Rangkuman dokumen: 1. Dokumen membahas pendekatan perencanaan pembangunan berbasis kawasan dan hubungannya dengan dokumen perencanaan bidang Cipta Karya seperti RTRW, RPJMN, KSPN. 2. Membahas isu-isu strategis bidang Cipta Karya seperti program-program pemerintah, koridor ekonomi, capaian MDGs, reformasi birokrasi, pengarusutamaan gender, standar pelayanan minimal. 3. Member

1. DIREKTORAT BINA PROGRAM
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Pendekatan Perencanaan
Pembangunan Berbasis Kawasan
oleh: Yuke Ratnawulan
Kasi Rencana dan Kebijakan - BPCK
Disampaikan pada Pelatihan Tenaga Ahli Fasilitator Provinsi dan Fasilitator Kabupaten/Kota (PF-CF)
PPSP TA 2013
Jakarta, 25 Februari 2013

2. DIREKTORAT
Kedudukan R TRW, RPJMN, KSPN, ser ta
PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
Strategi Pembangunan Bidang CK
Kebijakan Spasial Kebijakan Sektoral/Program Kebijakan Perkotaan
Nasional RTRWN (PP 26/2008) RPJMN (Perpres 5/2010)
KSPN (20 thn)
(Rencana Peraturan Presiden)
Provinsi RTRW Provinsi RPJM Provinsi Seluruh
Sektor
RTRW Kabupaten/Kota RPJM Kabupaten/Kota KSPD (20 thn)
SPPIP dan RPKPP
Kota/
Strategi Pembangunan Kota
Kabupaten
Strategi Keterpaduan Sektor (RISPAM, SSK, RTBL)
Strategi Pembangunan Kawasan
Sektor Cipta
Karya
RPIJM
Program Multi Sektor (AM, PLP, Bangkim, PBL), Multi Tahun, Multi Sumber Dana
Memorandum Program dan Program Tahunan
Sumber : Dit. Bina Program DJCK, 2012

3. DIREKTORAT
PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
Keter kaitan SSK dengan Dokumen
Perencanaan Bidang CK
RPJMD
RTBL
SPPIP
RISPAM
RPKPP
RPIJM
MP &
Penganggaran
Tahunan
Sumber: Dit. Bina Program DJCK, 2012

4. DIREKTORAT
PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
Pedoman Penyusunan RPIJM
Mekanisme & Penilaian
Umum Profil
Keterpaduan strategi pembangunan
Pengembangan Permukiman
Pedoman
PLP
Penyusunan Teknis
RPIJM Air Minum
PBL
Keuangan
Non
Kelembagaan
Teknis
Lingkungan & Sosial

5. DIREKTORAT
PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
UU/Peraturan Bidang CK
 Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
 Undang-Undang No 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun
 Undang-Undang No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
 Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
 Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan
 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 Undang-Undang No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
 PP No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 PP No. 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 PP No. 36 tahun 2005 tentang Pelaksanaan UU Bangunan Gedung
 PP No. 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
 PP No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)
 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum PU No. 494/PRT/M/2005 Tentang Kebijakan dan Strategi
Nasional Pengembangan Perkotaan
 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum PU No. 20/PRT/M/2006 Tentang Kebijakan dan Strategi
Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum PU No. 21/PRT/M/2006 Tentang Kebijakan dan Strategi
Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan
 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum PU No. 16/PRT/M/2008 Tentang Kebijakan dan Strategi
Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman

6. DIREKTORAT
Skema Perkembangan Isu Strategis
PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
ISU STRATEGIS:
• Pelayanan Infrastruktur bagi • Perkembangan Iptek
pertumbuhan Ekonomi • Keterpaduan Sektor
• Pelayanan Infrastruktur bagi Peningkatan • Keterbatasan pendanaan Pemerintah
Kesejahteraaan Masyarakat • Penangan Regional
• Pelayanan Infrastruktur bagi Peningkatan • Perkuatan Fungsi BPPSPAM
Kualitas Lingkungan
• Perkuatan Data Base
• Direktif Presiden (Pro Rakyat)
• Komitmen Daerah
• Isu Gender dalam Pembangunan
Infrastruktur bidang CK • Perkuatan Peran Serta Masyarakat
• Reformasi Birokrasi • Egosentris kota/kabupaten
• Peran Pemerintah Pusat (Cipta Karya) • Perbaikan manajemen PDAM
sebagai Stimulan • Masih tingginya penyakit melalaui media
• Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) air
• Corporate Social Responsibility (CSR) • Perkuatan NSPK (Norma Standar
Prosedur Kriteria)
• Pencemaran Lingkungan
• Green Economy
• Perubahan Iklim
• Green Infrastructure
• MDG dan SDG

7. DIREKTORAT
Isu Strategis
PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
A. KEBIJAKAN PRESIDEN RI UNTUK 6 PROGRAM PRO RAKYAT DALAM
RANGKA PENURUNAN KEMISKINAN (INISIATIF BARU)
Berdasarkan Keppres no. 10 tahun 2011 tentang tim koordinasi peningkatan dan
perluasan program pro rakyat
 Program Rumah Sangat Murah (Rusunawa dan PSDnya)
 Kendaraan Angkutan Murah di Perdesaan
 Program Air Bersih untuk Rakyat (MGDs dan 100% akses aman di tahun 2025)
 Listrik Murah dan Efisien
 Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Nelayan (Perumahan, AM,
Sanitasi)
 Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin di Perkotaan (Perumahan,
AM, dan Sanitasi)
7

