RP3KP BALI

KAK - Raperda RP3KP Provinsi Bali
Dok. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali _T.A 2019 1
PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Tukad Batanghari XIV No 2, Telp. 0361 257196
Denpasar 80225
KERANGKA ACUAN KERJA
RAPERDA RP3KP PROVINSI BALI.
I. PENDAHULUAN.
1. Data Proyek.
Kegiatan
Pekerjaan
Lokasi
Sumber Dana
Tahun Anggaran
Waktu Pelaksanaan
:
:
:
:
:
:
Pendataan dan Perencanaan Perumahan.
Raperda RP3KP (Rancangan Peraturan Daerah
Rencana Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan Kawasan Permukiman) Provinsi Bali.
Provinsi Bali.
APBD.
2019.
5 (lima) bulan / 150 hari.
2. Latar Belakang.
Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman merupakan isu yang
strategis, mengingat penyelenggaraannya terkait langsung dengan
kesejahteraan masyarakat serta berpengaruh terhadap perubahan lingkungan
alamiah dan buatan. Perumahan dan kawasan permukiman juga memiliki porsi
besar dalam pola ruang yang melingkupi sektor-sektor lainnya. Urbanisasi,
dinamika keterkaitan perkotaan dan perdesaan, perubahan lingkungan
alamiah serta buatan, perbedaan karakter kehidupan sosio-ekonomi dan
budaya masyarakat, isu lahan dalam pembangunan bagi kepentingan umum,
perlu dipahami dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan
permukiman sebagaimana telah diatur fungsinya dalam rencana tata ruang.

Diperlukan optimalisasi pemanfaatan fungsi ruang permukiman dengan
memperhatikan potensi dan sumber daya yang ada untuk mewujudkan
perumahan dan kawasan permukiman sebagai satu kesatuan sistem yang
terencana, terpadu dan berkelanjutan.
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan dan pengembangan
perumahan dan kawasan permukiman untuk melaksanakan amanat Pasal 14
huruf f dan Pasal 15 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman. Berdasarkan amanat tersebut, telah
disusun Peraturan Menteri Negara Perumahan dan Permukiman Nomor 12
Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan
Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan
Daerah Kabupaten/Kota, pada tingkat Provinsi muatan pokok RP3KP
merupakan acuan untuk mengatur dan mengkoordinasikan pembangunan
perumahan dan permukiman khususnya yang menyangkut dua atau lebih
kabupaten/kota yang berbatasan.
Untuk mengoptimalkan capaian pemenuhan kebutuhan perumahan dan
permukiman yang layak bagi warganya, serta memberikan arah yang jelas
dalam pencapaian kebijakan perumahan dan permukiman yang mengacu
pada suatu kerangka penataan ruang wilayah, maka diperlukan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan
Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi.
Kedudukan RP3KP Provinsi dalam perencanaan tata ruang dan perencanaan
pembangunan adalah :
 Sebagai satu kesatuan utuh dari rencana pembangunan Provinsi;
 RP3KP Provinsi dimuat dan ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka
panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana tahunan;

 Sebagai masukan dalam menyusun kebijakan dan strategi pembangunan
dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman untuk 20 tahun
mendatang di tingkat Provinsi;
 Sebagai masukan bagi daerah dalam menyusun rencana pembangunan
dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang telah
disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah Provinsi;
 Memiliki kedudukan yang setara dengan berbagai rencana sektoral yang
ada
Lingkup Wilayah RP3KP Provinsi Bali
Kegiatan penyusunan RP3KP dilakukan pada lingkup wilayah Provinsi Bali
berada pada (8) delapan Kabupaten dan (1) satu Kota, dengan rincian
kewenangan teknis meliputi :
 Perumahan Kawasan Permukiman pada Kawasan Strategis Provinsi (KSP);
 Perumahan Kawasan Permukiman pada lintas daerah Kabupaten/Kota;
 Perumahan Kawasan Permukiman pada setiap kabupaten dan kota;
 Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh luasan 10 – 15 Ha dalam satu
hamparan.
Gambar Lingkup Wilayah RP3KP Provinsi

