sistem pembyaran & alat pembayaran

1. SISTEM
PEMBAYARAN &
ALAT PEMBAYARAN
Ekonomi Kelas X
Kusnul Latifah
Education
Kusnul Latifah
@latifahhk
ifahlatifah719@gmail.com

2. A. Pengertian sistem pembayaran dan alat pembayaran
a. Sistem pembayaran
 Pengertian
Pengertian dasar sistem pembayaran adalah suatu cara yang
disepakati untuk mentransfer suatu nilai (value) antara pembeli dengan
penjual dalam suatu transaksi.
Menurut UU no. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sistem
pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan,
lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan
pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari
suatu kegiatan ekonomi.
Jadi dapat disimpulkan bahwa , Sistem pembayaran merupakan
sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu
pihak ke pihak lain. Hal ini tengah dilakukan dengan media yang
sangat beragam, dari yang paling sederhana sampai pada media yang
paling kompleks.
 Komponen-Komponen yang Membentuk Sistem Pembayaran
 Alat pembayaran (Payment Instruments)
 Alat pembayaran tunai,
 Alat pembayaran nontunai.
 Sistem pembayaran yang memproses berbagai instrumen pembayaran
(Interbank Fund Transfer System)
 Faktor penting yang mempengaruhi adalah penggunaan teknologi
informasi.
 Lembaga yang memproses sistem pembayaran (Payment Systems
Operators)
 Bank Indonesia, yang menggunakan sistem BI-RTGS dan SKNBI,
 PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), yang menggunakan
C-BEST,

3.  Switching atau Penyelenggara Kliring APMK, yang menggunakan
sistem Shared ATM Network, Shared Debit Network dan Shared
Credit Card Network.
 Saluran pembayaran (Delivery Channel)
 Electronic Data Capturing (EDC)
 Teller Input atau petugas teller di bank
 Mesin ATM (Automatic Teller Machine)
 Internet, mobile banking dan phone banking.
 Peran Sistem Pembayaran dalam Perekonomian
 Menjamin kelancaran pasar sebagai tempat transaksi,
Memungkinkan terjadinya spesialisasi pada produksi,
 Membantu menentukan seberapa efisien transaksi dilakukan dan
diselesaikan,
 Mempengaruhi tingkat dan laju pertumbuhan ekonomi serta
efisiensi pasar keuangan,
 Elemen penting dalam infrastruktur keuangan untuk mendukung
terciptanya stabilitas sistem keuangan,
 Sebagai channel utama transmisi kebijakan moneter untuk
mendukung kebijakan pengendalian moneter yang lebih efektif dan
efisien,
 Mendukung efisiensi dan efektivitas fungsi intermediasi lembaga
keuangan,
 Mendorong mobilitas aliran dana secara lebih cepat melalui layanan
sistem pembayaran yang lebih beragam.
 Risiko dalam Sistem Pembayaran dan Pengendaliannya
o Risiko dalam sistem pembayaran
 Risiko ketergantungan
 Risiko operasional

4.  Risiko likuiditas
 Risiko kredit
 Risiko sistemik
o Kewajiban Bank Indonesia dalam mengendalikan sistem
pembayaran
 Merumuskan dan menetapkan kebijakan,
 Memberikan izin penyelenggaraan ,
 Konsultasi dan fasilitasi pada penyelenggara pembayaran,
 Pengawasan (oversight) terutama kepada penyelenggara
sistem pembayaran,
 Melakukan sosialisasi dan edukasi
 Peran Bank Indonesia dalam Sistem Pembayaran
1. Tujuan Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
Untuk menjaga stabilitas rupiah itu perlu disokong pengaturan dan
pengelolaan akan kelancaran Sistem Pembayaran Nasional (SPN).
Kelancaran SPN ini juga perlu didukung oleh infrastruktur yang handal
(robust).
2. Bank Indonesia adalah lembaga yang mengatur dan menjaga
kelancaran SPN. S elain itu, BI juga memiliki kewenangan
memeberikan persetujuan dan perizinan serta melakukan pengawasan
(oversight) atas SPN. Menyadari kelancaran SPN yang bersifat penting
secara sistem (systemically important), bank sentral memandang perlu
menyelenggarakan sistem settlement antar bank melalui infrastruktur
BI-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS).
3. Bank sentral adalah satu-satunya lembaga yang berhak mengeluarkan
dan mengedarkan alat pembayaran tunai seperti uang rupiah.
4. Bank Indonesia yang mempunyai peran sebagai operator, regulator, dan
pengguna sistem pembayaran mempunyai kewajiban sebagai berikut:

