LAKIP adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan AKIP yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga yang dilaporkan secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.

1. MANAJEMEN PEMBIAYAAN LPI
Dosen Pengampu :Yayan Andrian, S.Ag., M.Ed.MGMT.
LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP)
Disusun Oleh :
Nama : Retno Wiyanti F.
NIM : 143111315
Kelas : 5H/PAI

2. Assalamualaikum Wr.wb ...

3. 1. Instansi Pemerintah
Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
menurut peraturan perundangan yang berlaku terdiri dari:
Kementerian, Departemen, Lembaga Pemerintah Non
Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara,
Markas Besar TNI, Kepolisian Republik Indonesia dan
lembaga/badan lainnya yang dibiayai dari anggaran
negara.
2. Akuntabilitas
Kewajiban untuk menyampaikan pertanggung jawaban
atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan
tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu
organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau
berkewenangan untuk meminta keterangan atau
pertanggung jawaban.
PENGERTIAN

4. 3. Kinerja Instansi Pemerintah
Gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan instansi
pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan
program dan kebijakan yang ditetapkan.
4. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk
mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaram dan
tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung
jawaban secara periodik.

5. LAKIP
Dokumen yang berisi gambaran
perwujudan AKIP yang disusun dan
disampaikan secara sistematik dan
melembaga yang dilaporkan secara
tertulis, periodik dan melembaga.
Pelaporan kinerja ini dimaksudkan
untuk mengkomunikasikan capaian
kinerja instansi pemerintah dalam
suatu tahun anggaran yang dikaitkan
dengan proses pencapaian tujuan dan
sasaran instansi pemerintah.

6. FUNGSI LAKIP
 Suatu media hubungan kerja organisasi yang
berisi data dan informasi.
 Wujud tertulis pertanggungjawaban suatu
instansi kepada pemberi wewenang dan
mandat.
 Media akuntabilitas setiap instansi pemerintah.
 Media informasi.

7. a. Pertanggungjawaban dari bawahan kepada
atasan.
b. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan
perubahan-perubahan ke arah perbaikan.
c. Perbaikan dalam perencanaan jangka
menengah dan jangka pendek.
d. Mengenali kendala dan permasalahan yang
dihadapi.
e. Menilai efisiensi penggunaan sumber daya
dalam menghasilkan output.
f. Menilai efektivitas pencapaian hasil (outcome)
terhadap rencana.
g. Menilai apakah kualitas hasil telah memenuhi
keinginan/kepuasan stakeholders.
h. Menilai apakah pencapaian output dan
outcome sesuai dengan waktu yang
ditetapkan.
Tujuan LAKIP

8. KARAKTERISTIK PELAPORAN YANG BAIK
Laporan akan dikatakan
bermanfaat apabila telah
dapat menyajikan informasi
yang kredibel kepada
penggunanya. Terdapat
empat karakteristik kualitatif
yang membuat informasi
berguna bagi pemakai yakni :
1. Dapat dipahami
2. Relevan
3. Handal, dan
4. Dapat diperbandingkan.

9. PERSYARATAN PELAKSANAAN AKIP
 Berpedoman pada sistem yang dapat
menjamin penggunaan sumber daya yang
konsisten dengan asas-asas umum
penyelenggaraan negara.
 Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf
instansi yang bersangkutan.
 Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan
tujuan yang telah
ditetapkan.
 Berorientasi pada pencapaian visi dan misi
serta hasil dan manfaat yang
diperoleh.
 Jujur, obyektif, transparan, dan akurat.
 Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam
pencapaian sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan.

10. PRINSIP-PRINSIP LAKIP
• Prinsip lingkup pertanggungjawaban. Hal-hal yang dilaporkan harus
proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggungjawab masing-
masing dan memuat baik mengenai kegagalan maupun keberhasilan.
• Prinsip prioritas. Yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan
relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi
yang diperlukan untuk upaya-upaya tindak lanjutnya. Harus berorientasi
pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
• Prinsip manfaat. Yaitu manfaat laporan harus lebih besar daripada biaya
penyusunannya, dan laporan harus mempunyai manfaat bagi
peningkatan pencapaian kinerja.

11. MANFAAT LAKIP

12. 1. Menurut kalian, seberapa pentingkah laporan akuntabilitas
pada suatu organisasi atau instansi pemerintah ?
2. Menurut kalian perlukah sosialisasi penyusunan LAKIP
dilakukan kembali ?
3. Menurut kalian, sudahkah efektif dan efisien laporan
akuntabilitas di instansi atau organisasi pemerintah di
Indonesia pada masa kini?