Dokumen tersebut merupakan daftar nama pengurus komite sekolah SMPN 3 Kertak Hanyar untuk masa bakti 2017-2019 yang mencakup ketua, sekretaris, bendahara, dan penanggung jawab bidang.

1. DAFTAR NAMA SUSUNAN PENGURUS
KOMITE SEKOLAH
Nama Sekolah : SMPN 3 KERTAK HANYAR
Alamat : Jalan A. Yani KM. 8,200 Manarap Tengah
Kecamatan : Kertak hanyar
Masa Bakti : Tahun 2017 s.d. Tahun 2019
Ketua : ……..
Sekretaris : ……...
Bendahara : ………
Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendidikan : ………
Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan : ………
Bidang Kerjasama : ………
Bidang Partisipasi dan Aspirasi Masyarakat : ………..
Mengetahui
Kepala Sekolah,
MUHAMMAD TOHA, M.PD.I
NIP. 197401141999031007
Ketua
Komite Sekolah,

2. PEMBUKAAN
Bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional melalui upaya peningkatan
mutu, efisiensi penyelenggaraan, pemerataan, dan demokrasi pendidikan
diperlukan adanya dukungan masyarakat yang lebih optimal. Untuk
mewujudkan tujuan tersebut Kepala Sekolah SMPN 3 Kertak Hanyar
memfasilitasi pembentukan Komite Sekolah yang kemudian dikukuhkan
dengan Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor 821.2-003 – BANGPEG/BKD
tanggal 27 Januari 2014.
Komite Sekolah diharapkan dapat mewadahi dan menyalurkan aspirasi
masyarakat dalam melahirkan kebijakan pendidikan dan program pendidikan.
Kemudian untuk itu diperlukan adanya upaya meningkatkan tanggung jawab
dan peran serta masyarakat dalam menciptakan kondisi transparansi,
akuntable, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan
yang bermutu.
Untuk mewujudkan hal tersebut di atas perlu menumbuhkembangkan
dukungan, aspirasi dan peran serta masyarakat peduli pendidikan yang
diwadahi oleh Komite Sekolah. Dalam hal ini perlu dibuat suatu rumusan
konstitusional yang diharapkan mampu mendinamissasikan seluruh peran dan
fungsi Komite Sekolah, oleh karena itu maka disusunlah Anggaran dasar (AD)
dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Komite Sekolah SMPN 3 Kertak Hanyar
sebagai bahan acuan bagi seluruh anggota Komite Sekolah dalam proses
berorganisasi.

3. RANCANGAN ANGGARAN DASAR
KOMITE SEKOLAH
BAB I
NAMA, DASAR DAN SIFAT
Pasal 1
Nama
Organisasi ini diberi nama Komite Sekolah SMPN 3 Kertak Hanyar
Pasal 2
Dasar
Komite Sekolah SMPN 3 Kertak Hanyar berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang dasar tahun 1945.
Pasal 3
Sifat
(1) Komite Sekolah SMPN 3 Kertak Hanyar bersifat mandiri dan non political
praktis.
(2) Hubungan dengan pemerintah Kecamatan/Desa dan BPD bersifat
kordinatif.
BAB II
WAKTU, RUANG LINGKUP, DAN KEDUDUKAN
Pasal 4
Waktu
Komite Sekolah SMPN 3 Kertak Hanyar ditetapkan pada tanggal …………….
Untuk waktu tidak ditentukan.
Pasal 5
Ruang Lingkup
Ruang lingkup Komite Sekolah SMPN 3 Kertak Hanyar hanya di SMPN 3
Kertak Hanyar
Pasal 6
Kedudukan
Komite Sekolah SMPN 3 Kertak Hanyar berkedudukan di Jalan A. Yani KM.
8,200 Manarap Tengah.

