2. Pada periode antara tahun 1949 hingga 1959, Indonesia pernah
menganut sistem demokrasi liberal.
Konsep ini diterapkan dengan tujuan untuk mewujudkan demokrasi
yang bebas.
3.
4. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos berarti
rakyat, dan kratos berarti pemerintahan atau kekuasaan.
Jadi demokrasi ialah rakyat yang berkuasa
Demokrasi Liberal adalah Demokrasi
yang memberikan kebebasan yang
seluas-luasnya
5. Demokrasi liberal adalah sebuat sistem politik yang memiliki banyak partai,
dimana keksuasaan politik dipegang oleh politisi sipil yang berpusat di
parlemen. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI). Pada dasarnya, konsep demokrasi ini merupakan model
dimana badan legislatif memiliki posisi yang lebih tinggi daripada badan
eksekutif.
Demokrasi liberal sangat menghargai kebebasan individu dalam berpolitik
dan individualism, dengan berusaha mengurangi kesenjangan ekonomi
dan memberikan hak yang sama bagi seluruh rakat.
Artinya demokrasi liberal adalah sistem yang didasarkan pada hak-hak
individu, Dimana setiap warga negara dianggap dapat memiliki kekuasaan
tanpa memandang suku, agama atau ras.
6. SEJARAH DEMOKRASI LIBERAL
Pemerintah demokrasi liberal tidak harus mengikuti ideologi politik liberalisme hanya
dengan menggunakan istilah “liberal” dalam sistem domokrasi tersebut. Istilah tersebut
pada dasarnya hanya menjadi referensi terhadap fakta bahwa demokrasi liberal modern
memiliki kerangka awal yang diciptakan selama para filsuf yang menganjurkan
kebebasan selama abad pencerahan .
Sebab mereka memang menekankan kebebasan individu dari penggunaan wewenang
yang sewenang-wenang sebagai hak. Saat ini, terdapat berbagai ideologi politik yang
berbeda, yang juga mendukung demokrasi liberal.
7. CIRI-CIRI DEMOKRASI LIBERAL
1. Adanya Kebebasan Individu
Salah satu ciri pertama dari sistem demokrasi liberal adalah kebebasan individu,
termasuk dalam hal politik. Di Indonesia, implementasi dari kebebasan politik ini
tercermin dari keberadaan banyak partai politik pada sistem demokrasi liberal pada
masa itu.
2. Kekuasaan Pemerintah Terbatas
Dalam demokrasi liberal, kekuasaan pemerintah dibatasi agar tidak terpusat pada
kelompok tertentu saja. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan.
8. SEJARAH DEMOKRASI LIBERAL DI
INDONESIA
Sebgai sebuah negara yang pernah menerapkan demokrasi liberal, Indonesia memiliki Sejarah sendiri
terkait sistem tersebut pada periode 1949-1959. Namun, konsep demokrasi ini tidak berjalan dengan
baik karena terlalu banyak aspirasi dan pandangan yang berbeda diantara Masyarakat Indonesia.
Pada pemilu 1955, terdapat banyak partai politik yang berpartisipasi, mencerminkan perkembangan
sistem demokrasi liberal di Indonesia. Sebanyak 172 partai politik turut bertanding, namun hanya 4
parti yang berhasil meraih suara terbanyak yaitu :
1. Partai Nasional Indonesia (PNI)
2. Masyumi
3. Nahdlatul Ulama (NU)
4. Partai Komunis Indonesia (PKI)
11. Kabinet Natsir
(7 September
1950-21 Maret
1951)
Kabinet
Soekiman (27
April 1951-23
Februari 1952)
Kabinet
Wilopo (3
April 1952-3
Juni 1953)
Kabinet Ali-
Wongso ( 1
Agustus 1953-
24 Juli 1955 )
Kabinet Burhanudin
Harahap
(Agustus 1955 –
Maret 1956)
Kabinet Ali II
(Maret 1956 –
Maret 1957)
Kabinet
Djuanda ( 9
April 1957-10
Juli 1959 )
Masa
Demokrasi
Liberal
25. Kabinet ini merupakan zaken kabinet
yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar
yang ahli dalam bidangnya. Dibentuk
karena Kegagalan konstituante dalam
menyusun Undang-undang Dasar
pengganti UUDS 1950. Serta terjadinya
perebutan kekuasaan antara partai politik.
Dipimpin Oleh : Ir. Juanda
26. KESIMPULAN
Demokrasi liberal adalah bentuk pemerintahan yang memperhatikan hak asasi
individu dan kebebasan berpendapat. Sistem demokrasi liberal di Indonesia
memiliki ciri-ciri seperti adanya pembatasan kekuasaan pemerintah, partisipasi
politik yang luas, pemilihan umum yang teratur dan rahasia, serta kebijakan yang
mudah berubah akibat pergantian cabinet yang sering terjadi.
Meskipun demokrasi liberal memberika kebebasan berpendapat dan partisipaso
politik yang luas, namun keberadaan terlalu banyak partai dapat menghambat
stabilitas politik dan pembuatan kebijakan yang efektif.
Sistem tersebut akhirnya mengalami kegagalan karena tidak sesuai dengan kultur
atau budaya bangsa Indonesia.
Sistem tersebut akhirnya mengalami kegagalan karena tidak sesuai dengan kultur
atau budaya banga Indonesia.
