Audit Kinerja Penting untuk Pemerintah dan Masyarakat

Evaluasi kinerjadan kompensasi/Pelaksanaan audit kinerja Page 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Reformasi yang terjadi tahun 1998 membawa dampak yang signifikan
dalam pengelolaan keuangan negara. Sekitar sepuluh tahun terakhir, tuntutan
masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana
masyarakat oleh pemerintah semakin meningkat. Masyarakat ingin mengetahui
apakah berbagai program telah tercapai dan apakah tercapainya program tersebut
telah dilakukan dengan prinsip ekonomi (kehematan), dengan cara efisien, dan
dengan hasil yang efektif atau yang lebih dikenal dengan istilah spend well, spend
less, spend wisely.
Keinginan dan tuntutan masyarakat tersebut belum sepenuhnya dapat
dipenuhi apabila hanya mengandalkan hasil audit laporan keuangan yang memuat
opini tentang neraca, perbandingan anggaran dan realisasi, arus kas, dan catatan
atas laporan keuangan. Masyarakat ingin mengetahui apakah penyelenggaraan
kegiatan oleh pemerintah dengan menggunakan dana publik dapat memberikan
nilai lebih bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, perlu
diadakan perluasan tujuan dan jenis audit dari audit keuangan menuju audit
kinerja (performance audit).
Audit kinerja (performance audit) terhadap sektor publik dapat membantu
masyarakat dalam mengetahui kinerja yang lebih lengkap dari organisasi
masyarakat (public). Audit Kinerja dapat dilakukan baik pada sektor swasta
maupun sektor publik dan badan pemerintah, karena dari semua tujuan
kepentingan masyarakat merupakan prioritas utama. Audit kinerja bertujuan untuk
mengevaluasi kinerja dan mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan
rekomendasi guna perbaikan atau tindakan lebih lanjut. Selama ini, hasil dari audit
kinerja cenderung diasumsikan sebagai informasi yang ditujukan kepada
konsumsi pihak internal perusahaan, karena menelaah secara sistematik kegiatan
organisasi dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Padahal laporan audit
kinerja ini juga bisa digunakan oleh pihak eksternal untuk pengambilan
keputusan.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah perkembangan audit kinerja?
2. Apakah yang dimaksud dengan audit kinerja?
3. Apakah pentingnya audit kinerja?
4. Bagaimanakah relasi antara audit kinerja terhadap akuntabilitas publik?
5. Apakah keterkaitan audit kinerja terhadap manajemen kinerja?
6. Apa sajakah istilah-istilah yang digunakan dalam audit kinerja?

7. Apakah perbedaan antara audit kinerja dan audit keuangan?
8. Apakah karakteristik audit kinerja?
9. Apakah manfaat audit kinerja?
10. Apakah tujuan dari audit kinerja?
11. Apakah jenis-jenis audit kinerja?
12. Bagaimanakah proses dan tahapan audit kinerja?
13. Apakah peran auditor dalam audit kinerja?
C. Tujuan
1. Mengetahui perkembangan audit kinerja
2. Mengetahui definisi audit kinerja
3. Mengetahui pentingnya audit kinerja
4. Menganalisis audit kinerja untuk akuntabilitas publik
5. Menganalisis keterkaitan audit kinerja dengan manajemen kinerja
6. Mengetahui istilah-istilah yang dipergunakan dalam audit kinerja
7. Mengidentifikasi perbedaan antara audit kinerja dan audit keuangan
8. Mengidentifikasi karakteristik audit kinerja
9. Menganalisis manfaat audit kinerja
10.Mengidentifikasi tujuan audit kinerja
11.Mengetahui jenis-jenis audit kinerja
12.Menganalisis proses dan tahapan audit kinerja
13.Mengetahui peran audit kinerja
D. Metode Penulisan
Metode penulisan yang diimplementasikan dalam makalah ini ialah
metode pustaka, yakni dengan menggali berbagai data yang dibutuhkan dari
buku. Kemudian, dalam proses penyelesaian makalah juga menggunakan data
yang diperoleh via internet.

BAB II
PEMBAHASAN
A. Perkembangan Audit Kerja
Audit kinerja mengalami proses, demikian pula dengan pengetahuan dan
kompetisi yang dibutuhkan. Sebelum mencapai bentuknya, audit kinerja
mengalami evolusi yang cukup lama, dimulai dari financial statement auditing
pada tahum 1930, dilanjutkan dengan management auditing pada tahun 1950 dan
program auditing pada tahun 1970. Dalam kurun waktu yang hampir bersamaan,
tahun 1971 Elmer B Staat dari United State Comptoreller General Accounting
Office untuk pertama kalinya memperkenalkan audit kinerja (performance audit)
pada kongres INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Intitution),
di Montreal, Kanada.
Sejak itu, audit kinerja yang merupakan perluasan audit keuangan mulai
diimplementasikan pada audit sektor publik oleh Supreme Public Institution di
seluruh dunia. Pelaksanaan audit kinerja di seluruh dunia, termasuk di Indonesia
terus mengalami pasang surut.
Sebagai gambaran pada Netherland Court of Audit (BPK Belanda),
perkembangan audit dimulai dengan pemberian mandat untuk melakukan audit
kinerja pada tahun 1976. Pada awalnya, audit kinerja berfokus pada efisiensi.
Kemudian, mereka mulai menyusun dan menyempurnakan manual audit kinerja
yang ada. Pada perkembangannya, mereka mengintegrasi teknologi informasi dan
komunikasi dalam audit kinerja (antara lain untuk menganalisis data) serta
menggunakan pendekatan strategis dalam menyusun tema audit. Pada BPK
Belanda, tema audit yang berfokus pada mutu dan akuntabilitas kebijakan
pemerintah merupakan perluasan dari audit keuangan yang berfokus pada
penganggaran.
Di Australian National Audit Office (BPK Australia), audit kinerja dimulai
pada tahun 1970-an. Audit kinerja mulai berkembang di Australia karena
ketertarikan pemerintah, parlemen, dan masyarakat terhadap efektivitas program
dan efisiensi administrasi pemerintah. Pada saat itu, departemen pemerintah
banyak diberikan kebebasan untuk mengelola operasi mereka, dengan sedikit
kendali dari pusat. Pada awalnya, pemeriksaan kinerja hanya divisi kecil dari
ANAO. Antara tahun 1980-1983, ANAO hanya membuat tujuh laporan audit
kinerja. Saat ini, ANAO membuat hampir 50 laporan audit kinerja setiap
tahunnya.
Di Indonesia, audit kinerja mulai diperkenalkan pada tahun 1976 yang
dimulai dengan management audit course di Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)
dengan bekerja sama dengan US-GAO. Serupa dengan negara lain, audit kinerja
di Indonesia juga mengalami pasang surut. Sejak tahun 2004-2007, BPK telah

