Bahan Ajar

1. A. SISTEM PEMBAYARAN
Pembayaran dapat diartikan sebagai perpindahan nilai uang antara dua belah pihak
(secara sederhana kita memakai istilah pembeli dan penjual), dimana secara bersamaan
terjadi perpindahan barang dan jasa. Pada intinya dalam setiap kegiatan ekonomi pasti
melibatkan proses pembayaran ini:
Arus nilai uang
Arus barang dan jasa
.Sebagai langkah awal untuk memahami lebih jauh mengenai sistem pembayaran, kita
lihat beberapa definisi sistem pembayaran sebagai berikut :
1. CPSS Glossary – March 2003“ A payment sistem consists of a set of instruments,
banking procedures and, typically,interbank funds transfer sistems that ensure the
circulation of money”.
2. Guitian,1998“A payment sistem encompasses a set of instruments and means generally
acceptable in making payments; the institutional and organizational framework
governing suchpayments (including prudential regulation); and the operating
procedures and communications network used to initiate and transmit payment
information from payerto payee and to settle payments”.
Definisi sistem pembayaran dalam UU No.23/1999 tentang Bank Indonesia, sistem
pembayaran adalah “Sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme
yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban
yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi”.
Bila berbicara mengenai sistem pembayaran adalah bicara tentang alat pembayaran,
prosedur perbankan sehubungan dengan pembayaran dan juga sistem transfer dana antar
bank yang dipakai dalam proses pembayaran. Jadi kita bisa bicara tentang alat pembayaran
seperti cek, Bilyet Giro, wesel-wesel, electronic funds transfer, kartu ATM, kartu debet,
kartu kredit, dan e-money.
Pembeli Penjual

2. Komponen – komponen yang membentuk sistem pembayaran adalah
1. Kebijakan
Komponen kebijakan dalam sistem pembayaran memberikan dasar
pengembangan sistem pembayaran di suatu negara. Kebijakan sistem pembayaran
biasanya tercermin dalam berbagai peraturan dan ketentuan. Kebijakan sistem
pembayaran di berbagai negara sangat bervariasi, mengingat masing-masing negara
mempunyai sejarah, karakteristik dan kebutuhan akan sistem pembayaran yang berbeda-
beda. Pada umumnya kebijakan yang berkaitan dengan sistem pembayaran ditetapkan
oleh bank sentral masing-masing negara. Hal ini dikarenakan adanya keterkaitan yang
erat antara kebijakan-kebijakan di bidang sistem pembayaran dengan sistem moneter dan
sistem perbankan.
2. Kelembagaan ( penyelenggara )
Kelembagaan dalam sistem pembayaran meliputi berbagai lembaga yang
secara langsung maupun tidak langsung berperan dalam penyelenggaraan sistem
pembayaran. Secara umum lembaga-lembaga yang terlibat dalam sistem pembayaran
meliputi antara lain bank sentral, bank-bank dan lembaga kliring, pasar modal, penyedia
jasa jaringan komunikasi, penerbit kartu kredit, dll. Masing-masing lembaga tersebut
mempunyai peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam sistem pembayaran. Secara
umum peran Bank Sentral dalam Sistem Pembayaran bisa sebagai operator, regulator dan
supervisor. Namun ada juga bank sentral yang hanya berperan sebagai regulator dan
supervisor. Berikut detail bagan kelembagaan sistem pembayaran di Indonesia.
3. Instrumen
Instrumen dalam sistem pembayaran adalah alat pembayaran tunai dan non
tunai yang disepakati pengguna. Berdasarkan instrumennya, sistem pembayaran dibagi
menjadi dua yaitu sistem pembayaran tunai dan non tunai. Sistem pembayaran tunai yaitu
sistem pembayaran yang menggunakan uang kartal ( uang kertas dan uang logam).
Sistem Pembayaran nontunai menggunakan alat pembayaran berupa paper based
maupun card-based. Penggunaan instrument pembayaran non-tunai ini memiliki
karakteristik yang berbeda satu sama lain dimana di dalamnya melekat hak dan kewajiban
keuangan bagi para pelaku yang bertransaksi.

