Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk memindahkan dana guna memenuhi kewajiban ekonomi. Sistem pembayaran terdiri dari alat pembayaran, sistem transfer antarbank, lembaga pengoperasian, dan saluran pembayaran. Bank Indonesia mengatur sistem pembayaran berdasarkan prinsip keamanan, efisiensi, akses setara, dan perlindungan konsumen.
2. Kelompok 5
Fajar Abdul Darmawan
Reza Abdulcholiq
Padlika Garmabar
Riky Nugraha
3. Sistem Pembayaran
Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan,
lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan
dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan
ekonomi Sistem Pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan
pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain. Media yang
digunakan untuk pemindahan nilai uang tersebut sangat beragam, mulai dari
penggunaan alat pembayaran yang sederhana sampai pada penggunaan sistem
yang kompleks dan melibatkan berbagai lembaga berikut aturan mainnya.
Kewenangan mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran di
Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia yang dituangkan dalam Undang
Undang Bank Indonesia. Dalam menjalankan mandat tersebut, Bank Indonesia
mengacu pada empat prinsip kebijakan sistem pembayaran, yakni keamanan,
efisiensi, kesetaraan akses dan perlindungan konsumen.
4. Empat Komponen Sistem Pembayaran
Alat pembayaran (payment instruments). Setiap transaksi pembayaran
memerlukan beberapa bentuk alat pembayaran yang memenuhi standar fisik,
hukum, dan peraturan. Alat pembayaran dapat dikelompokkan menjadi alat
pembayaran tunai dan alat pembayaran nontunai. Alat pembayaran tunai
masih digunakan untuk sebagian transaksi pembayaran, khususnya transaksi
yang bernilai kecil. Sementara itu, alat pembayaran nontunai memerlukan
penggunaan satu atau lebih bank untuk menyelesaikan transaksi.
Sistem transfer dana antarbank (interbank fund transfer system). Sistem ini
memproses berbagai instrumen pembayaran sehingga memiliki banyak variasi.
Faktor penting yang memengaruhi pengoperasian sistem transfer dana
antarbank adalah penggunaan teknologi informasi.
Lembaga yang memproses sistem pembayaran (payment system operators). Di
Indonesia lembaga tersebut antara lain adalah Bank Indonesia, PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan Switching atau Penyelenggara Kliring Alat
Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK).
Saluran pembayaran (delivery channel) yang mencakup electronik data
capturing (EDC), seperti kartu ATM, debet, dan kartu kredit, teller input atau
petugas teller di bank, mesin ATM (anjungan tunai mandiri), dan internet,
mobile banking, dan phone banking.
5. Peran Sistem Pembayaran Dalam
Perekonomian
Sistem pembayaran memiliki sejumlah peran dalam perkonomian, antara lain
sebagai berikut.
1. Menjamin kelancaran pasar sebagai tempat transaksi.
2. Memungkinkan spesialis produk.
3. Membantu menentukan seberapa besar efisensi transaksi dilakukan dan
diselesaikan.
4. Memengaruhi tingkat dan laju pertumbuhan ekonomi dan efisiensi pasar
keuangan.
5. Menjadi elemen penting infrastruktur keuangan untuk mendukung stabilitas
sistem keuangan.
6. Menjadi saluran (channel) utama transmisi kebijakan moneter untuk
mendukung kebijakan pengendalian moneter yang lebih efektif dan efesien
7. Mendukung efesiensi dan efektifitas fungsi intermediasi lembaga keuangan.
8. Mendorong mobilitas aliran dana secara lebih cepat melalui layanan sistem
pembayaran yang lebih beragam.
6. Peran Bank Indonesia dalam Sistem
Pembayaran
1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan baik yang dituangkan dalam
bentuk regulasi atau bentuk lain.
2. Memberikan izin penyelenggaraan sistem pembayaran.
3. Konsultan dan fasilitas pada penyelenggaraan sistem pembayaran.
4. Pengawasaan (oversight) terutama kepada penyelenggaraan sistem
pembayaran untuk menilai kesesuaian sistem yang dikelolanya dengan
kebijakan-kebijakan Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran.
5. Sosialisasi dan edukasi.
7. Prinsip sistem pembayaran
Prinsip sistem pembayaran
Kewenangan mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran di
Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia yang dituangkan dalam Undang
Undang Bank Indonesia.Dalam menjalankan mandat tersebut, Bank
Indonesia mengacu pada empat prinsip kebijakan sistem pembayaran, yakni
Aman berarti segala risiko dalam sistem pembayaran seperti risiko likuiditas,
risiko kredit, risiko fraud harus dapat dikelola dan dimitigasi dengan baik oleh
setiap penyelenggaraan sistem pembayaran.
Efisiensi menekankan bahwa penyelanggaran sistem pembayaran harus dapat
digunakan secara luas sehingga biaya yang ditanggung masyarakat akan lebih
murah karena meningkatnya skala ekonomi.
Kesetaraan akses yang mengandung arti bahwa Bank Indonesia tidak
menginginkan adanya praktek monopoli pada penyelenggaraan suatu sistem
yang dapat menghambat pemain lain untuk masuk.
Kewajiban seluruh penyelenggara sistem pembayaran untuk memperhatikan
aspek-aspek perlindungan konsumen.
8. Jenis Sistem pembayaran
Secara garis besar Sistem pembayaran dibagi menjadi dua jenis, yaitu Sistem
pembayaran tunai dan Sistem pembayaran non-tunai. Perbedaan mendasar
dari kedua jenis sistem pembayaran tersebut terletak pada instrumen yang
digunakan. Pada sistem pembayaran tunai instrumen yang digunakan berupa
uang kartal, yaitu uang kertas dan uang logam, sedangkan pada sistem
pembayaran non-tunai instrumen yang digunakan berupa Alat pembayaran
menggunakan kartu (APMK), Cek, Bilyet Giro, Nota Debet, maupun uang
elektronik.