5. a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan baik yang dituangkan
dalam bentuk regulasi atau bentuk lainnya.
b. Memberikan izin penyelenggaraan sistem pembayaran.
c. Konsultasi dan fasilitasi pada penyelenggara sistem pembayaran
d. Pengawasan (oversight) terutama kepada penyelenggara sistem
pembayaran untuk meniali kesesuaian sistem yang dikelolanya
dengan kebijakan-kebijakan Bank Indonesia di bidang sistem
pembayaran.
e. Sosialisasi dan edukasi
 Penyelenggaraan Sistem Pembayaran nontunai oleh Bank Indonesia
1. Transaksi pembayaran nontunai dengan nilai yang besar
diselenggarakan Bank Indonesia melalui sistem BI-RTGS (Real Time
Gross Settlement) dan sistem kliring.
2. Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) adalah sistem
transfer dana elektronik yang setiap transaksinya diselesaikan dalam
waktu seketika.
3. Manfaat sistem BI-RTGS antara lain sebagai berikut:
a. Meningkatkan kepastian penyelesaian akhir (settlement finality)
setiap transaksi pembayaran, yang berarti mengurangi risiko
penyelesaikan akhir (minizing settlement risk)
b. Menjadi sarana transfer dana antarbank yang praktis, cepat, efisien,
aman dan handal.
c. Menigkatkan efektivitas pengelolaan dana (management fund) baik
bagi peserta maupun pihak otoritas moneter dan perbankan.
d. Menjadi informasi pendukung dalam menjalankan kegiatan operasi
moneter dan early warning sistem pengawasan bank.
e. Menjadi sarana penyelesaian akhir bagi transaksi pembayaran ritel,
meliputi pembukuan hasil kliring yang diselenggarakan oleh BI
(SKNBI) dan hasil kliring ATM/ kartu debit/kartu kredit.
f. Menjadi sarana pelimpahan penyelesaian akhir transaksi serah dana
dari perdagangan sekuritas, transaksi perdagangan valas antarbank,
setelmen dana dari operasi moneter/operasi pasar terbuka (OPT),
transaksi pembayaran pemerintah, dan transaksi surat berharga.

6. 4. Fungsi Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran termasuk
berperan sebagai pembuat ketentuan (regulator) dan pengawas
(overseer) BI-RTGS.
 Pengendalian Sistem Pembayaran
Bank Indonesia mempunyai peran sebagai operator, regulator, dan
pengguna sistem pembayaran mempunyai kewajiban:
a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan, baik yang dituangkan dalam
bentuk regulasi atau bentuk lainnya.
b. Memberikan izin penyelenggaraan sistem pembayaran.
c. Konsultasi dan fasilitasi penyelenggaraan sistem pembayaran.
d. Pengawasan (oversight) terutama kepada penyelenggara sistem
pembayaran untuk menilai kesesuaian sistem yang dikelolanya dengan
kebijakan-kebijakan Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran.
e. Melakukan sosialisasi dan edukasi.
b. Alat Pembayaran
 Pengertian
Alat pembayaran adalah salah satu komponen yang membentuk
sistem pembayaran. Sistem pembayaran adalah benda yang menurut
hukum harus diterima sebagai alat untuk membeli barang dan jasa. Alat
pembayaran terdapat dua macam yaitu :
1. Alat Pembayaran Tunai
Alat pembayaran tunai lebih banyak memakai uang kartal
yaitu uang logam dan uang kertas. Uang logam adalah uang yang
terbuat dari logam emas atau perak yang memiliki nilai yang
cenderung tinggi dan stabil, bentuknya mudah dikenal, dan sifatnya