4. BAB III
TUJUAN, PERAN DAN FUNGSI
Pasal 7
Tujuan
Komite Sekolah bertujuan :
(1) Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam
melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan.
(2) Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam
penyelenggaraan pendidikan.
(3) Menciptakan suasana dan kondisi transparansi, akuntable, dan demokrasi
dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.
(4) Menjembatani aspirasi, urusan, dan atau permsalahan antara sekolah,
pemerintah, pihak lain yang berkepentingan dan masyarakat.
Pasal 8
Peran
(1) Pemberi pertimbangan (Advisory Agency) dalam penentuan dan
pelaksanaan kebijakan pendidikan.
(2) Pendukung (Supporting Agency) baik yang berwujud financial, pemikiran,
maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan.
(3) Pengontrol (Controlling Agency) dalam rangka transparansi dan
akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.
(4) Mediator antara pemerintah dan masyarakat.
Pasal 9
Fungsi
(1) Menjalankan fungsinya secara gotong royong, demokratis, mandiri,
profesional, dan akuntabel.
(2) Memberikan masukan, pertimbangan, rekomendasi kepada satuan
pendidikan mengenai:
a. Kebijakan dan program pendidikan;
b. Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS);
c. Kriteria kinerja satuan pendidikan;
d. Kriteria tenaga kependidikan;
e. Kriteria fasilitas pendidikan dan;
f. Kriteria kerjasama sekolah dengan pihak lain.
(3) Mendorong tumbuhnya perhatian, komitmen, dan peran serta masyarakat
dalam berbagai bentuk untuk mendukung terselenggaranya pendidikan
yang bermutu dan pemerataan pendidikan.
(4) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program,
penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.

5. (5) Melakukan kerja sama dengan masyarakat dan pemerintah berkenaan
dengan penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.
BAB IV
KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN
Pasal 10
Keanggotaan
(1) Yang dimaksud anggota Komite Sekolah.
(2) Jenis keanggotaan :
a. Anggota Biasa :
Anggota biasa adalah anggota Komite Sekolah yang ditetapkan melalui
proses penjaringan dan penyaringan.
b. Anggota Luar Biasa :
Anggota luar biasa adalah anggota Komite Sekolah yang
keberadaannya ditetapkan dalam musyawarah berdasarkan kepakaran
yang diperlukan.
(3) Tata cara menjadi anggota, hak dan kewajiban diatur dalam Anggaran
Rumah Tangga (ART)
Pasal 11
Kepengurusan
(1) Pengurus komite sekolah dipilih dari dan oleh anggota dalam musyawarah
berdasarkan AD/ART.
(2) Ketua Komite Sekolah bukan dari unsur pemerintah.
(3) Masa bakti Pengurus Komite Sekolah adalah 3 (tiga) tahun.
BAB V
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT
Pasal 12
Jenis Musyawarah
(1) Musyawarah Komite Sekolah.
(2) Musyawarah Luar Biasa Komite Sekolah.
(3) Musyawarah Kerja Komite Sekolah.
Pasal 13
Jenis-jenis Rapat
(1) Rapat Kerja.
(2) Rapat Konsultasi.
(3) Rapat Koordinasi.

6. (4) Rapat Pengurus Harian.
(5) Rapat Pleno Pengurus.
(6) Rapat Pleno Terbatas.
(7) Rapat Pleno Insidental.
(8) Rapat Bidang.
Pasal 14
Pengertian peserta, penyelenggara musyawarah dan rapat-rapat diatur dalam
Anggaran Rumah Tangga (ART)
BAB VI
KEUANGAN DAN KEKAYAAN ORGANISASI
Pasal 15
Sumber Keuangan dan Kekayaan Organisasi
(1) Sumber keuangan dan kekayaan organisasi diperoleh dari :
a. Bantuan masyarakat peduli pendidikan.
b. Usaha organisasi yang sah.
c. Sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat.
(2) Ketentuan-ketentuan mengenai pengelolaan keuangan dan kekayaan
organisasi diatur dalam anggaran Rumah Tangga (ART)
BAB VII
PERUBAHAN AD/ART
Pasal 16
(1) Perubahan AD / ART adalah wewenang musyawarah Komite Sekolah
(2) Musyawarah dimaksud ayat (1) pada pasal ini harus dihadiri oleh 2/3
Lebih dari jumlah anggota Komite Sekolah dan disetujui oleh 2/3 lebih
dari jumlah peserta musyawarah yang hadir
BAB VIII
PEMBUBARAN
Pasal 17
(1) Pembubaran Komite Sekolah hanya dapat dilakukan berdasarkan UU
Tentang SIDIKNAS.
(2) Jika pmbubaran diberlakukan maka penyelesaian keuangan dan
kekayaan organisasi ditetapkan dalam musyawarah.
BAB IX
PENUTUP

7. Pasal 18
Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar (AD) ini akandiatur dalam
Anggaran Rumah Tangga (ART).
Anggaran Dasar ini berlaku sejak ditetapkan
Dtetapkan di : Kertak Hanyar
Pada Tanggal :
Pimpinan Sidang,
Ketua, Sekretaris,

8. ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
BAB I
KEANGGOTAAN
Pasal 1
Jenis Keanggotaan
(1) Anggota Biasa
(2) Anggota Luar Biasa
Pasal 2
Anggota Biasa
(1) Anggota biasa adalah anggota Komite Sekolah yang dijaring dan disaring
dari unsur masyarakat dan pemerintah.
(2) Anggota biasa adalah anggota Komite Sekolah yang dapat dipilih menjadi
Pengurus Komite Sekolah.
Pasal 13
Komposisi Anggota Biasa
(1) Anggota dari unsur masyarakat terdiri atas perwakilan:
a. Tokoh masyarakat orang tua siswa sebanyak ……… orang.
b. Tokoh masyarakat peduli pendidikan sebanyak ……… orang.
c. Tokoh pendidikan sebanyak ……… orang.
d. LSM bidang pendidikan sebanyak ……… orang.
e. Dunia usaha, industri, koperasi, dan perbankan sebanyak ..…… orang.
f. Organisasi profesi tenaga kependidikan (PGRI) sebanyak ……. orang.
g. Yayasan penyelenggara pendidikan sebanyak ……. orang.
(2) Anggota dari unsur pemerintah terdiri atas perwakilan:
a. Perwakilan pemerintah tingkat kecamatan/desa sebanyak ……. orang.
b. Perwakilan Dinas Pendidikan/satuan pendidikan sebanyak …... orang.
c. Perwakilan coordinator DPD tingkat kecamatan/DPD tingkat desa
sebanyak ……orang.
(3) Tata cara menentukan anggota Komite Sekolah tersebut diatur dalam
Peraturan organisasi.
Pasal 4
Berakhirnya Keanggotaan Biasa
(1) Mengundurkan diri;
(2) Diberhentikan;
(3) Meninggal dunia.
Pasal 5
Tindakan Disiplin Organisasi
(1) Tindakan disiplin organisasi dikenakan kepada anggota yang :
a. Tidak mentaati kewajiban.
b. Tidak menjaga kehormatan dan nama baik organisasi.
(2) Tindakan disiplin dapat berupa :
a. Peringatan lisan atau tertulis.
b. Pembebasan sementara sebagai anggota.

9. c. Pembebasan/pemberhentian sementara sebagai pengurus.
d. Pemberhentian.
Pasal 6
Anggota Luar Biasa
(1) Anggota luar biasa adalah anggota Komite Sekolah yang berasal dari
pakar pendidikan.
(2) Anggota luar biasa ditentukan oleh musyawarah Komite Sekolah dan
sebanyak-banyaknya berjumlah 5 (lima) orang.
(3) Anggota luar biasa bukan anggota musyawarah dan bukan anggota
pengurus.
(4) Tata cara penjaringan dan penyaringan Balon anggota luar biasa beserta
hak dan kewajibannya diatur dalam Peraturan Organisasi.
Pasal 7
Berakhirnya Keanggotaan Luar Biasa
(1) Mengundurkan diri
(2) Diberhentikan.
(3) Meninggal dunia.
BAB II
KEPENGURUSAN
Pasal 8
Anggota Pengurus
(1) Anggota pengurus adalah anggota biasa/anggota musyawarah yang
mendapat kepercayaan musyawarah untuk menjadi pengurus
(2) Jumlah anggota pengurus harus ganjil, yaitu berjumlah 7 orang atau
senbilan orang.
(3) Jumlah angota pengurus harus lebih kecil dari 50 % jumlah anggota
musyawarah sehingga jumlah anggota musyawarah tersisa lebih besar
dari pada jumlah pengurus.
Pasal 9
Komposisi pengurus.
(1) Pengurus harian berjumlah 3 orang, yang terdiri atas :
a. Seorang Ketua
b. seorang Sekretari.
c. Seorang Bendahara.
(2) Pengurus Bidang berjumlah 4 orang atau 6 orang yang terdiri:
a. Seorang atau dua orang di bidang perencanaan dan Evaluasi
Pendidikan.
b. Seorang di bidang sarana dan prasarana pendidikan.
c. Seorang di bidang kerjasama.
d. Seorang atau dua orang di bidang partisipasi dan aspirasi masyarakat.
(3) Tata kerja pengurus di atur dalam Peraturan Organisasi.
Pasal 10
Pemilihan Pengurus
(1) Pengurus Harian dipilih langsung oleh anggota musyawarh secara
bertahap melalui 3 (tiga) format pemilihan, yaitu :