8. DIREKTORAT
PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
B. Koridor Ekonomi Indonesia MP3EI
8

9. DIREKTORAT
PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
C. Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Di Indonesia
(MP3KI)
• Gerakan nasional, melibatkan Pemerintah, BUMN, Swasta dan Masyarakat
(Public-Private-People Partnership)
• Rencana yang komprehensif : Kebijakan Makro, Sektor dan Regional
• Pendekatan sektor-regional (seperti MP3EI)
• Penekanan pada Peningkatan Pendapatan (income generating)
• Komplemen dengan dokumen-dokumen perencanaan yang telah ada (RPJP,
RPJMN, MDG, Penanggulangan Kemiskinan)
• Konkrit dengan target yang lebih jelas, terukur dan fokus
• Merupakan sinergi dari berbagai program kemiskinan, termasuk ke-4 Klaster
Program Penanggulangan Kemiskinan.
9

10. DIREKTORAT
D. Capaian dan Target MDGS
PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
Goal 7: Acuan Dasar Saat Ini Target MDGs
Indikator
Memastikan Kelestarian (1993) (2011) 2015
Lingkungan Hidup
Proporsi penduduk terhadap
37,73 % 55,04% 68,87 %
air minum layak
Target 7c :
Menurunkan hingga
separuhnya proporsi rumah Proporsi penduduk terhadap
24,81 % 55,54% 62,41 %
tangga tanpa akses sanitasi layak
berkelanjutan terhadap air
minum layak dan sanitasi 14
layak pada tahun 2015 12,12
12 11,37
10,67
10,01
9,39
Persentase (%)
Target 7d : 10
8,80
8,26
7,75
Mencapai peningkatan yang 8 7,27
6,82
6,40
signifikan dalam kehidupan 6,00
6
penduduk miskin di
permukiman kumuh pada 4
tahun 2020
2
0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Target Penurunan Permukiman Kumuh 2009-2020 10

11. DIREKTORAT
E. Reformasi Birokrasi
PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
RMRBPU-2010-14
POLA PIKIR PENYUSUNAN ROADMAP REFORMASI
BIROKRASI PU 2010-2014
9 PROGRAM RB
1. Manajemen
RPJPN 2002-2025 RENSTRA PU 2010-14 EVALUASI perubahan 3 SASARAN
UU 17/2007 PERMEN PU 2/2010 2. Penataan KEBERHASILAN
KINERJA
ORGANISASI peraturan per-U- REFORMASI
PERMENPAN Uan BIROKRASI
RPJMN 2010-2014 IKU PU 2010-14 3. Penguatan &
19/2008
PP 5/2010 PERMEN PU 3/2010 penataan org.
4. Penataan tata 1. Birokrasi
laksana bersih &
5. Penataan sistem
manajemen SDM bebas KKN
aparatur 2. Peningkatan
6. Penguatan kualitas
pengawasan pelayanan
GDRB 2010-2025 SASARAN & INDIKATOR
7. Penguatan 3. Peningkatan
PERPRES 81/2010 KEBERHASILAN RB CAPAIAN akuntabilitas
2014 PROGRAM & kapasitas &
8. Peningkatan
KEGIATAN RB pelayanan publik akuntabilitas
RMRB 2010-2014 9 PROGRAM & 27 SD 2010 9. Monitoring, kinerja
PERMENPAN 20/2010 KEGIATAN RB evaluasi & birokrasi
pelaporan
9 PEDOMAN
PELAKSANAN RB
QUICK WINS

12. DIREKTORAT
PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
F. Pengarusutamaan Gender (PUG)
• PUG di bidang infrastruktur dimaksudkan untuk mewujudkan
kesejahteraan gender (KG) dalam pembangunan infrastruktur.
• Masih banyak pembangunan infrastruktur belum responsive gender
yang ditandai dengan masih banyaknya kebijakan & kegiatan
pembangunan infrastruktur yang belum memperhatikan pengalaman,
aspirasi, kebutuhan & permasalahan yang berbeda antara laki-laki dan
perempuan. (sebagai contoh belum semua mal atau gedung
perkantoran menyediakan tempat untuk ibu menyusui dan perawatan
anak.
• Perlu adanya suatu strategi suatu strategi pembangunan yang tepat
dalam melaksanakan pengarusutamaan gender di bidang infrastruktur.

13. DIREKTORAT
G. Standar Pelayanan Minimal(SPM)
PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
(Sesuai Permen PU No. 14 /PRT/M/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)
I. Sandingan SPM Kementerian PU (Ditjen Cipta Karya) dengan Realisasi
DI Yogyakarta 60,41
Standar Pelayanan Minimal Jawa Tengah 57,44
Batas
Jenis Lembaga Maluku 56,95
Waktu Kalimantan Barat
No Pelayanan Penanggung 54,47
Pencapa Maluku Utara 54,18
Dasar Indikator Nilai Jawab
ian Jawa Timur 52,94
Sulawesi Tenggara 50,74
(1) (2) (3) (4) (5) (6) Nusa Tenggara Timur 49,29
Kalimantan Selatan 48,97
Bali 48,44
Jambi 48,28
I Air Minum Sangat Tersedianya akses 40% 2014 Dinas yang
Nusa Tenggara Barat 46,20
Buruk air minum yang membidangi
Sumatera Utara 46,06
aman melalui Pekerjaan Umum Sumatera Selatan 45,99
Sistem Penyediaan Papua Barat 45,26
Buruk 50%
Air Minum dengan Sulawesi Selatan 45,12
jaringan perpipaan Sulawesi Utara 44,41
Sedang
dan bukan jaringan
70%
Nasional 50.72
Nasional
Kalimantan Timur
44,19
43,27
perpipaan
terlindungi dengan Sumatera Barat 41,92
kebutuhan pokok Kalimantan Tengah 40,55
Gorontalo 40,09
Baik minimal 60 80% Riau 40,01
liter/orang/hari
Kep. Bangka Belitung 38,17
Lampung 38,07
Sulawesi Barat 37,44
Sangat 100%
Jawa Barat 35,32
Baik Sulawesi Tengah 35,10
Papua 32,42
Aceh 29,02
DKI Jakarta 28,41
Bengkulu 28,23
Kep. Riau 23,82
Banten 22,32
0 10 20 30 40 50 60 70
Persentase Air Minum Layak (%) Th 2010

