Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010

1,759 views

Published on

Laporan ini merupakan bagian dari upaya memenuhi keterbukaan publik sebagai bagian dari 'good governance' dan pemenuhan kewajiban UU Keterbukaan Publik.

Published in: Real Estate
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,759
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
59
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010

  1. 1. KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Laporan KinerjaBiro Perencanaan dan Anggaran 2010
  2. 2. Cover Depan: Istimewa & Bagian Humas & Protokol - KEMENPERACover Belakang: Istimewa
  3. 3. KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT KATA PENGANTAR uji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang atas berkat dan rahmat-Nya Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Biro Perencanaan danAnggaran Tahun 2010. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban Biro Perencanaandan Anggaran khususnya atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam membantuMenteri Negara Perumahan Rakyat menyelenggarakan pemerintahan di bidangperumahan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan RakyatNomor: 01/Permen/M/2008 pada Januari 2008 serta perubahannya yaitu PeraturanMenteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 02/Permen/M/2008 yaitu melaksanakanpenyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran, evaluasi, pelaporan sertamenyediakan data dan informasi di bidang Perumahan Rakyat. Laporan ini jugamemuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakanprogram dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misidan visi, serta terwujudnya kesesuaian yang ditetapkan dalam Penetapan KinerjaTahun 2010 serta terbosan yang dilakukan sebagai sebuah bentuk keseriusan BiroPerencanaan dan Anggaran dalam mewujudkan visi dan misi sesuai dengan RencanaStrategis Kementerian Perumahan Rakyat 2010 - 2014.Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan kepemerintahanan tidak terlepas darikerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintahbaik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi dan pengawasannya.Melalui laporan ini, Kementerian Perumahan Rakyat berharap dapat memberikangambaran obyektif tentang kinerja pembangunan bidang perumahan untuk periode2010, selain itu laporan ini diharapkan juga dapat menjadi acuan yang berkesinambungandalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan perumahan pada tahun tahunmendatang.Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikandukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja BiroPerencanaan dan Anggaran Tahun 2010. Jakarta, Desember 2010 Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Dr. Oswar M. Mungkasa iii
  4. 4. Laporan KinerjaBiro Perencanaan dan Anggaran DAFTAR ISI Kata Pengatar iii Daftar Isi iv Daftar Tabel v Daftar Grafik v BAB I – PENDAHULUAN 1 1.1. Latar Belakang 1 1.2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 2 1.3. Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Anggaran 3 1.4. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2010 6 1.5. Tantangan yang Dihadapi 9 1.6. Sistematika Penyajian 11 BAB II – RENCANA STRATEGIS 13 2.1. Visi dan Misi Renstra Biro Perencanaan dan Anggaran 13 2.2. Arah Kebijakan dan Sasaran 14 2.3. Indikator Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran 15 2.4. Rencana Kerja Tahun 2010 Biro Perencanaan dan Anggaran 16 BAB III - KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN TAHUN 2010 21 3.1. Pencapaian Bagian Program 25 3.2. Pencapaian Bagian Anggaran 27 3.3. Pencapaian Bagian Data dan Informasi 29 3.4. Koordinasi Kegiatan Eksternal Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat 31 BAB IV - INOVASI PROGRAM DAN KEGIATAN 37 4.1. Rapat Rutin Biro Perencanaan dan Anggaran 37 4.2. Milis (Mailing List) Biro Perencanaan dan Anggaran 38 4.3. News Letter Online 38 4.4. Situs Biro Perencanaan dan Anggaran 39 4.5. Penerbitan CD Regulasi 39 4.6. Perpustakaan Digital 40 4.7. Majalah Inforum 40 4.8. Program Dekonsentrasi Lingkup Kemenpera Tahun 2010 41 BAB V - PENUTUP 43 LAMPIRAN-LAMPIRAN 45 iv
  5. 5. KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT DAFTAR TABEL1. Tabel Penjabaran Kegiatan Pokok Biro Perencanaan dan Anggaran 162. Tabel Alokasi Anggaran Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2010 223. Tabel Pengukuran Kinerja Kegiatan Biro Perencanaan dan Anggaran Berdasarkan Capaian dan Realisasi Anggaran Tahun 2010 244. Tabel Pengukuran Pencapaian Sasaran Biro Perencanaan dan Anggaran 255. Tabel Pencapaian Bagian Program 266. Tabel Pencapaian Bagian Anggaran 287. Tabel Pencapaian Bagian Data dan Informasi 29 DAFTAR GAMBAR1. Gambar Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Anggaran 32. Gambar Susunan Organisasi Biro Perencanaan dan Anggaran berdasarkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2010 7 v
  6. 6. Laporan KinerjaBiro Perencanaan dan Anggaran
  7. 7. KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT BAB I PENDAHULUAN umah tidak hanya memiliki fungsi sebagai tempat1.1. Latar Belakang tinggal maupun sebagai kebutuhan dasar manusia untuk berlindung dari bahaya maupun cuaca tetapi juga sebagai wadah tempat pembentukan keluarga dan manusia-manusia masa depan. Kementerian Perumahan Rakyat adalah institusi yang bertanggungjawab terhadap urusan di bidang perumahan rakyat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 pasal 673. Hal ini merupakan perwujudan dari pasal 28 H Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa rumah adalah salah satu hak dasar rakyat. Oleh sebab itu, setiap warga negara berhak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam melaksanakan penyelenggaraan perumahan rakyat, Kementerian Perumahan Rakyat mengutamakan pentingnya akuntabilitas. Akuntabilitas secara umum dapat didefinisikan sebagai sebuah upaya untuk memperlihatkan capaian terhadap rencana kinerja yang telah ditetapkan. Lebih detail lagi akuntabilitas dapat diartikan sebagai pemenuhan kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa/pemerintah yang dipercayakan untuk 1
  8. 8. Laporan KinerjaBiro Perencanaan dan Anggaran mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya dapat mempertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dapat terlaksana dengan baik apabila dalam pelaksanaannya dapat memperlihatkan capain kinerja secara transparan dan akuntabel. Prinsip transparansi dan akuntabilitas ini sesuai dengan amanat rakyat tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga pembangunan dapat berlangsung dengan baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dapat dicapai apabila setiap unsur dalam pemerintahan memiliki kinerja yang dapat diukur, baik pencapaian maupun kendala yang menghambat pencapaian tersebut. Capaian kinerja wajib dilaporkan oleh unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat Eselon II ke atas sebagai bentuk pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang diemban berdasarkan rumusan rencana strategis sebelumnya. Untuk itu, Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat sebagai salah satu unit Eselon II di Kementerian Perumahan Rakyat berkewajiban melaporkan hasil kinerja pelaksanaan tupoksi dan target yang telah disepakati. Laporan kinerja ini merupakan upaya memenuhi akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Perencanaan dan Anggaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 01/Permen/ 1.2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi M/2008 pada Januari 2008 serta perubahannya yaitu Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 02/Permen/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perumahan Rakyat, maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Kementerian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut: 2