10. a. Format pertama (F1) memilih seorang ketua.
b. Format kedua (F2) memilih seorang Sekretaris.
c. Format ketiga (F3) memilih seorang Bendahara.
(2) Musyawarah mengesahkan 3 (tiga) orang terpilih menjadi Pengurus
Harian dan bertugas melengkapi kepengurusan yang dilaporkan dan
disahkan dalam musyawarah tersebut.
(3) Pengurus terpilih mempunyai masa kerja 3 (tiga) tahun.
(4) Serah terima jabatan dari pengurus lama kepada pengurus baru
dilaksanakan dalm musyawarh tersebut.
Pasal 11
Tugas dan Tanggung jawab Pengurus
(1) Pengurus Komite Sekolah bertugas :
a. Menyusun Program Kerja Tahunan termasuk anggaran belanja
tahunan.
b. Menyusun penbagian tugas dan wewenang pengurus.
c. Menyusun Peraturan organisasi dalam mempelancar proses
berorganisasi.
d. Menegakan disipilin organisasi.
(2) Pengurus Komite Sekolah bertanggung jawab kepada musyawarh tentang
:
a. Pencapaian program kerja tahunan dan tiga tahunan.
b. Pelaksanan proses berorganisasi.
BAB III
MUSYAWARAH
Pasal 12
Musyawarah Komite Sekolah
(1) Musyawarah Komite Sekolah merupakan forum tertinggi organisasi yang
dilangsungkan 3 (tiga) tahun sekali atau setelah masa bakti pengurus
berakhir.
(2) Musyawarah anggota Komite Sekolah dinyatakan sah bila dihadiri
sekurang-kurangnya dua kali jumlah anggota pengurus.
(3) Musyawarah Komite Sekolah berkewajiban melaksanakan acara pokok
sebagai berikut:
a. Membahas dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban kerja.
b. Membahas dan mengesahkan rencana untuk kerja 3 (tiga) tahun
mendatang atau periode kerja selanjutnya.
c. Memilih pengurus baru untuk masa bakti 3 (tiga) tahun berikutnya.
d. Membahas dan memilih anggota musyawarah Komite Sekolah yang
baru.
Pasal 13
Musyawarah Luar Biasa Komite Sekolah
(1) Musyawarah Luar Biasa Komite Sekolah merupakan forum tertinggi
organisasi yang dilaksanakan sebelum masa bakti pengurus berakhir.
(2) Musyawarah Luar Biasa Komite Sekolah dinyatakan sah bila dihadiri oleh
dua kali lebih besar dari jumlah pengurus Komite Sekolah.

11. (3) Keputusan musyawarah Luar Biasa harus disetujui sekurang-kurangnya
3/4 dari jumlah peserta musyawarah yang hadir.
(4) Musyawarah Luar Biasa Komite Sekolah berkewajiban melaksanakan
acara pokok sebagai berikut:
a. Membahas dan menilai laporan pertanggung jawaban kerja.
b. Memutuskan menerima/menolak pertanggungjawaban kerja dengan
rekomendasi musyawarah sebagai berikut:
 rekomendasi meneruskan masa baktinya dengan perbaikan
sebagaimana harapan musyawarah.
 rekomendasi memberhentikan pengurus.
c. Memilih pengurus baru untuk masa bakti antara waktu.
d. Timbang terima antara pengurus lama dan pengurus baru.
Pasal 14
Musyawarah Kerja Komite Sekolah
(1) Musyawarah Kerja Komite Sekolah merupakan forum tertinggi kedua
dalam organisasi yang dilaksanakan satu tahun sekali.
(2) Musyawarah kerja dinyatakan sah bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya
dua kali jumlah pengurus.
(3) Keputusan musyawarah kerja harus disetujui oleh sekurang-kurangnya
2/3 dari jumlah peserta musyawarah.
(4) Musyawarah kerja diwajibkan melaksanakan acara pokok sebagai berikut:
a. Memnahas dan menilai laporan pertanggungjawaban kerja pengurus
untuk satu tahun.
b. Mengesahkan rancangan program kerja untuk satu tahun kemudian
Pasal 15
Hak Anggota Musyawarah
(1) Memilih dan dipilih menjadi pengurus Komite Sekolah.
(2) Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tulisan.
(3) Membela diri atas tindakan organisasi yang dijatuhkan kepadanya.
(4) Memperoleh kesejahteraan, pembelaan dan perlindungan hukum dalam
melaksanakan tugas oorganisasi.
Pasal 16
Kewajiban Anggota Musyawarah
(1) Menghadiri seluruh acara musyawarah.
(2) Mentaati tata tertib musyawarah.
(3) Berlaku proaktif dalam setiap persidangan.
BAB IV
RAPAT-RAPAT
Pasal 17
Rapat Kerja
(1) Rapat kerja adalah rapat pengurus lengkap yang dilaksanakan pada hari
kerja.
(2) Rapat kerja dipimpin oleh ketua dengan acara disesuikan dengan
kepentingan organisasi secara opersasional.
Pasal 18

