Pendekatan Perencanaan Pembangunan Sanitasi Berbasis Kawasan

7,910 views

Published on

Pendekatan Perencanaan Pembangunan Sanitasi Berbasis Kawasan

2 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
7,910
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
390
Actions
Shares
0
Downloads
262
Comments
2
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pendekatan Perencanaan Pembangunan Sanitasi Berbasis Kawasan

  1. 1. DIREKTORAT BINA PROGRAMDIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYAKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPendekatan PerencanaanPembangunan Berbasis Kawasanoleh: Yuke Ratnawulan Kasi Rencana dan Kebijakan - BPCKDisampaikan pada Pelatihan Tenaga Ahli Fasilitator Provinsi dan Fasilitator Kabupaten/Kota (PF-CF)PPSP TA 2013Jakarta, 25 Februari 2013
  2. 2. DIREKTORAT Kedudukan R TRW, RPJMN, KSPN, ser ta PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Strategi Pembangunan Bidang CK Kebijakan Spasial Kebijakan Sektoral/Program Kebijakan Perkotaan Nasional RTRWN (PP 26/2008) RPJMN (Perpres 5/2010) KSPN (20 thn) (Rencana Peraturan Presiden) Provinsi RTRW Provinsi RPJM Provinsi Seluruh Sektor RTRW Kabupaten/Kota RPJM Kabupaten/Kota KSPD (20 thn) SPPIP dan RPKPP Kota/ Strategi Pembangunan KotaKabupaten Strategi Keterpaduan Sektor (RISPAM, SSK, RTBL) Strategi Pembangunan Kawasan Sektor Cipta Karya RPIJM Program Multi Sektor (AM, PLP, Bangkim, PBL), Multi Tahun, Multi Sumber Dana Memorandum Program dan Program Tahunan Sumber : Dit. Bina Program DJCK, 2012
  3. 3. DIREKTORATPENGEMBANGAN PERMUKIMAN Keter kaitan SSK dengan Dokumen Perencanaan Bidang CK RPJMD RTBL SPPIP RISPAM RPKPP RPIJM MP & Penganggaran Tahunan Sumber: Dit. Bina Program DJCK, 2012
  4. 4. DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Pedoman Penyusunan RPIJM Mekanisme & Penilaian Umum Profil Keterpaduan strategi pembangunan Pengembangan Permukiman Pedoman PLPPenyusunan Teknis RPIJM Air Minum PBL Keuangan Non Kelembagaan Teknis Lingkungan & Sosial
  5. 5. DIREKTORATPENGEMBANGAN PERMUKIMAN UU/Peraturan Bidang CK  Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman  Undang-Undang No 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun  Undang-Undang No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung  Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air  Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang  Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan  Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan  Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  Undang-Undang No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi  PP No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  PP No. 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum  PP No. 36 tahun 2005 tentang Pelaksanaan UU Bangunan Gedung  PP No. 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal  PP No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum PU No. 494/PRT/M/2005 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Perkotaan  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum PU No. 20/PRT/M/2006 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum PU No. 21/PRT/M/2006 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum PU No. 16/PRT/M/2008 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman
  6. 6. DIREKTORAT Skema Perkembangan Isu StrategisPENGEMBANGAN PERMUKIMAN ISU STRATEGIS: • Pelayanan Infrastruktur bagi • Perkembangan Iptek pertumbuhan Ekonomi • Keterpaduan Sektor • Pelayanan Infrastruktur bagi Peningkatan • Keterbatasan pendanaan Pemerintah Kesejahteraaan Masyarakat • Penangan Regional • Pelayanan Infrastruktur bagi Peningkatan • Perkuatan Fungsi BPPSPAM Kualitas Lingkungan • Perkuatan Data Base • Direktif Presiden (Pro Rakyat) • Komitmen Daerah • Isu Gender dalam Pembangunan Infrastruktur bidang CK • Perkuatan Peran Serta Masyarakat • Reformasi Birokrasi • Egosentris kota/kabupaten • Peran Pemerintah Pusat (Cipta Karya) • Perbaikan manajemen PDAM sebagai Stimulan • Masih tingginya penyakit melalaui media • Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) air • Corporate Social Responsibility (CSR) • Perkuatan NSPK (Norma Standar Prosedur Kriteria) • Pencemaran Lingkungan • Green Economy • Perubahan Iklim • Green Infrastructure • MDG dan SDG
