Ali MM CMA, Good Government Gove...
 
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi BirokrasiKonsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
 
Makalah binter
Makalah binterMakalah binter
Makalah binter
 
Bahan Tayang MK SANRI: REVIEW BEFORE EXAM
Bahan Tayang MK SANRI: REVIEW BEFORE EXAMBahan Tayang MK SANRI: REVIEW BEFORE EXAM
Bahan Tayang MK SANRI: REVIEW BEFORE EXAM
 
Resume MOOC.pdf
Resume MOOC.pdfResume MOOC.pdf
Resume MOOC.pdf
 
Kode Etik Perencana. Pemahaman Konsep Dasar dan Penerapan
Kode Etik Perencana. Pemahaman Konsep Dasar dan PenerapanKode Etik Perencana. Pemahaman Konsep Dasar dan Penerapan
Kode Etik Perencana. Pemahaman Konsep Dasar dan Penerapan
 
Good Governance
Good GovernanceGood Governance
Good Governance
 

Recently uploaded

Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajatLatihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajatArfiGraphy
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfCandraMegawati
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfbibizaenab
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxJamhuriIshak
 
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptxcontoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptxHR MUSLIM
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..ikayogakinasih12
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptArkhaRega1
 
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxPERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxRizkyPratiwi19
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxdpp11tya
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxmawan5982
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfSitiJulaeha820399
 
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxLK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxPurmiasih
 
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTKeterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTIndraAdm
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdfsdn3jatiblora
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxadimulianta1
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfDimanWr1
 
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapDinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapsefrida3
 
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxsoal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxazhari524
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfElaAditya
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BAbdiera
 

Recently uploaded (20)

Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajatLatihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
 
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptxcontoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptx
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
 
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxPERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
 
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxLK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
 
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTKeterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
 
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapDinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
 
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxsoal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
 