Lingkup Substansi RP3KP Provinsi Bali
Lingkup substansi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah RP3KP Provinsi Bali
terdiri atas :
 Visi-misi-tujuan-sasaran-kebijakan-strategi;
 Arahan untuk penanganan permasalahan PKP pada lingkup wilayah
kewenangan Provinsi;
 Indikasi program (termasuk penetapan prioritas) berbasis pada perwilayahan
dan kewenangan provinsi;
 Pengawasan dan pengendalian berbasis pada perwilayahan dan
kewenangan Provinsi;
 Mekanisme insentif dan disinsentif sesuai kewenangan Provinsi.
Historis Pekerjaan
Pada Tahun 2018 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi
Bali telah melaksanakan Harmonisasi Dokumen Rencana Pembangunan dan
Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Raperda RP3KP)
Provinsi Bali yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum draft rancangan
Peraturan Daerah tersebut.
Diagram Alur Proses RP3KP Provinsi Bali
Tahun 2013 s/d 2019

Adapun keluaran kegiatan Raperda Rencana Pembangunan dan
Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Bali
pada Tahun 2018 tersebut antara lain :
 Tersusunnya arahan pengembangan dan strategi penanganan perumahan
dan permukiman lintas Kabupaten/Kota;
 Tersusunnya naskah akademis yang dapat dipertanggungjawabkan secara
ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan,
sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah
pengaturan rancangan peraturan perundang-undangan;
 Tersusunnya dokumen teknis RP3KP yang sesuai dengan ketentuan pedoman
penyusunan RP3KP Provinsi;
 Tersusunnya draft rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RP3KP Provinsi Bali.
Sesuai skema penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi, yang disusun dalam
bentuk petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknis oleh Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Penyediaan
Perumahan pada tahun 2019 ini Pemerintah Provinsi Bali secara khusus Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman telah memasuki tahapan akhir
dalam penyusunan RP3KP Provinsi tersebut.
Dari berbagai uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keberadaan Draft
Raperda RP3KP Provinsi Bali dalam pembentukan perda menjadi sangat penting
dan urgent untuk menghasilkan perda yang baik dan berkualitas. Agar dapat
menghasilkan perda yang demikian maka Draft Raperda serta Naskah
Akademis sebagai landasan, pondasi dan kajian ilmiah terhadap materi
Raperda harus baik dan berkualitas pula. Dapat diperkirakan jika Draft Raperda
serta Naskah Akademis sebagai landasan, pondasi dan kajian ilmiah terhadap
materi Raperda ternyata tidak baik dan berkualitas, tentunya Draft Raperda
serta Naskah Akademis yang demikian akan berpengaruh terhadap kualitas

Perda yang akan dihasilkan. Oleh karenanya penting untuk diketahui upaya-
upaya atau kriteria Draft Raperda serta Naskah Akademis yang baik dan
berkualitas tersebut Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman pada Tahun Anggaran 2019 kembali melaksanakan
kegiatan finalisasi/penajaman/penyempurnaan sekaligus menguji baik dari
subtansinya maupun materi teknis dalam bentuk Penyusunan Raperda RP3KP
(Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan Kawasan Permukiman) Provinsi Bali.
3. Maksud dan Tujuan.
Maksud kegiatan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan dan
Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Bali,
menggali masukan hasil penyusunan Draf Raperda RP3KP dari masyarakat serta
menyempurnakan Draf Raperda RP3KP Provinsi Bali setelah dilaksanakan uji
subtansi dan uji materi teknis RP3KP Provinsi Bali;
Tujuan pekerjaan ini adalah agar Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan
stakeholder lainnya mempunyai landasan hukum serta dokumen perencanaan
pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman
pada tingkat provinsi sebagai upaya untuk rencana penanganan sektor
perumahan kawasan permukiman, serta mengisi RTRWP di bidang perumahan
dan kawasan permukiman yang terkoordinasi dan terpadu dengan
perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah.
4. Sasaran Kegiatan.
Sasaran dari kegiatan Rencana Peraturan Daerah Rencana Pembangunan dan
Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Raperda RP3KP)
Provinsi Bali adalah untuk :
 Tersusunnya rencana pembangunan Perumahan Kawasan Permukiman (PKP)
di Masing-masing Kawasan Strategis Provinsi (KSP)