3. 4. Mekanisme Operasional
Dalam sistem pembayaran non-tunai diperlukan suatu mekanisme operasional
untuk melakukan perpindahan dana dari satu pihak ke pihak lainnya. Mekanisme
operasional ini idealnya harus dapat menjamin kelancaran dan keamanan perpindahan
dana, serta kepastian penerimaan dana oleh pihak penerima. Sebagai contoh, mekanisme
operasional yang ada saat ini antara lain adalah kliring, transfer dana via RTGS, dan lain-
lain.
5. Infrastruktur
Infrastruktur meliputi berbagai sarana fisik yang diperlukan untuk memproses
dan melakukan perpindahan dana, standar - standar seperti message format, sistem
jaringan komputer, komunikasi, perangkat keras dan lunak, sistem back-up, disaster
recovery plan dan lain-lain. Keberadaan infrastruktur ini sangat menunjang kelancaran
penyelenggaraan suatu sistem pembayaran. Seiring dengan berkembangnya teknologi
baik di bidang hardware, software dan komunikasi, saat ini tersedia berbagai pilihan
infrastruktur teknis di bidang Sistem Pembayaran yang menawarkan berbagai keunggulan
baik dari segi kecepatan maupun keamanan. Pilihan atas infrastruktur ini tergantung pada
kebutuhan dan kebijakan masing-masing negara dalam pengembangan sistem
pembayaran nasionalnya. Pilihan ini tentunya mempunyai implikasi terhadap investasi
yang harus dikeluarkan, dimana semakin tinggi teknologi yang digunakan diperlukan
investasi yang semakin besar pula.
6. Perangkat Hukum
Perangkat hukum dalam sistem pembayaran mencakup undang-undang, dan
peraturan-peraturan yang terkait dengan sistem pembayaran. Termasuk juga aturan main
berbagai pihak yang terlibat, misalnya antar bank, antar bank dan nasabah, antar bank dan
bank sentral dll. Peranan perangkat hukum ini sangat penting untuk menjamin adanya
aspek legalitas dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran. Ketiadaan perangkat hukum
tertentu dapat menghambat pengembangan suatu sistem pembayaran. Sebagai contoh,
saat ini terdapat kecenderungan penyelenggaraan sistem pembayaran secara elektronis.
Keberadaan sistem ini tentunya memerlukan perangkat hukum yang mengatur bukti
pembayaran elektronis dan file elektronis Jika tidak, maka penyelenggaran sistem
tersebut bisa menjadi kurang efektif.

4. PERAN SISTEM PEMBAYARAN
Efektivitas dan kelancaran perekonomian suatu negara sangat dipengaruhi oleh
kelancaran mekanisme dalam sistem pembayaran yang dimilikinya. Perkembangan
teknologi di satu sisi diakui telah memberikan alternatif alat pembayaran non-tunai dan
mekanisme perpindahan dana yang cukup efisien bagi para pelaku ekonomi, namun di sisi
lain terdapat risiko-risiko seperti risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional dan lain-
lain yang perlu dikelola dengan baik. Jika risiko-risiko tersebut tidak dikelola dengan baik,
maka dapat memberikan dampak yang cukup serius bagi perekonomian suata negara.
Mengingat pentingnya keberadaan suatu sistem pembayaran yang efisien, aman dan handal
bagi suatu perekenomian, maka sejak awal tahun 1990-an issue mengenai sistem
pembayaran ini telah mulai menjadi perhatian serius bank-bank sentral karena mempunyai
keterkaitan yang sangat erat dengan efektivitas tugas pokok bank sentral lainnya dalam
bidang moneter dan perbankan. Saat ini hampir semua bank sentral menempatkan sistem
pembayaran sebagai salah satu bidang dalam tugas pokoknya. Sheppard (1996)
menyebutkan pentingnya sistem pembayaran bagi perekonomian,sebagai berikut :
1. Elemen penting dalam infrastruktur keuangan untuk mendukung terciptanya stabilitas
sistem keuangan
2. Sebagai saluran utama transmisi kebijakan moneter untuk mendukung kebijakan
pengendalian moneter yang lebih efektif dan efisien
3. Untuk mendorong efisiensi perekonomian nasional.
Secara umum sistem pembayaran diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi
nasional. Tugas terebut diejawantahkan oleh Bank Indonesia dengan memfasilitasi alokasi
perpindahan dana secara efisien, aman dan cepat. Kemudian mendukung efisiensi dan
efektivitas fungsi intermediasi lembaga keuangan. Terakhir adalah mendorong mobilitas
aliran dana secara lebih cepat melalui layanan sistem pembayaran yang lebih beragam
Bagi perekonomian nasional diharapkan meningkatkan aktivitas ekonomi melalui
kondisi lingkungan bisnis yang lebih kondusif serta meningkatkan daya saing dan image
nasional sehingga mendorong investor asing masuk ke Indonesia

5. Secara umum peran bank sentral dalam sistem pembayaran dibagi menjadi 3 yaitu
operator, regulator dan pengguna. Dari ketiga peran tersebut tujuan utamanya adalah untuk
meningkatkan keamanan dan efisiensi sistem pembayaran.
1. Sebagai operator, bank sentral di sejumlah negara berperan aktif sebagai
penyelenggara/peserta sistem pembayaran, khususnya dalam operasi sistem pembayaran
bernilai besar. Bank Indonesia sendiri menjadi penyelenggara sistem pembayaran
bernilai besar (Sistem BI-RTGS) dan sistem pembayaran retail (SKNBI). Selain itu Bank
Indonesia juga menjadi penata usaha rekening seluruh peserta (Bank dan Pemerintah).
Sementara itu dalam perannya sebagai regulator, Bank Indonesia melakukan kegiatan
oversight, fasilitator/katalisator dan development coordinator. Di bidang oversight, Bank
Indonesia senantiasa memastikan proses sistem pembayaran berlangsung secara tepat
waktu. Selin itu juga terlibat dalam penetapan prinsip-prinsip yang mengatur mekanisme
operasional suatu sistem pembayaran, meliputi membership criteria, guarantees or
arrangements – by laws serta menyiapkan guidelines bagi bank-bank dalam risk
management –nya.
2. Sebagai fasilitator atau katalisator, Bank Indonesia concern terhadap upaya penciptaan
industri sistem pembayaran untuk lebih efisien . Oleh karena itu saat ini sedang industri
tersebut sedang didorong agar dapat saling interoperability antar penyelenggara serta
mendorong terbentuknya self regulating organization. Fungsi lainnya yaitu sebagai
development coordinator yang menetapkan arah pengembangan sistem pembayaran
secara nasional, blue print, dan mengatur struktur dan operasi sistem pembayaran secara
keseluruhan untuk menjamin keamanan dan kehandalannya.
3. Bank Sentral sebagai user (pengguna). Bank Indonesia sebagai penata usaha rekening
pemerintah secara otomatis menjadi peserta sistem pembayaran untuk menjalankan
instruksi transfer dana dari Pemerintah.
Dalam Undang-Undang yang lama No.13 tahun 1968 tentang Bank Sentral tugas Bank
Indonesia di bidang sistem pembayaran belum dinyatakan secara eksplisit.Namun dengan
adanya Undang-Undang yang baru No.23 tahun 1999 tetang Bank Indonesia dinyatakan
secara tegas, bahwa salah tugas Bank Indonesia dalam rangka mencapai dan memelihara
kestabilan nilai rupiah adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran,