7. tidak mudah hancur dan tahan lama. Sedangkan uang kertas adalah
uang yang berbentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau
bahan lainnya yang menyerupai kertas (menurut penjelasan UU
No.23 th 1999 Tentang Bank Indonesia)
2. Alat Pembayaran Non – Tunai
Pembayaran nontunai yaitu pembayaran yang dilakukan
tanpa menggunakan uang tunai yang beredar melainkan
menggunakan cek atau bilyet giro (BG) dan alat pembayaran
kartu (ATM, kartu kredit, kertu debit, prabayar). Hal ini terlihat
pada ketersediaan jasa pembayaran nontunai yang dilakukan bank
maupun lembaga selain bank. Transaksi pebayaran nontunai
dengan nilai besar diselenggarakan Bank Indnesia melalui sistem
BI-RTGS (Real Time Gross Settlement) dan sistem kliring.
 Contoh Sistem Pembayaran
a. Barter
Barter merupakan sistem pembayaran dengan komoditas barang
tertentu yang mempresentasikan suatu nilai tertentu.
b. Uang Komoditas
Uang komoditas merupakan barang yang diterima secara umum
sebagai alat tukar
Contoh : logam mulia, merica, tembakau, kulit hewan, dan garam.
c. Uang fiat
Uang fiat adalah uang kertas yang dikeluarkan oleh pemerintah
sebagai alat pembayaran yang sah.
d. Cek

8. Cek adalah perintah dari seseorang ke bank tempat dia memiliki
rekening untuk mengirimkan uang dari rekeningnya ke rekening orang
lain ketika orang tersebut menyetorkan cek yang diterimanya.
e. E-commerce
instrumen yang berbasis warkat (Kertas), seperti cek, bilyet giro,
nota debet, dan nota kredit, atau alat pembayaran menggunakan kartu
(APMK), seperti kartu ATM, kartu debet, dan kartu kredit. Sedangkan
untuk sistem transfer tersedia sistem BI-RTGS dan sistem Kliring
Nasional.
B. Uang
a. Sejarah Uang
1. Masa Sebelum Barter
Pada zaman purba, atau pada masyarakat yang masih sangat sederhana,
orang belum bisa menggunakan uang. Perdagangan dilakukan dilakukan
dengan cara langsung menukarkan barang dengan barang. Cara ini bisa
berlangsung selama tukar menukar masih terbatas pada beberapa jenis barang
saja.
2. Masa Barter
Pada masa ini untuk memenuhi kebutuhan dirinya, seseorang sudah
membutuhkan pihak lain atau yang dihasilkan oleh pihak lain. Karena jumlah
orang sudah semakin meningkat dan bertambah, maka munculah pertukaran
barang, karena pada masa ini orang belum mengenal produksi barang.
Syarat utama terjadinya barter adalah bahwa orang yang akan saling
tukar barang, mereka saling membutuhkan.
Kesulitan yang ditemukan pada masa barter :
1. Sulit menemukan barang untuk kebutuhan yang mendesak.
2. Sulit menentukan perbandingan barang yang ditukarkan.
3. Sulit memenuhi kebutuhan yang bermacam-macam.