melaksanakan 99 audit kinerja, dengan rincian 37 audit di kantor pusat dan 62
audit di kantor perwakilan daerah. Rekap audit kinerja pada tahun 2004-2007.
B. Definisi Audit Kerja
Secara etimologi, audit kinerja terdiri atas dua kata, yaitu “audit” dan
“kinerja”. Audit menurut Arens adalah kegiatan mengumpulkan dan
mengevaluasi terhadap bukti-bukti yang dilakukan oleh yang kompeten dan
independen untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara kondisi
yang ditemukan dan kriteria yang ditetapkan. Sedangkan menurut Stephen P
Robbins, kinerja merupakan hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang telah
dilakukan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan bersama. Di pihak
lain. Ayuha menjelaskan, “Perfomance is the way of job or task is done by an
individual, a group of organization”. Dari kedua definisi tersebut, terlihat bahwa
istilah kinerja mengarah pada dua hal yaitu proses dan hasil yang dicapai. Definisi
yang cukup komprehensif diberikan oleh Malan, Fountain, Arrowsmith, dan
Lockridge (1984), sebagai berikut.
“Perfomance auditing is a systematic process of objectively obtaining dan
evaluating evidence regarding the performance of an organization, program,
function, or activity. Evaluation is made in terms of its economy and efficiency of
operations, effectiveness in achieving of desire results, and compliance with
relevan policies, law, and regulations, for the purposes of ascertaining the degree
of correspondence between performance and established criteria and
communicating the results to interest the users. The performance audit function
provides an independent, third-party review of management’s performance and
the degree to which the perfomanced of audited entity meets pre-stated
expectation”. (“Audit kinerja merupakan suatu proses sistematis dalam
mendapatkan dan mengevaluasi bukti yang secara objektif atas suatu kinerja
organisasi, program, fungsi, atau kegiatan. Evaluasi dilakukan bedasarkan aspek
ekonomi dan efisiensi operasi, efektivitas dalam mencapai hasil yang diinginkan,
serta kepatuhan terhadap peraturan, hukum, dan kebijakan yang terkait. Tujuan
dari evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat keterkaitan antara kinerja dan
kriteria yang ditetapkan serta mengomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak
yang berkepentingan. Fungsi dari audit kinerja ialah memberikan review dari
pihak ketiga atas kinerja manajemen dan menilai apakah kinerja organisasi dapat
memenuhi harapan”).
Selanjutnya, Pasal 4 ayat (3) UU No 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mendefinisikan audit kinerja
sebagai audit atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan
aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. Kemudian,
bedasarkan PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP mendefinisikan audit kinerja

sebagai audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi
instansi pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas.
Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa audit kinerja adalah audit
yang dilakukan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai bukti untuk
menilai kinerja entitas yang diaudit dalam hal ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.
C. Pentingnya Audit Kerja
1. Pemerintah Bagi pemerintah, audit kinerja dapat menjadi ukuran penilaian
dan perbaikan atas 3E (ekonomi, efektivitas, dan efisiensi) dari program
kegiatan pemerintah dan pelayanan publik.
2. Legislatif & Masyarakat Memberikan informasi independen apakah uang
negara digunakan secara 3E serta mendukung pengawasan dan pengambilan
keputusan oleh legislatif.
3. BPK
Melakukan peningkatkan kematangan organisasi dan nilai BPK di masyarakat,
meningkatkan motivasi pemeriksa, dan mendorong kreativitas dan
pembelajaran.
Lebih lanjut, audit sektor publik tidak hanya memeriksa serta menilai
kewajaran laporan keuangan sektor publik, tetapi juga menilai ketaatan
aparatur pemerintahan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku.
Disamping itu, audit sektor publik juga memeriksa dan menilai sifat-sifat
hemat (ekonomis), efisien serta keefektifan dari semua pekerjaan, pelayanan
atau program yang dilakukan pemerintah. Dengan demikian, bila kualitas
audit kinerja sektor publik rendah, akan mengakibatkan risiko tuntutan hukum
(legitimasi) terhadap pejabat pemerintah dan akan muncul kecurangan,
korupsi, kolusi serta berbagai ketidakberesan. Sehubungan dengan itulah,
audit kinerja memegang peran yang sangat esensial dalam suatu organisasi
atau lembaga yang berkaitan dengan dana masyarakat.
D. Audit Kinerja untuk Akuntabilitas Publik
Akuntabilitas publik meliputi :
1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (accountability for probity and
legality)
2. Akuntabilitas proses (process accountability)
3. Akuntabilitas program (program accountability)
4. Akuntabilitas kebijakan (policy accountability)

Akuntabilitas Publik tidak bisa dipisahkan dari prinsip-prinsip tata kelola
pemerintahan yang baik (Good Governance). Salah satu tata kelola yang baik
ialah dengan adanya kinerja yang baik. Kinerja inilah dapat diidentifikasi dan
dievaluasi melalui audit kinerja. Oleh sebab itu, audit kinerja sangat diperlukan
dalam akuntabilitas publik, terutama dalam hal menilai tingkat keberhasilan
kinerja suatu kementerian atau lembaga pemerintah dan memastikan sesuai atau
tidaknya sasaran kegiatan yang menggunakan anggaran dan transparansi dalam
pelaksanaannya. Pada sektor publik, audit kinerja dilakukan untuk meningkatkan
akuntabilitas berupa peningkatan pertanggungjawaban manajemen kepada
lembaga perwakilan, pengembangan bentuk-bentuk laporan akuntabilitas,
perbaikan indikator kinerja, perbaikan perbandingan kinerja antara organisasi
sejenis yang diperiksa, serta penyajian informasi yang lebih jelas dan normatif.
E. Keterkaitan Audit Kinerja dengan Manajemen Keuangan
Audit kinerja dapat dilaksanakan oleh pihak auditor internal atau auditor
eksternal yang profesional dan kompeten sehingga menjamin objektivitas hasil
audit. Dalam melaksanakan audit kinerja penting bagi auditor untuk memiliki
pengetahuan yang memadai tentang pengelolaan terhadap hasil-hasil, khususnya
sistem perencanaan, penganggaran dan sistem pengindikator kinerja yang dimiliki
atau melekat pada suatu instansi pemerintah, yang mana informasi ini dipegang
oleh manajemen keuangan. Pendekatan auditor pada bagian ini bertujuan untuk
memperoleh dokumen yang mencukupi untuk memeriksa peraturan dasar
organisasi dan memahami sejarah serta kondisi operasi sekarang. Auditor
seharusnya mengenal struktur organisasi, sistem pengendalian, laporan keuangan,
sistem informasi, pegawai dan pelaksanaan adminsistratif.
Mendekati akhir pendekatan ini, auditor seharusnya memperoleh informasi
mengenai hukum yang terkait, pernyataan kebijakan, dokumen dan catatan
penelitian terdahulu, laporan audit sebelumnya, dan studi lain yang dilakukan oleh
departemen. Auditor harus memperoleh gambaran mengenai informasi dasar yang
berkaitan organisasi dengan mendapatkan bagan organisasi, uraian tertulis, serta
bagan alir dari proses kerja dan sistem informasi. Auditor juga harus memperoleh
informasi mengenai kebijakan dan prosedur administrasi dan personalia, serta
mengindentifikasi dan memperoleh prosedur operasi.
F. Istilah-istilah dalam Audit Kinerja
Ada istilah umum yang digunakan dalam audit kinerja, di antaranya
performance audit dan Value For Money (VFM) audit. VFM audit mengacu pada
penilaian apakah manfaat yang dihasilkan oleh suatu program lebih besar dari
biaya yang dikeluarkan atau masih mungkinkah melakukan pengeluaran dengan

bijak. Istilah VFM audit banyak digunakan di Kanada dan negara
persemakmurannya. Secara internasional, performance audit ialah istilah resmi
yang digunakaan kalangan INTOSAI. Istilah yang juga sering dijumpai ialah
audit manajemen, audit operasional, atau audit ekonomi dan efisiensi. Istilah ini
digunakan untuk menilai dalam aspek ekonomi dan efisiensi dari pengelolaan
organisasi. Istilah lain ialah audit program atau audit efektivitas yang ditujukan
untuk menilai manfaat atau pencapaian suatu program. Gabungan antara audit
manajemen atau operasional dan audit program merupakan audit kinerja. Audit
kinerja terkait erat dengan konsep akuntabilitas yang dikenal dengan istilah
akuntabilitas kinerja.
Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah antara lain diatur melalui Inpres
No.7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
Beberapa istilah yang sering dikaitkan dalam konteks audit kinerja adalah 1.
Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai pencapaian, prestasi atau unjuk
kerja dari instansi pemerintah 2. Indikator kinerja (performance indicator) adalah
deskripsi kuantitatif atau kualitatif terhadap tercapaiannya kinerja. Indikator
kinerja dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk menilai dan melihat
perkembangan yang dicapai selama jangka waktu terterntu. 3. Indikator kinerja
kunci (key performance indicator) adalah indikator kinerja yang memiliki fokus
pada aspek kinerja yang penting bagi keberhasilan organisasi. 4. Efisiensi
berkaitan dengan hubungan antara input yang digunakan untuk menghasilkan
output. Efisiensi lazimnya dinyatakan dalam bentuk indeks, rasio, unit, atau
bentuk lainnya (misalnya: dalam bentuk perbandingan). Secara umum efisiensi
berkaitan dengan produktivitas. 5. Efektivitas berkaitan dengan pencapaian hasil
(outcome) yang ditetapkan telah dicapai dengan output. Output sektor publik
umumnya adalah jasa berupa layanan terhadap masyarakat. Output dikatakan
efektif jika memberi pengaruh sesuai yang diharapkan.
G. Perbedaan antara Audit Kinerja dan Audit Keuangan
No
.
Perbedaan Audit Kinerja Audit Keuangan
1. Tujuan
Menilai apakah audit telah
mencapai tujuan atau
harapan yang ditetapkan.
Menilai apakah
akun-akun benar dan
disajikan secara
wajar
2. Dasar Akademik
Ekonomi, ilmu politik,
sosiologi, dan lain-lain.
Akuntansi
3. Metode
Bervariasi antara satu
proyek dan proyek lain .
Kurang lebih telah
terstandardisasi.
4. Fokus Program dan kegiatan Sistem akuntansi