14. DIREKTORAT
PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
Lanjutan Sandingan SPM Kementerian PU
(Ditjen Cipta Karya) dengan Realisasi
DKI Jakarta 84,57
Jenis Standar Pelayanan Minimal
Lembaga DI Yogyakarta 81,85
Batas Waktu
No Pelayanan Penanggung Bali 79,13
Indikator Nilai Pencapaian
Dasar Jawab
Kep. Riau 72,37
(1) (2) (3) (4) (5) (6) Kalimantan Timur 68,37
II Penyehatan Air Limbah 1.Tersedianya 60% 2014 Dinas yang Kep. Bangka Belitung 65,06
membidangi Sulawesi Utara
Lingkungan Permukiman sistem air limbah 64,87
Pekerjaan
Permukiman setempat yang Umum
Banten 63,78
(Sanitasi memadai Sulawesi Selatan 61,45
Lingkungan dan Jawa Tengah 57,76
2.Tersedianya 5% 2014 Dinas yang
Persampahan) Sumatera Utara 57,10
membidangi
sistem air limbah Jawa Barat 55,57
Pekerjaan
skala komunitas/
kawasan/ kota
Umum Nasional 55,54
Nasional 55.54
Riau 54,27
Pengelolaan 3.Tersedianya 20% 2014 Dinas yang Maluku Utara 53,26
membidangi
sampah fasilitas Jawa Timur 52,96
Pekerjaan
pengurangan Umum Jambi 51,98
sampah di Sulawesi Tenggara 50,87
perkotaan Kalimantan Selatan 48,95
4.Tersedianya 70% 2014 Dinas yang Maluku 48,28
membidangi
sistem
Pekerjaan
Sulawesi Tengah 48,25
penanganan Umum Nusa Tenggara Barat 47,43
sampah di Papua Barat 46,91
perkotaan Gorontalo 45,66
Drainase 5.Tersedianya 50% 2014 Dinas yang Kalimantan Barat 45,32
membidangi
sistem jaringan Aceh 45,17
Pekerjaan
drainase skala Umum Sumatera Selatan 44,36
kawasan dan Sumatera Barat 44,26
skala kota Lampung 43,85
sehingga tidak Bengkulu 41,64
terjadi genangan Sulawesi Barat 41,30
(lebih dari 30 cm, Kalimantan Tengah 35,14
selama 2 jam dan Nusa Tenggara Timur 26,23
tidak lebih dari 2 Papua 23,97
kali setahun). 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Persentase Sanitasi Layak (%) Th 2010

15. DIREKTORAT
PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Lanjutan Sandingan SPM Kementerian PU
(Ditjen Cipta Karya) dengan Realisasi
Standar Pelayanan Minimal
Jenis Batas Lembaga
No Pelayanan Waktu Penanggung
Dasar Indikator Nilai Pencapaian Jawab
(1) (2) (3) (4) (5) (6) Baru 16 provinsi yang telah melaporkan kondisi
III Pengembangan Berkurangnya 10% 2014 Dinas yang eksisting, realisasi, dan rencana penanganan
Kawasan luasan permukiman membidangi kawasan kumuh.
Permukiman kumuh di kawasan Pekerjaan Umum
perkotaan

16. DIREKTORAT
PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Lanjutan Sandingan SPM Kementerian PU
(Ditjen Cipta Karya) dengan Realisasi
Standar Pelayanan Minimal
Jenis Batas Lembaga
No Pelayanan Waktu Penanggung
Indikator Nilai
Dasar Pencapaian Jawab
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
IV Penataan Izin Mendirikan 1.Terlayaninya 100% 2014 Dinas yang
Bangunan dan Bangunan (IMB) masyarakat dalam membidangi Jumlah Perda Bangunan Gedung
LIngkungan pengurusan IMB di Perijinan (IMB)
105 dari 498 Kab/Kota (21%)
kabupaten/kota
Harga Standar 2.Tersedianya pedoman 100% 2014 Dinas yang
Bangunan Gedung Harga Standar membidangi
Negara (HSBGN) Bangunan Gedung Pekerjaan
Negara di Umum
kabupaten/kota