6. disamping dua tugas pokok lainnya yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
serta mengatur dan mengawasi bank.
Dalam penjelasan pasal 8 UU No.23 tersebut dijelaskan bahwa pelaksanaan ketiga tugas
pokok Bank Indonesia ini mempunyai keterkaitan dalam mencapai tujuan Bank Indonesia
untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tugas menetapkan dan
melaksanakan kebijakan moneter dilakukan Bank Indonesia antara lain melalui
pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga. Efektivitas pelaksanaan tugas ini
memerlukan dukungan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan andal yang
merupakan sasaran dari pelaksanaan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem
pembayaran. Sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan andal memerlukan sistem
perbankan yang sehat yang merupakan sasaran dari pelaksanaan tugas mengatur dan
mengawasi bank. Selanjutnya, sistem perbankan yang sehat akan mendukung pengendalian
moneter mengingat pelaksanaan kebijakan moneter terutama dilakukan melalui sistem
perbankan.
B. PERAN BANK INDONESIA DALAM SISTEM PEMBAYARAN
Secara umum peran bank sentral dalam sistem pembayaran dibagi menjadi 3 yaitu
operator, regulator dan pengguna. Dari ketiga peran tersebut tujuan utamanya adalah untuk
meningkatkan keamanan dan efisiensi sistem pembayaran.
4. Sebagai operator, bank sentral di sejumlah negara berperan aktif sebagai
penyelenggara/peserta sistem pembayaran, khususnya dalam operasi sistem pembayaran
bernilai besar. Bank Indonesia sendiri menjadi penyelenggara sistem pembayaran
bernilai besar (Sistem BI-RTGS) dan sistem pembayaran retail (SKNBI). Selain itu Bank
Indonesia juga menjadi penata usaha rekening seluruh peserta (Bank dan Pemerintah).
Sementara itu dalam perannya sebagai regulator, Bank Indonesia melakukan kegiatan
oversight, fasilitator/katalisator dan development coordinator. Di bidang oversight, Bank
Indonesia senantiasa memastikan proses sistem pembayaran berlangsung secara tepat
waktu. Selin itu juga terlibat dalam penetapan prinsip-prinsip yang mengatur mekanisme
operasional suatu sistem pembayaran, meliputi membership criteria, guarantees or
arrangements – by laws serta menyiapkan guidelines bagi bank-bank dalam risk
management –nya.

7. 5. Sebagai fasilitator atau katalisator, Bank Indonesia concern terhadap upaya penciptaan
industri sistem pembayaran untuk lebih efisien . Oleh karena itu saat ini sedang industri
tersebut sedang didorong agar dapat saling interoperability antar penyelenggara serta
mendorong terbentuknya self regulating organization. Fungsi lainnya yaitu sebagai
development coordinator yang menetapkan arah pengembangan sistem pembayaran
secara nasional, blue print, dan mengatur struktur dan operasi sistem pembayaran secara
keseluruhan untuk menjamin keamanan dan kehandalannya.
6. Bank Sentral sebagai user (pengguna). Bank Indonesia sebagai penata usaha rekening
pemerintah secara otomatis menjadi peserta sistem pembayaran untuk menjalankan
instruksi transfer dana dari Pemerintah.
Dalam Undang-Undang yang lama No.13 tahun 1968 tentang Bank Sentral tugas Bank
Indonesia di bidang sistem pembayaran belum dinyatakan secara eksplisit.Namun dengan
adanya Undang-Undang yang baru No.23 tahun 1999 tetang Bank Indonesia dinyatakan
secara tegas, bahwa salah tugas Bank Indonesia dalam rangka mencapai dan memelihara
kestabilan nilai rupiah adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran,
disamping dua tugas pokok lainnya yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
serta mengatur dan mengawasi bank.
Dalam penjelasan pasal 8 UU No.23 tersebut dijelaskan bahwa pelaksanaan ketiga tugas
pokok Bank Indonesia ini mempunyai keterkaitan dalam mencapai tujuan Bank Indonesia
untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tugas menetapkan dan
melaksanakan kebijakan moneter dilakukan Bank Indonesia antara lain melalui
pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga. Efektivitas pelaksanaan tugas ini
memerlukan dukungan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan andal yang
merupakan sasaran dari pelaksanaan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem
pembayaran. Sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan andal memerlukan sistem
perbankan yang sehat yang merupakan sasaran dari pelaksanaan tugas mengatur dan
mengawasi bank. Selanjutnya, sistem perbankan yang sehat akan mendukung pengendalian
moneter mengingat pelaksanaan kebijakan moneter terutama dilakukan melalui sistem
perbankan.