organisasi. dan sistem
manajemen
5. Kriteria Penilaian
· Lebih subjektif
· Terdapat kriteria yang
unik untuk masing-masing
audit.
· Kurang subjektif
· Kriteria untuk
semua kegiatan audit
6. Laporan
· Struktur dan isi laporan
bervariasi
·
Dipublikasikan secara
tidak tetap (ad hoc basis )
· Bentuk laporan
kurang lebih
terstandardisai
· Dipublikasikan
secara berkala
1. Lingkup audit keuangan meliputi seluruh laporan keuangan, sedangkan audit
kinerja lebih spesifik dan fleksibel dalam pemilihan subjek, objek, dan
metodolgi audit.
2. Audit keuangan merupakan audit reguler sedangkan audit kinerja bukan
merupakan audit reguler karena tidak harus dilaksanakan setiap tahun atau
secara berkala.
3. Opini/Pendapat yang diberikan dalam audit keuangan bersifat baku yaitu
unqualified, qualified, adverse atau disdalmer, sedangkan audit kinerja bukan
merupakan audit dengan jenis opini yang sudah ditentukan (formalized
opinion).
4. Audit kinerja dilaksanakan dengan dasar pengetahuan yang bersifat
multidisiplin dan lebih banyak menekankan pada kemampuan analisis
daripada sebatas pengetahuan akuntansi.
5. Audit kinerja bukanlah bentuk audit berdasarkan checklist, kompleksitas, dan
keragaman. Pertanyaan dalam audit kinerja mengisyaratkan agar auditor
dibekali dengan kemampuan berkomunikasi yang baik
H. Karakteristik Audit Kinerja
Adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh audit kinerja yang membedakan
audit kinerja dengan jenis audit lainnya . Berikut ini adalah beberapa karakteristik
dari audit kinerja:
1. Audit kinerja berusaha mencari jawaban atas dua pertanyaan dasar berikut
a. Apakah sesuatu yang benar telah dilakukan (doing the right things )?
b. Apakah sesuatu telah dilakukan dengan cara yang benar (doing the things
right)?
Pertanyaan pertama ditujukan terutama bagi pembuat kebijakan. Tujuannya
adalah untuk mengevaluasi apakah kebijakan telah diputuskan dengan tepat.
Pertanyaan kedua ditujukan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan yang

diambil telah diterapkan dengan benar atau apakah kebijakan tersebut telah
dilaksanakan dengan cara-cara yang memadai. Kedua pertanyaan tersebut
merupakan makna dari efektivitas dan efisiensi tidak selalu berbanding lurus.
Suatu kegiatan yang telah dilakukan secara efektif belum tentu berarti bahwa
kegiatan itu telah dilakukan secara efisien, demikian juga sebaliknya.
2. Proses audit kinerja dapat dihentikan apabila pengujian terinci dinilai tidak
akan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi perbaikan manajemen atau
kondisi internal lembaga audit dinilai tidak mampu untuk melaksankan
pengujian terinci.
Profesor Soemardjo Tjitrosidojo (1980) memberikan karakteristik audit
kinerja sebagai berikut
a. Pemeriksaan operasional dengan menggunakan perbandingan dengan cara
pemeriksaan oleh dokter haruslah merupakan pemeriksaan semacam
“medical check up”, (penelitian kesehatan) dan bukan merupakan
pemeriksaan semacam “otopsi post mortem”(pemeriksaan mayat). Jadi,
pemeriksaan seharusnya dimaksudkan agar si pasien memperoleh petunjuk
agar ia selanjutnya dapat hidup lebih sehat dan bukan sebagai pemeriksaan
untuk menganalisis sebab-sebab kematian mayat.
b. Pemeriksa haruslah wajar (fair), objektif dan realities, mengingat bahwa ia
harus dapat menjangkau hari depan organisasi yang diperiksanya. Ia harus
dapat berpikir secara dinamis, konstruktif, dan kreatif, :mengingat bahwa
dalam tugasnya ia harus berhadapan dengan banyak orang yang sifat serta
tingkah lakunya beranekaragam. Ia harus dapat bertindak seccara
diplomatis seterusnya ia haruslah sensitif dalam menghadapi masalah-
masalah yang pelik dalam tugas serta tangguh untuk tetap bertekad
meneruskan suatu penyelidikan sampai akhirnya berhasil.
c. Pemeriksa (atau setidak-tidaknya tim pemeriksa secara kolektif ) harus
mempunyai pengetahuan dan ketrampilan dari berbagai macam bidang
seperti ekonomi, hukum, moneter, statistik, komputer, keinsinyuran, dan
sebagainya .
d. Agar pemeriksaan dapat berhasil dengan baik, pemeriksa harus dapat
berpikir dengan menggunakan sudut pandangan pejabat pimpinan
organisasi yang diperiksanya. Ia harus mendapat dukungan dari pimpinan
tertinggi, pemeriksa harus benar-benar mengetahui persoalan yang
dihadapinya, dapat mengantisipasi masalah serta cara penyelesaiannya, dan
memberikan gambaran tentang perbaikan-perbaikan yang dapat diterapakan
dalam organisasi yang diperiksa.
e. Pemeriksaan operasional harus dapat berfungsi sebagai suatu”early warning
system” (sistem peringatan dini) agar pimpinan secara tepat pada waktunya,