9. 3. Masa Uang Barang
Pada masa ini orang sudah mulai berpikir mengenai barang perantara
sebagai alat pertukaran, maka dicarilah jenis barang yang dapat mempermudah
pertukaran, yang memiliki syarat sebagai berikut:
1. Barang tersebut dapat diterima dan dibutuhkan semua orang.
2. Barang tersebut dapat ditukarkan kepada siapa saja.
3. Mempunyai nilai tinggi.
4. Tahan lama.
Kesulitan uang barang :
1. Sukar disimpan.
2. Sulit dibawa kemana-mana.
3. Sukar dibagi menjadi bagian yang lebih kecil.
4. Kebanyakan uang barang tidak tahan lama.
5. Nilai uang barang tidak tetap.
Jenis barang yang pernah digunakan sebagai uang barang antara lain : kulit
hewan, hewan, batu-batuan berharga, kulit pohon, logam.
4 .Masa Uang
Peradaban yang semakin maju, mengakibatkan kebutuhan yang
semakin banyak dan bertambah pula, hal tersebut mendorong manusia untuk
alat perantara pertukaran yang mudah, praktis, dan mempunyai nilai, maka
dikembangkanlah jenis uang.
b. Pengertian Uang
Uang dapat didefinisikan sebagai benda-benda yang disetujui oleh
masyarakat sebagai alat perantaraan untuk mengadakan tukar-menukar/
perdagangan. Yang dimaksud dengan disetujui dalam definisi ini adalah
terdapat kata sepakat di antara anggota-anggota masyarakat untuk
menggunakan satu atau beberapa benda sebagai alat perantaraan dalam
kegiatan tukar-menukar.

10. c. Fungsi Uang
Fungsi uang lebih jelas dan mudah digambarkan melalui perbandingan
sistem ekonomi barter dan sistem ekonomi yang sudah menggunakan uang.
Kebutuhan akan fungsi-fungsi tertentu hanya dapat dipenuhi oleh uang.
Fungsi uang dibedakan menjadi dua macam, yaitu fungsi asli dan fungsi
turunan.
1) Fungsi Asli (Primer)
a) Sebagai Alat Tukar (Medium of Exchange) Uang merupakan alat untuk
mempermudah pertukaran barang dan jasa. Dengan uang semua orang dapat
membeli beragam barang dan jasa.
b) Sebagai Satuan Hitung (Unit of Account) Uang dapat ditukarkan sebagai
alat ukur dengan menentukan harganya. Setiap barang dan jasa memiliki
harga-harga tersendiri, dan harga-harga tersebut dinilai dalam satuan uang.
2) Fungsi Turunan (Sekunder)
a) Sebagai Alat Pembayaran (Mean of Payment) Uang tidak hanya berfungsi
sebagai alat jual beli atau tukar menukar, tetapi dapat digunakan untuk
pembayaran tanpa imbalan atau kontraprestasi, seperti membayar pajak,
melunasi utang, dan memba yar denda.
b) Sebagai Alat Penyimpan Kekayaan (Store of Value) Dengan menyimpan
uang berarti seseorang menyimpan kekayaannya dalam bentuk kas untuk
mempermudah pertukaran dan transaksi lainnya.
c) Sebagai Alat Pemindah Kekayaan Uang sebagai media untuk mengganti
bentuk kekayaan.
Misalnya apabila seseorang ingin memiliki mobil dan ia memiliki tanah, maka
tanah tersebut ia jual untuk kemudian uangnya dibelikan mobil.
d. Jenis-Jenis Uang
1) Berdasarkan Bahannya
Uang terbagi atas uang kertas dan uang logam.