  7. 7. DIREKTORAT Isu StrategisPENGEMBANGAN PERMUKIMAN A. KEBIJAKAN PRESIDEN RI UNTUK 6 PROGRAM PRO RAKYAT DALAM RANGKA PENURUNAN KEMISKINAN (INISIATIF BARU) Berdasarkan Keppres no. 10 tahun 2011 tentang tim koordinasi peningkatan dan perluasan program pro rakyat  Program Rumah Sangat Murah (Rusunawa dan PSDnya)  Kendaraan Angkutan Murah di Perdesaan  Program Air Bersih untuk Rakyat (MGDs dan 100% akses aman di tahun 2025)  Listrik Murah dan Efisien  Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Nelayan (Perumahan, AM, Sanitasi)  Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin di Perkotaan (Perumahan, AM, dan Sanitasi) 7
  8. 8. DIREKTORATPENGEMBANGAN PERMUKIMAN B. Koridor Ekonomi Indonesia MP3EI 8
  9. 9. DIREKTORATPENGEMBANGAN PERMUKIMAN C. Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Di Indonesia (MP3KI) • Gerakan nasional, melibatkan Pemerintah, BUMN, Swasta dan Masyarakat (Public-Private-People Partnership) • Rencana yang komprehensif : Kebijakan Makro, Sektor dan Regional • Pendekatan sektor-regional (seperti MP3EI) • Penekanan pada Peningkatan Pendapatan (income generating) • Komplemen dengan dokumen-dokumen perencanaan yang telah ada (RPJP, RPJMN, MDG, Penanggulangan Kemiskinan) • Konkrit dengan target yang lebih jelas, terukur dan fokus • Merupakan sinergi dari berbagai program kemiskinan, termasuk ke-4 Klaster Program Penanggulangan Kemiskinan. 9
  10. 10. DIREKTORATD. Capaian dan Target MDGSPENGEMBANGAN PERMUKIMANGoal 7: Acuan Dasar Saat Ini Target MDGs IndikatorMemastikan Kelestarian (1993) (2011) 2015Lingkungan Hidup Proporsi penduduk terhadap 37,73 % 55,04% 68,87 % air minum layakTarget 7c :Menurunkan hinggaseparuhnya proporsi rumah Proporsi penduduk terhadap 24,81 % 55,54% 62,41 %tangga tanpa akses sanitasi layakberkelanjutan terhadap airminum layak dan sanitasi 14layak pada tahun 2015 12,12 12 11,37 10,67 10,01 9,39 Persentase (%)Target 7d : 10 8,80 8,26 7,75Mencapai peningkatan yang 8 7,27 6,82 6,40signifikan dalam kehidupan 6,00 6penduduk miskin dipermukiman kumuh pada 4tahun 2020 2 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Target Penurunan Permukiman Kumuh 2009-2020 10
  11. 11. DIREKTORATE. Reformasi Birokrasi PENGEMBANGAN PERMUKIMAN RMRBPU-2010-14 POLA PIKIR PENYUSUNAN ROADMAP REFORMASI BIROKRASI PU 2010-2014 9 PROGRAM RB 1. Manajemen RPJPN 2002-2025 RENSTRA PU 2010-14 EVALUASI perubahan 3 SASARAN UU 17/2007 PERMEN PU 2/2010 2. Penataan KEBERHASILAN KINERJA ORGANISASI peraturan per-U- REFORMASI PERMENPAN Uan BIROKRASI RPJMN 2010-2014 IKU PU 2010-14 3. Penguatan & 19/2008 PP 5/2010 PERMEN PU 3/2010 penataan org. 4. Penataan tata 1. Birokrasi laksana bersih & 5. Penataan sistem manajemen SDM bebas KKN aparatur 2. Peningkatan 6. Penguatan kualitas pengawasan pelayanan GDRB 2010-2025 SASARAN & INDIKATOR 7. Penguatan 3. Peningkatan PERPRES 81/2010 KEBERHASILAN RB CAPAIAN akuntabilitas 2014 PROGRAM & kapasitas & 8. Peningkatan KEGIATAN RB pelayanan publik akuntabilitas RMRB 2010-2014 9 PROGRAM & 27 SD 2010 9. Monitoring, kinerja PERMENPAN 20/2010 KEGIATAN RB evaluasi & birokrasi pelaporan 9 PEDOMAN PELAKSANAN RB QUICK WINS
  12. 12. DIREKTORATPENGEMBANGAN PERMUKIMAN F. Pengarusutamaan Gender (PUG) • PUG di bidang infrastruktur dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan gender (KG) dalam pembangunan infrastruktur. • Masih banyak pembangunan infrastruktur belum responsive gender yang ditandai dengan masih banyaknya kebijakan & kegiatan pembangunan infrastruktur yang belum memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan & permasalahan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. (sebagai contoh belum semua mal atau gedung perkantoran menyediakan tempat untuk ibu menyusui dan perawatan anak. • Perlu adanya suatu strategi suatu strategi pembangunan yang tepat dalam melaksanakan pengarusutamaan gender di bidang infrastruktur.