Evaluasi kinerjadan kompensasi/Pelaksanaan audit kinerja Page10
setidak-tidaknya sebelum terlambat dapat mengadakan tindakan-tindakan
korektif yang mengarah kepada perbaikan organisasinya.
Karakteristik diatas sangat relevan dengan konsep audit kinerja sebagai
audit for management bukan audit to management. Dalam audit for management,
auditor harus memberikan rekomendasi perbaikan bagi manajemen sebagai upaya
peningkatan akuntabilitas dan kinerja entitas yang diaudit.
I. Manfaat Audit Kerja
1. Peningkatan Kinerja
a. Mengidentifikasi Masalah dan Alternatif Penyelesaiannya Auditor sebagai
pihak independen dapat memberi pandangan kepada manajemen untuk
melihat permasalahan secara lebih detail dari sisi operasional. Sehubungan
dengan itu, auditor dapat melakukan diskusi dengan orang-orang yang
bergelut dalam operasional dan menginformasikan hal tersebut kepada
manajemen.
b. Mengidentifikasi Sebab-sebab Aktual dari Suatu Masalah Yang Dapat
Dihadapi oleh Kebijaksanaan Manajemen atau Tindakan Lainnya. Auditor
harus dapat menetapkan masalah yang aktual dan solusi untuk
mengatasinya. Auditor sebaiknya tidak memberi rekomendasi atau usulan
bila ia tidak dapat membantu proses rekomendasi tersebut.
c. Mengidentifikasi Peluang dan Kemungkinan untuk Mengatasi Keborosan
dan Ketidakefisienan. Pengurangan biaya merupakan hal yang penting
dalam audit kinerja. Namun, penghematan biaya dapat menjadi suatu hal
yang besar dalam jangka waktu yang panjang. Biaya harus berada pada
tingkat yang tepat dan jika perlu melakukan pemotongan. Keputusan
mengurangi biaya haruslah mempertimbangankan dampaknya bagi kegiatan
operasional.
d. Mengidentifikasi Kriteria untuk Menilai Pencapaian Tujuan Organisasi Pada
situasi tertentu, kriteria tidak ada. Oleh sebab itu, auditor dapat membantu
manajemen dalam membangun kriteria itu.
e. Melakukan Evaluasi atas Sistem Pengendalian Internal Auditor harus
menentukan apakah mekanisme telah menyediakan informasi tentang
efektivan operasional, yaitu:
(1). Apakah ada perbedaan tingkat kedalaman atau detail laporan
(2). Apakah ada informasi yang belum disajikan dalam laporan
(3). Apakah indikator kerja telah dipertimbangkan dalam penyusunan
laporan.
f. Menyediakan Jalur Komunikasi antara Tataran Operasional dan
Manajemen Audit kerja dapat menjadi sarana untuk menyampaikan

permasalahan yang tidak dapat tersalurkan melalui struktur komunikasi yang
telah disususun organisasi tersebut.
g. Melaporkan Ketidakberesan Audit kerja dapat menjadi sarana untuk
menyampaikan kepada manajemen setiap penyimpangan yang terjadi
sehingga kerugian dan dampak yang lebih besar dapat diatasi.
2. Peningkatan Akuntabilitas Publik
Pada sektor publik, audit kinerja dilakukan untuk meningkatkan
akuntabilitas berupa perbaikan pertanggungjawaban manajemen kepada
lembaga perwakilan, pengembangan bentukbentuk laporan akuntabilitas;
perbaikan indikator kinerja, perbaikan perbandingan pekerja antara organisasi
sejenis yang diperiksa, serta penyajian informasi yang jelas dan informatif.
Perubahan dan perbaikan dapat terjadi karena temuan atau rekomendasi audit.
Umumnya, rekomendasi dapat menjadi kunci atas perubahan dan perbaikan.
Oleh sebab itu, penyusunan rekomendasi yang baik perlu diperhatikan.
J. Tujuan Audit Kerja
Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) menyatakan bahwa audit
kinerja mencakup tujuan yang luas dan bervariasi, termasuk tujuan yang berkaitan
dengan penilaian hasil dan efektivitas program, ekonomi dan efisiensi,
pengendalian internal, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang
berlaku, serta bagaimana cara untuk meningkatkan efektivitas. Jadi, dapat
disimpulkan bahwa tujuan dasar dari audit kinerja ialah menilai suatu kinerja
suatu organisasi, program, atau kegiatan yang meliputi audit atas aspek ekonomi,
efisiensi, dan efektivitas. Audit kinerja (performance audit) merupakan perluasan
atas audit laporan keuangan atas prosedur dan tujuan.
K. Jenis Audit Kerja
Audit yang dilakukan dalam audit kinerja meliputi audit ekonomi, audit
efisiensi dan audit efektivitas. Audit ekonomi dan audit efisiensi disebut
management audit atau operational audit, sedangkan audit efektivitas disebut
program audit.
1. Audit Ekonomi Konsep yang pertama dalam pengelolaan organisasi sektor
publik ialah ekonomi, yang berarti pemerolehan input dengan kualitas dan
kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan
perbandingan antara input dan input value yang dinyatakan dalam satuan
moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sector publik
dapat meminimalisir input resource yang digunakan, yaitu dengan
menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.

2. Audit Efisiensi Konsep kedua dalam manajemen organisasi sector publik ialah
efisiensi, yaitu pencapaian output yang maksimal dengan input tertentu atau
dengan penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu.
Efisiensi merupkan perbandingan input/output yang dikaitkan dengan standar
kinerja atau target yang telah ditetapkan.
Dapat disimpulkan bahwa ekonomi memiliki arti biaya terendah,
sedangkan efisiensi mengacu pada rasio terbaik antara output dan biaya (input).
Ini dikarenakan keduanya diukur dalam unit yang berbeda, maka efisiensi
dapat terwujud ketika dengan sumber daya yang ada dapat dicapai output yang
maksimal atau output tertentu dapat dicapai dengan sumber daya yang sekecil-
kecilnya. Audit ekonomi dan efisiensi bertujuan untuk menentukan suatu
entitas telah memperoleh, melindungi, menggunakan sumber dayanya secara
ekonomis, dan efisien. Selain itu, juga bertujuan untuk menentukan dan
mengidentifikasi penyebab terjadinya praktik-praktik yang tidak ekonomis dan
efisien, termasuk ketidakmampuan organisasi untuk mengelola sistem
informasi, administrasi, dan struktur organisasi.
Menurut The General Accounting Office Standards (1994), beberapa hal
yang perlu dipertimbangkan dalam audit ekonomi dan efisiensi, yaitu dengan
mempertimbangkan apakah entitas yang diaudit telah:
(1) mengikuti ketentuan pelaksanaan pengadaan yang sehat
(2) melakukan pengadaan sumber daya (jenis, mutu dan jumlah) sesuai dengan
kebutuhan pada biaya terendah
(3) melindungi dan memelihara semua sumber daya yang ada secara memadai
(4) menghindari duplikasi pekerjaan atau kegiatan yang tanpa tujuan atau
kurang jelas tujuannya
(5) menghindari adanya pengangguran sumber daya atau jumlah pegawai yang
berlebihan
(6) menggunakan prosedur kerja yang efisien
(7) menggunakan sumber daya (staf, peralatan dan fasilitas) yang minimum
dalam menghasilkan atau menyerahkan barang/jasa dengan kuantitas dan
kualitas yang tepat
(8) mematuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan perolehan, pemeliharaan dan penggunaan sumber daya negara
(9) melaporkan ukuran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai
kehematan dan efisiensi (Mardiasmo, 2002).
Untuk dapat mengetahui apakah organisasi telah menghasilkan output
yang optimal dengan sumber daya yang dimilikinya, auditor dapat
membandingkan output yang telah dicapai pada periode yang bersangkutan

dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, kinerja tahun-tahun
sebelumnya dan unit lain pada organisasi yang sama atau pada organisasi yang
berbeda.
3. Audit Efektifitas Konsep yang ketiga dalam pengelolaan organisasi sektor
publik adalah efektivitas. Efektivitas berarti tingkat pencapaian hasil program
dengan target yang ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan antara
outcome dengan output. Outcome seringkali dikaitkan dengan tujuan
(objectives) atau target yang hendak dicapai. Jadi dapat dikatakan bahwa
efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan. Sedangkan menurut Audit
Commission (1986) disebutkan bahwa efektivitas berarti menyediakan jasa-
jasa yang benar sehingga memungkinkan pihak yang berwenang untuk
mengimplementasikan kebijakan dan tujuannya. Audit efektivitas bertujuan
untuk menentukan tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan,
kesesuaian hasil dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya dan menentukan
apakah entitas yang diaudit telah mempertimbangkan alternatif lain yang
memberikan hasil yang sama dengan biaya yang paling rendah. Secara lebih
rinci, tujuan pelaksanaan audit efektivitas atau audit program adalah dalam
rangka:
(1) menilai tujuan program, baik yang baru maupun yang sudah berjalan,
apakah sudah memadai dan tepat
(2) menentukan tingkat pencapaian hasil suatu program yang diinginkan
(3) menilai efektivitas program dan atau unsur-unsur program secara terpisah
(4) mengidentifikasi faktor yang menghambat pelaksanaan kinerja yang baik
dan memuaskan
(5) menentukan apakah manajemen telah mempertimbangkan alternatif untuk
melaksanakan program yang mungkin dapat memberikan hasil yang lebih
baik dan dengan biaya yang lebih rendah
(6) menentukan apakah program tersebut saling melengkapi, tumpang-tindih
atau bertentangan dengan program lain yang terkait.
(7) mengidentifikasi cara untuk dapat melaksanakan program tersebut dengan
lebih baik.
(8) menilai ketaatan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku
untuk program tersebut.
(9) menilai apakah sistem pengendalian manajemen sudah cukup memadai
untuk mengukur, melaporkan dan memantau tingkat efektivitas program
(10) menentukan apakah manajemen telah melaporkan ukuran yang sah dan
dapat dipertanggungjawabkan mengenai efektivitas program. Efektivitas
berkenaan dengan dampak suatu output bagi pengguna jasa. Untuk
mengukur efektivitas suatu kegiatan harus didasarkan pada kriteria yang