11. 2) Berdasarkan Lembaga yang Mengeluarkannya
a) Uang kartal, yaitu uang yang dicetak atau dibuat dan diedarkan oleh Bank
Sentral (Bank Indonesia). Contoh uang Rp50.000,00.
b) Uang giral, yaitu uang yang dibuat dan diedarkan oleh bank umum atau
bank komersial dalam bentuk cek, bilyet giro atau perintah membayar.
3) Berdasarkan Nilainya
a) Uang bernilai penuh (full bodied money), adalah uang yang nilai
intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya. Nilai intrinsik ialah nilai uang
yang ditentukan oleh nilai bahan pembuatannya. Misalnya, uang emas, nilai
intrinsiknya adalah harga emas yang terkandung dalam uang tersebut yang
dijamin sepenuhnya oleh emas. Adapun nilai nominal adalah nilai yang
tercantum pada setiap mata uang, baik uang logam maupun uang kertas.
b) Uang tidak bernilai penuh (representative full bodied money) dikenal
dengan nama uang bertanda (token money) adalah uang yang nilai intrinsiknya
lebih kecil dari nilai nominalnya. Misalnya, nilai kertas yang digunakan untuk
membuat uang Rp10.000,00 nilai bahannya kurang dari Rp10.000,00.
4) Berdasarkan Kawasan atau Daerah Berlakunya
a) Uang domestik, adalah uang yang hanya berlaku di negara tertentu saja.
Misalnya, Rupiah di Indonesia dan Peso di Filipina.
b) Uang internasional, ialah uang yang berlaku tidak hanya dalam suatu
negara, tetapi berlaku juga di seluruh dunia untuk transaksi perdagangan
internasional. Misalnya, Dollar AS, Deutsch Mark Jerman, dan Yen Jepang.
e. Syarat Uang
Agar masyarakat menyetujui penggunaan sesuatu benda sebagai uang.
Haruslah benda itu memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1. Nilai tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu
2. Mudah dibawa-bawa
3. Mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya

12. 4. Tahan lama
5. Jumlahnya terbatas (tidak berlebih-lebihan)
6. Bendanya mempunyai mutu yang sama
f. Unsur Pengamanan Uang Rupiah
Agar uang sulit dipalsukan, perlu ada unsur pengamannya. Unsur
pengamanan pada uang kertas mencakup bahan uang dan teknik cetak. Ada
dua bentuk unsur pengamanan pada uang kertas rupiah, yaitu sebagai berikut:
1. Unsur pengaman yang terbuka (overt security features). Kebanyakan unsur
pengaman adalah yang terbuka dapat dilihat dengan mudah oleh masyrakat.
Pendeteksian unsur pengaman tersebut dapat dilakukan dengan mata
telanjang (kasat mata), perabaan tangan, dan peralatan sederhana, seperti
kaca pembesar dan ultra violet
2. Unsur pengaman yang tidak terbuka (covert security features). Pendeteksian
unsur pengaman yang tidak terbuka hanya dapat dilakukan dengan mesin
yang memiliki sensor yang memiliki tingkat kepastian dan kecepatan yang
cukup tinggi untuk mengetahui unsur pengaman tersebut.
Dalam melakukan pemilihan unsur pengamanan uang kertas, pada
umumnya ada dua hal utama yang dipertimbangkan. Kedua hal itu adalah
sebagai berikut:
a. Semakin besar nominal pecahan, semakin diperlukan unsur
pengaman yang lebih baik, kompleks, dan canggih.
b. Unsur pengaman yang dipilh didasarkan pada hasil penelitian
dan pertimbangan perkembangan teknologi.
g. Pengelolaan Uang Rupiah oleh Bank Indonesia
1. Salah satu tugas Bank Indonesia adalah mengatur dan menjaga kelancaran
sistem pembayaran. Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan menjaga
kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang melakukan
pengelolaan uang rupiah yang meliputi perencanaan, percetakan, pengeluaran,
pengedaran, pencabutan, dan perarikan, serta pemusnahan uang rupiah.

