Koalisi Pemuda Hijau Indonesia (KOPHI) adalah organisasi yang mewadahi generasi muda untuk mewujudkan lingkungan hidup lestari melalui edukasi, monitoring lingkungan, dan memberikan masukan kebijakan. KOPHI memiliki struktur organisasi yang terdiri dari dewan penasehat, pembina, dan pengurus serta anggota dari berbagai tingkatan.

1. ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
KOALISI PEMUDA HIJAU INDONESIA
TAHUN 2OL7-2OL9
. MUKADDIMAH
Koalisi pemuda hijau indonesia selanjutnya disingkat KOPHI adalah organisasi terbuka yang
mewadahi generasi muda di indonesia untuk mewujudkan lingkungan hidup yang lestari
melalui pengembangan jaringan organisasi yang melakukan monitoring lingkungan hidup,
pemberian solusi masalah lingkungan hidup, penyajian informasi lingkungan hdup serta
pemberian masukan dalam penetapan kebijakan pengelolahan lingungan hidup yang hijau
dan lestari
ANGGARAN DASAR
BAB I
Nama, Waktu dan Tempat
Pasal 1
1. Organisasi ini dinamakan Koalisi Pemuda Hijau lndonesia disingkat KOPHI yang
berkedudukan di Jakarta Selatan.
2. Organisasi dapat membuka perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar
wilayah republik lndonesia berdasarkan keputusan pengurus pusat dengan peisetujuan
Dewan Pembina.
Pasal 2
Organisasi ini didirikan pada tanggal 28-10-2010 (dua puluh delapan oktober duaribu
sepuluh), yang berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.
BAB II
. Asas, Maksud dan Tujuan
Pasal 3
Organisasi ini berasaskan kekeluargaan dan gotong royong berdasarkan filsafat hidup
pancasila sebagaimana termaktub dalam undang-undang dasar negara republik indonesia
tahun 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima ) dan amandemennya serta
menjalankan setiap kegiatan organisasi berdasarkan dan tunduk pada ketentuan hukum dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik
lndonesia.

2. Pasal 4
Organisasi inimempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:
a. Mempersatukan generasi muda lndonesia untuk peduli dan tanggap demi terwujudnya
lingkungan hidup lndonesia yang lestari.
b. Membeiikan edukasi kepada generasi muda untuk peka dan peduli terhadap isu-isu
lingkungan hidup di lndonesia.
c. Menjadi wadah dan fasilitator bagi generasi muda lndonesia yang memiliki kepedulian
terhadap lngkungan hidup dan
d. Menciptakan gerakan hijau nasionalyang nyata dan berkelanjutan.
BAB III
Kode Etik
Pasal 5
Organisasi ini memiliki kode etik sebagai berikut :
1. Segala kegiatan organisasi ini tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum,
kesusilaan, dan kebiasaan-kebiasaan baik dalam masyarakat.
2. Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya organisasi ini wajib mengadakan kerjasama
yang sebaik-baiknya dengan instansi-instansi yang benrrrenang dan masyarakat pada
umumnya.
BAB IV
Struktur keorganisasian
Pasal 6
Struktur keorganisasian KOPH|terdiri dari :
t. Dewan Penasehat
2. Dewan Pembina
3. Dewan Pengurus
BAB V
Keanggotaan
Pasal 7
Anggota KOPHIterdiri darisetiap orang yang memenuhi syarat dan ketentuan keanggotaan
serta telah disahkan secara resmi menjadi anggota.

3. Pasal 8
KEanggotaan KOPHI terdiri dari tiga tingkatan, yaitu :
L. Anggota Kehormatan;
2. Anggota Utama;
3. Reliiwan;
Pasal 9
Hak dan Kewajiban Anggota
Hak Anggota:
a. Berhak mendapatkan sarana informasi dan fasilitas yang disediakan oleh KOPHI;
b. Berpartisipasi dalam seluruh kegiatan yang diadakan atas nama KOPHI;
c. Berhak menyampaikan pendapat dan suaranya dalam pemilihan Ketua Umum Dewan
Pengurus Pusat dan/atau Daerah;
d. Berhak membela diridan/atau dibela jika dikenakan sankidalam lingkup internal KOPHI;
e. Memilih dan dipilih menjadi Dewan Pengurus Pusat atau Daerah KOPHI maupun struktur
utama kepanitiaan dalam lingkup internal KOPHI;
Kewajiban Anggota:
a. turut serta dalam mewujudkan visidan misi KOPHI;
b. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KOPHI serta keputusan-
keputusan dalam KOPHI;
c. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik KOPHT;
d. Bertanggungjawab atas segala sarana informasi dan fasilitas yang disediakan oleh KOPHI;
Pasal 10
Keanggotaan organisasi berakhir apabila :
a. Meninggaldunia;
b. Menyatakan keluar dari KOPHI dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan pada
Rapat Harian Pengurus Pusat dan Daerah;
c. Dicabut keanggotaannya melalui Rapat Harian Pengurus Pusat dan Daerah sesuai
prosedur yang berlaku;
d. Terbukti melakukan perbuatan kejahatan yang bertentangan dengan Undang-Undang
dan peraturan-peraturan lainnya dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia,
serta dinyatakan bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang berkekuatan hukum
tetap.
Seseorang yang telah kehilangan keanggotaannya dengan alasan mengundurkan diri dapat
masuk kembali sebagai anggota dengan mengikuti prosedur keanggotaan sesuai dengan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