8. C. Penyelanggaran sistem pembayaran nontunai oleh bank Indonesia
1. Transaksi pembayaran nontunai dengan nilai yang besar diselenggarakan bank Indonesia
melaui sistem BI-RTGS (Real Time Gross Settlemen) dan sistem kliring
2. Bank Indonesia real time gross settlement (BI-RTGS) adalah sistem transfer dana
elektronik yang setiap transaksinya diselesaikan dalam waktu seketika. Sejak
dioperasikan oleh bank Indonesia pada tanggal 17 nopember 2000, BI-RTGS berpera
peting dalam pemprosesan aktifitas transaksi pemebayaran, khususnya untuk memproses
transaksi pembayaran yang termasuk high value payment sistem (HVPS) atau transaksi
bernilai besar yaitu transaksi Rp 100 juta keatas dan bersifat segera (urgent)
3. Manfaat sistem BI-RTGS antara lain sebagai berikut
a. Mengingkatkan kepastian penyelesaian akhir (settlement finality) setiap transaksi
pembayaran, yang berarti mengurangi resiko penyelesaian akhir (minizing
settlement risk)
b. Menjadi sarana transfer dana antar bank yang praktis, cepat, efisien, aman, dan
handal
c. Meningkatkan efektifitas pengelolaan dana (management fund) baik bagi peserta
maupun pihak otoritas moneter dan perbankan
d. Menjadi informasi pendukung dalam menjalankan kegiatan operasi moneter dan
early warning sistem pengawasan bank.
e. Menjadi sarana penyelesaikan akhir bagi transaksi pembayaran ritel, meliputi
pembukuan hasil kliring yang diselenggarakan oleh BI (SKNBI) dan hasil kliring
ATM/kartu debet/kartu kredit.
f. Menjadi sarana pelimpahan penyelesaikan akhir transaksi serah dana dari
perdagangan sekuritas, transaksi perdagangan valas antar bank, settlement dana dari
operasi moneter/operasi pasar terbuka (OPT), transaksi pembayaran pemerintah, dan
transaksi surat berharga
4. Fungsi Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran termasuk berperan sebagai
pembuat ketentuan (regulator) dan pengawas (overseer) BI-RTGS. Dalam menjalan
sebagai regulator, BI menetepkan landasan hokum yang kuat untuk penerapan sistem BI-
RTGS dan menentukan peran dan tanggung jawab penyelanggara dan peserta sistem BI-
RTGS. Dalam menjalan peran sebagai pengawas overseer BI menastikan bahwa

9. penyelanggaraan BI-RTGS memenuhi prinsip core priciples for Sistematically important
payment sistem (CP-SIPS) dari bank for international settlement seperti yang diatur
dalam peratuaran sistem BI-RTGS untuk mendukung stabilitas sistem keuangan dengan
memperhatikan prinsip perlindungan konsumen. Fungsi pengawasan dilakukan melalui
pembuatan ketentuan, pertemuan konsultasi dengan penyelenggara, monitoring dan
assessment.
5. Dalam menjalankan peran sebagai penyelenggara (operator) sistem BI-RTGS, bank
indonesai memiliki tanggung jawab antara lain sebagai berikut
a. Menyenggarakan BI-RTGS dengan menerapkan prinsip efisien, cepat, aman, dan
handal
b. Memberikan penjelasan kepada peserta mengenai resiko finansial sehubungan
keikutseraannya dalam sistem BI-RTGS dan peserta harus mengelola resiko tersebut
c. Memastikan kepatuhan peserta terhadap ketentuan yang telah ditetapkan, termasuk
menerima laporan internal audit terkait penyelenggaraan BI-RTGS oleh peserta
6. Dalam penyelenggaran sistem BI-RTGS, penyelenggara menyedian infrastruktur dan
pelayanan kepada peserta meliputi hal-hal berikut:
a. Infrastruktur dan fasilitas sistem penyelenggaraan sistem BI-RTGS, antara lain
perangkat keras aplikasi RCC (software), jaringan komunikasi data (leased line),
fasilitas dial up, dan fasilitas pendukung lainnya
b. Help-desk untuk membantu peserta dalam menghadapi kesulitan operasional.
c. Memberi pelatihan kepada peserta.
d. Memiliki prosedur penanganan kondisi gangguan atau darurat (disaster recovery
plan-DRP dan bussines continuity plan-BCP) dan melakukan uji coba secara berkala
dengan melibatkan peserta .
e. Mengadakan pertemuan rutin dengan kelompok pengguna (user group)
D. Pengertian Uang
Apa itu uang? Pasti kalian sangat tidak asing dengan uang. Semakin maju peradaban
manusia kebutuhan manusia semakin banyak dan tidak tebatas, tetapi manusia tidak dapat
memenuhi kebutuhannya sendiri. Pada zaman dahulu manusia memenuhi kebutuhannya
dengan usahanya sendiri, seperti saat lapar manusia akan berburu dan mencari buah-buahan