telah ditetapkan sebelumnya. Jika hal ini belum tersedia, auditor bekerja
sama dengan manajemen puncak dan badan pembuat keputusan untuk
menghasilkan kriteria tersebut dengan berpedoman pada tujuan
pelaksanaan suatu program. Meskipun efektivitas suatu program tidak
dapat diukur secara langsung, ada beberapa alternatif yang dapat
digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan suatu program, yaitu
mengukur dampak atau pengaruh evaluasi oleh konsumen dan evaluasi
yang menitikberatkan pada proses, bukan pada hasil. Tingkat komplain
dan tingkat permintaan dari pengguna jasa dapat dijadikan sebagai
pengukuran standar kinerja yang sederhana untuk berbagai jasa. Evaluasi
terhadap pelaksanaan suatu program hendaknya mempertimbangkan
apakah program tersebut relevan atau realistis, apakah ada pengaruh dari
program tersebut, apakah program telah mencapai tujuan yang telah
ditetapkan dan apakah ada cara-cara yang lebih baik dalam mencapai
hasil.
L. Proses dan Tahapan Kinerja Audit
PROSES AUDIT
Secara umum, proses audit kinerja memiliki sistematika:
a. Struktur audit kinerja
b. Tahapan audit kinerja
c. Kriteria atau indikator yang menjadi tolok ukur audit kinerja.
1. Struktur Audit Kinerja
Pada dasarya, struktur audit adalah sama, hal yg membedakan adalah
spesific tasks pada tiap tahap audit yg menggambarkan kebutuhan dari masing-
masing audit.
Secara umum, struktur audit kinerja terdiri atas:
a. Tahap-tahap audit
b. Elemen masing-masing tahap audit
c. Tujuan umum masing-masing elemen
d. Tugas-tugas yang diperlukan utuk mencapai setiap tujuan
2. Tahapan Audit Kinerja
Audit kinerja merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan
dan prosedurya. Berdasarkan kerangka umum struktur audit di atas, dapat
dikembangkan struktur audit kinerja yang terdiri atas:
1. Tahap pengenalan dan perencanaan (familiarization and planning phase)
2. Tahap pengauditan (audit phase)
3. Tahap pelaporan (reporting phase)

4. Tahap penindak lanjutan (follow-up phase)
Tahapan Elemen
Tahap pengenalan dan perencanaan
(familiarization and planning phase)
Tahapan audit (audit phase)
Tahap pelaporan (reporting phase)
Tahap penindaklanjutan (follow-up
phase)
Survei pendahuluan Review SPM
Review hasil-hasil program Review
ekonomi Review kepatuhan
Persiapan laporan Review dan revisi
Pengiriman dan penyajian laporan
Desain follow up Investigasi
Pelaporan
1. TAHAP PENGENALAN & PERENCANAAN (Familiarization and Planning
Phase)
Tahap pengenalan dan perencanaan terdiri dari dua elemen:
a. Survei Pendahuluan (Preliminary Survey) Survei pendahuluan, bertujuan
untuk menghasilkan research plan yang detail yg dapat membantu auditor
dalam mengukur kinerja Auditor akan berupaya untuk memperoleh gambaran
yang akurat tentang lingkungan organisasi yang diaudit, terutama berkaitan
dengan:
1. Struktur dan operasi organisasi
2. Lingkungan manajemen
3. Kebijakan, standar, dan prosedur kerja.
Deskripsi yang akurat tentang lingkungan organisasi yang diaudit akan
membantu auditor untuk menentukan tujuan audit dan rencana audit secara
detail, memanfaatkan sumber daya yang ada untuk berbagai hal yang bersifat
material, mendesain tugas secara efisien dan menghindari kesalahan.
b. Review Sistem Pengendalian (Control System Review)
Review SPM, bertujuan untuk mengembangkan temuan berdasarkan
perbandingan antara kinerja dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.
Pada audit keuangan, audit dimulai dengan review dan evaluasi terhadap SPI
terutama yang berkaitan dengan prosedur akuntansinya. Pada audit kinerja,
auditor harus menelaah SPM untuk menemukan kelemahan pengendalian
yang signifikan agar menjadi perhatian manajemen dan untuk luas, sifat dan
waktu pekerjaan pemeriksaan berikutnya SPM memberikan gambaran
tentang metoda dan prosedur yg digunakan oleh organisasi untuk
mengendalikan kinerjanya. Pengendalian manajemen bertujuan utk

memastikan bahwa tujuan organisasi dicapai secara ekonomis, efisien, dan
sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Tiga langkah prosedur
audit yg dilakukan pada review sistem pengendalian:
1. Menganalisis sistem manajemen organisasi.
2. Membandingkannya dengan model yang ada.
3. Mencatat dugaan terhadap setiap ketidakcocokan/ketidaksesuaian
Kriteria penilaian yang digunakan untuk reliabilitas data dibagi dalam dua
area, yaitu:
1. Proses pengumpulan, perhitungan, dan pelaporan data
a.Prosedur yang ada didesain untuk memastikan fairness, dependability,
dan reliability data.
b. Terdapat pengendalian dalam proses pengumpulan dan penghitungan
data untuk memastikan integritas data.
c. Pengendalian yang telah ditetapkan sudah dijalankan.
d. Terdapat dokumentasi yang memadai untuk menentukan integritas
data.
2. Kecukupan pelaporan data
a. Data yang dikumpulkan dan dihitung, dibuat dengan dasar yang
konsisten dengan tahun sebelumnya
b. Kewajaran dan reliabilitas data disajikan dengan kriteria tertentu
Audit pada tahap pengenalan dan perencanaan mempersiapkan dokumen:
1. Analitical memorandum berisi identifikasi kelemahan yang material dalam
sistem pengendalian manajemen dan pembuatan rekomendasi untuk perbaikan
atas kelemahan tersebut.
2. Planning memorandum dibuat berdasarkan hasil review sistem pengendalian
untuk menentukan sifat, luas, dan waktu pekerjaan audit berikutnya.
Indikator kinerja dapat membantu pemakai laporan dalam menilai kinerja
organisasi yang diaudit. Penggunaan indikator kinerja untuk masing-masing
organisasi juga penting untuk mengantisipasi kemungkinan bahwa ukuran kerja
untuk suatu organisasi berbeda dengan ukuran kerja organisasi lain.
2. TAHAPAN AUDIT (Audit Phase)
Tahapan dalam audit kinerja terdiri dari tiga elemen, yaitu: 1. Telaah hasil-
hasil program (program results review) 2. Telaah ekonomi dan efisiensi (economy
and efficiency review) 3. Telaah kepatuhan (compliance review)
Tahapan-tahapan dalam audit kinerja disusun untuk membantu auditor dalam
mencapai tujuan audit kinerja. Review hasil-hasil program akan membantu
auditor untuk mengetahui apakah entitas telah melakukan sesuatu yang benar.
Review ekonomi dan efisiensi akan mengarahkan auditor untuk mengetahui