Fg 6 tikp bagian 2- ICT FOR D

  • 1. ICT FOR D BAGIAN 2 OLEH: Ria Adhiaswati Kania Mareti Pangudi Jati R Qorry Sheila F Pratama Adipradana
  • 2. OUTLINE • Pengertian dari masing-masing goal 16 dan 17 • Target yang telah ditetapkan PBB untuk masing-masing goal • Contoh program nyata yang telah dilakukan di Indonesia • Contoh penggunaan ICT untuk pencapaian salah satu dari goal yang dibahas. • Penjelasan salah satu program (LBH Jakarta) • Keunggulan dan kelemahan • Kesimpulan
  • 3. KEDAMAIAN DAN KEADILAN Menggalakkan masyarakat yang damai dan terbuka untuk pengembangan yang lestari, memberikan akses pada keadilan untuk semua orang dan membangun institusi yang efektif, bertanggung jawab, serta terbuka di semua
  • 4. TARGETS • Mengurangi segala macam bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak • Mendukung perangkat hukum di tingkat nasional dan internasional dan akses keadilan yang sama untuk semua • Mengurangi aliran keuangan dan senjata terlarang, memperkuat pemulihan dan pengembalian asset yang dicuri dan memerangi semua jenis tindak kejahatan kriminal yang terorganisir • Secara substansia lmengurangi korupsi dan suap dalam segala bentuk • Membangun institusi-institusi yang akuntabel dan transparan di semua level • Memastikan pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di semua level • Menyediakan identitas legal bagi semua, termasuk akta kelahiran
  • 5. KEMITRAAN UNTUK PENGEMBANGAN YANG LESTARI Memperkuat cara-cara penerapan dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pengembangan yang berkesinambungan.
  • 6. TARGETS • Memobilisasi tambahan sumber daya finansial untuk negara berkembang dari berbagai sumber. • Memperbanyak kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan, dan segitiga regional dan internasional mengenai akses terhadap sains, teknologi dan inovasi. • Mendukung perkembangan, transfer, diseminasi dan difusi teknologi ramah lingkungan kepada negara-negara berkembang. • Menghargai ruang kebijakan dan kepemimpinan masing-masing negara untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan untuk pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan. • Mendorong dan mendukung kemitraan publik, publik-swasta, dan masyarakat sipil yang efektif, yang dibangun dari pengalaman dan strategi dalam bermitra.
  • 7. CONTOH PROGRAM Hal ini merupakan salah satu peran Indonesia dalam kerjasama dengan negara lain mengingat Indonesia merupakan salah satu negara G20. Kerjasama selatan-selatan dan segitiga regional menjadi salah satu pilihan Indonesia dalam bermitra dengan negara lain.
  • 8. CONTOH PROGRAM Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta didirikan atas gagasan yang disampaikan pada Kongres Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) ke III tahun 1969. Gagasan tersebut mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat Peradin melalui Surat Keputusan Nomor 001/Kep/10/1970 tanggal 26 Oktober 1970 yang isi penetapan pendirian Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dan Lembaga Pembela Umum yang mulai berlaku tanggal 28 Oktober 1970.
  • 9. PERTANYAAN NO 4 Gunakan mesin pencari seperti google untuk mencari contoh penggunaan ICT untuk pencapaian salah satu dari goal yang dibahas. Tuliskan secara perinci contoh yang dipilih, seperti Nama Program, Inisiator Program, Sasaran Pengguna Program, Tujuan Program, Deskripsi Ringkas Program dan tidak lupa tuliskan alamat web (URL) dari program tersebut.
  • 10. LATAR BELAKANG • LBH Jakarta menjadi organisasi penting bagi gerakan pro-demokrasi. Hal ini disebabkan upaya LBH Jakarta membangun dan menjadikan nilai-nilai hak asasi manusia dan demokrasi sebagai pilar gerakan bantuan hukum di Indonesia. • LBH Jakarta telah menerima ribuan pengaduan dari masyarakat. Terhitung mulai tahun 2002 hingga 2006 tercatat 5.718 kasus masuk, dengan jumlah 96.681 orang terbantu. Banyaknya pengaduan yang masuk, mengindikasikan kebutuhan masyarakat akan bantuan hukum.
  • 11.
  • 12. VISI DAN MISI • Terwujudnya suatu suatu sistem masyarakat hukum yang terbina di atas tatanan hubungan sosial yang adil dan beradab/berperikemanusiaan secara demokratis (A just, humane and democratic socio-legal system) • Terwujudnya suatu sistem hukum dan administrasi yang mampu menyediakan tata-cara (prosedur-prosedur) dan lembaga-lembaga melalui mana setiap pihak dapat memperoleh dan menikmati keadilan hukum (A fair and transparent institutionalized legal-administrative system) • Terwujudnya suatu sistem ekonomi, politik dan budaya yang membuka akses bagi setiap pihak untuk turut menentukan setiap keputusan yang berkenaan dengan kepentingan mereka dan memastikan bahwa keseluruhan sistem itu tetap menghormati dan menjunjung tinggi HAM (An open political-economic system with a culture that fully respects human rights).
  • 13. PROGRAM KERJA • Pengembangan Sumber Daya Hukum Masyarakat • Penelitian dan Pusat Dokumentasi Bantuan Hukum • Penanganan Kasus • Advokasi Kebijakan • Mobile Legal Aid • Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU) • Pendidikan Publik • Perburuhan • Perkotaan Masyarakat Urban • Peradilan yang Adil dan Jujur • Minoritas dan Kelompok Rentan FOKUS KERJA PROGRAM KERJA DAN FOKUS KERJA
  • 14.
  • 15. PERTANYAAN NO 5 Diskusikan efektivitas program yang disebut pada no 4. Jelaskan keunggulan dan kelemahan program tersebut.
  • 16. KEBERHASILAN DAN KELEMAHAN Keberhasilan • Programnya dapat memperluas akses layanan publik • Membawa perbaikan penghidupan dan kesejahteraan bagi masyarakat menengah kebawah yang membutuhkan bantuan hukum. • Diperkirakan bahwa setelah berlangsung selama delapan tahun berdampak pada kebijakan, peraturan,hukum peradilan • Program ini memberi kontribusi positif bagi penduduk yang membutuhkan bantuan hukum. Kelemahan • Kurangnya dana • dukungan stakeholder usahawan dan pemerintah • peminat pekerja di LBH adalah orang yang pamrih.
  • 17. KESIMPULAN • Melihat ke-2 Goal dari 17 yang dibuat oleh PBB untuk seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, Pemerintah Indonesia sudah melakukan beberapa usaha dalam mengimplementasikan goal tersebut dengan program-program yang sudah dicanangkan seperti yang disebutkan di atas. Sehingga, Indonesia diharapkan bisa menjadi lebih inovatif dan bertahan dalam pembangunan jangka panjang.