10. untuk dikonsumsi sendiri dan membuat pakaian dari bahan-bahan yang ada di sekitarnya.
Tetapi seiring perkembangan zaman dan kebutuhan manusia samakin bermacam-macam
membuat manusia sulit memenuhi kebutuhannya. Kemudian untuk memenuhi kebutuhanya
yang tidak dapat dipenuhi sendiri, maka mereka mencari orang lain untuk melakukan
pertukaran barang, tetapi cara ini memerlukan syarat orang tersebut mau menukar barang
yang dimiliki. Pertukaran barang itu disebut Barter. Namun cara barter memiliki
kekurangan dimana orang-orang yang membutuhkan sesuatu harus menemukan orang yang
mau untuk melakukan barter.
Pertukaran secara barter memiliki kekurangan seperti sulit menemukan barang yang
sesuai kebutuhan, sulit menentukan nilai tukar barang dan sulit menyimpan barang yang
akan ditukarkan, maka manusia memikirkan suatu barang yang dapat digunakan sebagai
perantara dalam pertukaran. Barang-barang yang dianggap indah dan bernilai seperti kerang,
intan, mutiara pernah dijadikan sebagai alat tukar sebelum manusia mengenal uang. Namun
barang-barang tersebut memiliki kelemahan diantaranya belum mempunyai pecahan dan
tidak tahan lama. Sehubungan dengan hal tersebut, orang berusaha memikirkan barang yang
lebih cocok dan lebih baik sebagai barang perantara. Akhirnya, orang banyak menggunakan
logam seperti 2 Teori Organisasi Umum 2 emas dan perak karena barang-barang tersebut
disukai masyarakat dan dapat dibentuk menjadi uang. Jadi, uang adalah suatu benda yang
dengan mudah dan umum diterima oleh masyarakat untuk pembelian barang dan jasa,
barang berharga lainnya dan pembayaran utang
E. Fungsi Uang
Kegunaan uang tercermin dalam fungsi-fungsi uang. .ungsi uang dibagi menjadi fungsi
asli dan fungsi turunan.
a. Fungsi Asli
Fungsi asli disebut juga fungsi primer uang. Berdasarkan fungsi asli ini uang
berperan sebagai alat tukar dan alat satuan hitung.
1) Alat Tukar (Medium of Exchange)
Uang dapat digunakan sebagai alat untuk mempermudah pertukaran. Agar uang
dapat berfungsi dengan baik, diperlukan kepercayaan masyarakat yang bersedia
untuk menerimanya. Sebagai alat tukar, uang memungkinkan seluruh transaksi
dapat dilakukan dengan mudah.

11. 2) Sebagai Alat Satuan Hitung (Unit of Count)
Satuan hitung diperlukan untuk menentukan harga suatu barang. Dengan
demikian, orang dapat melihat besarnya uang yang harus dibayarkan guna
memperoleh suatu barang atau jasa. Dengan adanya satuan hitung ini kita pun
dapat melakukan perbandingan harga suatu barang terhadap barang yang lain.
b. Fungsi Turunan
Berdasarkan fungsi turunan, uang memiliki fungsi sebagai berikut.
1) Alat Pembayaran yang Sah
Kebutuhan manusia akan barang dan jasa yang semakin bertambah dan beragam
tidak dapat dipenuhi melalui cara tukar menukar atau barter. Guna mempermudah
dalam mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan, manusia memerlukan alat
pembayaran yang dapat diterima semua orang, yaitu uang.
2) Alat Penimbun Kekayaan
Sebagian orang biasanya tidak menghabiskan semua uang yang dimilikinya untuk
keperluan konsumsi. Ada sebagian uang yang disisihkan dan ditabung untuk
keperluan di masa datang.
3) Alat Pemindah Kekayaan
Seseorang yang hendak pindah dari suatu tempat ke tempat lain dapat memindahkan
kekayaannya yang berupa tanah dan bangunan rumah ke dalam bentuk uang dengan
cara menjualnya. Di tempat yang baru dia dapat membeli rumah yang baru dengan
menggunakan uang hasil penjualan rumah yang lama.
4) Standar Pencicilan Utang
Uang dapat digunakan untuk mengukur pembayaran pada masa yang akan datang.
5) Alat pendorong Kegiatan Ekonomi
Apabila nilai uang stabil orang lebih bergairah dalam melakukan investasi.
Dengan adanya kegiatan investasi kegiatan ekonomi akan semakin meningkat.
F. Jenis Uang
Jenis-jenis uang yang dapat dilihat dari berbagai sisi adalah sebagai berikut (Kasmir, 2004,
hal 18-20) :
1. Berdasarkan bahan
Jika dilihat dari bahan untuk membuat uang maka jenis uang terdiri dari 2 macam yaitu :
a. Uang logam,merupakan uang dalam bentuk koin yang terbuat dari logam,baik dari
almunium, kupronikel, bronze,emas. Perak,atau perunggu dan bahan lainnya. Biasanya