  13. 13. DIREKTORAT G. Standar Pelayanan Minimal(SPM) PENGEMBANGAN PERMUKIMAN (Sesuai Permen PU No. 14 /PRT/M/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)I. Sandingan SPM Kementerian PU (Ditjen Cipta Karya) dengan Realisasi DI Yogyakarta 60,41 Standar Pelayanan Minimal Jawa Tengah 57,44 Batas Jenis Lembaga Maluku 56,95 Waktu Kalimantan Barat No Pelayanan Penanggung 54,47 Pencapa Maluku Utara 54,18 Dasar Indikator Nilai Jawab ian Jawa Timur 52,94 Sulawesi Tenggara 50,74 (1) (2) (3) (4) (5) (6) Nusa Tenggara Timur 49,29 Kalimantan Selatan 48,97 Bali 48,44 Jambi 48,28 I Air Minum Sangat Tersedianya akses 40% 2014 Dinas yang Nusa Tenggara Barat 46,20 Buruk air minum yang membidangi Sumatera Utara 46,06 aman melalui Pekerjaan Umum Sumatera Selatan 45,99 Sistem Penyediaan Papua Barat 45,26 Buruk 50% Air Minum dengan Sulawesi Selatan 45,12 jaringan perpipaan Sulawesi Utara 44,41 Sedang dan bukan jaringan 70% Nasional 50.72 Nasional Kalimantan Timur 44,19 43,27 perpipaan terlindungi dengan Sumatera Barat 41,92 kebutuhan pokok Kalimantan Tengah 40,55 Gorontalo 40,09 Baik minimal 60 80% Riau 40,01 liter/orang/hari Kep. Bangka Belitung 38,17 Lampung 38,07 Sulawesi Barat 37,44 Sangat 100% Jawa Barat 35,32 Baik Sulawesi Tengah 35,10 Papua 32,42 Aceh 29,02 DKI Jakarta 28,41 Bengkulu 28,23 Kep. Riau 23,82 Banten 22,32 0 10 20 30 40 50 60 70 Persentase Air Minum Layak (%) Th 2010
  14. 14. DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Lanjutan Sandingan SPM Kementerian PU (Ditjen Cipta Karya) dengan Realisasi DKI Jakarta 84,57 Jenis Standar Pelayanan Minimal Lembaga DI Yogyakarta 81,85 Batas WaktuNo Pelayanan Penanggung Bali 79,13 Indikator Nilai Pencapaian Dasar Jawab Kep. Riau 72,37(1) (2) (3) (4) (5) (6) Kalimantan Timur 68,37 II Penyehatan Air Limbah 1.Tersedianya 60% 2014 Dinas yang Kep. Bangka Belitung 65,06 membidangi Sulawesi Utara Lingkungan Permukiman sistem air limbah 64,87 Pekerjaan Permukiman setempat yang Umum Banten 63,78 (Sanitasi memadai Sulawesi Selatan 61,45 Lingkungan dan Jawa Tengah 57,76 2.Tersedianya 5% 2014 Dinas yang Persampahan) Sumatera Utara 57,10 membidangi sistem air limbah Jawa Barat 55,57 Pekerjaan skala komunitas/ kawasan/ kota Umum Nasional 55,54 Nasional 55.54 Riau 54,27 Pengelolaan 3.Tersedianya 20% 2014 Dinas yang Maluku Utara 53,26 membidangi sampah fasilitas Jawa Timur 52,96 Pekerjaan pengurangan Umum Jambi 51,98 sampah di Sulawesi Tenggara 50,87 perkotaan Kalimantan Selatan 48,95 4.Tersedianya 70% 2014 Dinas yang Maluku 48,28 membidangi sistem Pekerjaan Sulawesi Tengah 48,25 penanganan Umum Nusa Tenggara Barat 47,43 sampah di Papua Barat 46,91 perkotaan Gorontalo 45,66 Drainase 5.Tersedianya 50% 2014 Dinas yang Kalimantan Barat 45,32 membidangi sistem jaringan Aceh 45,17 Pekerjaan drainase skala Umum Sumatera Selatan 44,36 kawasan dan Sumatera Barat 44,26 skala kota Lampung 43,85 sehingga tidak Bengkulu 41,64 terjadi genangan Sulawesi Barat 41,30 (lebih dari 30 cm, Kalimantan Tengah 35,14 selama 2 jam dan Nusa Tenggara Timur 26,23 tidak lebih dari 2 Papua 23,97 kali setahun). 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Persentase Sanitasi Layak (%) Th 2010
  15. 15. DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Lanjutan Sandingan SPM Kementerian PU (Ditjen Cipta Karya) dengan Realisasi Standar Pelayanan Minimal Jenis Batas LembagaNo Pelayanan Waktu Penanggung Dasar Indikator Nilai Pencapaian Jawab(1) (2) (3) (4) (5) (6) Baru 16 provinsi yang telah melaporkan kondisiIII Pengembangan Berkurangnya 10% 2014 Dinas yang eksisting, realisasi, dan rencana penanganan Kawasan luasan permukiman membidangi kawasan kumuh. Permukiman kumuh di kawasan Pekerjaan Umum perkotaan