  9. 9. KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT A. Kedudukan Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat adalah unsur pelaksana Pemerintah dan dipimpin oleh Kepala Biro yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat. B. Tugas Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran, evaluasi, pelaporan serta menyediakan data dan informasi di bidang Perumahan Rakyat. C. Fungsi Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Perencanaan dan Anggaran menyelenggarakan fungsi: 1. Penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran perumahan rakyat; 2. Penyusunan rencana dan program kerjasama di bidang perumahan rakyat; 3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat; 4. Pengelolaan data dan jaringan informasi pelaksanaan program di bidang perumahahan rakyat. 5. 1.3. Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Anggaran Sumber: Bagian Data dan Informasi, BPA - KEMENPERA 3
  10. 10. Laporan KinerjaBiro Perencanaan dan Anggaran Susunan Organisasi Biro Perencanaan dan Anggaran berdasarkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 01/M/PERMEN/2008 terdiri dari: 1. Bagian Program Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kerjasama di bidang perumahan rakyat. Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Program menyelenggarakan fungsi: 1. Penyiapan penyusunan rencana umum di bidang perumahan rakyat; 2. Penyiapan penyusunan rencana program bidang perumahan rakyat; 3. Penyiapan dan pelaksanaan kerjasama bidang perumahan rakyat. Bagian Program terdiri dari: a. Sub-bagian Perencanaan Umum Sub-bagaian Perencanaan Umum mempunyai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana umum di bidang perumahan rakyat. b. Sub-bagian Perencanaan Program Sub-bagian Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program di bidang perumahan rakyat. c. Sub-bagian Administrasi Kerjasama Luar Negeri Sub-bagian Administrasi Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kerjasama di bidang perumahan rakyat. 2. Bagian Anggaran Bagian Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan anggaran dan evaluasi. Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Anggaran menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan penyusunan anggaran bidang perumahan rakyat; b. Penyiapan administrasi penganggaran bidang perumahan rakyat; c. Penyiapan evaluasi pelaksanaan anggaran bidang perumahan rakyat. Bagian Anggaran terdiri dari: a. Sub-bagian Penyusunan Anggaran; Sub-bagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran di bidang perumahan rakyat. 4
  11. 11. KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT b. Sub-bagian Administrasi Penganggaran; Sub-bagian Administrasi Penganggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan administrasi pelaksanaan anggaran di bidang perumahan rakyat. c. Subbagian Evaluasi Anggaran. Subbagian Evaluasi Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan evaluasi pelaksanaan anggaran di bidang perumahan rakyat. 3. Bagian Data dan Informasi Bagian Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan pelaporan bidang perumahan rakyat. Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Evaluasi mempunyai fungsi: a. Pengelolaan pelaksanaan sistem informasi bidang perumahan rakyat; b. Pengelolaan pelaksanaan analisis dan pelaporan bidang perumahan rakyat; c. Pengelolaan pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pembangunan bidang perumahan rakyat. Bagian Data dan Informasi terdiri dari: a. Sub-bagian Sistem Informasi; Sub-bagian Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan pengembangan dan pemeliharaan jaringan internet, internet, sistem informasi dan perangkat pengolah data dan informasi, homepage serta dukungan informasi di bidang perumahan rakyat. b. Sub-bagian Analisa Dan Pelaporan; Sub-bagian Analisa Dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengolahan, analisis, dan penyajian data pelaporan di bidang perumahan rakyat. c. Sub-bagian Evaluasi Kinerja Subbagian Evaluasi Kinerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan dan anggaran di bidang perumahan rakyat. 5
  12. 12. Laporan KinerjaBiro Perencanaan dan Anggaran Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat pada tahun 2010 memiliki sumber daya manusia yang terdiri dari 22 orang Pe- gawai Negeri Sipil dan 20 orang tenaga honorer dari berbagai macam latar bela- kang diantaranya; planologi, arsitektur, ekonomi studi pembangunan, ekonomi bisnis, komputer, ilmu pemerintahan, akuntansi. Pada Desember 2010 Menteri Negara Perumahan Rakyat menerbitkan Peraturan 1.4. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2010 Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan. Permenpera ini merupakan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara pada April 2010. Dengan terbitnya Permenpera Nomor 21 Tahun 2010 maka struktur Biro Perencanaan dan Anggaran mengalami perubahan sebagai berikut: A. Kedudukan Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat adalah unsur pelaksana Pemerintah dan dipimpin oleh Kepala Biro yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat. B. Tugas Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, serta pengolahan data, dan kerja sama kelembagaan di bidang Perumahan Rakyat. C. Fungsi Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Perencanaan dan Anggaran menyelenggarakan fungsi: 1. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana dan program serta pelaksanaan kerja sama di bidang perumahan rakyat; 2. Penyusunan anggaran dan evaluasi anggaran; 3. Pengelolaan data dan informasi di bidang perumahan rakyat 6
  13. 13. KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT D. Struktur Biro Perencanaan dan Anggaran BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN PROGRAM ANGGARAN DATA DAN PELAPORAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN PERENCANAAN UMUM PENYUSUNAN ANGGARAN PENGELOLAAN DATA SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN SISTEM PERENCANAAN PROGRAM PENGANGGARAN INFORMASI SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN ADMINISTRASI KERJASAMA EVALUASI ANGGARAN ANALISA DAN PELAPORAN LUAR NEGERI PEJABAT FUNSIONAL Sumber: Bagian Data dan Informasi, BPA - KEMENPERASusunan Organisasi Biro Perencanaan dan Anggaran berdasarkan Peraturan MenteriNegara Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2010 terdiri dari: 1. Bagian Program Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana dan program serta pelaksanaan kerja sama di bidang perumahan rakyat. Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Program menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana umum di bidang perumahan rakyat; b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program di bidang perumahan rakyat; c. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang perumahan rakyat. 7