12. uang yang terbuat dari logam dengan nominal yang kecil. Di Indonesia uang logam
terdiri dari pecahanRp 50, Rp 100, Rp 500, Rp 1.000
b. Uang kertas, merupakan uang yang bahannya terbuat dari kertas atau bahan lainnya.
Uang dari bahan kertas biasanya dalam nominal yang besar sehingga mudah dibawa
untuk keperluan sehari-hari. Uang jenis ini terbuat dari kertas yang berkualitas tinggi,
yaitu tahan terhadap air, tidak mudah robek atau luntur. Pecahan uang kertas di
Indonesia adalah dimulai dari Rp 1.000, Rp 5.000, Rp10.000, Rp 20.000, Rp 50.000, Rp
100.000.
2. Berdasarkan nilai
Jenis uang ini dilihat dari nilai yang terkandung pada uang tersebut, apakah nilai
intrinsiknya (bahan uang) atau nilai nominalnya (nilai yang tertera dalam uang tersebut).
Uang jenis ini terbagi ke dalam dua jenis, yaitu :
a. Bernilai penuh (full bodied money)
merupakan uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya, sebagai
contoh, uang logam dimana nilai bahan untukmembuat uang tersebut sama dengan
nominal yang tertulis di uang.
b. Tidak bernilai penuh (representatif full bodied money)
Merupakan uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil dari nilai nominalnya. Sebagai
contoh uang yang terbuat dari kertas. Uang jenis ini sering disebut uang bertanda.
Kadangkala nilai intrinsiknya jauh lebih rendah dari nilai nominal yang terkandung di
dalamnya.
3. Berdasarkan lembaga
Berdasarkan lembaga maksudnya adalah badan atau lembaga yang menerbitkanatau
mengeluarkan uang. Jenis uang yang diterbitkanberdasarkan lembaga terdiri dari :
a. Uang kartal
merupakan uang yang diterbitkan oleh Bank Sentral baik uang logam maupun uang
kertas.
b. Uang giral
Merupakan uang yang diterbitkan oleh bank umum seperti cek, bilyet giro, traveler
cheque dan credit card.

13. 4. Berdasarkan kawasan
Uang jenis ini dilihat dari daerah atau wilayah berlakunya suatu uang. Artinya bisa saja
suatu jenis mata uang hanya berlaku dalamsatu wilayah tertentu dan tidak berlaku di
daerah lainnya atau berlaku di seluruh wilayah. Jenis uang berdasarkan kawasan adalah :
a. Uang lokal
Merupakan uang yang berlaku di suatu negara tertentu, seperti rupiah hanya berlaku di
Indonesia atau ringgit hanya berlaku di Malaysia.
b. Uang regional
Merupakan uang yang berlaku di kawasan tertentu yang lebih luas dari uang local
seperti untuk kawasan benua Eropa berlaku mata uang tunggal eropa yaitu EURO.
c. Uang Internasional
Merupakan uang yang berlaku anta negara seperti US Dollar dan menjadi standar
pembayaran internasional.
G. Syarat Uang dan Unsur Pengaman Rupiah
Agar uang dapat diberlakukan sebagai alat tukar dalam perekonomian, uang harus
memenuhi syarat psikologis dan teknis. Syarat psikologis, yaitu uang harus dapat
memuaskan keinginan orang yang memilikinya. Adapun syarat teknis uang sebagai berikut:
a. Tahan lama, artinya tidak mudah rusak (durability).
b. Nilainya tetap, artinya nilai sekarang sama dengan masa yang akan datang
sehingga masyarakat percaya bahwa menyimpan uang tidak akan rugi (stability of
value).
c. Mudah dibawa ke mana-mana, artinya jika melakukan transaksi dalam jumlah
yang besar, pemilik uang tidak mengalami kesulitan dalam pembayaran
(portability).
d. Mudah dibagi, artinya dalam melakukan transaksi sekecil apa pun, uang
mempunyai pecahan dan nilainya tidak berkurang (divisibility).
e. Adanya kelangsungan pemakaian (kontinuitas).
f. Disenangi umum (acceptability).
H. Unsur Pengaman pada Uang Kertas Rupiah
Unsur pengaman pada uang kertas meliputi bahan uang dan teknik cetak. Pemilihan
unsur pengaman merupakan suatu aspek yang penting agar uang sulit dipalsukan. Perlu

14. disadari bahwa sulitnya uang untuk dipalsukan tidak semata-mata tergantung pada unsur
pengaman, tetapi juga dipengaruhi oleh gambar disain, warna maupun teknik cetak.
Unsur pengaman pada uang kertas Rupiah dapat dibedakan berdasarkan unsur
pengaman yang terbuka dan tidak terbuka. Kebanyakan unsur pengaman adalah yang
terbuka dan dapat dilihat
dengan mudah oleh masyarakat. Pendeteksian unsur pengaman tersebut dapat
dilakukan dengan mata telanjang (kasat mata), perabaan tangan (kasat raba), maupun
dengan menggunakan peralatan sederhana seperti kaca pembesar dan ultra violet.
Pendeteksian unsur pengaman yang tidak terbuka hanya dapat dilakukan dengan suatu
mesin yang memiliki sensor tertentu yang memiliki tingkat kepastian dan kecepatan yang
cukup tinggi untuk mengetahui unsur pengaman tersebut.
Dalam melakukan pemilihan unsur pengaman uang kertas, pada umumnya
mempertimbangkan 2 hal utama yaitu:
a. Semakin besar nominal pecahan diperlukan unsure pengaman yang lebih baik,
kompleks, dan canggih.
Petugas dari Bank Indonesia dengan menggunakan alat ultra violet
menunjukan cara memastikan keaslian uang