13. 2. Bank Indonesia melakukan perencanaan dan penentuan jumlah uang rupiah
yang dicetak dengan memperhatikan antara lain asumsi tingkat inflasi, asumsi
pertumbuhan ekonomi, rencana macam dan pecahan uang rupiah, serta
perkiraan jumlah uang rupiah yang dimusnahkan.
3. Bank Indonesia melakukan pencetakan uang rupiah di dalam negeri dengan
menunjuk badan usaha milik negara sebagai pelaksana pencetakan uang
rupiah.
4. Bank Indonesia menetapkan tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya
uang rupiah yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah
NKRI.
5. Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang
mengedarkan uang rupiah kepada masyarakat.
6. Bank Indonesia menetapkan uang rupiah tidak sebagai alat pembayaran
yang sah di wilayah NKRI dengan cara mencabut dan menarik uang rupiah
dari peredaran.
h. Jenis-jenis Alat Pembayaran Nontunai
1. Alat pembayaran nontunai sudah berkembang dan semakin lazim dipakai
masyarakat. Alat pembayaran nontunai memerlukan penggunaan satu atau
lebih bank untuk menyelesaikan transaksi.
2. Transaksi pembayaran non tunai memiliki dua arus proses: aliran
instrument fisik dan aliran dana. Kedua arus dapat berbeda dalam waktu dan
arah. Berdasarkan aliran pembayarannya, alat-alat pembayaran tersebut
dapat dikelompokkan alat pembayaran untuk credit transfer dan alat
pembayaran untuk debit transfer.
3. Credit transfer adalah perintah penempatan dana dari pengirim ke penerima
melalui jalur transfer dana dari bank pengirim ke bank penerima dan
dimungkinkan melalui bank lain sebagai intermediary.
4. Debit transfer adalah sistem transfer dana di mana pemerintah debit transfer
dibuat atau diotorisasi oleh pihak yang memiliki dana.

14. 5. Ada tiga bentuk media pembayaran yang digunakan, yaitu sebagai berikut:
a. Media pembayaran berbasis kertas (paper based payment). Misalnya
cek atau perintah pembayaran yang dapat ditulis dengan tangan atau
mesin ketik, seperti nota kredit dan nota debit.
b. Media pembayaran elektronik (electronic payment) adalah instruksi
antara bank tanpa ketergantungan pada pengelolaan atau pengiriman
kertas.
c. Media pembayaran berbasis kartu (card-based payment). Pembayaran
berbasis kartu digunakan untuk pembayaran konsumen pada titik
penjualan. Misalnya, kartu ATM, kartu kredit, dan kartu debit.
C. Teori – teori Uang
a) Teori barang
Uang murni berasal dari barang.
b) Teori nominalis
Nilai uang merupakan nilai yang tertulis pada uang tersebut.
c) Teori perubahan nilai uang
a. Teori kuantitas (David Ricardo)
Jumlah uang yang beredar dan tingkat harga selalu berbanding lurus.
“Artinya perubahan uang yang beredar mempengaruhi harga. Jika jumlah uang
yang beredar berkurang maka harga-harga akan cenderung turun. Sebaliknya,
jika jumlah uang yang beredar bertambah, maka harga-harga akan naik.” Dapat
dirumuskan
Keterangan : M = uang
k = konstanta
P = harga
b. Teori persediaan kas (Alfred Marshall)
Menurut teori ini nilai uang tergantung pada jumlah pendapatan
masyarakat yang dipegang atau ditahan dalam bentuk tunai (cash). Jumlah
M = k.P

15. pendapatan yang disimpan sebagai persediaan kas tergantung pada jumlah
pendapatan dan tingkat bunga di pasar. Dapat dirumuskan:
Keteranagn : M = jumlah uang yang beredar
K = jumlah uang untuk persediaan kas
P = tingkat harga
Y = pendapatan
D. Permintaan dan Penawaran Uang
a) Permintaan Uang
Permintaan uang adalah jumlah unit moneter (berupa uang kartal
maupun giral) yang ingin dipegang sebagai harta tunai (yang mudah untuk
dibelanjakan segera).
Permintaan uang dipengaruhi oleh :
a. Kebutuhan bertransaksi
b. Kebutuhan berjaga-jaga
c. Kebutuhan berspekulasi
b) Penawaran Uang
Penawaran uang adalah jumlah uang yang tersedia dalam suatu
perekonomian.
Faktor-faktor yang memengaruhi penawaran uang di antaranya sebagai berikut.
1) Kebutuhan pemerintah, untuk memenuhi anggaran, untuk menekan tingkat
inflasi (kenaikan harga) dan untuk menambah jumlah uang yang beredar.
2) Keadaan internasional yang tidak stabil.
M = K.Y.P