  14. 14. Laporan KinerjaBiro Perencanaan dan Anggaran Bagian Program terdiri dari: 1. Sub Bagian Perencanaan Umum Sub Bagian Perencanaan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana umum di bidang perumahan 2. Sub Bagian Perencanaan Program rakyat. Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan penyiap­ an bahan koordinasi dan rencana program di bidang perumahan rakyat. 3. Sub Bagian Administrasi Kerja Sama Luar Negeri Sub Bagian Administrasi Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang perumahan rakyat. 2. Bagian Anggaran Bagian Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan anggaran, pelaksanaan administrasi anggaran, dan pelaksanaan evaluasi anggaran. Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Anggaran menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penyusunan anggaran di bidang perumahan rakyat; b. pelaksanaan penyusunan administrasi anggaran di bidang perumahan rakyat; c. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan anggaran di bidang perumahan rakyat. Bagian Anggaran terdiri dari: 1. Sub Bagian Penyusunan Anggaran Sub Bagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyusunan anggaran di bidang perumahan rakyat. 2. Sub Bagian Administrasi Penganggaran Sub Bagian Administrasi Penganggaran mempunyai tugas melakukan penyusunan administrasi pelaksanaan anggaran di bidang perumahan rakyat. 3. Sub Bagian Evaluasi Anggaran Sub Bagian Evaluasi Anggaran mempunyai tugas melakukan pembukuan dan verifikasi, perhitungan anggaran dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan anggaran di bidang perumahan rakyat. 8
  15. 15. KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT 3. Bagian Data dan Pelaporan Bagian Data dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, dan pengelolaan data, pengelolaan sistem informasi, analisa dan pelaporan di bidang perumahan rakyat. Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Data dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengelolaan data di bidang perumahan rakyat; b. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi di bidang perumahan rakyat; c. pelaksanaan pengelolaan analisa dan pelaporan di bidang perumahan rakyat. Bagian Data dan Pelaporan terdiri dari: 1. Sub Bagian Pengelolaan Data Sub Bagian Pengelolaan Data mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengelolaan, penyajian, pengembangan dan pemeliharaan data serta penyiapan data bahan kebijakan di bidang perumahan rakyat. 2. Sub Bagian Pengelolaan Sistem Informasi Sub Bagian Pengelolaan Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan, analisis, penyajian data, sistem informasi di bidang perumahan rakyat. 3. Sub Bagian Analisa dan Pelaporan Sub Bagian Analisa dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan analisa pelaksanaan rencana kegiatan, penyiapan bahan dan pelaporan hasil kinerja dan anggaran di bidang perumahan rakyat. Perubahan pada struktur Biro Perencanaan dan Anggaran yang paling signifikan adalah perubahan Bagian Data dan Informasi menjadi Bagian Data dan Pelaporan. Perubahan ini menitik beratkan pada pengelolaan sistem pendataan dan sistem pelaporan, karena sebelumnya pengelolaan data belum menjadi fokus utama. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2010 maka Peraturan Menteri Negera Perumahan Rakyat Nomor 01/PERMEN/M/2008 dan perubahannya yaitu Peraturan Menteri Negera Perumahan Rakyat Nomor 02/PERMEN/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perumahan Rakyat telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Permenpera Nomor 21 Tahun 2010 ini berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2011. 9
  16. 16. Laporan KinerjaBiro Perencanaan dan Anggaran Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara terencana dan sistemik 1.5. Tantangan yang Dihadapi akan memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas perencanaan dan pengganggaran, mendukung layanan internal, khususnya di Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Kementerian. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan pada Biro Perencanaan dan Anggaran harus dilandasi oleh suatu kebijakan, strategi dan program yang komprehensif serta terpadu, sehingga mampu memenuhi hak dasar pemangku kepentingan. Permasalahan yang dihadapi pada Biro Perencanaan dan Anggaran adalah masih rendahnya kinerja sumber daya manusia; belum memadainya sistem dan ketatalaksanaan organisasi yang dapat menunjang koordinasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan secara efisien dan efektif; serta belum optimalnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi di dalam lingkungan internal Biro Perencanaan dan Anggaran. Isu pokok pada Biro Perencanaan dan Anggaran saat ini meliputi: 1. Penerapan peraturan perundang-undangan yang dapat mendorong kualitas Sumber Daya Manusia; 2. Ketatalaksanaan sistem organisasi yang kurang maksimal; 3. Sistem penganggaran yang kurang tepat waktu dalam pembangunan perumahan dan permukiman; 4. Kemampuan dalam memantau dan mengevaluasi pembangunan perumahan dan permukiman yang belum maksimal; 5. Kualitas data dan informasi pembangunan perumahan dan permukiman yang belum tersistem. Selain isu pokok tersebut di atas Biro Perencanaan dan Anggaran juga telah mengidentifikasi beberapa isu yang perlu mendapatkan penyelesaian di tahun yang akan datang, beberapa isu tersebut adalah: 1. Belum optimalnya proses perencanaan; 2. Belum akuratnya data di bidang perumahan dan permukiman; 3. Belum optimalnya kegiatan penyusunan program Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN); 4. Belum tersusunnya Sistem Informasi Manajemen (SIM) bidang Perumahan dan Permukiman; 10
  17. 17. KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT 5. Belum optimalnya sinergitas program dan kegiatan dengan Pemerintah Daerah; 6. Belum optimalnya sosialisasi program dan kegiatan Kementerian Perumahan Rakyat dalam rangka peningkatan pemahaman pemangku kepentingan; 7. Belum optimalnya kerjasama Pemerintah dengan Swasta; 8. Belum optimalnya kerjasama Pemerintah dengan Masyarakat; 9. Belum optimalnya kerjasama antar Institusi Pemerintah; Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran bertujuan untuk memberikan1.6. Sistematika Penyajian informasi tentang pencapaian dan terobosan yang dilakukan selama periode tahun 2010. Capain Kinerja selama tahun 2010 dibandingkan dengan Kinerja sebagai sebuah alat pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan dari Biro Perencanaan dan Anggaran. Hasil analisa dengan menggunakan metode perbandingan tersebut akan menghasilkan sebuah Celah Kinerja yang akan menjadi masukan untuk diperbaiki di masa yang akan datang atau di tahun berikutnya. Dengan demikian, maka dalam Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2010 ini sistematika penyajiannya sebagai berikut: menjelaskan tentang latar belakang, kedudukan tugas dan fungsi, Bab I - Pendahuluan, struktur organisasi Biro Perencanaan dan Anggaran, tantangan yang dihadapi serta sistematika penyajian Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran menjelaskan tentang visi dan misi, arah kebijakan dan sasaran, Bab II - Rencana Strategis Biro Anggaran dan Perencanaan 2010 – 2014, indikator kegiatan Biro Perencanaan dan Anggaran menjelaskan tentang capaian kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran, Bab III - Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2010, capaian Bagian Program, capaian Bagian Anggaran, capaian Bagian Data dan Informasi menjelaskan tentang terobosan yang dilakukan oleh Biro Perencanaan Bab IV - Inovasi Program dan Kegiatan, dan Anggaran selama tahun 2010 11
  18. 18. Laporan KinerjaBiro Perencanaan dan Anggaran mejelaskan tentang kesimpulan dari Laporan Kinerja Biro Perencanaan Bab V - Penutup, dan Anggaran Tahun 2010 Lampiran - berisi tentang data-data yang mendukung Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2010 12