Tujuan pembangunan PKP dari tiap sudut kepentingan ditetapkan dengan
mempertimbangkan beberapa parameter sesuai pedoman penyusunan
RP3KP;
 Tersusunnya rencana pembangunan dan pengembangan Perumahan
Kawasan Permukiman (PKP) di lintas daerah Kabupaten/Kota
Tujuan pembangunan dan pengembangan PKP di lintas daerah
kabupaten/kota dengan rumusan dengan pertimbangan pedoman yang
telah ada;
 Tersusunnya rencana pembangunan dan pengembangan PKP Provinsi per
Kabupaten/Kota
Tujuan pembangunan dan pengembangan PKP Provinsi per kabupaten/kota
didasarkan pada arah pengembangan PKP Provinsi berupa distribusi sistem
pusat permukiman, kawasan permukiman, KSP, dan kebijakan program
pembangunan infrastruktur strategis dan kawasan skala besar;
 Tersedianya naskah akademis yang telah teruji sehingga dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar
belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup,
jangkauan, objek, atau arah pengaturan rancangan peraturan perundang-
undangan;
 Tersedianya dan ter-up date nya materi teknis RP3KP yang sesuai dengan
ketentuan pedoman penyusunan RP3KP Provinsi;
 Tersedianya rancangan peraturan daerah (ranperda) RP3KP Provinsi Bali
sesuai kondisi terkini.
II. PEMBIAYAAN.
Biaya Pekerjaan Raperda RP3KP Provinsi Bali dan tata cara pembayaran akan
diatur secara kontraktual setelah melalui tahapan proses Seleksi Pengadaan
Jasa Konsultansi sesuai peraturan yang berlaku.

Sumber dana pekerjaan Raperda RP3KP Provinsi Bali dibebankan pada DPA
Nomor 918 / 004 / DPA / 2019 tanggal 31 Desember 2018 pada Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali – Bidang Perumahan.
Dengan biaya yang dianggarkan sebesar : Nilai Pagu Anggaran Rp.
435.000.000,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).
III. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG / JASA.
Nama Pengguna Jasa kegiatan ini adalah Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa
Pengguna Barang pada Bidang Perumahan, Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Provinsi Bali. Selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa
Pengguna Barang pada Pekerjaan Raperda RP3KP Provinsi Bali adalah :
Nama : Ir. Ida Bagus Ketut Narendra Duhitha., M.T
N.I.P : 19621116 199603 1 001
Pangkat / Gol : Pembina Tk.I/ IV b.
Jabatan : Kepala Bidang Perumahan - Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.
IV. LINGKUP KEGIATAN.
a. Dalam melaksanakan tugasnya Penyedia Jasa berpedoman pada
ketentuan yang berlaku, lingkup materi sekurang – kurangnya meliputi :
 Studi terhadap referensi dan kegiatan yang berkaitan dengan
pendataan dan pemetaan perumahan baik berupa peraturan
perundangan, konsep dan kebijakan, hasil kegiatan studi/penelitian, hasil
pekerjaan/proyek terkait, dan sebagainya;
 Mengiventarisasi dan mengkompilasi RP3KP pada Kabupaten / Kota
yang telah tersusun berserta variabel pendukungnya;
 Mengenali potensi dan isu masalah sektor Perumahan dan Kawasan
Permukiman terkini baik eksternal maupun internal.

 Menyusun rumusan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan
dan perkembangan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah
Provinsi Bali.
 Merumuskan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan
Permukiman (Raperda RP3KP) Provinsi Bali sesuai dengan arahan
kebijakan dan dasar hukum yang dijadikan acuan;
 Membuat laporan hasil pekerjaan baik dalam jumlah, bentuk, dan materi
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
b. Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Penyedia Jasa yang terdiri dari :
 Koordinasi awal baik dengan OPD Pemerintah Provinsi Bali serta dengan
OPD Pemerintah Kabupaten / Kota terkait sektor Perumahan Kawasan
Permukiman maupun lintas sektor.
 Persiapan seperti mengumpulkan data dan informasi lapangan,
membuat interpretasi secara garis besar terhadap KAK.
 Pengumpulan Data terkait dengan kegiatan Raperda RP3KP Provinsi Bali,
sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan baik data yang bersifat
kuantitatif maupun kualitatif.
 Proses Analisis bertujuan mendapatkan karakteristik atau sifat-sifat
datanya dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk
menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan
penelitian, baik berkaitan dengan deskripsi data maupun untuk
membuat induksi, atau menarik kesimpulan tentang karakteristik
parameter berdasarkan data yang diperoleh dari sampel (statistik).
 Pembahasan dan Seminar.