  16. 16. DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Lanjutan Sandingan SPM Kementerian PU (Ditjen Cipta Karya) dengan Realisasi Standar Pelayanan Minimal Jenis Batas LembagaNo Pelayanan Waktu Penanggung Indikator Nilai Dasar Pencapaian Jawab(1) (2) (3) (4) (5) (6)IV Penataan Izin Mendirikan 1.Terlayaninya 100% 2014 Dinas yang Bangunan dan Bangunan (IMB) masyarakat dalam membidangi Jumlah Perda Bangunan Gedung LIngkungan pengurusan IMB di Perijinan (IMB) 105 dari 498 Kab/Kota (21%) kabupaten/kota Harga Standar 2.Tersedianya pedoman 100% 2014 Dinas yang Bangunan Gedung Harga Standar membidangi Negara (HSBGN) Bangunan Gedung Pekerjaan Negara di Umum kabupaten/kota
  17. 17. DIREKTORAT H. RAN MAPI (Rencana Aksi Nasional Mengenai Dampak Perubahan Iklim) PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Mitigasi Bidang Cipta Karya STRATEGI MITIGASI SUB SASARAN (2012-2014) 1. Mendorong penerapan dan pengelolaan bangunan dan  Penguatan perangkat pedoman teknis dan peraturan tentang penataan bangunan dan lingkungan dalam rangka pengurangan emisi GRK lingkungan yang memenuhi pedoman penghematan, peluang efisisensi dan keberlanjutan sumber energi pada bangunan gedung.  Pengembangan metoda audit energi pada bangunan gedung yang sudah ada untuk meningkatkan performa bangunan hemat energi dan bangunan yang sedang direncanakan untuk mengaplikasikan prinsip desain bangunan hemat energi  Pengelolaan lingkungan di sekitar bangunan melalui prinsip konservasi tanah, air dan vegetasi dalam rangka pengurangan emisi GRK  Penelitian dan pengembangan material bangunan yang ramah lingkungan dan menjamin rantai bahan bangunan untuk konstruksi bangunan2. Mendorong Penerapan Teknologi dan pengelolaan limbah dan  Pengembangan material bahan bangunan yang berasal dari material sampah yang sampah yang ramah lingkungan. didaur ulang.  Pengembangan model insentif untuk pengelolaan sampah skala rumah tanggadan komunal untuk produk daur ulang dan biogas  Sosialisasi produk unggulan dari proses daur ualng sampah dan biogas skala rumah tanggga dan komunal kepada pelaku strategis termasuk industri dan sekolah-sekolah 3. Mendorong penerapan teknologi pengolahan air limbah dengan penangkap gas 4. Mendorong penerapan pengelolaan limbah yang berbasis  Penyusunan model penyaringan air limbah melalui outlet dari sistem kolam bioretensi kepintaran ekologis (ecological intelligence) dengan mikro-  Pengelolaan siklus air manajemen terpadu anatara air limbah, air hujan dan air minum organisme sebagai faktor penentunya yang saling bersinergiuntuk pengmbangan air bersih 5. Mengembangkan sistem drainse yang akomodatif terhadap  Penyusunan model drainase dengan sistem parit infiltrasi yang aplikatif pada badan perubahan volume dan debit air hujan jalan yang berumput dan tidak berumput melalui pembuatan saluran drainase tanpa perkerasan. 6. Mengembangkan metoda MRV (Measurement reporting dan verification) dalam kegiatan terkait perubahan iklim di perkotaan 7. Mengembangkan metode GIS untuk pengelolaan kerentanan  Pengembangan model pemilihan lokasi yang aman bagi permukiman dari bahaya daya dukung permukiman terkait perubahan iklim longsor, banjir maupun kekurangan air minum
  18. 18. DIREKTORAT Trend APBN Bidang Cipta KaryaPENGEMBANGAN PERMUKIMANA. Total Pendanaan CK 2008-2013 (Rp. Juta) 20,0000 18,0000 16,0000 17,2188 14,0000 14,0169 12,0000 12,4857 10,0000 8,0000 8,3562 7,9562 6,0000 6,3610 4,0000 2,0000 0,0000 2008 2009 2010 2011 2012 2013
  19. 19. DIREKTORATPENGEMBANGAN PERMUKIMANB. Trend APBN Bidang Cipta Karya Persektor (Rp. Trilyun) 5,574 4,836 4,133 3,986 3,573 3,021 3,096 3,15 2,787 2,781 2,771 2,277 2,157 2,305 1,79 1,517 2010 2011 2012 2013 DIT. BANGKIM DIT. PBL DIT. PPLP DIT. PAM