15. Ciri - Ciri Uang Logam Rupiah Indonesia Pecahan
Rp 1000 Tahun Emisi 1993
Bahan
Lingkaran luar : Cupro Nickel
Lingkaran dalam : Aluminium Bronze
Berat : 8,60 gr
Diameter
Lingkaran luar : 26,00 mm
Lingkaran dalam : 18,00 mm
Tebal : 2,40 mm
Warna : Kuning dan putih
Tanggal penerbitan : 8 Maret 1993
b. Unsur pengaman yang dipilih didasarkan pada hasil penelitian dan mempertimbangkan
perkembangan teknologi.
I. Karakteristik Uang Logam Rupiah
Beberapa karakteristik tertentu yang perlu diperhatikan dalam uang logam Rupiah antara
lain:
a. Setiap pecahan uang logam mudah dikenali baik secara kasat mata dan kasat raba.
b. Uang logam menggunakan bahan yang tahan lama dan tidak mengandung zat yang
membahayakan.
c. Uang logam yang dikeluarkan dalam ukuran yang sesuai, tidak terlalu besar atau tidak
terlalu berat.
d. Uang logam Rupiah berbentuk bulat, dengan bagian samping bergerigi atau tidak bergerigi.
Meskipun tampak praktis, namun penggunakan uang kartal ternyata banyak kendala
dan kurang efisien, seperti besarnya biaya pembuatan dan pengelolaan uang kartal,
memiliki resiko yang besar karena pencurian dan perampokan, memerlukan banyak waktu
pada saat melakukan transaksi, belum lagi maraknya kejahatan uang palsu .
Ketidak-nyamanan dan inefisien memakai uang kartal, Bank Indonesia berinisiatif dan
akan terus mendorong untuk membangun masyarakat yang terbiasa memakai alat
pembayaran nontunai atau Less Cash Society (LCS). Less Cash Society adalah masyarakat
yang lebih banyak menggunakan uang non tunai, seperti cek, giro, bilyet, kartu debet, dan
kartu kredit.

16. Pengelolaan uang oleh Bank Indonesia
Pengelolaan rupiah adalah suatu kegiatan yang mencakup perencanaan pencetakan,
pengeluaran, pengedaran, pencabutan, dan penarikan serta penusnahan uang rupiah yang
dilakkukan secara efektif, efisien, transparan, dan akutable. Berdasarkan pengertian tersebut
terdapat 6 tahap pengelolaan rupiah yaitu:
1. Perencanaan
Kegiatan menetapkan besarnya dan jenis pecahan yang akan dicetak berdasar perkiraan
kebutuhan uang rupiah
2. Pencetakan
Pencetakan dilakukan oleh BUMN yang ditunjuk oleh Bank Indonesia
3. Pengeluaran
Bank Indonesia menetapkan tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya uang rupiah
yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah diwilayah NKRI
4. Pengedaran
Bank Indonesia menentukan nomor seri uang kertas
5. Pencabutan dan Penarikan
Kegiatan menetapkan uang rupiah tidak berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di
wilayah NKRI
6. Pemusnahan
kegiatan meracik, melebur, atau cara lain memusnahkan uang rupiah sehingga tidak
menyerupai uang rupiah
J. Jenis-jenis Pembayaran NonTunai
Alat pembayaran nontunai memerlukan satu atau lebih bank untuk melakukan transaksi.
Pembayaran nontunai tidak dapat tercapai hanya dengan bertukar alat pembayaran antara
pembayar dan penerima pembayaran, tetapi perlu ada transfer pembayaran.
1. Transaksi pembayaran nontunai memiliki dua arus proses yaitu aliran instrumen fisik
dan aliran dana. Kedua arus dapat berbeda dalam waktu dan arah. Berdasarkan aliran
pembayaran. Alat-alat pembayaran tersebut dapat dikelompokan alat pembayaran untuk
kredit transfer dan alat pembayaran untuk debit transfer.

17. 2. Kredit transfer adalah pemerintah penempatan dana dari pengirim ke penerima melalui
jalur transfer dana dari bank pengirim ke bank penerima dan dimungkinkan melalui
bank lain sebagai intermediary.
3. Debit transfer adalah sistem transfer dana dimana pemerintah debit transfer dibuat atau
diotorisasi oleh pihak yang memiliki dana. Dia akan melakukan pengiriman dana
(poyer) tersebut kepada pihik yang akan menerima dana untuk kemudian dicairkan di
bank payee. Selanjutnya di bank payee mengkliring perintah transfer debit tersebut di
lembaga kliring (saat ini BI) untuk menagihkan dana payee
4. Alat pembayaran nontunai meliputi:
 Alat pembayaran berbasis kertas ( paper based payment)
Contoh : cek dan bilyet giro
 Alat pembayaran berbasis kartu (card based payment)
Digunakan dalam pembayaran oleh konsumen
Contoh: kartu ATM, kartu kredit, dan kartu debit
 Alat pembayaran nontunai berbasis elektronik (eloctronic payment)
Contoh: transfer via Real Time Gross Settlement sistems dan sistem kliring nasional
Bank Indonesia server based e money
Teknologi pembayaran elektronik adalah suatu transaksi antara penjual dengan
pembeli produk atau barang yang dilakukan melalui media elektronik (yang biasa disebut
E-Payment). Dengan semakin berkembangnya zaman yang dengan meningkatnya
teknologi yang semakin canggih serta pihak penjual atau perusahaan yang berusaha
memberikan pelayanan yang prima kepada konsumen dengan memberikan kemudahan
dalam bertransaksi tanpa bertemu langsung (face to face). Ada beberapa jenis sistem
pembayaran elektronik :
a. Pembayaran menggunakan Kartu Kredit
Kartu kredit tidak hanya digunakan dalam transaksi face to face saja tetapi sekarang
sudah dapat digunakan dalam melakukan transaksi melalui internet. Kartu kredit
adalah sebuah kartu yang dapat diperoleh dari bank dan dapat digunakan oleh
pengguna untuk membeli barang-barang serta pelayanan tertentu secara hutang.