c. Fasilitas yang disediakan oleh kuasa pengguna anggaran antara lain ruang
pertemuan (presentasi laporan pendahuluan, antara dan akhir) surat-surat
ijin survey dalam rangka pengumpulan data, serta fasilitasi pembahasan /
diskusi oleh tim teknis.
V. PENDEKATAN, METODELOGI DAN PROSES PELAKSANAAN.
Pekerjaan Penyusunan Raperda RP3KP Provinsi Bali dilaksanakan dengan
pendekatan sebagai berikut :
 Pendekatan Normatif;
 Pendekatan Teknis dan Akademis;
 Pendekatan Partisipatif;
 Pendekatan Pembangunan Bekelanjutan;
 Pendekatan Permintaan dan Penawaran;
Metodelogi Penyusunan Raperda RP3KP Provinsi Bali :
 Metode Survey dan Pengumpulan Data :
Dalam pelaksanaan survey dan pengumpulan data, penyedia jasa secara
aktif kelapangan untuk mendapatkan data yang akurat jenis data untuk
pengkajian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif, yang dikumpulkan dari
sumber primer maupun sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi,
wawancara, dokumentasi dan pengukuran. Sedangkan penggunaan data
sekunder bersumber dari : Instansi / OPD terkait di lingkungan Pemerintah
Provinsi Bali, laporan hasil penelitian atau studi yang dilakukan oleh Instansi
Pemerintah, Lembaga swasta maupun Perguruan Tinggi.
Peralatan survey yang dipergunakan antara lain : Peta Dasar, Peta RTRW
Provinsi, Peta RTRW Kabupaten/Kota, GPS, Compas Survey, Kamera Digital,
Voice Recorder dan peralatan survey penunjang lainnya. Tingkat kedetailan
survey / data yang dibutuhkan Ketelitian Peta skala 1 : 25.000 sampai dengan
1 : 50.000. Mengacu pada standar teknis yang berlaku di Indonesia atau

standar internasional yang sesuai kondisi wilayah studi baik berupa peraturan
perundang-undangan maupun pedoman teknis, SOP, SNI, ISO, NSPM dan
sebagainya.
 Metode Analisis.
Untuk dapat mengetahui secara detail permasalahan pada sektor
perumahan kawasan permukiman, dimana yang akan di akomodir dalam
Indikator perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan
kawasan permukiman di provinsi bali, maka Analisis yang digunakan antara
lain :
- Analisis Kelembagaan serta kebijakan pada seluruh wilayah Kabupaten
dan Kota terhadap sektor perumahan kawasan permukiman;
- Analisis Daya Tampung (CarryingCapacity);
- Analisis SWOT pada seluruh wilayah Kabupaten dan Kota terhadap sektor
perumahan kawasan permukiman;
- Analisis Supply Demand terhadap kebutuhan perumahan dan
pengembangan kawasan permukiman;
- Analisis Linkage System pada seluruh wilayah Kabupaten dan Kota
terhadap sektor perumahan kawasan permukiman.
 Metode Penyusunan Rencana.
Pekerjaan penyusunan konsep dan strategi pengembangan meliputi
konsepsi hubungan fungsional antar kegiatan, struktur dan pelayanan
kegiatan serta indikasi program dan kegiatan.
 Metode Pembahasan dan Seminar.
Tahap ini merupakan proses pencarian masukan / usul / saran untuk
penyempurnaan produk perencanaan ini. Selanjutnya proses uji publik
terhadap produk perencanaan ini kepada pihak Legislatif, Pemerintah,
Swasta, LSM dan Masyarakat.

Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan Raperda Rencana Pembangunan dan
Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) pada Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali ini adalah meliputi :
 Persiapan Pekerjaan.
Pekerjaan persiapan meliputi; koordinasi awal internal Penyedia Jasa,
penjabaran tugas dan tanggung jawab Konsultan, membuat program kerja,
membuat format laporan. Pada tahap persiapan juga dilakukan rapat
koordinasi dengan Pihak PPTK untuk menyamakan pemahaman terhadap
cakupan kerja dan spesifikasi teknis lainnya. Dari rapat koordinasi persiapan
pekerjaan ini juga akan ditentukan pihak-pihak yang akan menjadi sumber
data yang akan digunakan sebagai referensi dalam kegiatan ini.
Dalam masa persiapan pekerjaan ini, konsultan juga menyusun Laporan
Pendahuluan yang memuat rencana kerja secara rinci dan metodologi yang
akan digunakan pada pelaksanaan kegiatan ini. Selanjutnya, laporan
pendahuluan harus dipresentasikan untuk mendapatkan masukan dari pihak
terkait dalam tujuan agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan lebih baik
dan lancar, sesuai dengan cakupan dan spesifikasi yang ditentukan, serta
memenuhi target waktu sesuai dengan masa pelaksanaan pekerjaan yang
ditetapkan.
 Inventarisasi Data
Dalam pelaksanaan survey dan pengumpulan data, konsultan secara aktif
berupaya untuk mendapatkan data yang akurat baik berupa data
kuantitatif dan kualitatif, yang dikumpulkan dari :
- Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan
pengisian kusioner, dengan melakukan pendekatan dengan pihak terkait
maupun narasumber lainnya.

- Data sekunder bersumber dari: instansi terkait di lingkungan Pemerintah
Provinsi Bali, laporan hasil penelitian atau studi yang dilakukan oleh
instansi pemerintah, lembaga swasta maupun perguruan tinggi.
Pada tahap ini juga dilakukan inventarisasi peraturan perundangan dan
dasar hukum yang dijadikan referensi dalam kegiatan ini. Hal ini sangat
penting terutama terkait dengan Penyusunan Raperda Rencana
Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
(RP3KP) Provinsi Bali.
 Kompilasi Data dan Analisis
Data yang dikumpulkan melalui sumber primer maupun sekunder selanjutnya
dianalisis meliputi data-data terkait dengan kawasan perumahan dan
permukiman, ketersediaan prasarana dan sarana, dan menemukenali
kawasan-kawasan perumahan dan permukiman sesuai dengan jenis dan
tipenya. Terdapat 5 (lima) langkah dalam analisis pembangunan dan
pengembangan perumahan dan permukiman daerah, yaitu :
a. Identifikasi implikasi kebijakan tata ruang terhadap pembangunan dan
pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.
b. Identifikasi daya dukung dan daya tampung wilayah.
c. Proyeksi kebutuhan pembangunan dan pengembangan perumahan
dan kawasan permukiman.
d. Perumusan persoalan dan tantangan pembangunan dan
pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.
e. Kebutuhan dukungan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) perumahan
dan permukiman.
Pada tahap kompilasi dan analisis, semua data yang diperoleh baik berupa
data primer dan sekunder harus dianalisis dan dikelola yang selanjutnya
disusun dalam bentuk hasil sesuai dengan output/keluaran yang diinginkan

serta dipresentasikan guna mendapatkan masukan dari pihak terkait dalam
tujuan agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan lebih baik dan lancar,
sesuai dengan cakupan dan spesifikasi yang ditentukan.
 Perumusan Rekomendasi
Pada tahap ini juga disusun secara sistematis hasil Penyusunan Raperda
Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan
Permukiman (RP3KP) Provinsi Bali, yang disajikan sesuai dengan format yang
ditentukan. Pada rumusan tersebut juga memuat rekomendasi kebijakan
serta rencana penanganan dan pengembangan perumahan dan kawasan
permukiman di Provinsi Bali.
Pada tahap ini konsultan juga berkewajiban menyusun Draft Laporan Akhir
yang selanjutnya dipresentasikan kepada pihak terkait untuk dapat
memberikan evaluasi terhadap hasil pekerjaan yang telah diperoleh
sehingga mendapat out put laporan akhir sesuai pedoman yang telah ada.
VI. AZAS – AZAS DAN KEWAJIBAN PENYEDIA JASA.
Selain dari kriteria di atas, dalam melaksanakan tugasnya Penyedia Jasa
hendaknya memperhatikan azas-azas Penyusunan Raperda RP3KP Provinsi Bali
sebagai berikut :
 Diharapakan data yang disajikan adalah data terkini, sehingga produk yang
nanti dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan.
 Dalam kegiatan Penyusunan Raperda RP3KP Provinsi Bali Provinsi Bali ini,
Penyedia Jasa wajib menginformasikan sumber data yang didapat dan
disarankan dari tingkatan yang paling dasar sehingga data dapat dinyakini
kehandalannya.