apakah entitas telah melakukan sesuatu yang benar tadi secara ekonomis dan
efisien. Review kepatuhan akan membnatu auditor untuk menentukan apakah
entitas telah melakukan segala sesuatu dengan cara-cara yang benar, sesuai aturan
dan hukum yang berlaku. Dalam menjalankan elemen-elemen tersebut, auditor
juga harus memepertimbangkan biaya. Atas dasar tersebut, setiap elemen harus
dijalankan secara terpisah.
Secara lebih rinci, komponen audit terdiri dari
1. Identifikasi Lingkungan Manajemen Auditor harus familiar dengan lingkungan
manajemen klien untuk memahami keterbatasan yang dihadapi organisasi.
Oleh sebab itu, auditor harus mengetahui secara akurat gambaran menyeluruh
organisasi dari perspektif hukum, organisasi, dan karyawan. Auditor
mengumpulkan informasi sehubungan dengan
(a). Persyaratan hukum dan kinerja
(b). Gambaran organisasi
(c). Sistem informasi dan pengendalian
(d). Pemahaman karyawan atas kebutuhan dan harapan.
2. Perencanaan dan Tujuan Ini berkaitan dengan review atas proses penetapan
rencana dan tujuan organisasi. Auditor menguji keberadaan tujuan yang
ditetapkan secara jelas dan rencana-rencana untuk mencapai tujuan tersebut,
serta keterkaitan antara aktivitas yang dilakukan dengan kebutuhan dan tujuan
organisasi.
3. Struktur Organisasi Komponen ini berkaitan dengan bagaimana sebuah unit
diatur dan sumber daya dialokasikan untuk mencapai tujuan organisasi.
Struktur organisasi menunjuk pada otoritas formal maupun informal dan
tanggung jawab yang terkait organisasi.
4. Kebijakan dan Praktik Ini mengacu pada kebijakan yang berlaku umum yang
merupakan kesepakatan masyarakat yang diwakili lembaga legislatif, dan
diformalkan dalam peraturan administratif yang mengacu pada sejumlah
aktivitas yang harus dilaksanakan.
5. Sistem dan Prosedur Ini merupakan rangkaian kegiatan atau aktivitas untuk
menelaah struktur pengendalian, efektivitas, ketepatan, logika, dan kebutuhan
organisasi.
6. Pengendalian dan Metode Berhubungan dengan pengendalian internal terutama
accounting control dan administrative control. Pengendalian akuntansi
diperlukan untuk menyusun rencana, metode, dan prosedur organisasi untuk
menjaga kekayaan perusahaan dan reabilitas data keuangan. Pengendalian
administrasi terdiri dari rencana, metoda, dan prosedur organisasi yang
berfokus pada efisiensi operasional, efektivitas organisasi, dan kepatuhan
terhadap kebijakan manajemen serta ketentuan yang berlaku.

7. Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Fisik Ini berkaitan dengan sikap
karyawan, dokumentasi tentang berbagai aktivitas, dan kondisi fisik
pekerjaan
8. Praktik Pengelolaan Staf Komponen ini mengacu pada metode prosedur yang
digunakan untuk melindungi sumber daya manusia yang digunakan untuk
mencapai tujuan organisasi, metode dan prosedur yang mengatur administrasi
penggajian, metode dan prosedur untuk menilai kinerja karyawan, kebijakan
dan prosedur pelatihan karyawan, dan affirmative actions plans, yaitu berbagai
rencana yang disetujui pihak-pihak tertentu. Auditor perlu mengevaluasi
affirmative action plans untuk memastikan hal ini tidak bertentangan dengan
hukum yang berlaku dan pelaksanaan rencana berjalan secara efektif.
9. Analisis Fiskal Ini dibutuhkan untuk menganalisis informasi keuangan yang
secara langsung atau tidak langsung dapat digunakan untuk mengindikasikan
efisiensi operasi, ekonomi, dan efektivita unit organisasi yang dievaluasi.
10. Area Khusus Investigasi Ini bersifat lebih spesifik. Investigasi ini diarahkan
pada usaha mengevaluasi soulusi alternatif yang didesain untuk meningkatkan
efektivitas dan sfisiensi atau peningkatan nilai ekonomis sebuah fungsi
organisasi.
3. TAHAPAN PELAPORAN (reporting phase)
Laporan tertulis bersifat permanen dan sangat penting untuk akuntabilitas
publik. Hal terpenting bahwa laporan tersebut dapat dipahami oleh pihak-pihak
yang menerima dan membutuhkan. Tiga langkah pengembangan laporan audit,
yaitu:
1. Persiapan (preparation) Pada tahap persiapan, auditor mulai mengembangkan
temuan audit, menggabungkannya menjadi sebuah laporan yang koheren dan
logis, serta menyiapkan bukti pendukung dan dokumentasi yang diperlukan.
2. Penelaahan (review) Ini adalah tahap analisi kritis terhadap laporan tertulis
yang dilakukan oleh staf audit, review, dan komentar atas laporan yang
diberikan oleh pihak auditor.
3. Pengiriman (transmission) Meliputi persiapan tertulis sebuah laporan yang
permanen agar dapat dikirim ke lembaga yang memberi tugas untuk
mengaudit.
Hal yang terpenting dari laporan ialah dapat dipahami oleh pihak-pihak
yang membutuhkan dan menerima sehingga efektif. Oleh sebab itu, auditor harus
memutuskan siapa yang kompeten untuk menulis laporan dan siapa pengguna
laporan tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan laporan adalah:
1. Laporan audit kinerja harus ditulis secara objektif
2. Auditor tidak boleh overstate
3. Informasi yang disajikan harus disertai suatu bukti yang kompeten

4. Auditor hendaknya menulis laporan secara konstruktif, memberikan pengakuan
terhadap kinerja yang baik maupun yang buruk
5. Auditor hendaknya mengakomodasi usaha-usaha yang dilakukan oleh
manajemen untuk memperbaiki kinerjanya
Selain hal-hal di atas, ada keahlian yang perlu dimiliki dan dikembangkan
oleh auditor agar menghasilkan laporan yang efektif adalah:
1. Keahlian Teknis Keahlian yang dibutuhkan untuk mengorganisasikan atau
menyusun informasi audit menjadi sebuah laporan yang koheren.
2. Keahlian Manajerial Keahlian yang dibutuhkan untuk merencanakan,
mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan masing-masing tahap
audit untuk memastikan hasil akhir yang berkualitas dan tepat waktu.
3. Keahlian interpersonal Keahlian untuk menjaga hubungan baik dengan auditee,
kemampuan untuk menyampaikan temuan-temuan negatif menjadi
kesempatan-kesempatan positif sehingga mampu meyakinkan manajemen atas
potensi-potensi yang ada.
Sistematika laporan audit kinerja, terdiri atas:
I. Pendahuluan
a. Umum
b. Surat pengiriman atau memorandum
c. Laporan ringkasan
d. Daftar isi laporan secara keseluruhan
e. Daftar tabel dan gambar
II. Teks
a. Pendahuluan
b. Body atau badan, mencakup: 1) Pengantar masalah (jika perlu)
2) Temuan-temuan
3) Kesimpulan dan rekomendasi
c. Komentar auditee
III. Referensi Masalah
a. Footnotes
b. Lampiran
c. Bibliografi
d. Komentar auditee (jika tidak dimasukkan ke dalam teks)
e. Bahan referensi
Format di atas menggambarkan susunan laporan akhir audit kinerja.
Dalam praktiknya, audotor harus melakukan langkah-langkah berikut untuk
mengembangakan sebuah laporan audit
1. Menyiapkan temuan-temuan secara individual

