NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGAra di kabupaten sragenRA.pdf
1. NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA
DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN
TAHUN 2020
SUWARDI MANINGGESA, S.H.I.
KETUA DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN
KPU KABUPATEN PANGANDARAN
2. APARATUR SIPIL NEGARA
MENURUT UNDANG-UNDANG
UU 5 TAHUN 2014
TENTANG
APARATUR SIPIL NEGARA
ASN
Pasal 1 Angka 1
•PROFESI BAGI PNS DAN
P3K YANG BEKERJA PADA
INSTANSI PEMERINTAH
ASAS
Pasal 2 huruf f
•NETRALITAS
NETRALITAS
Penjelasan
Pasal 2 huruf f
•SETIAP PEGAWAI ASN
TIDAK BERPIHAK DARI
SEGALA BENTUK
PENGARUH MANAPUN
DAN TIDAK MEMIHAK
KEPADA KEPENTINGAN
SIAPAPUN
3. MENGAPA APARATUR SIPIL NEGARA
HARUS NETRAL?
MENJAMIN KEUTUHAN,
KEKOMPAKAN, DAN PERSATUAN
ASN
MEMUSATKAN SEGALA PERHATIAN,
PIKIRAN, DAN TENAGA PADA TUGAS
YANG DIBEBANKAN
4. BAGAIMANA JIKA APARATUR SIPIL NEGARA
MENJADI ANGGOTA DAN/ATAU PENGURUS PARPOL?
Pasal 87 Ayat (4) huruf c
5. BAGAIMANA JIKA APARATUR SIPIL NEGARA
MENCALONKAN DIRI ATAU DICALONKAN
MENJADI BUPATI ATAU WAKIL BUPATI?
WAJIB MENYATAKAN
Pasal 123 Ayat (3)
7. LARANGAN APARATUR SIPIL NEGARA
DALAM UU PILKADA (1)
PEJABAT
BUMN/BUMD
ASN, ANGGOTA
POLRI, DAN
ANGGOTA TNI
KEPALA
DESA/SEBUTAN
LAIN/LURAH DAN
PERANGKAT
DESA/SEBUTAN
LAIN/KELURAHAN
JIKA SENGAJA
DILIBATKAN OLEH
CALON
PIDANA PENJARA
PALING SINGKAT 1
BULAN ATAU PALING
LAMA 6 BULAN
DENDA PALING
SEDIKIT 600.000
ATAU PALING
BANYAK 6.000.000
8. LARANGAN APARATUR SIPIL NEGARA
DALAM UU PILKADA (2)
DILARANG MEMBUAT KEPUTUSAN DAN/ATAU TINDAKAN
YANG MENGUNTUNGKAN ATAU MERUGIKAN SALAH SATU CALON SELAMA
KAMPANYE
KEPALA
DESA/SEBUTAN
LAIN/LURAH
PEJABAT ASN
PEJABAT
NEGARA
MELANGGAR
KETENTUAN
PIDANA PENJARA
PALING SINGKAT 1
BULAN ATAU PALING
LAMA 6 BULAN
DENDA PALING
SEDIKIT 600.000
ATAU PALING
BANYAK 6.000.000
9. LARANGAN APARATUR SIPIL NEGARA
DALAM PP 42 TAHUN 2004
TENTANG PEMBINAAN JIWA KORPS DAN KODE ETIK PNS
KAMPANYE/SOSIALISASI
MEDIA SOSIAL
• POSTING
• KOMEN
• SHARE
• LIKE
MENGHADIRI DEKLARASI
PASANGAN CALON
FOTO BERSAMA DENGAN
MENGIKUTI SIMBOL
GERAKAN
TANGAN/GERAKAN YANG
MENGINDIKASIKAN
KEBERPIHAKAN
MELAKUKAN PENDEKATAN
KE PARTAI POLITIK TERKAIT
PENCALONAN DIRINYA ATAU
ORANG LAIN SEBAGAI BAKAL
CALON KEPALA
DAERAH/WAKIL KEPALA
DAERAH
MENDEKLARASIKAN DIRINYA
SEBAGAI BAKAL CALON
KEPALA DAERAH/WAKIL
KEPALA DAERAH
MEMASANG
SPANDUK/BALIHO YANG
MEMPROMOSIKAN DIRINYA
ATAU ORANG LAIN SEBAGAI
BAKAL CALON KEPALA
DAERAH/WAKIL KEPALA
DAERAH
MENJADI
PEMBICARA/NARASUMBER
DALAM KEGIATAN PARTAI
POLITIK
10. LARANGAN APARATUR SIPIL NEGARA
DALAM PP 53 TAHUN 2010
TENTANG DISIPLIN PNS
MENGADAKAN
KEGIATAN YANG
MENGARAH KEPADA
KEBERPIHAKAN
(PERTEMUAN, AJAKAN,
HIMBAUAN, SERUAN,
DAN PEMBERIAN
BARANG)
IKUT SEBAGAI
PELAKSANA KAMPANYE
TERLIBAT DALAM
KEGIATAN KAMPANYE
MENJADI PESERTA
KAMPANYE DENGAN
MEMAKAI ATRIBUT
PARTAI/PNS
SEBAGAI PESERTA
KAMPANYE DENGAN
MENGERAHKAN PNS
LAIN
MEMBERIKAN
DUKUNGAN KEPADA
CALON PERSEORANGAN
DENGAN MEMBERIKAN
FC KTP
SEBAGAI PESERTA
KAMPANYE DENGAN
FASILITAS NEGARA
MENGGUNAKAN
FASILITAS YANG TERKAIT
DENGAN JABATAN
DALAM KEGIATAN
KAMPANYE
MEMBUAT
KEPUTUSAN YANG
DAPAT
MENGUNTUNGKA
N/MERUGIKAN
PASANGAN
CALON SELAMA
MASA KAMPANYE
11. PERAN INSTANSI PEMERINTAH
MENJAGA NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PANGANDARAN TAHUN 2020
KOLABORASI
KPU
BAWASLU
PEMDA
KEPOLISIAN
TNI