12. Rapat Konsultasi
(1) Rapat Konsultasi adalah rapat antara seluruh Pengurus Harian dengan
pihak lain yang berhubungan dengan kepentingan pendidikan.
(2) Rapat Konsultasi dipimpin oleh ketua dengan acara disesuaikan dengan
kepentingan organisasi baik secara konsepsi maupun secara operasional.
Pasal 19
Rapat Koordinasi
(1) Rapat Koordinasi adalah rapat antara seluruh pengurus dengan pihak lain
yang berhubungan dengan kepentingan pendidikan.
(2) Rapat Koordinasi dipimpin oleh ketua dengan acara disesuaikan dengan
kepentingan organisasi dalam teknis kerjasama operasional.
Pasal 20
Rapat Pleno Pengurus Harian
(1) Rapat Pleno Pengurus Harian adalah rapat yang dihadiri hanya oleh
Pengurus Harian.
(2) Rapat Pleno Pengurus Harian dipimpin oleh ketua dengan acara
pemecahan masalah proses berorganisasi yang sangat penting.
Pasal 21
Rapat Pleno Terbatas
(1) Rapat Pleno Terbatas adalah rapat antara pengurus harian bidang
tertentu.
(2) Rapat Pleno Terbatas dipimpin oleh ketua dengan acara penjelasan khusus
tentang memperlancar kerja bidang tersebut.
Pasal 22
Rapat Pleno Insidental
(1) Rapat Pleno Insidental rapat pleno lengkap yang dilaksanakan diluar
jadwal kerja.
(2) Rapat Pleno Insidental adalah rapat lengkap yang dipimpin oleh ketua
dengan acara koordinasi operasional lintas bidang.
Pasal 23
Rapat Bidang
(1) Rapat Biadang adalah rapat yang dihadiri oleh ketua-ketua Bidang.
(2) Rapat Bidang dipimpin oleh Ketua Bidang Perencanaan dan Evaluasi
Pendidikan dengan acara sinkronisasi program.
BAB V
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAANORGANISASI
Pasal 24
Pengelolaan Keuangan
(1) Pengelolaan Keuangan dilaksanakan secara profesional.

13. (2) Pengelolaan Keuangan diperiksa oleh Panitia Pemeriksaan Keuangan dan
Kekayaan Organisasi yang dtugaskan oleh musyawarah pada setiap 1
(satu) bulan sebelum pertanggungjawaban berakhir.
(3) Laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan
pertanggungjawaban–pertanggungjawaban pengurus.
(4) Hal-hal yang belum diatur dalam ART ini, akan diatur dalam Peraturan
Organisasi
Pasal 25
Pengelolaan Kekayaan Organisasi
(1) Jenis Kekayaan Organisasi :
a. barang bergerak,
b. barang tidak bergerak / tetap, dan
c. kertas berharga.
(2) Pengelolaan Kekayaan Organisasi dilaksanakan secara professional.
(3) Pengelolaan Kekayaan Organisasi diperiksa oleh Panitia Pemeriksa
Keuangan dan Kekayaan Organisasi.
(4) Laporan Pengelolaan Kekayaan Organisasi merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban pengurus.
(5) Hal-hal yang belum diatur dalam ART ini, akan diatur melalui Peraturan
Organisasi.
Pasal 26
Panitia Pemeriksaan Keuangan dan Kekayaan Organisasi
(1) Panitia Pemeriksaan Keuangan dan Kekayaan Organisasi diangkat oleh
musyawarah sebelum pertanggungjawaban kerja berakhir, baik pada
pertanggung jawaban tahunan maupun tiga tahunan.
(2) Panitia yang dimaksud dalam ayat (1) dalam pasal ini berjumlah 3 (tiga)
orang anggota Komite yang bukan pengurus.
(3) hasil pemeriksaan dilaporkan dalam musyawarah.
BAB VI
PERATURAN PERALIHAN
Pasal 27
Untuk pertama kali Susunan Pengurus Komite Sekolah dikukuhkan melalui
Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas , selanjutnya ditentukan dalam
AD/ART.
BAB VII

14. PENUTUP
Pasal 28
(1) Hal-hal yang belum diatur dalam ART ini akan diatur melalui peraturan
organisasi yang disusun oleh pengurus dan dilaporkan dalam
musyawarah.
(2) Anggaran Rumah Tangga (ART) ini mulai berlaku sejak ditetapkan.
Dtetapkan di : Kertak Hanyar
Pada Tanggal :
Pimpinan Sidang,
Ketua, Sekretaris,