Tindak pidana korupsi diatur dalam undang-undang khusus seperti UU No. 20 Tahun 2001. Korupsi dapat berupa aktif atau pasif dan dihukumi sama beratnya dengan pelaku utama. Pemberantasan korupsi melibatkan lembaga seperti KPK, Kejaksaan, dan lembaga non-pemerintah seperti ICW dan MTI. Contoh kasus korupsi paket E-KTP melibatkan beberapa tersangka seperti Irman

1. TINDAK PIDANA KORUPSI
(TIPIKOR)

2. PENGERTIAN KORUPSI
Dr Andi Hamzah, SH, : Korupsi secara harfiah berarti
jahat atau busuk
ALN Kramer ST : Menerjemahkannya sebagai busuk,
rusak atau dapat disuapi
Tindak pidana korupsi berarti suatu delik akibat
perbuatan buruk, busuk, jahat, rusak atau suap yang
sangat merugikan keuangan dan perekonomian negara
serta pelaksanaan pembangunan nasional
Menurut UU No 31 Thn 1999 dan UU No 20 Thn 2001,
Tindak Pidana Korupsi itu dapat di lihat dari 2 (dua) segi,
yaitu Korupsi Aktif dan Korupsi Pasif

3. Tindak Pidana Korupsi sebagai Tindak
Pidana Khusus
Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana
khsusus yang diatur dalam undang-undang hukum
pidana khusus, yaitu UU No. 31 Thn 1999 kemudian
diubah menjadi UU No 20 Thn 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Ciri-ciri hukum pidana khusus, antara lain:
1. Memuat satu jenis tindak pidana, dalam hal ini adalah
tindak pidana khusus
2. Mengatur tidak saja hukum pidana materil tetapi juga
sekaligus hukum pidana formil.
3. Terdapat penyimpangan asas.

4. Contohnya perbedaan pada KUHP sebagai sumber hukum
materiil pada tindak pidana umum dengan UU tindak pidana
korupsi pada tindak pidana khusus:
No Perbedaan KUHP UU Tindak pidana korupsi
1 Penyadapan Tidak dibolehkan Dibolehkan dilakukan penyadapan
2 Aparat penegak hukum Polisi sebagai penyidik dan penyelidik Penyidik dan penyelidik selain polisi juga bisa jaksa penuntut umum
dan penyidik KPK
3 Sistem peradilannya Bersifat konvensional Secara ad hoc
4 Hukuman Pokok - Pidana Mati
- Pidana penjara
- Kurungan; dan
- Denda.
- Pidana mati;
- Pidana penjara
- Hukuman denda
5 Hukuman Percobaan,
pembantuan
Percobaan, pembantuan tindak pidana hukumannya dikurangi
1/3 dari ancaman hukuman.
Percobaan, pembantuan tindak pidana korupsi dipidana sama
dengan pelaku
6. Ancaman pidana Ancaman pidana maksimum Adanya pidana minimum dan maksimum
7 Subjek Hukum Orang perorangan Orang dan Korporasi ( Badan hukum/ bukan badan hukum ).

5. Dasar hukum pemberantasan
korupsi
1. UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas
KKN.
3. UU No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Ketetapan MPR No. X/MPR/1998 tentang Penyelengaraan Negara yang Bersih
dan Bebas KKN.
6. UU No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
7. UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(KPK).
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi.
9. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran
Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
10. Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber
Daya Manusia KPK.

6. Teknis Pemeriksaan Kasus Korupsi
Mengembangk
an informasi
sendiri
Memperoleh
informasi
dari masy
Menindakl
anjuti
hasil
temuan
dari :
• BPKP
• Bawasprop
• Bawasda
• BPK
• Inspektur Jenderal
Departemen

7. Pengumpu
lan
Data/Infor
masi
Penyelidi
kan
Penyidik
an
Penuntut
an
Di dalam melakukan kegiatan tersebut
melalui tahapan :

8. Peran kejaksaan dalam
Pemberantasan Korupsi
Pasal 30 ayat (1) huruf d UU RI Nomor 16 Tahun 2004
Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 17 PP No. 27 Tahun 1983
TAP MPR RI No. XI/MPR/1998
Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tanggal 19 Mei 1999
Keppres No. 86 Tahun 1999 tanggal 30 Juli 1999

9. Lembaga Pemberantas Korupsi
Formal (resmi), yaitu Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK)
Lembaga Non Formal (tidak resmi)
1. ICW
2. MTI
3. TII

10. Contoh Kasus Korupsi
Pada tanggal 26 juli 2013 KPK Menerbitkan Surat Perintah
Penyelidikan Nomor: Sprin-Lidik-53/07/2013 dengan surat itu KPK
mulai menyelidiki dugaan adanya praktek korupsi paket E-KTP
tahun 2011-2012.
17 April 2014
KPK menemukan adanya Indikasi Korupsi dan Menaikan status
kasus ini ke penyidikan. Lalu penyidik melakukan pemeriksaan dari
pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, mengumpulkan dokumen,
serta bukti-bukti elektronik.
21 September 2016
KPK menetapkan Irman Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil
Kementerian dalam Negeri.
21 Maret 2017
Andi Agustinus alias Andi Narogong ditettapkan Tersengaka Ketiga
oleh KPK.

11. Lanjutan …
1 Maret 2017
KPK melimpahkan Berkas dakwan Irman dan Sugiharto ke Pengadilan
Tipikor Jakarta.
9 Maret 2017
Irman dan Sugiharto menjalani sidang perdana dan nama Setya
Novanto muncul sebagai salah seorang yang ikut serta dalam kasus
korupsi ini.
21 Juni 2017
Penyidik melaporkan hasil pengembangan penyidikan pada KPK
dengan Nomor penyidikan: LPP15/23/07/2017.
17 July 2017
KPK menetapkan Setya Novanto sebagai Tersangka berdasarkan Surat
Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik56/01/07/2017.
18 July 2017
Penyidik KPK memberikan surat Penyidikan kepada Setya Novanto
dengan Nomor: B-310/23/07/2017.