  20. 20. Perbandingan Dokumen Strategi Pengembangan Infrastruktur Bidang Cipta Karya SPPIP RPKPP RTBL SSK RISPAM RPIJM SE Dirjen CKDasar Permen PU Permen PU - - - No. Pr. 02.03-Penyusunan 06/2007 18/2007 Dc/496Lingkup Kabupaten/ Kabupaten/ Kota Kabupaten/ kota kawasan kawasan Kabupaten/ KotaWilayah Kota atau regional Air limbah Permukiman & Permukiman& Penataan Seluruh SektorSubstansi/ permukiman, SPAM perpipaan Infrastruktur Infrastruktur Bangunan & bidang CiptaSektor persampahan, & non-perpipaan bidang CK bidang CK Lingkungan Karya drainase • Strategi • Rencana • Panduan ran- • Strategi • Rencana tek- • matriks pro- Pembangunan Program Aksi cang bangun operasional nis pengem- gram & inves- • Program Rinci • Rencana aksi pengembang- bangan AM tasi (AM, PLP, Investasi • DED penataan an Sanitasi • Jangka PBL, Bangkim)Kedalaman Pembangunan • Jangka lingkungan • Jangka panjang (15-20 • Aspek non-Produk • Jangka pan- menengah • Jangka menengah tahun) teknis jang (20 thn) • Skala 1: 5.000 menengah • Skala kota/ • Skala kota/ • Jangka • Skala 1: / Skala 1: • Skala Kws. 5- kabupaten kabupaten/ menengah 25.000 1.000 60 ha lintas wilayah
  21. 21. Status Penyusunan Dokumen Strategi Pembangunan CK Provinsi MalukuNo. Kabupaten / Kota RTRW SPPIP RPIJM RTBL SSK RI SPAM1. Kab. Buru Perda No. 19 V V V Tahun 2012 (2011) (2011)2. Kab. Maluku Tengah Perda No. 30 V V Kab Maluku Tengah V Tahun 2011 (2011) (2010) (2012)3. Kab. Maluku Tenggara - - V -4. Kab. Kep. Aru Perda No. 3 - V V Tahun 2012 (2012)5. Kab. Seram Bagian Barat - - V V (2012)6. Kab. Seram Bagian Timur Perda No. 9 - V V Tahun 2012 (2012)7. Kota Ambon Perda No. 24 - V Kwsn Amahusu (2005), V V Tahun 2012 Kota Ambon (2006), (2009) (2012)8. Kab. Maluku Tenggara - - V Kwsn Selaru (2011) V Barat (2012)9. Kab. Maluku Barat Daya - - V V (2012)10. Kab. Buru Selatan Perda No. 2 - V V Tahun 2012 (2011)11. Kota Tual - V V V (2012) (2012)
  22. 22. Status Penyusunan Dokumen Strategi Pembangunan CK Provinsi Maluku UtaraNo. Kabupaten / Kota RTRW SPPIP RPIJM RTBL SSK RI SPAM1. Kab. Halmahera Tengah Perda No. 1 - V V Tahun 2012 (2010)2. Kab. Halmahera Barat - - V V V (2012) (2010)3. Kab. Halmahera Timur - - V V (2010)4. Kab. Halmahera Utara - V V V (2012) (2010)5. Kab. Halmahera Selatan - V V V V (2012) (2012) (2010)6. Kab. Kep. Sula Perda No. 3 - V V Tahun 2011 (2012)7. Kota Ternate - V V Kel. Koloncucu (2010) (2010)8. Kota Tidore Kepulauan - V V V (2011) (2010)9. Kab. Pulau Morotai - - V Kws. Kota Lama V Labua (2011) (2011)10. Kota Sofifi - V (2010)
  23. 23. Status Penyusunan Dokumen Strategi Pembangunan CK Provinsi Papua (1)No. Kabupaten / Kota RTRW SPPIP RPIJM RTBL SSK RI SPAM1. Kab. Merauke Perda No. 14 - V Kwsn Area Perdagangan V (2011) Tahun 2011 Kota Merauke (2011)2. Kab. Jayawijaya - - V V (2012)3. Kab. Jayapura Perda No. 21 - V Kota Jayapura (2006), Kwsn V V (2012) Tahun 2009 Eks Pasar Abepura (2011) (2009)4. Kab. Paniai - - -5. Kab. Puncak Jaya - - V6. Kab. Nabire Perda No. 13 - V Kab. Nabire (2010) V (2010) Tahun 20097. Kab. Mimika Perda No. 15 V V V (2010) Tahun 2012 (2012)8. Kab. Yapen - - V V (2012)9. Kab. Biak Numfor Perda No. 68 - V V (2012) Tahun 201110. Kab. Boven Digoel Perda No. .... - V V (2012) Tahun 201211. Kab. Mappi Perda No. .... - V Tahun 201212. Kab. Asmat - - V V V (2012) (2012)13. Kab. Yahukimo Perda No. 2 - V Tahun 201114. Kab. Intan Jaya - - -
  24. 24. Status Penyusunan Dokumen Strategi Pembangunan CK Provinsi Papua (2)No. Kabupaten / Kota RTRW SPPIP RPIJM RTBL SSK RI SPAM15. Kab. Pegunungan Bintang - - V V (2010)16. Kab. Deiyai - - - V (2012)17. Kab. Tolikara - - V18. Kab. Sarmi - - V19. Kab. Keerom - V V Kab. Keerom V (2012) (2011) (2006)20. Kab. Waropen Perda No. 1 - V V V Tahun 2012 (2012) (2012)21. Kab. Supiori - - V V (2012)22. Kota Jayapura - - V V V (2009) (2012)23. Kab. Dogiyai - - V24. Kab. Lanny Jaya - - - V (2012)25. Kab. Mamberamo Tengah - - V V (2012)26. Kab. Nduga - - V27. Kab. Puncak - - V28. Kab. Yalimo - - - V (2012)29. Kab. Mamberamo Raya - - - V (2012)