2. Mengumpulkan semua referensi yang diperlukan untuk mendukung teks
3. Menyiapkan teks
4. Menyiapkan laporan inti
5. Menyiapkan memorandum pengiriman laporan
Temuan audit merupakan building blocks laporan audit,
maksudnya bahwa temuan audit akan disajikan secara tertulis sesuai
dengan permasalahan yang relevan dan material yang ditemukan selama
audit, yang mencakup argumen yang logis dan komplit serta didukung
oleh bukti-bukti yang cukup. Relevansi maksudnya adalah temuan yang
diperoleh haruslah sesuai dengan masalah pokok dalam lingkung audit dan
tujuan audit. Materialis berkaitan dengan sejauh mana kondisi yang ada
berpengaruh secara signifikan terhadap organisasi yang diaudit.
4. TAHAP PENINDAKLANJUTAN (follow up)
Tahap penindaklanjutan melibatkan auditor, auditee, dan pihak lain yang
berkompeten. Tindak lanjut didisain untuk memastikan atau memberikan
pendapat apakah rekomendasi auditor sudah diimplementasikan. Dari sisi
auditor, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tahap penindaklanjutan antara
lain:
a. Dasar Pelaksanaan Follow Up Ini adalah perencanaan yang dilakukan oleh
pihak manajemen. Untuk setiap rekomendasi yang diberikan auditor,
manajemen harus menentukan hal tersebut diterima atau ditolak. Jika diterima
apakah rekomendasi tersebut diimplementasikan atau tidak, jika tidak
diimplementasikan periode sekarang, kapan implementasi akan dilaksanakan.
Jika rekomendasi telah dilaksanakan sebelum laporan diterbitkan, seharusnya
telah diverifikasi oleh auditor. Jika rekomendasi auditor tidak dilaksanakan,
permasalahan apa saja yang dihadapi oleh organisasi dalam implementasi
rekomendasi.
b. Pelaksanaan Review Follow Up Hal ini memberi dasar untuk review follow
up. Hal pertama dilakukan adalah menyusun jadwal, yang mana hal ini
tergantung dari kompleksitas rekomendasi dan tingkat kesulitan implementasi.
c. Batasan Review Follow Up Sebaiknya tidak terbatas pada penilaian
pelaksanaan dan dampak rekomendasi yang diusulkan auditor, namun juga
dihindari terjadi follow up yang overload. Kegiatan follow up diharapkan
mampu menjelaskan peningkatan aktual yang telah dicapai setelah proses audit
dilaksanakan pada organisasi tertentu.
d. Implementasi rekomendasi
1. Implementasi oleh unit kerja Unit kerja dapat mengevaluasi dan
menggunakan rekomendasi staf auditor ini dikarenakan unit yang diaudit

memiliki kesempatan pertama kali untuk mempelajari temuan dan
rekomendasi audit.
2. Implementasi oleh eksekutif Manajemen biasanya menerima hasil audit
terlebih dahulu dibandingkan legislatif. Diskusi antara auitor dan
manejemen sebelum laporan audit dipublikasikan akan memungkinkan
dihasilkan petunjuk administratif yang didesain untuk mengoreksi
permasalahan.
3. Peranan auditor dalam implementasi rekomendasi audit Auditor hanya
berperan sebagai pendukung, tidak terlibat langsung di dalamnya. Ini untuk
menjaga objektivitas dan independensi auditor karena ada kemungkinan
bahwa masa-masa mendatang organisasi itu akan diaudit dengan auditor
yang sama. Aoditor memberi penjelasan bagaimana dan mengapa sebuah
rekomendasi diberikan. Auditor juga memonitor kegiatan dan tindakan
manajemen sehubungan dengan laporan audit untuk mengetahui
perkembangan implementasi rekomendasi audit.
4. Peranan legislatif dalam implementasi rekomendasi audit Merupakan
otoritas tingkat akhir yang dapat mengambil tindakan implementasi
rekomendasi secara formal dengan mengadopsi peraturan, mosi, dan lain-
lain. Ada beberapa pendekatan yang dilakukan untuk memastikan
implementasi rekomendasi audit.
 Tindakan legislatif secara formal. Pendekatan ini untuk
mengimplementasikan rekomendasi tersebut ke dalam kebijakan
formal.
 Tindakan legislatif secara informal. Pengimplementasian rekomendasi
dilakukan secara tidak formal, misalnya melalui public sharing terhadap
temuan audit, kontak langsung antara anggota legislatif dengan masing-
masing eksekutif.
 Tindakan legislatif melalui anggaran. Lembaga legislatif memiliki
otoritas atas lokasi dana melalui pengendalian terhadap anggaran.
Implementasi rekomendasi dapat dilakukan melalui penetapan tujuan
dalam anggaran yang akan dibiayai dengan sejumlah dana.
e. Pemeriksaan kembali secara periodik Audit kinerja merupakan suatu usaha
yang meliputi lebih dari satu periode waktu karena sebagaiman variabel lain
yang terus berubah, kinerja organisasi juga dapat mengalami fluktuasi. Setiap
organisasi dapat menjadi objek pemeriksaan kembali. Laporan hasil
pemeriksaan sebelumnya dapat dijadikan sebagai dasar memulai pekerjaan audit
sehingga dapat menghemat waktu untuk perencanaan audit, dan isu-isu spesifik
dapat diidentifikasi lebih awal dari proses perencanaan.

Penentuan Kriteria Audit
Menurut DR. J. B. Sumarlin dalam bukunya ”Pemeriksa” mengemukakan
bahwa : ”Dalam perencanaan audit, seorang auditor harus dapat menyatakan
kriteria yang akan dipergunakan dalam audit diantaranya:
A. Mengenal dan Mengembangkan Kriteria Audit
B. Menentukan Sumber dan Menilai Ketepatan Kriteria Audit
C. Menentukan Kriteria Audit Dari Pekerjaan Auditan”.
Pengertian yang dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa didalam
melakukan
perencanaan perlu diambil perencanaan yang akan digunakan untuk pengambilan
keputusan. Melihat hal tersebut maka, kriteria audit dapat dijelaskan sebagai
berikut:
a. Mengenal dan Mengembangkan Kriteria Audit
Kriteria audit dapat dipergunakan sebagai alat untuk menilai pengendalian,
menilai sumber daya, menilai proses pekerjaan dan menilai hasil-hasil kerja
auditan. Supaya kriteria audit dapat digunakan sebagai tolak ukur penilaian,
maka kriteria tersebut:
 Harus berasal dari sumber yan berwenang sehingga hasil penilaiannya
dapat dipertahankan
 Harus tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak berprasangka (objective);
 Harus dapat dinyatakan secara tepat sebagai alat ukur dalam satuan
jumlah tertentu
(spesifik)
 Harus dapat disajikan sebagai standar pelaksanaan dan standar hasil serta
dapat dicapai (realistic dan attainable)
Kriteria harus memenuhi syarat dan untuk mendpatkan kriteria yang
memenuhi syarat seperti penilaian kriteria audit yang ada, kriteria audit perlu
dikembangkan. Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam mengembangkan
kriteria audit adalah:
1. Menetapkan tujuan atau sasaran audit secara jelas;
2. Menunjuk sumber informasi dari mana kriteria audit akan diangkat;
3. Mengadakan penilaian terhadap kriteria audit.
Dalam pengembangan kriteria audit, auditor harus memulai dari
pernyataan standar yang kemudian dikembangkan atau dirinci sampai pada
pernyataan standar yang lebih khusus sehingga dapat menuntun auditor untuk
menilai tercapainya kehematan, efesiensi atau efektivitas atas pelaksanaan dan
hasil pekerjaan auditan. Semakin umum kriteria yang dipergunakan oleh
auditor maka semakin kualitatif hasil penilaiannya dan akan lebih banyak
mengandung unsur pendapat dan demikian sebaliknya. Pengembangan kriteria