17. DIREKTORAT
H. RAN MAPI (Rencana Aksi Nasional Mengenai Dampak Perubahan Iklim)
PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
Mitigasi Bidang Cipta Karya
STRATEGI MITIGASI SUB SASARAN (2012-2014)
1. Mendorong penerapan dan pengelolaan bangunan dan  Penguatan perangkat pedoman teknis dan peraturan tentang penataan bangunan dan
lingkungan dalam rangka pengurangan emisi GRK lingkungan yang memenuhi pedoman penghematan, peluang efisisensi dan
keberlanjutan sumber energi pada bangunan gedung.
 Pengembangan metoda audit energi pada bangunan gedung yang sudah ada untuk
meningkatkan performa bangunan hemat energi dan bangunan yang sedang
direncanakan untuk mengaplikasikan prinsip desain bangunan hemat energi
 Pengelolaan lingkungan di sekitar bangunan melalui prinsip konservasi tanah, air dan
vegetasi dalam rangka pengurangan emisi GRK
 Penelitian dan pengembangan material bangunan yang ramah lingkungan dan
menjamin rantai bahan bangunan untuk konstruksi bangunan
2. Mendorong Penerapan Teknologi dan pengelolaan limbah dan  Pengembangan material bahan bangunan yang berasal dari material sampah yang
sampah yang ramah lingkungan. didaur ulang.
 Pengembangan model insentif untuk pengelolaan sampah skala rumah tanggadan
komunal untuk produk daur ulang dan biogas
 Sosialisasi produk unggulan dari proses daur ualng sampah dan biogas skala rumah
tanggga dan komunal kepada pelaku strategis termasuk industri dan sekolah-sekolah
3. Mendorong penerapan teknologi pengolahan air limbah
dengan penangkap gas
4. Mendorong penerapan pengelolaan limbah yang berbasis  Penyusunan model penyaringan air limbah melalui outlet dari sistem kolam bioretensi
kepintaran ekologis (ecological intelligence) dengan mikro-  Pengelolaan siklus air manajemen terpadu anatara air limbah, air hujan dan air minum
organisme sebagai faktor penentunya yang saling bersinergiuntuk pengmbangan air bersih
5. Mengembangkan sistem drainse yang akomodatif terhadap  Penyusunan model drainase dengan sistem parit infiltrasi yang aplikatif pada badan
perubahan volume dan debit air hujan jalan yang berumput dan tidak berumput melalui pembuatan saluran drainase tanpa
perkerasan.
6. Mengembangkan metoda MRV (Measurement reporting dan
verification) dalam kegiatan terkait perubahan iklim di
perkotaan
7. Mengembangkan metode GIS untuk pengelolaan kerentanan  Pengembangan model pemilihan lokasi yang aman bagi permukiman dari bahaya
daya dukung permukiman terkait perubahan iklim longsor, banjir maupun kekurangan air minum

18. DIREKTORAT
Trend APBN Bidang Cipta Karya
PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
A. Total Pendanaan CK 2008-2013
(Rp. Juta)
20,0000
18,0000
16,0000 17,2188
14,0000
14,0169
12,0000 12,4857
10,0000
8,0000
8,3562
7,9562
6,0000
6,3610
4,0000
2,0000
0,0000
2008 2009 2010 2011 2012 2013

19. DIREKTORAT
PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
B. Trend APBN Bidang Cipta Karya Persektor
(Rp. Trilyun)
5,574
4,836
4,133
3,986
3,573
3,021 3,096 3,15
2,787 2,781 2,771
2,277 2,157 2,305
1,79
1,517
2010 2011 2012 2013
DIT. BANGKIM DIT. PBL DIT. PPLP DIT. PAM

20. Perbandingan Dokumen Strategi Pengembangan
Infrastruktur Bidang Cipta Karya
SPPIP RPKPP RTBL SSK RISPAM RPIJM
SE Dirjen CK
Dasar Permen PU Permen PU
- - - No. Pr. 02.03-
Penyusunan 06/2007 18/2007
Dc/496
Lingkup Kabupaten/ Kabupaten/ Kota
Kabupaten/ kota kawasan kawasan Kabupaten/ Kota
Wilayah Kota atau regional
Air limbah
Permukiman & Permukiman& Penataan Seluruh Sektor
Substansi/ permukiman, SPAM perpipaan
Infrastruktur Infrastruktur Bangunan & bidang Cipta
Sektor persampahan, & non-perpipaan
bidang CK bidang CK Lingkungan Karya
drainase
• Strategi • Rencana • Panduan ran- • Strategi • Rencana tek- • matriks pro-
Pembangunan Program Aksi cang bangun operasional nis pengem- gram & inves-
• Program Rinci • Rencana aksi pengembang- bangan AM tasi (AM, PLP,
Investasi • DED penataan an Sanitasi • Jangka PBL, Bangkim)
Kedalaman
Pembangunan • Jangka lingkungan • Jangka panjang (15-20 • Aspek non-
Produk
• Jangka pan- menengah • Jangka menengah tahun) teknis
jang (20 thn) • Skala 1: 5.000 menengah • Skala kota/ • Skala kota/ • Jangka
• Skala 1: / Skala 1: • Skala Kws. 5- kabupaten kabupaten/ menengah
25.000 1.000 60 ha lintas wilayah