  25. 25. Status Penyusunan Dokumen Strategi Pembangunan CK Provinsi Papua BaratNo. Kabupaten / Kota RTRW SPPIP RPIJM RTBL SSK RI SPAM1. Kab. Sorong - V V V (2012) (2012)2. Kab. Manokwari - - V Kab. Manokwari (2006), V Kwsn Arfai (2010), (2012) Kwsn Baru Nene, 2011)3. Kab. Fak-Fak - V V V (2012) (2012)4. Kab. Sorong Selatan - - V V (2012)5. Kab. Raja Ampat - - V V (2012)6. Kab. Teluk Bintuni - - V V (2010)7. Kab. Teluk Wondama - - V V (2012)8. Kab. Kaimana - - V V (2012)9. Kota Sorong - V V Kwsn Bandara Eduard V (2011) Osok (2012) (2011)10. Kab. Tambrauw - - V V (2012)11. Kab. Maybrat - - V V (2012)
  26. 26. Status RTRW Provinsi Provinsi PerdaSumatra Barat Perda No. 13 Tahun 2012Bengkulu Perda No. 2 Tahun 2011Lampung Perda No.1 Tahun 2010Banten Perda No.2 Tahun 2011DKI Jakarta Perda No.1 Tahun 2011Jawa Barat Perda No.22 Tahun 2010Jawa Tengah Perda No.6 Tahun 2010Jawa Timur Perda No. 5 Tahun 2012Daerah Istimewa Yogyakarta Perda No.2 Tahun 2010Bali Perda No.16 Tahun 2009Nusa Tenggara Barat Perda No.3 Tahun 2010Nusa Tenggara Timur Perda No16 Tahun 2011Gorontalo Perda No.4 Tahun 2011Sulawesi Selatan Perda No.9 Tahun 2009
  27. 27. Status RTRW Kota1 Banda Aceh Perda No.4 Tahun 2009 29 Tegal Perda No. 4 Tahun 20122 Sabang Perda No. 6 Tahun 2012 30 Magelang Perda No. 4 Tahun 20123 Medan Perda No.13 Tahun 2011 31 Salatiga Perda No.4 Tahun 20114 Binjai Perda No.12 Tahun 2011 32 Yogyakarta Perda No.2 Tahun 20105 Padang Perda No. 5 Tahun 2012 33 Batu Perda No.7 Tahun 20116 Bukittinggi Perda No.6 Tahun 2011 34 Blitar Perda No. 9 Tahun 20117 Payakumbuh Perda No.1 Tahun 2012 35 Malang Perda No.4 Tahun 20118 Solok Perda No. 13 Tahun 2012 36 Probolinggo Perda No.2 Tahun 20109 Sawah Lunto Perda No. 8 Tahun 2012 37 Madiun Perda No.6 Tahun 201110 Lubuk Linggau Perda No. _ Tahun 2012 38 Kediri Perda No.1 Tahun 201211 Sungai Penuh Perda No. 5 Tahun 2012 39 Pasuruan Perda No. 1 Tahun 201212 Bengkulu Perda No. 14 Tahun 2012 40 Mojokerto Perda No. 4 Tahun 201213 Pangkal Pinang Perda No.11 tahun 2011 41 Balikpapan Perda No. 12 Tahun 201214 Bandar Lampung Perda No.11 Tahun 2011 42 Tarakan Perda No 4 Tahun 201215 Metro Perda No.1 Tahun 2012 43 Singkawang Perda No. 2 Tahun 201216 Cilegon Perda No.3 Tahun 2011 44 Denpasar Perda No.27 Tahun 201117 Serang Perda No.6 Tahun 2011 45 Mataram Perda No.12 Tahun 201118 Tangerang Selatan Perda No.15 Tahun 2012 46 Bima Perda No. 4 Tahun 201219 Bekasi Perda No.13 Tahun 2011 47 Kupang Perda No.11 Tahun 201120 Bogor Perda No.8 Tahun 2011 48 Gorontalo Perda No. 40 Tahun 201121 Bandung Perda No.18 tahun 2011 49 Palu Perda No.16 Tahun 201122 Sukabumi Perda No. 11 Tahun 2012 50 Kendari Perda No.1 Tahun 201223 Tasikmalaya Perda No. 4 Tahun 2012 51 Bau-Bau Perda No. 1 Tahun 201224 Tangerang Perda No. 6 Tahun 2012 52 Palopo Perda No. 5 Tahun 201225 Cirebon Perda No. 8 Tahun 2012 53 Parepare Perda No.10 Tahun 201126 Semarang Perda No.4 Tahun 2011 54 Bitung Perda No. 40 Tahun 201127 Pekalongan Perda No. 30 tahun 2011 55 Ternate Perda No. 2 Tahun 201228 Surakarta Perda No. 1 Tahun 2012 56 Ambon Perda No. 24 Tahun 2012
