Ff

1. Sistem Kepartaian Dan Pemilu
(IPEM4318)
INISIASI 1
Pengembang: Andi Setiawan,S.IP,M.Si
Penelaah: Daniel Pasaribu, S.Pd, MA

2. DEFINISI PARTAI POLITIK
• Partai dalam konteks ini merupakan instrumen pada mana rakyat dapat
berpartisipasi dalam suatu pemerintahan.
• pemerintahan yang berasal dari rakyat, atau pemerintahan harus
dilegitimasi oleh rakyat telah melahirkan politik kepartaian
• Oleh karena itu,semua negara demokratis sistem politiknya pasti
menganut paham kepartaian.
• Gejala ini merupakan ciri pada semua negara modern, di mana sistem
monarki atau kerajaan tidak lagi merefleksikan suatu bentuk kekuasaan
yang bersifat .fisik, melainkan moral dan kultural saja

3. PARTAI POLITIK MENURUT AHLI
• Miriam Budiarjo Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir
yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita
yang sama.
• Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan
merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional dan untuk
melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka
• Carl J. Friedrich Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir
secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan
terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan memberikan
manfaat kepada anggotanya

4. Definisi Pemilu
• Pemilu adalah pasar politik tempat individu/masy berinteraksi untuk
melakukan kontrak sosial (perjanj masy) antara peserta pemilu/parpol
dengan pemilih/rakyat setelah melakukan serangkaian aktifitas
politikAktifitas politik; kampanye, propaganda, iklan politik
• Tujuan menurut UU no 12 tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD;
“memilih wakil rakyat dan wakil daerah serta membentuk pemerintahan
yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka
mewujudkan tujuan nasional (UUD 1945
• )Menurut UU no 23 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; memilih
Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh dukungan rakyat sehingga
mampu menjalankan fungsi2 kekuasaan pemerintahan negara untuk
mencapai tujuan nasional (UUD 1945)

5. • Asas Pemilu
a. Jujur (penyelenggara, pemerintah dan parpol, pemantau, pemilih dan
semua pihak yg terlibat langsung harus jujur sesuai UU)
b. Adil (peserta pemilu terbebas dari diskriminasi)
c. Langsung
d. Umum
e. Bebas
f. Rahasia

6. Sumber
•Miriam Budiardo, dkk. 2018. Buku Pengantar Ilmu
Politik. Universitas Terbuka.
•BMP MK System Kepartaian dan pemilu