  19. 19. KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT BAB II RENCANA STRATEGIS BIRO ANGGARAN DAN PERENCANAAN 2010 – 2014 ntuk mendukung peran Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat dalam menjalankan tugasnya, maka disusunlah Rencana Strategis Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun2010-2014. Rencana Strategis (Renstra) ini disusun untuk menjadi patokan sertamemberikan arah dan sasaran yang jelas serta tolok ukur kinerja dalam pelaksanaantugas Biro Perencanaan dan Anggaran. 2.1. Visi dan Misi Renstra Biro Perencanaan dan Anggaran 2010 – 2014 Dengan memperhatikan amanat peraturan perundangan, hasil pencapaian Visi kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran pada periode sebelumnya, potensi dan permasalahan serta aspirasi berbagai pemangku kepentingan, maka Visi Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2010-2014 dirumuskan sebagai berikut: “Terwujud sistem perencanaan dan penganggaran Kementerian Perumahan Rakyat yang akuntabel dan didukung data dan informasi yang akurat.” 13
  20. 20. Laporan KinerjaBiro Perencanaan dan Anggaran Rumusan Visi tersebut merupakan komitmen bersama yang pencapaiannya membutuhkan rentang waktu yang panjang, mengingat besar dan kompleksnya permasalahan perencanaan, pengganggaran, monitoring dan evaluasi dan penyediaan data dan informasi yang harus ditangani. Selain itu, perlu juga digaris-bawahi bahwa pencapaian visi membutuhkan adanya berbagai persyaratan, terutama persyaratan yang berupa komitmen untuk memilih program dan kegiatan tahunan secara terfokus dalam skala prioritas yang tajam dari semua lapisan masyarakat. Untuk itu, sebagai upaya mewujudkan akuntabilitas perwujudan Visi Biro Perencanaan dan Anggaran tersebut, dalam Rencana Strategis Biro Perencanaan dan Anggaran ini dilengkapi dengan Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Program untuk mewujudkan Visi tersebut. Sesuai kondisi faktual lingkungan strategis pembangunan perumahan rakyat, Misi baik yang menyangkut kondisi lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dan lingkungan ekternal (peluang dan ancaman) serta kemampuan untuk mewujudkan kondisi ideal di masa depan maka dirumuskan misi Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2010-2014, sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas sistem perencanaan yang berkesinambungan; 2. Meningkatkan kualitas sistem penganggaran berbasis kinerja; 3. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi yang akurat. 2.2. Arah Kebijakan dan Sasaran Rencana Strategis merupakan cara untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran Arah Kebijakan pembangunan, yang mengandung komitmen kebijakan yang diterapkan untuk mencapai sasaran kinerja yang terukur. Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran, mewujudkan Visi dan Misi Renstra Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2010-2014, maka perlu merumuskan arah kebijakan dan strategi dalam Renstra Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2010-2014. Sesuai dengan visi dan misi Biro Perencanaan dan Anggaran maka arah kebijakan yang terkait tugas dan fungsi adalah: 14
  21. 21. KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT 1. Meningkatkan kegiatan penyusunan program standarisasi pengawasan penyusunan anggaran, kerjasama antar lembaga/kementerian dan menjalin hubungan baik dengan daerah; 2. Peningkatan sistem kerja antar kedeputian dengan pendekatan kebijakan yang terarah dan mudah dipahami; 3. Mewujudkan stabilisasi kinerja yang efektif, efisien dan berkesinambungan. Penetapan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan Sasaran sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, guna mempertajam fokus, kegiatan dan alokasi sumber daya yang diperlukan. Biro Perencanaan dan Anggaran melakukan koordinasi dalam segala kegiatan yang terkait dengan pembangunan perumahan Tahun 2010-2014 agar dapat mencapai sasaran sebagai berikut: 1. Terselenggaranya koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang perumahan dan permukiman di Lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat; 2. Terselenggaranya hubungan kerja dengan lembaga lain yang terkait dalam bidang perumahan dan permukiman; 3. Terselenggaranya pengelolaan anggaran yang tepat waktu di Lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat; 4. Terlaksananya sistem pengawasan, evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan pembangunan perumahan dan permukiman; 5. Terselenggaranya sistem informasi dan publikasi bidang perumahan dan permukiman. Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010 - 20142.3. Indikator Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran menjelaskan bahwa program atau kegiatan pokok dari Biro Perencanaan dan Anggaran adalah ‘Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Perumahan dan Permukiman’. Biro Perencanaan dan Anggaran dalam melaksanakan kegiatan tersebut memiliki beberapa indikator kinerja yang dilaksanakan oleh unit kerja di dalam Biro Perencanaan dan Anggaran. Penjabaran dari kegiatan 15
  22. 22. Laporan KinerjaBiro Perencanaan dan Anggaran pokok Biro Perencanaan dan Anggaran dapat dilihat ke dalam indikator- indikator kinerja sebagimana ditunjukan dalam tabel di bawah ini. Tabel 1. Penjabaran Kegiatan Pokok Biro Perencanaan dan Anggaran Bagian Program Bagian Anggaran Bagian Data dan Informasi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perumahan Rakyat Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Perumahan dan Permukiman Perencanaan Penganggaran Pengelolaan Data Pembangunan Pembangunan dan Sistem Informasi Subkegiatan Perumahan dan Perumahan dan Perumahan dan Permukiman Permukiman Permukiman 1. Jumlah penyelsaian 1. Jumlah dokumen 1. Jumlah penyelesaian dokumen pengaturan perencanaan dan dokumen pengaturan perencanaan dan penganggaran bidang perencanaan dan evaluasi evaluasi bidang perumahan dan bidang perumahan dan perumahan dan permukiman permukiman permukiman 2. Jumlah 2. Jumlah penyelenggaraan 2. Jumlah dokumen penyelenggaraan bintek dan bantek di perencanaan dan Indikator koordinasi bidang perumahan dan penganggaran bidang perencanaan dan permukiman Kegiatan perumahan dan penganggaran di 3. Jumlah kegiatan pendataan permukiman bidang perumahan dan dan pengembangan 3. Jumlah permukiman sistem jaringan serta penyelenggaraan 3. Jumlah informasi perumahan dan koordinasi penyelenggaraan permukiman perencanaan dan bintek dan bantek di 4. Jumlah pelaksanaan penganggaran di bidang perumahan dan kegiatan monitoring dan bidang perumahan dan permukiman evaluasi permukiman Sumber: Bagian Data & Informasi, BPA - KEMENPERA Rencana Kerja Tahunan Biro Perencanaan dan Anggaran pada tahun 2010 2.4. Rencana Kerja Tahun 2010 Biro Perencanaan dan Anggaran memuat penetapan sasaran kinerja yang dicapai, indikator kinerja output, target pencapaian, program utama, kegiatan, dan indikator kinerja yang semuanya mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010-2014. Sasaran yang akan dicapai oleh Biro Perencanaan dan Anggaran pada tahun 2010 seperti yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahun 2010 adalah sebagai berikut: 1. Tersusunnya Rencana Kerja Anggaran KL (RKA-KL); 2. Terselenggaranya hubungan kerjasama dalam rangka penyediaan perumahan dan permukiman; 16
