2. LARANGAN
DALAM
KAMPANYE
PEMILU
Mempersoalkan Pancasila,
UUD, dan NKRI
Membahayakan
keutuhan NKRI
Menghina SARA
Calon lain
Menghasut dan
mangadu
domba
Menghilangkan
atau merusak
APK
Politik Uang
Mengancam atau
menganjurkan
kekerasan
Membawa atribut
peserta pemilu lain
Menggunakan fasiltas
pemerintah, tempat
Ibadah dan pendidikan
Mengganggu
ketertiban umum
Sumber: Pasal 280 ayat (1) UU 7/2017
3. MASALAH
HUKUM YANG
SERING
TERJADI
DALAM PEMILU
DUKUNGAN PALSU
BAPASLON
PERSEORANGAN
KAMPANYE DI
TEMPAT IBADAH
ATAU TEMPAT
PENDIDIKAN
DOKUMEN ATAU
KETERANGAN
PALSU SYARAT
PENCALONAN
DAN CALON
PEMASANGAN APK TIDAK
SESUAI KETENTUAN
PEJABAT, KEPALA DESA,
ATAU ASN MELAKUKAN
PERBUATAN
MENGUNTUNGKAN
KANDIDAT
POLITIK UANG
MENCOBLOS LEBIH
DARI SEKALI
FASILITAS DAN
ANGGARAN
PEMERINTAH
UNTUK KAMPANYE
JAJARAN KPU MELAKUKAN
VERIFIKASI SYARAT
PENCALONAN DAN CALON
TIDAK SESUAI PROSEDUR,
MELAKUKAN KESALAHAN
DALAM PENGINPUTAN
REKAPITULASI HASIL
PEROLEHAN SUARA
4. PENGAWASAN
PEMILU
FORMAL NON-FORMAL
1. Bawaslu (5 org)
2. Bawaslu Provinsi (5-7 org)
3. Bawaslu Kab/Kota (3-5 org)
4. Panwaslu kecamatan (3 org)
5. Panwaslu Kel/Desa (1 org)
6. Pengawas TPS (1 org)
7. Panwaslu Luar Negeri (3 org)
Partisipasi Masyarakat:
1. Pemilu milik bersama.
2. Kecurangan pemilu berinovasi
seiring perkembangan dan
semakin sulit dijangkau.
3. Keterbatasan jumlah pengawas
pemilu formal.
MENCEGAH TERJADINYA
KECURANGAN/PELANGGARAN
PENINDAKAN TERHADAP
KECURANGAN/PELANGGARAN
5. INDEKS KERAWANAN PEMILU-PEMILIHAN
KONTEKS SOSIAL-POLITIK
PENYELENGGARAAN PEMILU
KONTESTASI
PARTISIPASI
Keamanan, otoritas penyelenggara Pemilu, dan
otoritas Penyelenggara Negara
Hak memilih, kampanye, tungsura, keberatan,
Pengawasan Pemilu
Hak dipilih dan kampanye kandidat
Partisipasi Pemilih dan Kelompok Masyarakat
PROVINSI KAB/KOTA
Terdapat 5 provinsi
dengan status rawan
tinggi:
1. DKI Jakarta (89,95)
2. Sulawesi Utara (87,48)
3. Maluku Utara (84,86)
4. Jawa Barat (77,04)
5. Kalimantan Timur (77, 04)
Terdapat 85 kab/kota
dengan status rawan
tinggi:
1. Intan Jaya (100)
2. Jayawijaya (100)
3. Kab. Bandung (91,59)
4. Yalimo (86,66)
5. Mappi (82,13)
6. dst….
6. KONSTRUKSI PENEGAKAN HUKUM PEMILU
PELANGGARAN/TINDAK
PIDANA PEMILU
SENGKETA PROSES
PEMILU
PERSELISIHAN HASIL
PEMILU
BAWASLU
BAWASLU
MAHKAMAH
KONSTITUSI
KPU
DKPP
PENYIDIK KEPOLISIAN
INSTANSI LAIN
KPU
PTUN
Pasal 454 s.d. Pasal 464 UU 7/2017
Pasal 466 s.d. Pasal 472 UU 7/2017
Pasal 473 s.d. Pasal 475 UU 7/2017
7. PELANGGARAN DAN TINDAK PIDANA PEMILU
PELANGGARAN
ADMINISTRASI PEMILU
Pelanggaran terhadap tata cara atau prosedur terkait
dengan pelaksanaan tahapan pemilu, baik yang diatur
dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, atau Keputusan KPU
PELANGGARAN KODE
ETIK PENYELENGGARA
PEMILU
Pelanggaran oleh Penyelenggara Pemilu terhadap Kode
Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang
diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017
TINDAK PIDANA
PEMILU
Pelanggaran terhadap ketentuan Pidana Pemilu yang diatur
dalam UU 7/2017. Terdapat 77 norma pidana yang diatur
dalam Pasal 488 s.d. Pasal 553 UU 7/2017
PELANGGARAN
ADMINISTRASI PEMILU
TSM
Pelanggaran administrasi Pemilu dan/atau politik uang yang dilakukan
secara terstruktur, sistematis, dan masif. Jika terbukti dalam
pemeriksaan Bawaslu berimplikasi sanksi pembatalan sebagai calon
atau pasangan calon.
REGULASI TERKAIT
PENANGANAN
PELANGGARAN
1. Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun
2017 tentang Pedoman Beracara
Kode Etik Penyelenggara Pemlilu,
diubah terakhir dengan Peraturan
DKPP Nomor 1 Tahun 2021.
2. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun
2022 tentang Penanganan Temuan
dan Laporan Pelanggaran Pemilu.
3. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun
2022 tentang Penyelesaian
Pelanggaran Admiistratif Pemilu.
4. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun
2023 tentang Sentra Gakkumdu
Pemilu.
8. SENGKETA PROSES PEMILU
SENGKETAANTAR
PESERTA PEMILU
Sengketa yang terjadi karena ada hak Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung
oleh Peserta Pemilu lain pada tahapan proses Pemilu.
SENGKETA PESERTA
PEMILU DENGAN
PENYELENGGARA
PEMILU
Sengketa yang terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta
Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU
Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU
Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu.
REGULASI TERKAIT PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di PTUN
2. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
9. PERSELISIHAN HASIL PEMILU
Perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu
mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu
secara nasional yang dapat memengaruhi perolehan
kursi Peserta Pemilu (DPR, DPD, dan DPRD) atau
memengaruhi penetapan hasil pemilu Presiden dan
Wakil Presiden.
Regulasi terkait Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu (PHP) diatur dalam tiga Peraturan MK yaitu:
1. Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2023 tentang PHP Anggota DPR dan DPRD
2. Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2023 tentang PHP Anggota DPD
3. Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2023 tentang PHP Presiden dan Wakil Presiden