21. Status Penyusunan Dokumen Strategi Pembangunan
CK Provinsi Maluku
No. Kabupaten / Kota RTRW SPPIP RPIJM RTBL SSK RI SPAM
1. Kab. Buru Perda No. 19 V V V
Tahun 2012 (2011) (2011)
2. Kab. Maluku Tengah Perda No. 30 V V Kab Maluku Tengah V
Tahun 2011 (2011) (2010) (2012)
3. Kab. Maluku Tenggara - - V -
4. Kab. Kep. Aru Perda No. 3 - V V
Tahun 2012 (2012)
5. Kab. Seram Bagian Barat - - V V
(2012)
6. Kab. Seram Bagian Timur Perda No. 9 - V V
Tahun 2012 (2012)
7. Kota Ambon Perda No. 24 - V Kwsn Amahusu (2005), V V
Tahun 2012 Kota Ambon (2006), (2009) (2012)
8. Kab. Maluku Tenggara - - V Kwsn Selaru (2011) V
Barat (2012)
9. Kab. Maluku Barat Daya - - V V
(2012)
10. Kab. Buru Selatan Perda No. 2 - V V
Tahun 2012 (2011)
11. Kota Tual - V V V
(2012) (2012)

22. Status Penyusunan Dokumen Strategi
Pembangunan CK Provinsi Maluku Utara
No. Kabupaten / Kota RTRW SPPIP RPIJM RTBL SSK RI SPAM
1. Kab. Halmahera Tengah Perda No. 1 - V V
Tahun 2012 (2010)
2. Kab. Halmahera Barat - - V V V
(2012) (2010)
3. Kab. Halmahera Timur - - V V
(2010)
4. Kab. Halmahera Utara - V V V
(2012) (2010)
5. Kab. Halmahera Selatan - V V V V
(2012) (2012) (2010)
6. Kab. Kep. Sula Perda No. 3 - V V
Tahun 2011 (2012)
7. Kota Ternate - V V Kel. Koloncucu
(2010) (2010)
8. Kota Tidore Kepulauan - V V V
(2011) (2010)
9. Kab. Pulau Morotai - - V Kws. Kota Lama V
Labua (2011) (2011)
10. Kota Sofifi - V
(2010)

23. Status Penyusunan Dokumen Strategi Pembangunan
CK Provinsi Papua (1)
No. Kabupaten / Kota RTRW SPPIP RPIJM RTBL SSK RI SPAM
1. Kab. Merauke Perda No. 14 - V Kwsn Area Perdagangan V (2011)
Tahun 2011 Kota Merauke (2011)
2. Kab. Jayawijaya - - V V (2012)
3. Kab. Jayapura Perda No. 21 - V Kota Jayapura (2006), Kwsn V V (2012)
Tahun 2009 Eks Pasar Abepura (2011) (2009)
4. Kab. Paniai - - -
5. Kab. Puncak Jaya - - V
6. Kab. Nabire Perda No. 13 - V Kab. Nabire (2010) V (2010)
Tahun 2009
7. Kab. Mimika Perda No. 15 V V V (2010)
Tahun 2012 (2012)
8. Kab. Yapen - - V V (2012)
9. Kab. Biak Numfor Perda No. 68 - V V (2012)
Tahun 2011
10. Kab. Boven Digoel Perda No. .... - V V (2012)
Tahun 2012
11. Kab. Mappi Perda No. .... - V
Tahun 2012
12. Kab. Asmat - - V V V (2012)
(2012)
13. Kab. Yahukimo Perda No. 2 - V
Tahun 2011
14. Kab. Intan Jaya - - -

24. Status Penyusunan Dokumen Strategi Pembangunan
CK Provinsi Papua (2)
No. Kabupaten / Kota RTRW SPPIP RPIJM RTBL SSK RI SPAM
15. Kab. Pegunungan Bintang - - V V (2010)
16. Kab. Deiyai - - - V (2012)
17. Kab. Tolikara - - V
18. Kab. Sarmi - - V
19. Kab. Keerom - V V Kab. Keerom V (2012)
(2011) (2006)
20. Kab. Waropen Perda No. 1 - V V V
Tahun 2012 (2012) (2012)
21. Kab. Supiori - - V V (2012)
22. Kota Jayapura - - V V V
(2009) (2012)
23. Kab. Dogiyai - - V
24. Kab. Lanny Jaya - - - V (2012)
25. Kab. Mamberamo Tengah - - V V (2012)
26. Kab. Nduga - - V
27. Kab. Puncak - - V
28. Kab. Yalimo - - - V (2012)
29. Kab. Mamberamo Raya - - - V (2012)

25. Status Penyusunan Dokumen Strategi Pembangunan
CK Provinsi Papua Barat
No. Kabupaten / Kota RTRW SPPIP RPIJM RTBL SSK RI SPAM
1. Kab. Sorong - V V V
(2012) (2012)
2. Kab. Manokwari - - V Kab. Manokwari (2006), V
Kwsn Arfai (2010), (2012)
Kwsn Baru Nene, 2011)
3. Kab. Fak-Fak - V V V
(2012) (2012)
4. Kab. Sorong Selatan - - V V
(2012)
5. Kab. Raja Ampat - - V V
(2012)
6. Kab. Teluk Bintuni - - V V
(2010)
7. Kab. Teluk Wondama - - V V
(2012)
8. Kab. Kaimana - - V V
(2012)
9. Kota Sorong - V V Kwsn Bandara Eduard V
(2011) Osok (2012) (2011)
10. Kab. Tambrauw - - V V
(2012)
11. Kab. Maybrat - - V V
(2012)

26. Status RTRW Provinsi
Provinsi Perda
Sumatra Barat Perda No. 13 Tahun 2012
Bengkulu Perda No. 2 Tahun 2011
Lampung Perda No.1 Tahun 2010
Banten Perda No.2 Tahun 2011
DKI Jakarta Perda No.1 Tahun 2011
Jawa Barat Perda No.22 Tahun 2010
Jawa Tengah Perda No.6 Tahun 2010
Jawa Timur Perda No. 5 Tahun 2012
Daerah Istimewa Yogyakarta Perda No.2 Tahun 2010
Bali Perda No.16 Tahun 2009
Nusa Tenggara Barat Perda No.3 Tahun 2010
Nusa Tenggara Timur Perda No16 Tahun 2011
Gorontalo Perda No.4 Tahun 2011
Sulawesi Selatan Perda No.9 Tahun 2009