  23. 23. KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT3. Terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan perumahan;4. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi lingkup Kementerian secara tepat waktu dan azas;5. Tersedianya aplikasi teknologi dan komunikasi dalam rangka penyusunan sistem informasi Kementerian yang handal.Dalam rangka mendukung pencapaian pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra)Sekretariat Kementerian Tahun 2010-2014, Biro Perencanaan dan Anggarantelah menetapkan suatu Penetapan Kinerja tahun 2010. Penetapan kinerja inimerupakan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapaikinerja yang terfokus, jelas dan terukur dalam waktu satu tahun tertentu denganmempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan lain dari penetapankinerja Biro Perencanaan dan Anggaran antara lain adalah untuk meningkatkanakuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai perwujudan komitmenantara pemberi amanah dengan penerima amanah sebagai dasar penilaiankeberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sertamenciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur negaradan sebagai dasar pemberian penghargaan atau sanksi.Biro Perencanaan dan Anggaran telah membuat penetapan kinerja tahun 2010secara berjenjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ada. Dimanaperencanaan kinerja merupakan inti dari rencana kinerja tahunan (RKT) yangakan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerimaamanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, penetapan kinerjatersebut merupakan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansipemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkansumber daya yang dikelolanya.Keberhasilan pencapaian kinerja dari Biro Perencanaan dan Anggaran yangterdapat dalam Penetapan Kinerja 2010 dapat dilihat dari tercapainya sasaranyang telah dilaksanakan oleh Biro Perencanaan dan Anggaran dengan indikatorkeberhasilannya sebagai berikut: 17
  24. 24. Laporan KinerjaBiro Perencanaan dan Anggaran 1. Jumlah arahan dan rekomendasi perencanaan kegiatan bidang perumahan dan permukiman di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat; 2. Jumlah Pedoman Perencanaan Kegiatan Bidang Perumahan dan Permukiman; 3. Jumlah penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan penganggaran kegiatan Dekonsentrasi Perumahan dan Permukiman Tahun 2011; 4. Pelaksanaan Peningkatan Program/Kegiatan Luar Negeri; 5. Penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Kementerian Perumahan Rakyat; 6. Jumlah penyelesaian laporan akhir penyusunan RKA/KL; 7. Jumlah arahan dan rekomendasi program dan kegiatan pembangunan perumahan bagi para pelaku pembangunan perumahan di Indonesia; 8. Jumlah pengumpulan data perumahan Kemenpera; Monitoring Pembangunan Perumahan Nasional; Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan; 9. Pemahaman mekanisme perencanaan bidang perumahan dan permukiman oleh pemerintah daerah; 10. Koordinasi pelaksanaan penanganan lingkungan Perumahan Dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan; 11. Jumlah sosialisasi dan pelatihan penyusunan anggaran; 12. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Anggaran; 13. Jumlah peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis penerapan SAKIP Kemenpera; 14. Jumlah peserta yang mengikuti Training E-Procument; 15. Jumlah penyelesaian jurnal perumahan dan permukiman; 16. Website Kemenpera; 17. Fasilitasi LPSE Kemenpera; 18
  25. 25. KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT18. Pengembangan LPSE Kemenpera;19. Jumlah kegiatan Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi di Daerah;20. LAKIP Kementerian;21. LAKIP Sekretariat;22. LAKIP Biro Perencanaan dan Anggaran;23. Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi Kinerja Kemenpera 19
  26. 26. Laporan KinerjaBiro Perencanaan dan Anggaran 20
  27. 27. KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT BAB III KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN TAHUN 2010 urat Edaran Menteri Negara PAN No. SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja mengisyaratkan pentingnya komitmen setiap pimpinan dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan. Pada dasarnya penetapan kinerja adalah sebuah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad danjanji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu tertentudengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapankinerja antara lain adalah untuk; meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dankinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah denganpemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuandan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerjaaparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan punishment atausanksi.Biro Perencanaan dan Anggaran telah membuat Penetapan Kinerja tahun 2010, yangjuga sebagai tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2010. Penetapankinerja Biro Perencanaan dan Anggaran tahun 2010 disusun dengan berdasarkan padaRencana Kinerja Tahun 2010 yang telah ditetapkan. Subtansi yang ada dalam RencanaKinerja Tahunan maupun Penetapan Kinerja adalah memuat tentang sasaran-sasaran 21
  28. 28. Laporan KinerjaBiro Perencanaan dan Anggaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2010 yang telah mengacu pada Rencana Strategis Biro Perencanaan dan Anggaran tahun 2010-2014. Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010 dapat dilihat melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Program, Bagian Anggaran, dan Bagian Data dan Informasi, alokasi anggaran tahun 2010 dengan realisasi terhadap pelaksanaan anggaran tahun 2010. Tabel 2. Alokasi Anggaran Biro Perencanaan dan Anggaran, T.A. 2010 PROGRAM PROGRAM PROGRAM NO. SATUAN KERJA KEPEMERINTAHAN PENGEMBANGAN KOMUNITAS PAGU (Rp.) KET YANG BAIK (Rp.) PERUMAHAN (Rp.) PERUMAHAN (Rp.) A. BAGIAN ANGGARAN 14,862,212,000 16,301,908,000 634,600,000 31,798,720,000   Sosialisasi dan Pelatihan Penyusunan Anggaran TA 1 - 813,800,000 - 813,800,000 S 2010 Pembinaan Penyusunan RKA-KL Kemenpera Tahun 2 - 1,500,000,000 - 1,500,000,000 S 2011 Sinkronisasi dan Koordinasi Pelaksanaan Anggaran 3 - 1,500,000,000 - 1,500,000,000 S Tahun 2010 4 Administrasi Kegiatan 1,780,473,000 2,661,178,000 634,600,000 5,076,251,000 S Operasional Satker Kementerian Negara Perumahan 5 3,921,019,000 - - 3,921,019,000 S Rakyat Operasional Sekretariat Kementerian Negara 6 1,140,000,000 - - 1,140,000,000 S Perumahan Rakyat 7 Dukungan Kelembagaan Pemangku Kepentingan 8,020,720,000 3,826,930,000 - 11,847,650,000 S 8 Reserve Pusat Kemitraan - 6,000,000,000 - 6,000,000,000 B. BAGIAN PROGRAM - 10,000,000,000 50,000,000,000 60,000,000,000 1 Penyiapan Kriteria Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan - 600,000,000 - 600,000,000 S Perumahan dan Permukiman Penyiapan Program/Kegiatan Penanganan Lingkungan 2 - 600,000,000 - 600,000,000 K Permukiman Kumuh di Perkotaan Kajian Bentuk-bentuk Kerjasama Program dan Kegiatan 3 - 700,000,000 - 700,000,000 K Pembangunan Perumahan dan Permukiman Koordinasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 4 - 800,000,000 - 800,000,000 S Pembangunan Perumahan 5 Penyusunan Rencana Kerja Kemenpera Tahun 2011 - 500,000,000 - 500,000,000 S Penyusunan Pedoman Perencanaan Kegiatan Bidang 6 - 500,000,000 - 500,000,000 S Perumahan dan Permukiman Penyusunan Kegiatan Dekonsentrasi Perumahan dan 7 Permukiman Tahun 2011 - 450,000,000 - 450,000,000 S Penyiapan Kegiatan DAK dan Hibah Bidang Perumahan 8 - 750,000,000 - 750,000,000 K dan Permukiman 9 Penyiapan Reformasi Birokrasi Kemenpera - 1,500,000,000 - 1,500,000,000 K Penyusunan Program/Kegiatan PHLN Bidang 10 - 600,000,000 - 600,000,000 S Perumahan dan Permukiman Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perumahan dan 11 - - 50,000,000,000 50,000,000,000 S Permukiman di 33 Provinsi 22