dengan cara ini mempunyai manfaat yang besar karena ada jaminan dan
kepastian bahwa semua kriteria yang dipakai dalam pekerjaan audit akan
berkaitan dengan tujuan auditnya.
b. Menentukan Sumber dan Menilai Ketepatan Kriteria Audit
Dalam audit keuangan biasanya sudah tersedia kriteria audit dalam bentuk
norma-norma yang dapat dipakai sebagai alat untuk menilai pekerjaan auditan
seperti norma-norma pembukuan yang lazim dan peraturan perundang-unangan
yang berlaku termasuk sasaran, kebijaksanaan, prosedur, rencana dan anggaran
yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam pekerjaan audit yang meluas sampai
kepada penilaian kehematan, efesiensi dan efektifitas, kriteria audit seperti hal
tersebut kemungkinan tidak tersedia dan terodifikasi pada auditan sehingga
auditor akan menghadapi kesulitan dalam menentukan kriteria audit.
Beberapa sumber informasi yang dapat dipergunakan sbagai referensi
dalam menentukan kriteria audit yaitu:
a) Tim audit lainnya yang kebetulan mengaudit kegiatan yang sama pada
periode sebelumnya.
b) Produk-produk kerja yang ditetapkan dlam peraturan dan perundangan
yang berlaku.
c) Maksud dan tujuan organissi/program yang di tetapkan undang-undang
dan kebijaksanaan pemerintah pusat.
d) Ucapan dan pendpat para ahli dari perguruan tinggi
e) Laporan-laporan yang disusus oleh instansi yang diaudit.
f) Pendapat para ahli dan konsultan.
g) Pendapat manajemen tertinggi instansi yang diaudit.
h) Kebijaksanaan, pengarahan dan pedoman kerja yang ditetapkan
oleh organisasi yang diaudit.
i) Auditan terutama dalam hal penentuan standar input, proses kerja
dan output.
j) Kinerja sektor swasta dibidang yang sama.
c. Menentukan Kriteria Audit Dari Pekerjaan Auditan
Hubungan antara auditor dengan auditan dalam menentukan dan
mengembangkan kriteria audit cukup penting, namun auditor harus menyadari
pengaruh negatifnya. Berdiskusi dengan auditan memberikan peluang bagi
auditor untuk menguji objektivitas kriteria yang akan dipakai dan oleh karena
itu auditor harus memperhatikan kepentingan auditan sepanjang kepentingan

tersebut tidak mengarah pada kepentingan pribadi yang mempengaruhi
penilaian atas hasil audit (vested interst). Auditor harus dapat meyakinkan
auditan tentang objektivitas kriteria yang dipergunakan dalam penilaian dan
untuk itu auditor harus dpat menunjukkna sumber informasi yang jelas dan
benar akan kebenarannya dari yang bersangkutan. Banyak terjadi kesalah-
pahaman antara auditor dan auditan yang disebabkan penentua dasar penilaian
yang kurang tepat. Kesalahpahaman ini sebetulnya dpat dihindarkan apabila
auditor dan auditan telah mendiskusikan kriteria audit yang akn digunakan.
M. Peran Auditor dalam Audit Kinerja
Kualitas audit sektor publik pemerintah ditentukan oleh kapabilitas
teknikal auditor dan independensi auditor. Kapabilitas teknikal auditor telah
diatur dalam standar umum pertama, yaitu bahwa staf yang ditugasi untuk
melaksanakan audit harus secara kolektif memiliki kecakapan profesional yang
memadai untuk tugas yang disyaratkan, serta pada standar umum yang ketiga,
yaitu bahwa dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib
menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama. Disamping
standar umum, seluruh standar pekerjaan lapangan juga menggambarkan
perlunya kapabilitas teknikal seorang auditor. Selain itu, independensi auditor
juga diperlukan, karena auditor sering disebut sebagai pihak pertama dan
memegang peran utama dalam pelaksanaan audit kinerja, sebab auditor dapat
mengakses informasi keuangan dan informasi manajemen dari organisasi yang
diaudit, memiliki kemampuan professional dan bersifat independen. Walaupun
pada kenyataannya prinsip independen ini sulit untuk benar-benar dilaksanakan
secara mutlak, antara auditor dan audite harus berusaha untuk menjaga
independensi tersebut sehingga tujuan audit dapat tercapai. Berikut merupakan
peran auditor dalam proses audit kinerja:
a. Memberikan review independen dari pihak ketiga atas kinerja manajemen dan
menilai apakah kinerja organisasi dapat memenuhi harapan.
b. Memberikan rekomendasi dan solusi untuk mengatasi permasalahan yang
terjadi.
c. Membantu manajemen mencapai kinerja yang baik dengan memperkenalkan
pendekatan yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas
pengendalian intern serta memberikan catatam atas kekurangan yang
ditemukanselama melakukan evaluasi.

BAB III
PENUTUP
A. Simpulan
Audit kinerja mengalami perkembangan dan perubahan dari periode ke
periode sesuai dengan perkembangan zaman. Beberapa tahun belakangan ini,
audit kinerja memiliki peran yang sangat esensial khususnya dalam melakukan
audit pada sektor publik. Ini disebabkan terus meningkatnya tuntutan dari
masyarakat agar organisasi sektor publik mempertahankan
kualitasnya. Dengan adanya audit kinerja, masyarakat dalam mengetahui
kinerja yang lebih lengkap dari organisasi pemerintahan yang mengelola dana
mereka serta dapat membantu pemimpin organisasi tersebut dalam
pelaksanakan tugas dan tanggung jawab, dan memberikan informasi yang
bermutu, tepat waktu untuk pengambilan keputusan, dalam rangka pencapaian
tujuan yaitu efesiensi dan efektif operasi. Audit kinerja memfokuskan
pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan kejadiankejadian ekonomi yang
menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang diaudit. Audit kinerja
merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi
bukti secara obyektif, agar dapat melakukan penilaian secara independen atas
ekonomi dan efisiensi operasi, efektifitas dalam pencapaian hasil yang
diinginkan dan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan dan hukum yang
berlaku, menentukan kesesuaian antara kinerja yang telah dicapai dengan
kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta mengkomunikasikan hasilnya
kepada pihakpihak pengguna laporan tersebut. Kemampuan
mempertanggungjawabkan (akuntabilitas) dari sektor publik pemerintah
sangat tergantung pada kualitas audit sektor publik. Tanpa kualitas audit yang
baik, maka akan timbul permasalahan, seperti munculnya kecurangan,
korupsi, kolusi dan berbagai ketidakberesan di pemerintahan.
B. Rekomendasi
Audit performance seharusnya dilakukan secara regular seperti pada audit
konvensional sehingga seberapa efisien, ekonomis dan efektivitas suatu
organisasi dapat ditelaah dari waktu ke waktu untuk mengetahui perkembangan
suatu unit atau instansi pemerintahan,dan ini dapat dilakukan oleh BPK, BPKP,
Inspektorat Jenderal/ Wilayah/ dan Kabupaten, bahkan oleh auditor independen
bila diminta secara khusus oleh DPRD atau oleh Pemda sendiri. Diharapkan, audit
kinerja kinerja dapat dilakukan baik pada sektor swasta maupun pada sektor
publik pada khusunya dan badan pemerintahan karena dari semua
tujuan kepentingan masyarakat merupakan prioritas utama.

DAFTAR PUSTAKA
Bastian, Indra. 2011. Audit Sektor Publik.Edisi 2. Salemba Empat : Jakarta
Mardiasmo.2002.Akuntansi Sektor Publik.ANDI Yogyakarta : Yogyakarta
Aiip1726.blogspot.com
http://id.scribd.com
https://brigitalahutung.wordpress.com/2012/10/16/prosedur-pelaksanaan-audit-
kinerja/ PELAKSANAAN AUDIT KINERJA . Diunduh pada 11.00 WIB
https://candlesinmyheart.files.wordpress.com/2013/01/makalah.pdf

Audit Kinerja Penting untuk Pemerintah dan Masyarakat

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Audit Kinerja Penting untuk Pemerintah dan Masyarakat

Similar to Audit Kinerja Penting untuk Pemerintah dan Masyarakat (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (9)

Audit Kinerja Penting untuk Pemerintah dan Masyarakat