4. BAB VI
Kekayaan Organisasi
Pasal 11
1. Sistem keuangan KOPHI berdasarkan pada prinsip transparansi,'keadilan, efektifitas, dan
efisiensi serta dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan berkesinambungan.
2. Keuangan atau kekayaan KOPHI diperoleh dari penerimaan dalam bentuk apapun yang
sah dan tidak mengikat secara politis terhadap pihak manapun sebagaimana diatur dalam
Anggaran Rumah Tangga.
3. Penerimaan yang diperoleh digunakan untuk mendanai kegiatan KOPHI sebagaimana
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB VII
Forum Pengambilan Keputusan
Pasal 12
Forum Pengambilan Keputusan :
1. Kongres Nasional
2. Kongres Luar Biasa
3. Rapat Kerja ,
4. Rapat Harian
BAB VIII
Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran
Pasal 13
1. Perubahan Anggaran Dasar diputuskan dalam Kongres Nasional.
2. Pengesahan Anggaan Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga dilakukan oleh presidium
sidang yang tercantum dalam berita acara Kongres Nasional pada tahun tersebut.
3. Pembubaran, pembekuan dan pengaktifan kembali Organisasi ini diputuskan dalam
kongres nasional yang dihadiri dan disetujui oleh para pendiri, yang khusus diadakan
untuk keperluan itu, dengan memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan
perundang-undangan bagi organisasi yang berlaku di dalam Wilayah Negara Kesatuan
Republik lndonesia.
Pasal 14
Bilamana Kongres Nasional diadakan untuk membubarkan Organisasi ini, maka dalam
Kongres Nasional itu harus menetapkan apa yang akan diperbuat mengenai harta benda
milik Organisasi, dan segala kewajiban-kewajiban organisasi terhadap pihak ketiga.

5. BAB IX
Penutup
Pasal 15
Semua halyang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga dan peraturan-peraturan khusus yang ditetapkan dalam Kongres Nasional, dengan
ketentuan bahwa :
1. Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan khusus itu tidak boleh bertentangan
dengan Anggaran Dasar ini.
2. Anggaran Rumah Tangga disahkan dalam Kongres Nasional.
3. Peraturan khusus disahkan dalam kongres nasional atau rapat kerja dewan pengurus.
Pasal 16
Penyelesaiaan Peselisihan
Semua masalah ataupun sengketa yang mungkin akan timbul dikemudian hari baik antara
para anggota Organisasi maupun antar organisasi dengan masyarakat atau lembaga
pemerintah atau dengan pihak manapun juga akan diselesaikan secara musyawarah dan
mufakat. Tetapi apabila cara musyawarah mufakat tidak berhasil menyelesaikan masalah
atau sengketa, maka untuk menyelesaikannya akan dilakukan melalui pengadilan negeri
dimanapun juga didalam Wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia.
BAB X
Peraturan Tambahan
Pasal 17
Ketentuan mengenai perubahan strukur dan tugas pokok dari masing- masing
pengurus akan diatur kemudian melalui keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus
Pusat atau Daerah dalam Kongres Nasionalatau Rapat Kerja;
Ketentuan menegenaistruktur organsasidan pembagian tugas dan wewenanag akan
dirincidalam Anggaran Rumah Tangga (ART).
Ditetapkan di: Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Daerah ProvinsiJawa Tengah
Pukul :07.50 WIB
Tanggal : 14 November 20L7
PIMPINAN SIDANG
Anggota 1 Anggota 2
( Nur lmas Nindy A )