16. 3) Perkembangan perdagangan luar negeri (kegiatan ekspor dan impor).
4) Sistem perbankan yang berlaku.
5) Penciptaan uang yang baru untuk menambah jumlah uang yang beredar.
E. Standar Mata Uang
a) Pengertian
Standar mata uang adalah benda yang ditetapkan sebagai objek
pembanding atau nilai dalam jumlah satuan tertentu sebagai alat satuan hitung.
Standar mata uang dapat berupa:
a. Standar logam
Penetapan logam tertentu sebagai standar dalam keuangan.
 sistem standar tunggal
 sistem standar kembar
 sistem standar pincang
b. Standar kertas
Apabila dalam suatu negara beredar uang kertas dalam jumlah yang
tidak terbatas, dan uang itu tidak dijamin atau tidak bisa ditukar dengan emas.
F. Istilah – istilah
a. Kliring : Kliring (dari bahasa Inggris clearing) sebagai suatu istilah
dalam dunia perbankan dan keuangan menunjukkan suatu aktivitas yang
berjalan sejak saat terjadinya kesepakatan untuk suatu transaksi hingga
selesainya pelaksanaan kesepakatan tersebut.
b. SKNBI : SKNBI adalah Sistem Kliring Bank Indonesia yang meliputi
kliring debit dan kliring kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara
nasional.
c. EDC :

17.  Electronic Data Capture (EDC) adalah alat transaksi
pembayaran, pembelian dan transfer.
 Umumnya dipakai untuk melakukan transaksi kartu kredit dan
kartu atm.
 Dalam berkomunikasi, EDC menggunakan teknologi wireless
dengan sistem koneksi via GPRS.
 Karena sifatnya yang wireless maka mobilitas penggunaan EDC
tidak terbatas pada satu lokasi.
d. Risiko Likuiditas :
 Risiko likuiditas adalah risiko yang muncul jika suatu pihak
tidak dapat membayar kewajibannya yang jatuh tempo secara
tunai.
 Meskipun pihak tersebut memiliki aset yang cukup bernilai
untuk melunasi kewajibannya, tapi ketika aset tersebut tidak
bisa dikonversikan segera menjadi uang tunai, maka pihak
tersebut dikatakan tidak likuid.
 Hal ini bisa terjadi jika pihak pengutang tidak dapat menjual
hartanya karena tidak adanya pihak lain di pasar yang berminat
membelinya.
e. Risiko Operasional :
 Risiko Operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan
dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia,
kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang
mempengaruhi operasional Bank.
 Sumber risiko ini antara lain oleh sumber daya manusia,
proses, sistem, dan kejadian eksternal.
f. Risiko Kredit : Risiko kredit (bahasa Inggris: Credit risk) adalah suatu risiko
kerugian yang disebabkan oleh ketidakmampuan (gagal bayar) dari debitur atas
kewajiban pembayaran utangnya baik utang pokok maupun bunganya ataupun
keduanya.

18. g. Risiko Sistemik :
 Risiko sistemik adalah risiko sebuah bank yang memengaruhi
risiko bank lain yang selanjutnya memengaruhi risiko bank lain
yang juga memengaruhi bank lain dan seterusnya.
 Risiko sistemik merujuk kepada pergerakan seluruh ekonomi.
☺ DIAMBIL DARI BANYAK SUMBER ☺
THANKS FOR READ
I hope’s That came in useful
Don’t forget comment for perfection this
text.
Kusnul Latifah (XA8)