  28. 28. Status RTRW Kabupaten/Kota 1 Simalungun Perda No._ Tahun 2012 54 Sukoharjo Perda No. 4 Tahun 2011 2 Tanah Datar Perda No. 12 Tahun 2012 55 Brebes Perda No. 2 Tahun 2011 3 Sawah Lunto Perda No. 5 Tahun 2012 56 Boyolali Perda No. 9 Tahun 2011 4 Agam Perda No.13 Tahun 2011 57 Cilacap Perda No.9 tahun 2011 5 Padang Pariaman Perda No.5 tahun 2011 58 Kendal Perda No. 20 Tahun 2011 6 Pasaman Perda No.6 Tahun 2011 59 Sragen Perda No.11 Tahun 2011 7 Pasaman Barat Perda No. 18 Tahun 2012 60 Jepara Perda No. 2 Tahun 2011 8 Dharmasraya Perda No. 10 Tahun 2012 61 Pemalang Perda No. 3 Tahun 2011 9 Pesisir Selatan Perda No. 7 Tahun 2011 62 Magelang Perda No. 45 Tahun 2011 10 Natuna Perda No. 10 Tahun 2012 63 Wonogiri Perda No.9 tahun 2011 11 Bintan Perda No. 2 Tahun 2012 64 Semarang Perda No. 6 Tahun 2011 12 Bangka Tengah Perda No. 48 Tahun 2011 65 Batang Perda No. 7 Tahun 2011 13 Muko-Muko Perda No. 6 Tahun 2012 66 Pekalongan Perda No. 2 Tahun 2011 14 Lebong Perda No. 14 Tahun 2012 67 Blora Perda No. 18 Tahun 2011 15 Kaur Perda No. 4 Tahun 2012 68 Pati Perda No. 5 Tahun 2011 16 Rejang Lebong Perda No. 8 Tahun 2012 69 Klaten Perda No.11 Tahun 2011 17 Bengkulu Selatan Perda No.7 Tahun 2011 70 Rembang Perda No. 14 Tahun 2011 18 Bengkulu Tengah Perda No. 15 Tahun 2012 71 Purbalingga Perda No. 5 Tahun 2011 19 Tanjung Jabung Timur Perda No. 11 Tahun 012 72 Banyumas Perda No. 10 Tahun 2011 20 Lima Puluh Kota Perda No. 7 tahun 2012 73 Wonosobo Perda No. 2 Tahun 2011 21 Ogan Ilir Perda No. 1 Tahun 2012 74 Demak Perda No. 6 Tahun 2011 22 Ogan Komering Ulu Timur Perda No. 13 Tahun 2012 75 Purworejo Perda No. 27 Tahun 2011 23 Banyu Asin Perda No. 28 Tahun 2012 76 Banjarnegara Perda No. 11 Tahun 2011 24 Kerinci Perda No. 24 Tahun 2012 77 Temanggung Perda No. 5 Tahun 2008 25 Empat lawang Perda No.9 Tahun 2012 78 Kebumen Perda No. 23 Tahun 2012 26 Lampung Barat Perda No. 1 Tahun 2012 79 Kudus Perda No. 16 Tahun 2012 27 Lampung Selatan Perda No. 15 Tahun 2012 80 Tegal Perda No. 10 Tahun 2012 28 Lampung Tengah Perda No. 1 Tahun 2012 81 Grobogan Perda No. 7 Tahun 2012 29 Lampung Timur Perda No. 4 Tahun 2012 82 Gunung Kidul Perda No.6 Tahun 2011 30 Mesuji Perda No. 6 Tahun 2012 83 Bantul Perda No. 4 Tahun 2011 31 Way Kanan Perda No. 11 Tahun 2011 84 Kulon Progo Perda No. 1 Tahun 2012 32 Pesawaran Perda No. 4 Tahun 2012 85 Sleman Perda No. 12 Tahun 2012 33 Tulang Bawang Barat Perda No. 2 Tahun 2012 86 Sidoarjo Perda No. 9 Tahun 2009 34 Pringsewu Perda No. 2 Tahun 2012 87 Bangkalan Perda No. 10 Tahun 2009 35 Tanggamus Perda No.16 Tahun 2011 88 Pasuruan Perda No. 12 Tahun 2010 36 Pandeglang Perda No.3 Tahun 2011 89 Jombang Perda No. 21 Tahun 2009 37 Lebak Perda No. 17 Tahun 2008 90 Pacitan Perda No. 3 Tahun 2010 38 Serang Perda No. 10 Tahun 2011 91 Malang Perda No. 3 Tahun 2010 39 Tangerang Perda No.13Tahun 2011 92 Gresik Perda No. 8 Tahun 2011 40 Bandung Perda No. 3 Tahun 2008 93 Ngawi Perda No. 10 Tahun 2011 41 Cirebon Perda No.17 Tahun 2011 94 Madiun Perda No. 9 Tahun 2011 42 Kuningan Perda 26 Tahun 2011 95 Kediri Perda No 14 Tahun 2011 43 Majalengka Perda No 11 tahun 2011 96 Nganjuk Perda No. 2 Tahun 2011 44 Garut Perda No.29 Tahun 2011 97 Probolinggo Perda No. 3 Tahun 2011 45 Bogor Perda No. 19 Tahun 2008 98 Blitar Perda No. 5 Tahun 2009 46 Sukabumi Perda No. 22 Tahun 2012 99 Bondowoso Perda No. 26 Tahun 2011 47 Sumedang Perda No. 2 Tahun 2012 100 Bojonegoro Perda No. 26 Tahun 2011 48 Tasikmalaya Perda No. 2 Tahun 2012 101 Lamongan Perda No. 15 Tahun 2011 49 Indramayu Perda No. 1 Tahun 2012 102 Lumajang Perda No. 6 Tahun 2009 50 Bekasi Perda No. 3 Tahun 2011 103 Ponorogo Perda No. 1 Tahun 2012 51 Bandung Barat Perda No. 2 Tahun 2012 104 Tuban Perda No. 9 Tahun 2012 52 Purwakarta Perda No. 11 Tahun 2012 105 Tulungagung Perda No. 11 Tahun 2012 53 Ciamis Perda No. 15 Tahun 2012 106 Banyuwangi Perda No. 8 Tahun 2012