27. Status RTRW Kota
1 Banda Aceh Perda No.4 Tahun 2009 29 Tegal Perda No. 4 Tahun 2012
2 Sabang Perda No. 6 Tahun 2012 30 Magelang Perda No. 4 Tahun 2012
3 Medan Perda No.13 Tahun 2011 31 Salatiga Perda No.4 Tahun 2011
4 Binjai Perda No.12 Tahun 2011 32 Yogyakarta Perda No.2 Tahun 2010
5 Padang Perda No. 5 Tahun 2012 33 Batu Perda No.7 Tahun 2011
6 Bukittinggi Perda No.6 Tahun 2011 34 Blitar Perda No. 9 Tahun 2011
7 Payakumbuh Perda No.1 Tahun 2012 35 Malang Perda No.4 Tahun 2011
8 Solok Perda No. 13 Tahun 2012 36 Probolinggo Perda No.2 Tahun 2010
9 Sawah Lunto Perda No. 8 Tahun 2012 37 Madiun Perda No.6 Tahun 2011
10 Lubuk Linggau Perda No. _ Tahun 2012 38 Kediri Perda No.1 Tahun 2012
11 Sungai Penuh Perda No. 5 Tahun 2012 39 Pasuruan Perda No. 1 Tahun 2012
12 Bengkulu Perda No. 14 Tahun 2012 40 Mojokerto Perda No. 4 Tahun 2012
13 Pangkal Pinang Perda No.11 tahun 2011 41 Balikpapan Perda No. 12 Tahun 2012
14 Bandar Lampung Perda No.11 Tahun 2011 42 Tarakan Perda No 4 Tahun 2012
15 Metro Perda No.1 Tahun 2012 43 Singkawang Perda No. 2 Tahun 2012
16 Cilegon Perda No.3 Tahun 2011 44 Denpasar Perda No.27 Tahun 2011
17 Serang Perda No.6 Tahun 2011 45 Mataram Perda No.12 Tahun 2011
18 Tangerang Selatan Perda No.15 Tahun 2012 46 Bima Perda No. 4 Tahun 2012
19 Bekasi Perda No.13 Tahun 2011 47 Kupang Perda No.11 Tahun 2011
20 Bogor Perda No.8 Tahun 2011 48 Gorontalo Perda No. 40 Tahun 2011
21 Bandung Perda No.18 tahun 2011 49 Palu Perda No.16 Tahun 2011
22 Sukabumi Perda No. 11 Tahun 2012 50 Kendari Perda No.1 Tahun 2012
23 Tasikmalaya Perda No. 4 Tahun 2012 51 Bau-Bau Perda No. 1 Tahun 2012
24 Tangerang Perda No. 6 Tahun 2012 52 Palopo Perda No. 5 Tahun 2012
25 Cirebon Perda No. 8 Tahun 2012 53 Parepare Perda No.10 Tahun 2011
26 Semarang Perda No.4 Tahun 2011 54 Bitung Perda No. 40 Tahun 2011
27 Pekalongan Perda No. 30 tahun 2011 55 Ternate Perda No. 2 Tahun 2012
28 Surakarta Perda No. 1 Tahun 2012 56 Ambon Perda No. 24 Tahun 2012