18. Kartu kredit sudah digunakan sebagai sistem pembayaran yang memudahkan dalam
bertransaksi karena sebagian besar bisnis online telah menggunakan sistem
pembayaran dengan kartu kredit. Dengan sistem pembayaran kartu kredit, pelanggan
tidak perlu repot untuk pergi ke bank, mengantri untuk mengirim uang atau pun ke
mesin ATM untuk melakukan transfer, tetapi pelanggan dapat langsung melakukan
pembayaran secara online dengan kartu kredit.
Kartu Kredit memungkinkan pelanggan untuk menunda tagihan mereka, namun akan
menambah denda yang harus mereka bayar nantinya.
Contohnya : Jika transaksi atau pembelian barang dengan kartu kredit terjadi sebelum
tanggal 31 Januari dan sebelum Februari maka tidak dikenakan bunga.
b. Pembayaran menggunakan Smart Card
Smart card merupakan sebuah kartu yang memiliki perangkat chip kecil yang tertanam
di dalamnya. Smart card harus dimasukkan ke smart card reader dengan koneksi
langsung ke komputer. Pemindahan perintah, data, dan status kartu menggunakan
kontak fisik ini Smart card secara sederhana merupakan sebuah kartu plastik yang
pada umumnya seukuran kartu kredit, dan mempunyai microchip di dalamnya.
Microchip tersebut dapat berupa microprocessor yang dilengkapi dengan internal
memory, atau hanya berupa microchip memory saja, sehingga dapat diprogram untuk
menjalankan program atau menyimpan informasi.
Contohnya : Sistem pembelian tiket bioskop yang sebelumnya melakukan proses
transaksi dengan cara manual, yaitu membarikan uang ke petugas kasir secara
langsung membutuhkan waktu yang lebih lama sehingga menimbulkan antrian. Untuk
menghindari hal tersebut maka diperlukan sistem pembayaran yang proses
transaksinya bisa dilakukan tanpa harus menggunakan uang tunai, untuk
memperlancar proses transaksi serta pemilihan bangku secara online yaitu dengan
menggunakan smart card.
c. Pembayaran dengan Electronic Cash
E-cash merupakan salah satu dari “electronic payment” yang sekarang ini sangat
banyak digunakan. E-cash merupakan gambaran dari simbol electronik yang memiliki
nilai (bit dan byte) seringkali digunakan dalam transaksi barang dan jasa. E-cash
dipublikasikan oleh institusi legal, perusahaan dan organisasi. E-cash biasanya

19. memiliki keterbatasan penerimaan (bergantung seberapa besar publisher market-nya).
Uang elektronik memiliki nilai tersimpan (stored-value) atau prabayar (prepaid)
dimana sejumlah nilai uang disimpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki
seseorang. Nilai uang dalam E-cash akan berkurang pada saat konsumen
menggunakannya untuk pembayaran. E-cash dapat digunakan untuk berbagai macam
jenis pembayaran (multi purpose) dan berbeda dengan instrumen single purpose
seperti kartu telepon.
E-cash yaitu sistem pembayaran yang mengandung tanda tangan digital dan di pasang
kunci untuk menjaga keamanan proses pembayaran.
Contoh e-cash adalah ecash.com, cybercash.com, dan lain-lain.
d. Pembayaran dengan E-wallet
Adalah mata uang digital dan hanya bisa dicairkan melalui rekening bank atau ATM.
E-Wallet merupakan dompet elektronik yang kini mulai banyak dirasakan manfaatnya
oleh pengguna. E-Wallet ini mendukung penggunanya untuk melakukan transaksi
melalui rekening bank.
Sehingga, yang dibayarkan bukanlah berupa uang tunai, tetapi menyerupai
pembayaran seperti halnya kartu kredit. Bank yang mendukung sistem E-Wallet ini
harus telah mendukung sistem online dalam transaksi yang akan dijalankan oleh
pembeli dan penjual.
Pembayaran dilakukan dengan menyimpan nomor kartu kredit anda ke hardisk dalam
kondisi terenkripsi dengan aman. Pembelian dilakukan pada situs web yang
mendukung e-wallet tersebut. Pada saat tombol “pay” ditekan maka proses
pembayaran melalui kartu kredit akan dilakukan transaksinya secara aman oleh server
perusahaan e-wallet.
contohnya : Pembayaran transaksi pada toko online. Pembayaran dengan cara ini
memudahkan dalam pembelian antar negara, karena tidak smua bank dapat
mentransfer uang secara langsung dari satu bank ke bank lainnya.

20. e. Pembayaran dengan Micropayment
adalah salah satu alternatif pembayaran elektronik dengan pembayaran melalui
internet ataupun media lain, dilakukan untuk jumlah uang yang relatif kecil dan
intensitas transaksi yang tinggi.