  29. 29. KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT PROGRAM PROGRAM PROGRAMNO. SATUAN KERJA KEPEMERINTAHAN PENGEMBANGAN KOMUNITAS PAGU (Rp.) KET YANG BAIK (Rp.) PERUMAHAN (Rp.) PERUMAHAN (Rp.) Peningkatan Aspek Perencanaan Bidang Perumahan 12 - 1,500,000,000 - 1,500,000,000 S & Permukiman Fasilitasi Tim Gabungan Penanganan Lingkungan 13 Perumahan & Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan - 1,500,000,000 - 1,500,000,000 S (PLP2K-BK) Tahun 2010 C. BAGIAN DATA DAN INFORMASI 2,300,000,000 8,447,740,000 2,200,000,000 12,947,740,000 1 Penyusunan(Kementerian) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 600,000,000 - - 600,000,000 S Pemerintah 2 Penyusunan(Sesmen Eselon 1) Kinerja Instansi Laporan Akuntabilitas 450,000,000 - - 450,000,000 S Pemerintah 3 Penyusunan(Biro Perencanaan dan Kinerja Instansi Laporan Akuntabilitas 350,000,000 - - 350,000,000 S Pemerintah Anggaran) 4 Fasilitasi Pengembangan LPSE 900,000,000 497,740,000 - 1,397,740,000 5 Pembinaan SAKIP Kementerian Negara Perumahan - 800,000,000 - 800,000,000 S Rakyat 6 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kementerian Negara - 750,000,000 - 750,000,000 S Perumahan Rakyat 7 Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Pelakasanaan - - 2,200,000,000 2,200,000,000 S Kegiatan Dekonsentrasi 8 Pemeliharaan dan Operasional Web Site Kemenpera - 1,000,000,000 - 1,000,000,000 S 9 Penyiapan Struktur Data Perumahan dan Permukiman - 1,000,000,000 - 1,000,000,000 K 10 Training E-Procurement Kemenpera - 750,000,000 - 750,000,000 S 11 Pengembangan Sistem Manajemen Pengolahan Data - 1,200,000,000 - 1,200,000,000 K 12 Pendataan Kebutuhan Perumahan - 800,000,000 - 800,000,000 K 13 Penyiapan Mastek Monitoring dan Evaluasi Manfaat - 650,000,000 - 650,000,000 K Proyek Kemenpera 14 Penyusunan Jurnal Perumahan dan Permukiman - 1,000,000,000 - 1,000,000,000 S TOTAL 17,162,212,000 34,749,648,000 52,834,600,000 104,746,460,000   Keterangan:Berdasarkan tabel alokasi anggaran Biro Perencanaan dan Anggaran T.A. 2010 dapat Sumber: Bagian Anggaran, BPA - KEMENPERA K = Kontraktual S = Swakeloladilihat bahwa program atau kegiatan yang dilakukan oleh Bagian Program, BagianAnggaran dan Bagian Data dan Informasi dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok besaryaitu Program Kepemerintahan Yang Baik, Program Pengembangan Perumahan danProgram Komunitas Perumahan. Program atau kegiatan yang telah dicapai oleh BiroPerencanaan dan Anggaran dapat dilihat melalui 2 (dua) buah tabel di bawah yaituTabel Pengukuran Kinerja Kegiatan Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2010 yangberisi tentang capaian dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai targetdan Tabel Pengukuran Pencapaian Sasaran Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun2010 yang berisi tentang rencana capaian dari kegiatan atau program yang sudahdirencanakan beserta capaian yang dicapai oleh Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun2010. 23
  30. 30. Laporan KinerjaBiro Perencanaan dan Anggaran Tabel 3. Pengukuran Kinerja Kegiatan Biro Perencanaan dan Anggaran Berdasarkan Capaian dan Realisasi Anggaran Tahun 2010 CAPAIAN NO PROGRAM CAPAIAN REALISASI TARGET (%) 1 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Kementerian) 600,000,000 466,467,200 78 2 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Sesmen) 450,000,000 321,035,500 71 3 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (BPA) 350,000,000 272,740,000 78 4 Fasilitasi Pengembangan LPSE Kemenpera 900,000,000 497,920,000 55 5 Sosialisasi dan Pelatihan Penyusunan Anggaran T.A. 2010 813,800,000 566,600,100 70 6 Penyelesaian Laporan Akhir Penyusunan RKA-KL 1,500,000,000 943,430,800 63 7 Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Anggaran 1,500,000,000 1,021,420,300 68 8 Penyelesaian Dokumen Pengaturan Perencanaan dan Evaluasi bid. Perkim 600,000,000 415,410,000 69 9 Arahan dan Rekomendasi Program dan Kegiatan Pembangunan Perumahan Bagi Para Pelaku 800,000,000 586,893,200 73 Pembangunan Perumahan di Indonesia 10 Penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Kementerian Perumahan Rakyat 500,000,000 411,966,100 82 11 Program dan Kegiatan Pembangunan Perumahan yang Terpadu Secara Nasional 500,000,000 220,645,000 44 12 Penyelenggaraan Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran kegiatan Dekonsentrasi Peru- 450,000,000 352,812,600 78 mahan dan Permukiman Tahun 2011 13 Pelaksanaan Peningkatan Program/Kegiatan Luar Negeri 600,000,000 447,939,600 75 14 Mekanisme Perencanaan bid. Perumahan dan Permukiman oleh Pemerintah Daerah 1,500,000,000 1,232,141,800 82 15 Kegiatan Fasilitasi Tim Gabungan Dalam Rangka Pelaksanaan Penanganan Lingkungan Peru- 1,500,000,000 742,818,775 50 mahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2KBK) 16 Pengembangan LPSE Kemenpera 497,740,000 414,920,000 83 17 Penyelenggaraan Bimbingan Teknis penerapan SAKIP Kemenpera 800,000,000 641,725,700 80 18 Penyelenggaraan Monitoring Evaluasi Kinerja Kementerian Perumahan Rakyat 750,000,000 586,224,000 78 19 Penyelenggaraan Pemeliharaan Website di lingkungan Kemenpera 1,000,000,000 816,517,300 82 20 Penyelenggaraan Training E-Procurement 750,000,000 533,123,700 71 21 Penyelesaian Jurnal Perumahan dan Permukiman 1,000,0000,000 615,766,900 62 22 Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi bid. Perumahan Tahun 2010 50,000,0000,000 50,000,000,000 100 23 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi di Daerah 2,200,000,000 1,665,267,000 76 24 Terselenggaranya Administrasi Kegiatan 5,076,251,000 5,076,251,000 100 25 Terselenggaranya Operasional Sekretariat Kementerian Rakyat 1,140,000,000 1,140,000,000 100 26 Tercapainya Pengembangan Kelembagaan 11,847,650,000 11,847,650,000 100 27 Program/Kegiatan Penangan Lingkungan Permukiman Kumuh di Perkotaan 600,000,000 519,530,000 87 28 Tersusunnya Bentuk-Bentuk Kerjasama Program dan Kegiatan Pembangunan Perumahan dan 700,000,000 658,711,900 94 Permukiman 29 Tersusunnya Petunjuk Teknis DAK dan Hibah bidang Perumahan dan Permukiman 750,000,000 671,818,400 90 30 Reformasi Birokrasi Kementerian Perumahan Rakyat 1,500,000,000 1,484,307,000 99 31 Struktur Data Perumahan dan Permukiman 1,000,000,000 883,741,320 88 32 Pengembangan Sistem Manajemen Pengelolaan Data 1,200,000,000 1,085,082,000 90 33 Tersusunnya Mastek Monitoring dan Evaluasi Manfaat Proyek Kemenpera 650,000,000 634,600,000 98 34 Reserve Pusat Kemitraan 6,000,000,000 6,000,000,000 100 35 Operasional Satker Kementerian Perumahan Rakyat 3,921,019,000 3,921,019,000 100 36 Tersusunnya Sistem Laporan Kinerja Kemenpera 800,000,000 692,527,219 79 Capaian Anggaran Kumulatif Biro Perencanaan dan Anggaran 104,746,460,000 98,389,023,414 94 Sumber: Bagian Data & Informasi, BPA - KEMENPERA 24
  31. 31. KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT Tabel 4. Pengukuran Pencapaian Sasaran Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2010 SASARAN NO. CAPAIAN URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI (%) Penyiapan kriteria evaluasi pelaksanaan pembangunan perumahan 1 Laporan 1 Laporan 100 Tersusunnya dan permukiman dokumen pengaturan perencanaan dan Pedoman perencanaan kegiatan bidang perumahan dan permukiman 1 Laporan 1 Laporan 100 1 evaluasi bidang perumahan dan Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan penganggaran 1 Laporan 1 Laporan 100 permukiman kegiatan dekonsentrasi perumahan dan permukiman tahun 2011 Pelaksanaan peningkatan program/kegiatan luar negeri (PHLN) 1 Laporan 1 Laporan 100 Tersusunnya dokumen Penyusunan Rencana Kinerja (Ren-Ja) Kementerian Perumahan 1 Laporan 1 Laporan 100 perencanaan dan Rakyat 2 penganggaran bidang perumahan dan Penyusunan RKA-KL 1 Laporan 1 Laporan 100 permukiman Arahan dan rekomendasi program kegiatan pembangunan 1 Laporan 1 Laporan 100 perumahan bagi para pelaku pembangunan perumahan di Indonesia Hasil pengumpulan data, monitoring dan sosialisasi kegiatan 33 Prov. 33 