28. Status RTRW Kabupaten/Kota
1 Simalungun Perda No._ Tahun 2012 54 Sukoharjo Perda No. 4 Tahun 2011
2 Tanah Datar Perda No. 12 Tahun 2012 55 Brebes Perda No. 2 Tahun 2011
3 Sawah Lunto Perda No. 5 Tahun 2012 56 Boyolali Perda No. 9 Tahun 2011
4 Agam Perda No.13 Tahun 2011 57 Cilacap Perda No.9 tahun 2011
5 Padang Pariaman Perda No.5 tahun 2011 58 Kendal Perda No. 20 Tahun 2011
6 Pasaman Perda No.6 Tahun 2011 59 Sragen Perda No.11 Tahun 2011
7 Pasaman Barat Perda No. 18 Tahun 2012 60 Jepara Perda No. 2 Tahun 2011
8 Dharmasraya Perda No. 10 Tahun 2012 61 Pemalang Perda No. 3 Tahun 2011
9 Pesisir Selatan Perda No. 7 Tahun 2011 62 Magelang Perda No. 45 Tahun 2011
10 Natuna Perda No. 10 Tahun 2012 63 Wonogiri Perda No.9 tahun 2011
11 Bintan Perda No. 2 Tahun 2012 64 Semarang Perda No. 6 Tahun 2011
12 Bangka Tengah Perda No. 48 Tahun 2011 65 Batang Perda No. 7 Tahun 2011
13 Muko-Muko Perda No. 6 Tahun 2012 66 Pekalongan Perda No. 2 Tahun 2011
14 Lebong Perda No. 14 Tahun 2012 67 Blora Perda No. 18 Tahun 2011
15 Kaur Perda No. 4 Tahun 2012 68 Pati Perda No. 5 Tahun 2011
16 Rejang Lebong Perda No. 8 Tahun 2012 69 Klaten Perda No.11 Tahun 2011
17 Bengkulu Selatan Perda No.7 Tahun 2011 70 Rembang Perda No. 14 Tahun 2011
18 Bengkulu Tengah Perda No. 15 Tahun 2012 71 Purbalingga Perda No. 5 Tahun 2011
19 Tanjung Jabung Timur Perda No. 11 Tahun 012 72 Banyumas Perda No. 10 Tahun 2011
20 Lima Puluh Kota Perda No. 7 tahun 2012 73 Wonosobo Perda No. 2 Tahun 2011
21 Ogan Ilir Perda No. 1 Tahun 2012 74 Demak Perda No. 6 Tahun 2011
22 Ogan Komering Ulu Timur Perda No. 13 Tahun 2012 75 Purworejo Perda No. 27 Tahun 2011
23 Banyu Asin Perda No. 28 Tahun 2012 76 Banjarnegara Perda No. 11 Tahun 2011
24 Kerinci Perda No. 24 Tahun 2012 77 Temanggung Perda No. 5 Tahun 2008
25 Empat lawang Perda No.9 Tahun 2012 78 Kebumen Perda No. 23 Tahun 2012
26 Lampung Barat Perda No. 1 Tahun 2012 79 Kudus Perda No. 16 Tahun 2012
27 Lampung Selatan Perda No. 15 Tahun 2012 80 Tegal Perda No. 10 Tahun 2012
28 Lampung Tengah Perda No. 1 Tahun 2012 81 Grobogan Perda No. 7 Tahun 2012
29 Lampung Timur Perda No. 4 Tahun 2012 82 Gunung Kidul Perda No.6 Tahun 2011
30 Mesuji Perda No. 6 Tahun 2012 83 Bantul Perda No. 4 Tahun 2011
31 Way Kanan Perda No. 11 Tahun 2011 84 Kulon Progo Perda No. 1 Tahun 2012
32 Pesawaran Perda No. 4 Tahun 2012 85 Sleman Perda No. 12 Tahun 2012
33 Tulang Bawang Barat Perda No. 2 Tahun 2012 86 Sidoarjo Perda No. 9 Tahun 2009
34 Pringsewu Perda No. 2 Tahun 2012 87 Bangkalan Perda No. 10 Tahun 2009
35 Tanggamus Perda No.16 Tahun 2011 88 Pasuruan Perda No. 12 Tahun 2010
36 Pandeglang Perda No.3 Tahun 2011 89 Jombang Perda No. 21 Tahun 2009
37 Lebak Perda No. 17 Tahun 2008 90 Pacitan Perda No. 3 Tahun 2010
38 Serang Perda No. 10 Tahun 2011 91 Malang Perda No. 3 Tahun 2010
39 Tangerang Perda No.13Tahun 2011 92 Gresik Perda No. 8 Tahun 2011
40 Bandung Perda No. 3 Tahun 2008 93 Ngawi Perda No. 10 Tahun 2011
41 Cirebon Perda No.17 Tahun 2011 94 Madiun Perda No. 9 Tahun 2011
42 Kuningan Perda 26 Tahun 2011 95 Kediri Perda No 14 Tahun 2011
43 Majalengka Perda No 11 tahun 2011 96 Nganjuk Perda No. 2 Tahun 2011
44 Garut Perda No.29 Tahun 2011 97 Probolinggo Perda No. 3 Tahun 2011
45 Bogor Perda No. 19 Tahun 2008 98 Blitar Perda No. 5 Tahun 2009
46 Sukabumi Perda No. 22 Tahun 2012 99 Bondowoso Perda No. 26 Tahun 2011
47 Sumedang Perda No. 2 Tahun 2012 100 Bojonegoro Perda No. 26 Tahun 2011
48 Tasikmalaya Perda No. 2 Tahun 2012 101 Lamongan Perda No. 15 Tahun 2011
49 Indramayu Perda No. 1 Tahun 2012 102 Lumajang Perda No. 6 Tahun 2009
50 Bekasi Perda No. 3 Tahun 2011 103 Ponorogo Perda No. 1 Tahun 2012
51 Bandung Barat Perda No. 2 Tahun 2012 104 Tuban Perda No. 9 Tahun 2012
52 Purwakarta Perda No. 11 Tahun 2012 105 Tulungagung Perda No. 11 Tahun 2012
53 Ciamis Perda No. 15 Tahun 2012 106 Banyuwangi Perda No. 8 Tahun 2012