 Penyedia Jasa bertanggungjawab serta bekerja secara profesional dalam
menyelesaikan pekerjaan, yang nanti akan diatur dalam kontrak kerja dan juga
menjalankan dengan seksama sesuai yang tercantum dalam KAK.
Sedangkan kewajiban Penyedia Jasa meliputi :
 Penyedia jasa berkewajiban dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap
pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan ketentuan/kontrak yang telah
ditetapkan beserta dokumen–dokumen yang menyertainya.
 Penyedia jasa dalam melaksanakan pekerjaan dinyatakan berakhir sampai
dengan kegiatan ini dinyatakan selesai secara keseluruhan dan diterima
dengan baik oleh pengguna jasa.
 Penyedia jasa dalam melaksanakan pekerjaannya dapat meminta bantuan
atau berkonsultasi dengan Tim Teknis yang dibentuk oleh Pengguna Anggaran
untuk memperoleh petunjuk dan pengarahan agar mencapai hasil yang
optimal.
 Dalam pelaksanaan diskusi Penyedia Jasa wajib menyediakan waktu dan
menghadirkan Tenaga Ahlinya dalam forum diskusi untuk dan menyajikan hasil
pekerjaannya atau memfasilitasi diskusi dengan stakeholder terkait.
 Para Tenaga Ahli mempresentasikan sesuai keahliannya masing-masing,
sehingga hasil input data hingga proses analisis disimpulkan dengan data serta
fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

VII.LANDASAN HUKUM.
1) Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1649);
2) Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
7) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No.7,
Tambahan Lembaran Negara No.5188);
8) Undang-undang Nomor 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
9) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan;
10) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
11) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara No.5587);
12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2000 tentang Tingkat
Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah;
13) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
14) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
15) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun
2007 No.82, Tambahan Lembaran Negara No.4737);
16) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

17) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana;
18) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional;
19) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan
Kawasan Perkotaan;
Penyelenggaraan Penataan Ruang;
Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No.320, Tambahan
Lembaran Negara No.5615);
22) Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan
Perumahan dan Kawasan Permukiman;
23) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
24) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
25) Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan
Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
26) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2015 tentang
Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
27) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 494/ PRT/ M/ 2005 tentang Kebijakan
Nasional Strategi Pengembangan (KNSP) Perumahan dan Permukiman;
28) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 32 Tahun 2006 tentang Petunjuk
Teknis Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri;
29) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6/PRT/M/2007 tentang Pedoman
Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;

30) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 22/PERMEN/M/2008
tentang Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan
Daerah Kabupaten/Kota;
31) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
32) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Detil Tata Ruang Kota dan Peraturan Zonasi;
33) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian
Berimbang;
34) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2014
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota;
35) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 881);
36) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
37) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun
2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh;
38) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2005 tentang Persyaratan
Arsitektur Bangunan Gedung;
39) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Bali;
40) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun
2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8); dan

41) Peraturan Gubernur Bali Nomor 107 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Provinsi Bali.
VIII. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN.
 Dalam proses perencanaan untuk menghasilkan keluaran-keluaran yang
diminta, Penyedia Jasa wajib menyusun jadwal pertemuan berkala dengan
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan.
 Dalam pertemuan berkala tersebut ditentukan produk awal, antara dan akhir
serta pokok yang harus dihasilkan Penyedia Jasa sesuai dengan rencana
keluaran yang ditetapkan dalam KAK ini.
 Dalam melaksanakan tugas, Penyedia Jasa harus selalu memperhitungkan
bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan adalah mengikat.
 Kegiatan Penyusunan Raperda RP3KP Provinsi Bali dilaksanakan selama 5
(lima) bulan (150 hari kalender) sejak ditandatangani Surat Perintah Mulai
Kerja (SPMK).