Prov. 100 Terselenggaranya dekonsentrasi bidang perumahan tahun 2010 koordinasi perencanaan Mekanisme aspek perencanaan bidang perumahan dan permukiman 3 dan penganggaran di 1 Laporan 1 Laporan 100 oleh pemerintah daerah bidang perumahan dan permukiman Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penanganan lingkungan 1 Laporan 1 Laporan 100 perumahan dan permukiman kumuh berbasis kawasan Sosialisasi pelatihan dan penyusunan anggaran T.A. 2010 1 Kali 1 Kali 100 Singkronisasi dan koordinasi pelaksanaan anggaran tahun 2010 1 Laporan 1 Laporan 100 Terselenggaranya Jumlah peserta bimbingan teknis penerapan SAKIP Kementerian bintek dan bantek di 80 Orang 80 Orang 100 4 Perumahan Rakyat yang dapat menyusun Laporan AKIP dengan baik bidang perumahan dan permukiman Jumlah peserta yang mengikuti Training E-Procurement 40 Orang 40 Orang 100 Terlaksananya kegiatan Jumlah penyelsaian jurnal perumahan dan permukiman 3 edisi 3 edisi 100 pendataan dan pengembangan sistem Pemeliharaan website di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat 1 Website 1 Website 100 5 jaringan serta informasi Pengembangan LPSE Kemenpera 1 Laporan 1 Laporan 100 perumahan dan permukiman Fasilitasi pengembangan LPSE 1 Laporan 1 Laporan 100 Terlaksanannya kegiatan 6 Monitoring dan evaluasi kegiatan dekonsentrasi 33 Prov. 33. Prov 100 monitoring dan evaluasi Monitoring evaluasi kinerja kemenpera 7 Laporan 7 Laporan 100 Tersusunnya dokumen Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 1 Laporan 1 Laporan 100 evaluasi kinerja di (Kementerian) 7 lingkungan Kementerian Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Perumahan Rakyat 1 Laporan 1 Laporan 100 (Sesmenpera) Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (BPA) 1 Laporan 1 Laporan 100 Tugas dan Fungsi Bagian Program, Biro Perencanaan dan Anggaran mempunyai Sumber: Bagian Data & Informasi, BPA - KEMENPERA3.1. Pencapaian Bagian Program tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kerjasama di bidang perumahan rakyat. Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Program menyelenggarakan fungsi: 25
  32. 32. Laporan KinerjaBiro Perencanaan dan Anggaran 1. Penyiapan penyusunan rencana umum di bidang perumahan rakyat; 2. Penyiapan penyusunan rencana program bidang perumahan rakyat; 3. Penyiapan dan pelaksanaan kerjasama bidang perumahan rakyat. Tahun 2010 Bagian Program Biro Perencanaan dan Anggaran telah melaksana­ kan beberapa program kerja dan kegiatan yang pencaiannya dapat dilihat dari tabel di bawah ini. Tabel 5. Pencapaian Bagian Program Program Kegiatan Indikator Capaian Evaluasi Langkah Penyelesaian Dukungan Perencanaan Jumlah dokumen • Kapasitas SDM penyusunan manajemen dan dan perencanaan, • Pelatihan penyusunan Renstra perencanaan belum memadai • Penyiapan database perencanaan pelaksanaan penganggaran penganggaran • Minimnya data pendukung tugas teknis pembangunan dan evaluasi • Pengembangan mekanisme perencanaan program dan lainnya perumahan dan bidang Tersusun Renstra updating data kegiatan • Penyiapan SE tentang pengelolaan Kemenpera permukiman perumahan dan Kemenpera 2010-2014 • Mekanisme pembahasan permukiman data pembangunan PKP konsep Renstra belum ada • Sosialisasi Renstra berjenjang • Internalisasi Renstra tidak • Penyusunan SOP internal Renstra optimal • Belum ada mekanisme penyusunan Renja • Usulan lokasi kegiatan belum • Penyusunan SOP perencanaan siap Kemenpera • Koordinasi internal terkait • Lokasi harus siap pada T-2 perencanaan masih belum • Penyusunan SOP internal Renja Tersusun Renja Kemenpera • memadai SDM penyusunan • Pelatihan penyusunan Renja Kapasitas • Penyiapan database perencanaan perencanaan belum memadai • Pengembangan mekanisme • Minimnya data pendukung updating data perencanaan program dan • Internalisasi Renja kegiatan • Renja belum menjadi acuan dlm penyusunan RKA-K/L • Rapat koordinasi program/kegiatan Dekonsentrasi Kemenpera • Kuantitas SDM, baik di dan kesepakatan format dekon • Terlaksana Kemenpera dan di Daerah dengan internal Kemenpera Dekonsentrasi kurang memadai dilakukan lebih awal Kemenpera Tahun 2010 • Internalisasi dekon kurang • Adanya Bimtek materi Dekon • Tersusunnya draft optimal internal Kemenpera Permenpera tentang • Kualitas sosialisasi belum • Adanya Sosialisasi Monev Dekon Pelimpahan dan optimal karena keterbatasan 2010 untuk Kemenpera dan Pemda Pedoman Dekonsentrasi narasumber, bahan sosialisasi, • Penambahan Tenaga Ahli untuk Kemenpera Tahun 2011 dan waktu untuk sosialisasi Sekreatariat Dekon • Tidak semua Kabupaten/Kota merespon Formulir Data Dasar DAK Perkim • Adanya Sosialisasi awal DAK • Kurangnya sosialisasi DAK Perkim ke daerah , sekaligus DAK Perkim 2011 Perkim di daerah sehingga mensosialisasikan Form Data • Terlaksananya persiapan respon kurang Dasar DAK untuk pelaksanaan DAK • Kurangnya Data di Kemenpera • Survei/verifikasi lapangan pada Perkim 2011 utk menyusun Data Teknis awal tahun • Tersusun Juknis DAK • Terbatasnya waktu utk survei/ • Progress DAK dibahas dalam rapat Bidang Perkim 2011 verifikasi lapangan rutin dengan Deputi Bidang terkait • Kurangnya koordinasi dg Deputi • Juknis DAK Perkim Tahun 2011 Bidang terkait segera disahkan • Belum disahkannya Juknis DAK oleh Menpera 26
  33. 33. KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT • Adanya pelatihan/Bimtek untuk meningkatkan kualitas SDM dalam menyiapkan usulan kegiatan yang PHLN: • Minimnya pelatihan dalam akan didanai PHLN • 15 Kegiatan PHLN penyusunan dokumen PHLN • Perlunya disusun SOP PHLN di Kemenpera telah masuk • Belum adanya SOP PHLN di lingkup Kemenpera Blue Book Kemenpera • Mereview kembali judul-judul kegiatan PHLN yang sudah ada sehingga untuk kegiatan dapat dimasukan dalam 1 judul kegiatan • Penambahan tenaga ahli utk • Kurangnya SDM yang ahli menyusun SOP Tersusun Draft Pedoman dalam penyusunan Pedoman • Adanya rapat koordinasi utk Perencanaan dan Perencanaan dan Pengangaran penyusunan SOP Pengangaran Kemenpera • Contoh-contoh SOP masih • Segera disahkannya Pedoman minim Perencanaan dan Pengangaran Kemenpera • Peningkatan kualitas SDM dalam Tersusunnya Draft Road • Kurangnya SDM yang ahli dalam penyusunan Road Map BAP penyusunan Road Map BPA Map Biro Perencanaan dan • Adanya rapat koordinasi antar Anggaran • Penyusunan Road Map masih Bagian di BPA dalam penyusunan menjadi hal baru di BPA Road Map BAP • Adanya sosialisasi hasil/Action Plan • Tidak adanya kesepakatan Rakerpera hasil/Action Plan Rakerpera Terselenggara-nya Raker • Action Plan Rakerpera dilaksanakan sebagai Program/ Kemenpera Tahun 2011 Kegiatan prioritas oleh masing- ditindaklanjuti sebagai usulan Program/Kegiatan pada masing- masing Deputi Bidang masing Deputi Bidang Terselenggaranya Koor­ • Pembentukan Tim Gabungan • Pembentukan Tim Gabungan pada dinasi Tim Kerja Gabungan terlambat awal tahun shg cukup waktu dalam Penanganan Lingkungan • Kinerja Tim Gabungan kurang penyusunan rencana kerja Perumahan dan Permukiman efektif • Adanya rapat koordinasi rutin Tim Kumuh Berbasis Kawasan • Tidak terlaksananya survei Gabungan (PLP2K-BK) lapangan PLP2K-BK • Pelaksanaan survei PLP2K-BK Terlaksananya 3 Kegiatan Kontraktual Bagian • Konsultan sering bekerja Program Tahun 2010: secara tidak profesional 1. Kajian Bentuk-Bentuk (tidak datang berkoordinasi Kerjasama Program dan dan konsultasi, tidak tepat • Adanya sanksi tegas bagi konsultan Kegiatan Pembangunan waktu, permasalahan internal yang tidak profesional Perumahan dan konsultan mempengaruhi • Adanya Review Laporan Akhir Permukiman. pelaksanaan pekerjaan, dll) Konsultan 2. Penyiapan Program/ • Kualitas Laporan akhir • Adanya sinergitas kegiatan Kegiatan Penanganan pekerjaan tidak sesuai yang kontraktual untuk mendukung Lingkungan Kumuh di diharapkan, sehingga tidak bisa kegiatan/program lainnya di Perkotaan. dimanfaatkan optimal Bagian Program 3. Penyiapan Kegiatan • Tidak adanya sanksi bagi DAK dan Hibah Bidang konsultan yang tidak profesional Perumahan dan Permukiman. Sumber: Bagian Program, BPA - KEMENPERA Tugas dan Fungsi Bagian Anggaran, Biro Perencanaan dan Anggaran mempunyai3.2. Pencapaian Bagian Anggaran tugas melaksanakan penyiapan penyusunan anggaran dan evaluasi. Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Anggaran menyelenggarakan fungsi: 1. Penyiapan penyusunan anggaran bidang perumahan rakyat; 2. Penyiapan administrasi penganggaran bidang perumahan rakyat; 3. Penyiapan evaluasi pelaksanaan anggaran bidang perumahan rakyat. 27