29. Status RTRW Kabupaten/Kota 160
161
Toraja Utara
Poso
Perda No. 3 Tahun 2012
Perda No. 8 Tahun 2012
107 Pamekasan Perda No. 16 Tahun 2012
162 Buol Perda No. 4 Tahun 2012
108 Sampang Perda No. 7 Tahun 2012
163 Toli-Toli Perda No. 16 Tahun 2012
109 Mojokerto Perda No. 9 Tahun 2012
164 Banggai Perda No. 10 Tahun 2012
110 Kotabaru Perda No. 11 Tahun 2012
165 Kolaka Perda No. 16 Tahun 2012
111 Barito Kuala Perda No. 6 Tahun 2012
166 Kolaka Utara Perda No. 6 Tahun 2012
112 Sukamara Perda No. 16 Tahun 2012
167 Wakatobi Perda No. 12 Tahun 2012
113 Malinau Perda No. 11 Tahun 2012
168 Buton Utara Perda No. 5 Tahun 2012
114 Tana Tidung Perda No. 16 Tahun 2012
169 Konawe Utara Perda No. 20 Tahun 2012
115 Jembrana Perda No. 11 Tahun 2012
170 Kep. Talaud Perda No. Tahun2012
116 Lombok Barat Perda No. 1 Tahun 2012
171 Parigi Moutong Perda No. 2 Tahun 2011
117 Lombok Timur Perda No. 2 Tahun 2012
172 Morowali Perda No. 2 Tahun 2012
118 Dompu Perda No. 48 Tahun 2011
173 Tojo Una-Una Perda No. 47 tahun 2011
119 Lombok Utara Perda No. 9 Tahun 2011
174 Sigi Perda No. 21 Tahun 2012
120 Lombok Tengah Perda No. 7 Tahun 2011
175 Donggala Perda No. 1 Tahun 2012
121 Sumbawa Barat Perda No. 2 Tahun 2012
176 Gowa Perda No. 25 Tahun 2012
122 Sekadau Perda No._Tahun 2011
177 Pahuwato Perda No. 8 Tahun 2012
123 Bima Perda No.9 Tahun 2011
178 Boalemo Perda No. 3 Tahun 2012
124 Manggarai Perda No. 6 Tahun 2012
179 Bone Bolango Perda No. 8 Tahun 2012
125 Manggarai Barat Perda No. 9 Tahun 2012
180 Buru Perda No. 19 Tahun 2012
126 Sumba Barat Perda No. 1 Tahun 2012
181 Maluku Tengah Perda No. 30 Tahun 2011
127 Sumbawa Perda No. 10 Tahun 2012
182 Maluku Tenggara Perda No. 12 Tahun 2012
128 Manggarai Timur Perda No. 6 Tahun 2012
183 Maluku Tenggara Barat Perda No. 14 Tahun 2012
129 Flores Timur Perda No. 13 Tahun 2008
184 Kep. Aru Perda No. 3 Tahun 2012
130 Sabu Raijua Perda No. Tahun 2011
185 Seran Bagian Timur Perda No. 9 Tahun 2012
131 Timor Tengah Utara Perda No. 19 Tahun 2008
186 Buru Selatan Perda No. 2 Tahun 2012
132 Timor Tengah Selatan Perda No. 10 Tahun 2012
187 Halmahera Tengah Perda No. 1 Tahun 2012
133 Sikka Perda No. 2 Tahun 2012
188 Halmaheran Barat Perda No. 6 Tahun 2012
134 Belu Perda No. 6 Tahun 2011
189 Halmahera Timur Perda No. 11 Tahun 2012
135 Nagekeo Perda No. 1 Tahun 2011
190 Halmahera Utara Perda No. 12 Tahun 2012
136 Sumba Barat Daya Perda No. 15 Tahun 2009
191 Halmehera Selatan Perda No. 7 Tahun 2012
137 Lembata Perda No. 8 Tahun 2011
192 Kep. Morotai Perda No. 3 Tahun 2012
138 Ende Perda No. 11 Tahun 2011
193 Kep. Sula Perda No. 3 Tahun 2011
139 Sumba Tengah Perda No. 8 Tahun 2011
194 Yapen Perda No. 6 Tahun 2012
140 Sumba Timur Perda No. 12 Tahun 2010
195 Peg. Bintang Perda No. 5 Tahun 2012
141 Ngada Perda No. 3 Tahun 2012
196 Supiori Perda No. 8 Tahun 2012
142 Luwu Timur Perda No. 7 Tahun 2011
197 Yalimo Perda No. 48 Tahun 2012
143 Luwu Perda No. 6 Tahun 2011
198 Boven Digoel Perda No. Tahun 2012
144 Enrekang Perda No.14 Tahun 2011
199 Mappi Perda No. Tahun 2012
145 Jeneponto Perda No. 1 Tahun 2012
200 Waropen Perda No. 1 Tahun 2012
146 Luwu Utara Perda No. 2 Tahun 2011
201 Merauke Perda No. 14 tahun 2011
147 Wajo Perda No. 12 Tahun 2012
202 Jayapura Perda No. 21 Tahun 2009
148 Barru Perda No. 4 Tahun 2012
203 Mimika Perda No. 15 Tahun 2012
149 Sidrap Perda No. 5 Tahun 2012
204 Nabire Perda No. 13 Tahun 2009
150 Tana Toraja Perda No. 12 Tahun 2011
205 Biak Numfor Perda No. 68 Tahun 2011
151 Takalar Perda No. 6 Tahun 2012
206 Yakuhimo Perda No. 2 Tahun 2011
152 Maros Perda No. 4 Tahun 2012
207 Tambaruw Perda No. 10 Tahun 2012
153 Bantaeng Perda No. 2 Tahun 2012
208 Sorong Perda No. 3 Tahun 2012
154 Poliwali Mandar Perda No. 12 Tahun 2012
209 Fak-Fak Perda No. 7 Tahun 2012
155 Sopeng Perda No. 8 Tahun 2012
210 Raja Ampat Perda No. 3 Tahun 2012
156 Sinjai Perda No. 11 Tahun 2012
211 Teluk Bintuni Perda No. 4 Tahun 2012
157 Bulu Kumba Perda No. 21 Tahun 2012
212 Maybrat Perda No. 2 Tahun 2012
158 Pinrang Perda No. 14 Tahun 2012
Sumber Ditjen Penataan Ruang (Status 14 Februari 2013)
159 Pangkajene Perda No. 8 Tahun 2012

30. Terima Kasih…