  29. 29. Status RTRW Kabupaten/Kota 160 161 Toraja Utara Poso Perda No. 3 Tahun 2012 Perda No. 8 Tahun 2012 107 Pamekasan Perda No. 16 Tahun 2012 162 Buol Perda No. 4 Tahun 2012 108 Sampang Perda No. 7 Tahun 2012 163 Toli-Toli Perda No. 16 Tahun 2012 109 Mojokerto Perda No. 9 Tahun 2012 164 Banggai Perda No. 10 Tahun 2012 110 Kotabaru Perda No. 11 Tahun 2012 165 Kolaka Perda No. 16 Tahun 2012 111 Barito Kuala Perda No. 6 Tahun 2012 166 Kolaka Utara Perda No. 6 Tahun 2012 112 Sukamara Perda No. 16 Tahun 2012 167 Wakatobi Perda No. 12 Tahun 2012 113 Malinau Perda No. 11 Tahun 2012 168 Buton Utara Perda No. 5 Tahun 2012 114 Tana Tidung Perda No. 16 Tahun 2012 169 Konawe Utara Perda No. 20 Tahun 2012 115 Jembrana Perda No. 11 Tahun 2012 170 Kep. Talaud Perda No. Tahun2012 116 Lombok Barat Perda No. 1 Tahun 2012 171 Parigi Moutong Perda No. 2 Tahun 2011 117 Lombok Timur Perda No. 2 Tahun 2012 172 Morowali Perda No. 2 Tahun 2012 118 Dompu Perda No. 48 Tahun 2011 173 Tojo Una-Una Perda No. 47 tahun 2011 119 Lombok Utara Perda No. 9 Tahun 2011 174 Sigi Perda No. 21 Tahun 2012 120 Lombok Tengah Perda No. 7 Tahun 2011 175 Donggala Perda No. 1 Tahun 2012 121 Sumbawa Barat Perda No. 2 Tahun 2012 176 Gowa Perda No. 25 Tahun 2012 122 Sekadau Perda No._Tahun 2011 177 Pahuwato Perda No. 8 Tahun 2012 123 Bima Perda No.9 Tahun 2011 178 Boalemo Perda No. 3 Tahun 2012 124 Manggarai Perda No. 6 Tahun 2012 179 Bone Bolango Perda No. 8 Tahun 2012 125 Manggarai Barat Perda No. 9 Tahun 2012 180 Buru Perda No. 19 Tahun 2012 126 Sumba Barat Perda No. 1 Tahun 2012 181 Maluku Tengah Perda No. 30 Tahun 2011 127 Sumbawa Perda No. 10 Tahun 2012 182 Maluku Tenggara Perda No. 12 Tahun 2012 128 Manggarai Timur Perda No. 6 Tahun 2012 183 Maluku Tenggara Barat Perda No. 14 Tahun 2012 129 Flores Timur Perda No. 13 Tahun 2008 184 Kep. Aru Perda No. 3 Tahun 2012 130 Sabu Raijua Perda No. Tahun 2011 185 Seran Bagian Timur Perda No. 9 Tahun 2012 131 Timor Tengah Utara Perda No. 19 Tahun 2008 186 Buru Selatan Perda No. 2 Tahun 2012 132 Timor Tengah Selatan Perda No. 10 Tahun 2012 187 Halmahera Tengah Perda No. 1 Tahun 2012 133 Sikka Perda No. 2 Tahun 2012 188 Halmaheran Barat Perda No. 6 Tahun 2012 134 Belu Perda No. 6 Tahun 2011 189 Halmahera Timur Perda No. 11 Tahun 2012 135 Nagekeo Perda No. 1 Tahun 2011 190 Halmahera Utara Perda No. 12 Tahun 2012 136 Sumba Barat Daya Perda No. 15 Tahun 2009 191 Halmehera Selatan Perda No. 7 Tahun 2012 137 Lembata Perda No. 8 Tahun 2011 192 Kep. Morotai Perda No. 3 Tahun 2012 138 Ende Perda No. 11 Tahun 2011 193 Kep. Sula Perda No. 3 Tahun 2011 139 Sumba Tengah Perda No. 8 Tahun 2011 194 Yapen Perda No. 6 Tahun 2012 140 Sumba Timur Perda No. 12 Tahun 2010 195 Peg. Bintang Perda No. 5 Tahun 2012 141 Ngada Perda No. 3 Tahun 2012 196 Supiori Perda No. 8 Tahun 2012 142 Luwu Timur Perda No. 7 Tahun 2011 197 Yalimo Perda No. 48 Tahun 2012 143 Luwu Perda No. 6 Tahun 2011 198 Boven Digoel Perda No. Tahun 2012 144 Enrekang Perda No.14 Tahun 2011 199 Mappi Perda No. Tahun 2012 145 Jeneponto Perda No. 1 Tahun 2012 200 Waropen Perda No. 1 Tahun 2012 146 Luwu Utara Perda No. 2 Tahun 2011 201 Merauke Perda No. 14 tahun 2011 147 Wajo Perda No. 12 Tahun 2012 202 Jayapura Perda No. 21 Tahun 2009 148 Barru Perda No. 4 Tahun 2012 203 Mimika Perda No. 15 Tahun 2012 149 Sidrap Perda No. 5 Tahun 2012 204 Nabire Perda No. 13 Tahun 2009 150 Tana Toraja Perda No. 12 Tahun 2011 205 Biak Numfor Perda No. 68 Tahun 2011 151 Takalar Perda No. 6 Tahun 2012 206 Yakuhimo Perda No. 2 Tahun 2011 152 Maros Perda No. 4 Tahun 2012 207 Tambaruw Perda No. 10 Tahun 2012 153 Bantaeng Perda No. 2 Tahun 2012 208 Sorong Perda No. 3 Tahun 2012 154 Poliwali Mandar Perda No. 12 Tahun 2012 209 Fak-Fak Perda No. 7 Tahun 2012 155 Sopeng Perda No. 8 Tahun 2012 210 Raja Ampat Perda No. 3 Tahun 2012 156 Sinjai Perda No. 11 Tahun 2012 211 Teluk Bintuni Perda No. 4 Tahun 2012 157 Bulu Kumba Perda No. 21 Tahun 2012 212 Maybrat Perda No. 2 Tahun 2012 158 Pinrang Perda No. 14 Tahun 2012 Sumber Ditjen Penataan Ruang (Status 14 Februari 2013) 159 Pangkajene Perda No. 8 Tahun 2012
  30. 30. Terima Kasih…

×