  34. 34. Laporan KinerjaBiro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2010 Bagian Anggaran Biro Perencanaan dan Anggaran telah melaksanakan beberapa program kerja dan kegiatan yang pencaiannya dapat dilihat dari tabel di bawah ini: Tabel 6. Pencapaian Bagian Anggaran Nama Kegiatan Target Capaian Akhir Evaluasi Langkah Penyelesaian Menunjang operasionalisasi Operasional- kebijakan khususnya di satker Penyerapan Anggaran DIPA Sekre- Persiapan pemeriksaan oleh isasi kegiatan Sekretariat Kemenpera dan op- tariat Mencapai 94% Inspektorat dan BPK Satuan Kerja erasionalisasi kegiatan prioritas satker Sekretariat Kemenpera Menunjang operasionalisasi ke- Operasionalisa- bijakan khususnya di Sekretariat Penyerapan Anggaran DIPA Sekre- Persiapan pemeriksaan oleh Kemenpera dan operasionalisasi si Sekretariat tariat Mencapai 94% Inspektorat dan BPK kegiatan prioritas Sekretariat Kemenpera Terkumpulnya laporan akhir Memfasilitasi Kegiatan di Pro- Dapat terlaksananya fasilitasi seluruh dari seluruh kegiatan yang Administrasi gram Penerapan Kepemerintahan kegiatan di program PKYB,baik kegia- ada di program PKYB dari Kegiatan Yang Baik tan kontraktual maupun swakelola setiap unit kerja di lingkungan Sekretariat Kemenpera Terkumpulnya laporan akhir Dapat terlaksananya fasilitasi seluruh dari seluruh kegiatan yang ada Administrasi Memfasilitasi Kegiatan di Pro- gram Pengembangan Perumahan kegiatan di program PP,baik kegiatan di program PP dari setiap unit Kegiatan kontraktual maupun swakelola kerja di lingkungan Sekretariat Kemenpera Terkumpulnya laporan akhir Dapat terlaksananya fasilitasi seluruh dari seluruh kegiatan yang Administrasi Memfasilitasi Kegiatan di Pro- kegiatan di program PKP,baik kegia- ada di program PKP dari Kegiatan gram Komunitas Perumahan tan kontraktual maupun swakelola setiap unit kerja di lingkungan Sekretariat Kemenpera Kegiatan AMPCHUD akan Terlaksananya kegiatan AMPCHUD Dukungan dilanjutkan di Nairobi dan di Bali dan Solo, World Urban Forum Kelembagaan Fasilitasi kerjasama Stakeholders Korea Selatan, EAROPH akan ke-5 di Brazil, EAROPH di Australia, Pemangku Internasional dilanjutkan di Brunei, akan pertemuan US Dept Housing di Kepentingan diadakan pertemuan kembali Amerika US Dept Housing, Dukungan Terlaksananya kegiatan Rapat Akan dilaksanakan kem- Kelembagaan Fasilitasi kerjasama Stakeholders Koordinasi Perumahan Rakyat di bali kegiatan Rakorpera dan Pemangku Nasional Hotel Sahid Jakarta, Hari Perumahan Hapernas Kepentingan Nasional di Jakarta Tersusunnya dokumen pengang- Perbedaan format TOR Pembinaan garan berupa Rencana Kerja Ang- Terbitnya DIPA 2011 No; 0003/091-antar unit kerja, isi TOR Akan dilaksanakan kembali Penyusunan garan Kementerian Lembaga dan 01.1.01/00/2011 masih kurang tajam, kegiatan Pembinaan Penyusu- RKA-KL Tahun Daftar Isian Pelaksanaan Angga- kesalahan penafsiran SBU nan RKA-KL 2011 ran di Lingkungan Kemenpera dalam penyusunan RAB Penugasan Peserta Meningkatkan pemahaman Sosialisasi Sosialisasi dan Pelatihan terhadap peraturan sistem Akan dilaksanakan kembali dan Pelatihan penganggaran yang berlaku dan Terlaksananya Penyusunan RKA-KL kegiatan Sosialisasi kurang tepat, pemahaman kegiatan Sosialisasi dan Pelati- Penyusunan meningkatkan kemampuan peng- dan Pelatihan tentang Bagan Akun Stan- han Penyusunan RKA-KL RKA-KL 2011 dar, Standar Biaya Umum, gunaan aplikasi RKA-KL dan Aplikasi RKA-KL Tidak sinkronnya kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan kegiatan dan anggaran dalam dokumen usulantrilateral Akan dilaksanakan kem- dan Koordinasi Kesesuaian antara perencanaan yang sesuai dengan perencanaannya meeting dengan bali kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan kegiatan dan anggaran dengan dan dalam pelaksanaannya berkoor- RKA-KL, Perbedaaan pagu dan Koordinasi Pelaksanaan Anggaran pelaksanaannya antara usulan dalam RKA- dinasi dengan unit kerja terkait Anggaran Tahun 2011 Tahun 2010 KL dengan hasil kesepaka- tan trilateral meeting 28
  35. 35. KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYATLayanan Pen- Fasilitasi e-procurement sebanyak Memfasilitasi pelaksanaan Terlaksananya fasilitasi paket Kemampuan SDM penye-gadaan Secara 41 paket pekerjaan pembangunan paket pengadaan barang/jasa pengadaan barang/jasa secara dia, bug aplikasi, koneksiElektronik Rusunawa TA 2010-2011 di Satuan secara elektronik di lingkup elektronik dilingkup Kemenpera internet, gangguan listrik,(LPSE) Kemen- Kerja Penyediaan Perumahan dan Kemenpera tahun anggaran tahun anggaran 2010 koordinasi dengan LKPP. pera 2010 Training Penyedia 20113.3. Bagian Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data Pencapaian Bagian Data dan Informasi dan pelaporan bidang perumahan rakyat. Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Data dan Informasi mempunyai fungsi: 1. Pengelolaan pelaksanaan sistem informasi bidang perumahan rakyat; 2. Pengelolaan pelaksanaan analisis dan pelaporan bidang perumahan rakyat; 3. Pengelolaan pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pembangunan bidang perumahan rakyat. Tahun 2010 Bagian Data dan Informasi Biro Perencanaan dan Anggaran telah melaksanakan beberapa program kerja dan kegiatan yang pencaiannya dapat dilihat dari tabel di bawah ini. Tabel 7. Pencapaian Bagian Data dan Informasi Nama Kegiatan Target Capaian Akhir Evaluasi Langkah Penyelsaian - Batas akhir Penyerahan Dokumen 1. Tidak ada tim pengembangan LAKIP LAKIP, Februari Kemeneg PAN 15 2011 Kemenpera, tingkat Kementerian sehingga terjadi - Maret 2011 ke Kegiatan Harmonnisasi diadakan kesulitan dalam penyediaan data.Penyusunan Laporan LAKIP Kemenpera 2. Kesepekatan IKU tingkat Kementerian - tanggal 23-24 Feb pengembangan 2011 di Ambhara.Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010 LAKIP Kementerian Pembentukan tim sulit dicapai.Instansi Pemerintah diselesaikan tepat Tahun 2010 LAKIP tingkat Kementerian (Maret 3. Sistem Monitoring (Matrik siklus(Kementerian) waktu dan tepat asas penyusunan LAKIP) kurang dipahami. - 2011). Penetapan IKU dalam waktu segera. 4. Kualitas penyusunan LAKIP yang - Kualitas sosialisasi ditingkatkan. rendah. - Penyusunan siklus penerapan SAKIP diusulkan ke tingkat Permenpera. 1. Tidak ada tim pengembangan LAKIP tingkat Eselon I sehingga terjadi kesulitan dalam penyediaan data. - Pembentukan tim pengembanganPenyusunan Laporan LAKIP Sekretariat 2. Sistem Monitoring (Matrik siklus LAKIP tingkat Setmen (Akhir FebruariAkuntabilitas Kinerja Kemenpera Tahun LAKIP Setmenpera penyusunan LAKIP) kurang dipahami. 2011).Instansi Pemerintah 2010 diselesaikan tepat Tahun 2010 3. Kualitas penyusunan LAKIP yang - Harmonisasi penyusunan LAKIP tingkat(Sesmen Eselon 1) waktu dan tepat asas rendah. Setmen (17 Februari 2011). 4. Penanggungjawab Setmen adalah Biro Umum (Kabag Administrasi). 29

×