Skema Pelaksanaan Penyusunan Raperda RP3KP Provinsi Bali

IX. INFORMASI TENAGA AHLI.
1. Informasi.
 Untuk melaksanakan tugasnya Penyedia Jasa harus mencari informasi
yang dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan oleh Pengguna
Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan.
 Penyedia Jasa harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan
dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari Pengguna
Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan, maupun yang dicari sendiri. Kesalahan / kelalaian pekerjaan
perencanaan sebagai akibat dari kesalahan informasi menjadi tanggung
jawab Penyedia Jasa.
2. Tenaga Ahli.
 Untuk melaksanakan tujuannya, Penyedia Jasa harus menyediakan
Tenaga Ahli yang memenuhi ketentuan dari Pengguna Anggaran /
Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, baik
ditinjau dari segi lingkup kegiatan maupun tingkat kompleksitas
pekerjaan.
 Tenaga Ahli yang dilibatkan adalah tenaga ahli yang cukup
berpengalaman dibidangnya masing-masing, yaitu terdiri dari :
a. Team Leader berpendidikan S2 Perencanaan Wilayah dan Kota / S2
Manajemen Perumahan Perkotaan / S2 Perumahan dan Permukiman
lulusan universitas / perguruan tinggi negeri atau swasta, memiliki SKA
Perencanaan Wilayah dan Kota, berpengalaman dalam
Perencanaan serta Penataan Wilayah dan Perkotaan maupun
Manajemen Perumahan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun. Tenaga
yang dibutuhkan 1 orang dengan masa tugas 5 (lima) bulan;

b. Ahli Perumahan dan Kawasan Permukiman berpendidikan S1
Perencanaan Wilayah dan Kota / S1 Arsitektur (Urban Design) lulusan
universitas / perguruan tinggi negeri atau swasta, memiliki SKA Arsitek
berpengalaman dalam perancangan perkotaan dan lingkungan
binaan sekurang - kurangnya 5 (lima) tahun atau 3 (tiga) tahun untuk
S2 Perencanaan Wilayah dan Kota / S2 Arsitektur (Urban Design).
Tenaga yang dibutuhkan 1 orang dengan masa tugas 4 (empat)
bulan;
c. Ahli Manajemen Sistem Informasi berpendidikan S1 Teknik Geodesi / S1
Geografi universitas / perguruan tinggi negeri atau swasta, memiliki
SKA Geodesi berpengalaman dalam Teknik Pemetaan, fotogrameris,
remote sensing maupun GPS sekurang - kurangnya 4 (empat) tahun
atau 2 (dua) tahun untuk S2 Teknik Geodesi / Geografi . Tenaga yang
dibutuhkan 1 orang dengan masa tugas 3 (tiga) bulan;
d. Ahli Hukum dan Kelembagaan berpendidikan S2 Hukum universitas /
perguruan tinggi negeri atau swasta, berpengalaman dalam
penyusunan perundang-undangan sekurang - kurangnya 7 (tujuh)
tahun. Tenaga yang dibutuhkan 1 orang dengan masa tugas 4
(empat) bulan;
e. Ahli Sosial dan Budaya berpendidikan S2 Antropologi / S2 Kajian
Budaya universitas / perguruan tinggi negeri atau swasta,
berpengalaman dalam kajian proses perubahan, modifikasi, atau
penyesuaian-penyesuaian yang terjadi dalam pola hidup masyarakat,
yang mencakup nilai-nilai budaya, pola perilaku kelompok
masyarakat, hubungan-hubungan sosial ekonomi, serta kelembagaan-
kelembagaan masyarakat, baik dalam aspek kehidupan material
maupun nonmateri sekurang - kurangnya 3 (tiga) tahun. Tenaga yang
dibutuhkan 1 orang dengan masa tugas 2.5 (dua koma lima) bulan;

f. Tenaga Surveyor berpendidikan S1 Teknik Sipil / S1 Arsitektur / S1
Perencanaan Wilayah dan Kota/ S1 Teknik Lingkungan
berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun. Tenaga yang
dibutuhkan 5 (lima) orang dengan masa tugas 2 (dua) bulan;
g. Tenaga Administrasi berpendidikan SLTA berpengalaman sekurang-
kurangnya dari 5 (lima) tahun. Tenaga yang dibutuhkan 1 (satu) orang
dengan masa tugas 5 (lima) bulan.
X. KELUARAN / PRODUK YANG DIHASILKAN.
Produk yang dihasilkan dari kegiatan Penyusunan Raperda RP3KP Provinsi Bali ini
antara lain :
a. Laporan Pendahuluan.
Laporan Pendahuluan memuat latar belakang pekerjaan, seluruh metode
pendekatan, program survey, dilampiri dengan daftar isian survey, daftar
pertanyaan dan perlengkapan lainnya. Laporan Pendahuluan diserahkan
setelah dilaksanakan presentasi laporan pendahuluan sebanyak 10 (sepuluh)
eksemplar dalam format A4 jilid hardcover. Laporan pendahuluan diserahkan
setelah dilaksanakan presentasi laporan pendahuluan.
b. Laporan Data dan Analisa (Laporan Antara).
Laporan Data dan Analisa adalah dokumen yang memuat kompilasi data hasil
survey beserta hasil analisanya. Laporan Antara diserahkan setelah
dilaksanakan presentasi laporan antara sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar dalam
format A4 jilid hardcover. Laporan data dan analisa diserahkan setelah
dilaksanakan presentasi laporan data dan analisa.
c. Laporan Akhir.
Laporan Akhir adalah dokumen yang tercapainya maksud dan tujuan kegiatan
sesuai dengan penjelasan diatas, serta pekerjaan telah mencapai 100 % setelah

dilaksanakan perbaikan/ penyempurnaan terhadap hasil uji
publik/pembahasan/seminar. Laporan Akhir wajib diserahkan selambat-
lambatnya : 150 (seratus lima puluh) hari kerja sejak SPMK diterbitkan sebanyak
15 (lima belas) eksemplar dalam format A4 jilid hard cover dan CD-RW Report
sebanyak 15 (lima belas) keping.
d. Laporan Ringkas (Summary Report)
Laporan Ringkas ini merupakan berdasarkan seluruh rangkaian proses
penyusunan laporan Raperda RP3KP Provinsi Bali beserta hasil agenda
pembahasan sesuai yang telah dilaksanakan dan temuan utama tanpa
menyajikan desain dan metode yang dipakai dalam pelaksanaan pekerjaan,
laporan ringkas sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar dalam format A4 jilid
hardcover yang dilengkapi dokumentasi selama proses penyusunan pekerjaan.
e. Laporan Album Peta
Album Peta disajikan dengan tingkat ketelitian skala 1 : 25.000 sampai dengan
skala 1 : 50.000 dalam format A3, yang dilengkapi dengan peta digital
mengikuti ketentuan sistem informasi geografis (GIS) yang dikeluarkan oleh
lembaga yang berwenang. Laporan Album Peta diserahkan selambat-
lambatnya : 150 (seratus lima puluh) hari kerja sejak SPMK diterbitkan sebanyak 5
(lima ) eksemplar.
f. Rancangan Peraturan Daerah RP3KP Provinsi Bali.
Rancangan Peraturan Daerah RP3KP Provinsi Bali merupakan rumusan pasal per
pasal dari buku rencana, diserahkan setelah dilakukan seluruh rangkaian
pembahasan dan finalisasi baik substansi maupun materi teknisnya, Rancangan
Peraturan Daerah RP3KP Provinsi Bali disajikan dalam bentuk buku 5 (lima)
eksemplar dalam format F4 jilid hardcover. Rancangan Peraturan Daerah RP3KP
Provinsi Bali diserahkan selambat-lambatnya : 150 (seratus lima puluh) hari kerja
sejak SPMK.

XI. LAIN – LAIN.
 Sewaktu-waktu Penyedia Jasa dapat diminta oleh Pengguna Jasa
mengadakan diskusi atau memberi penjelasan mengenai tahap atau hasil
kerjanya.
 Penyedia Jasa wajib menyerahkan foto Dokumentasi (dalam album) yang
berkaitan dengan palaksanaan kegiatan, baik ketika pekerjaan survey
lapangan, diskusi maupun pembahasan laporan dan nantinya dilampirkan
pada saat penagihan keuangan.
 Penyedia Jasa harus selalu mendiskusikan usulan-usulan hasil pekerjaan ini
dengan Pemilik pekerjaan serta pembahasan pada forum – forum yang
diadakan oleh Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi
Bali.
 Semua peralatan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan harus
disediakan oleh Penyedia Jasa.
 Hal-hal yang belum tercakup dalam Kerangka Acuan Kerja ini akan dijelaskan
dalam berita acara penjelasan pekerjaan.

RP3KP BALI

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to RP3KP BALI

Similar to RP3KP BALI (20)

RP3KP BALI