Laporan ini merupakan bagian dari upaya memenuhi keterbukaan publik sebagai bagian dari 'good governance' dan pemenuhan kewajiban UU Keterbukaan Publik.

1. KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Laporan Kinerja
Biro Perencanaan
dan Anggaran
2010

2. Cover Depan: Istimewa & Bagian Humas & Protokol - KEMENPERA
Cover Belakang: Istimewa

3. KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
KATA PENGANTAR
uji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang atas berkat
dan rahmat-Nya Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Perumahan
Rakyat (Kemenpera) dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan
Anggaran Tahun 2010. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban Biro Perencanaan
dan Anggaran khususnya atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam membantu
Menteri Negara Perumahan Rakyat menyelenggarakan pemerintahan di bidang
perumahan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat
Nomor: 01/Permen/M/2008 pada Januari 2008 serta perubahannya yaitu Peraturan
Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 02/Permen/M/2008 yaitu melaksanakan
penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran, evaluasi, pelaporan serta
menyediakan data dan informasi di bidang Perumahan Rakyat. Laporan ini juga
memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan
program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi
dan visi, serta terwujudnya kesesuaian yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja
Tahun 2010 serta terbosan yang dilakukan sebagai sebuah bentuk keseriusan Biro
Perencanaan dan Anggaran dalam mewujudkan visi dan misi sesuai dengan Rencana
Strategis Kementerian Perumahan Rakyat 2010 - 2014.
Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan kepemerintahanan tidak terlepas dari
kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah
baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi dan pengawasannya.
Melalui laporan ini, Kementerian Perumahan Rakyat berharap dapat memberikan
gambaran obyektif tentang kinerja pembangunan bidang perumahan untuk periode
2010, selain itu laporan ini diharapkan juga dapat menjadi acuan yang berkesinambungan
dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan perumahan pada tahun tahun
mendatang.
Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan
dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Biro
Perencanaan dan Anggaran Tahun 2010.
Jakarta, Desember 2010
Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
Dr. Oswar M. Mungkasa
iii

4. Laporan Kinerja
Biro Perencanaan dan Anggaran
DAFTAR ISI
Kata Pengatar iii
Daftar Isi iv
Daftar Tabel v
Daftar Grafik v
BAB I – PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 2
1.3. Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Anggaran 3
1.4. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2010 6
1.5. Tantangan yang Dihadapi 9
1.6. Sistematika Penyajian 11
BAB II – RENCANA STRATEGIS 13
2.1. Visi dan Misi Renstra Biro Perencanaan dan Anggaran 13
2.2. Arah Kebijakan dan Sasaran 14
2.3. Indikator Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran 15
2.4. Rencana Kerja Tahun 2010 Biro Perencanaan dan Anggaran 16
BAB III - KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN TAHUN 2010 21
3.1. Pencapaian Bagian Program 25
3.2. Pencapaian Bagian Anggaran 27
3.3. Pencapaian Bagian Data dan Informasi 29
3.4. Koordinasi Kegiatan Eksternal Lingkup
Kementerian Perumahan Rakyat 31
BAB IV - INOVASI PROGRAM DAN KEGIATAN 37
4.1. Rapat Rutin Biro Perencanaan dan Anggaran 37
4.2. Milis (Mailing List) Biro Perencanaan dan Anggaran 38
4.3. News Letter Online 38
4.4. Situs Biro Perencanaan dan Anggaran 39
4.5. Penerbitan CD Regulasi 39
4.6. Perpustakaan Digital 40
4.7. Majalah Inforum 40
4.8. Program Dekonsentrasi Lingkup Kemenpera Tahun 2010 41
BAB V - PENUTUP 43
LAMPIRAN-LAMPIRAN 45
iv

5. KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
DAFTAR TABEL
1. Tabel Penjabaran Kegiatan Pokok Biro Perencanaan dan Anggaran 16
2. Tabel Alokasi Anggaran Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2010 22
3. Tabel Pengukuran Kinerja Kegiatan Biro Perencanaan dan Anggaran
Berdasarkan Capaian dan Realisasi Anggaran Tahun 2010 24
4. Tabel Pengukuran Pencapaian Sasaran Biro Perencanaan dan Anggaran 25
5. Tabel Pencapaian Bagian Program 26
6. Tabel Pencapaian Bagian Anggaran 28
7. Tabel Pencapaian Bagian Data dan Informasi 29
DAFTAR GAMBAR
1. Gambar Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Anggaran 3
2. Gambar Susunan Organisasi Biro Perencanaan dan Anggaran berdasarkan
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2010 7
v

6. Laporan Kinerja
Biro Perencanaan dan Anggaran

7. KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
BAB I
PENDAHULUAN
umah tidak hanya memiliki fungsi sebagai tempat
1.1. Latar Belakang
tinggal maupun sebagai kebutuhan dasar manusia
untuk berlindung dari bahaya maupun cuaca tetapi
juga sebagai wadah tempat pembentukan keluarga dan
manusia-manusia masa depan. Kementerian Perumahan Rakyat
adalah institusi yang bertanggungjawab terhadap urusan di
bidang perumahan rakyat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun
2010 pasal 673. Hal ini merupakan perwujudan dari pasal 28 H Amandemen
Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa rumah adalah salah satu
hak dasar rakyat. Oleh sebab itu, setiap warga negara berhak untuk bertempat
tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Dalam melaksanakan penyelenggaraan perumahan rakyat, Kementerian
Perumahan Rakyat mengutamakan pentingnya akuntabilitas. Akuntabilitas
secara umum dapat didefinisikan sebagai sebuah upaya untuk memperlihatkan
capaian terhadap rencana kinerja yang telah ditetapkan. Lebih detail lagi
akuntabilitas dapat diartikan sebagai pemenuhan kewajiban-kewajiban
dari individu-individu atau penguasa/pemerintah yang dipercayakan untuk
1

8. Laporan Kinerja
Biro Perencanaan dan Anggaran
mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya dapat
mempertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen
untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan
publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat.
Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dapat terlaksana dengan
baik apabila dalam pelaksanaannya dapat memperlihatkan capain kinerja
secara transparan dan akuntabel. Prinsip transparansi dan akuntabilitas ini
sesuai dengan amanat rakyat tentang penyelenggaraan pemerintahan yang
bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga pembangunan
dapat berlangsung dengan baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih
dan bertanggung-jawab. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pelaksanaan tata kelola
pemerintahan yang baik dapat dicapai apabila setiap unsur dalam pemerintahan
memiliki kinerja yang dapat diukur, baik pencapaian maupun kendala yang
menghambat pencapaian tersebut. Capaian kinerja wajib dilaporkan oleh
unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat Eselon II ke atas sebagai bentuk
pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan
pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang diemban berdasarkan rumusan
rencana strategis sebelumnya. Untuk itu, Biro Perencanaan dan Anggaran,
Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat sebagai salah satu unit Eselon II
di Kementerian Perumahan Rakyat berkewajiban melaporkan hasil kinerja
pelaksanaan tupoksi dan target yang telah disepakati. Laporan kinerja ini
merupakan upaya memenuhi akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi Biro Perencanaan dan Anggaran.
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 01/Permen/
1.2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
M/2008 pada Januari 2008 serta perubahannya yaitu Peraturan Menteri Negara
Perumahan Rakyat Nomor: 02/Permen/M/2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Negara Perumahan Rakyat, maka kedudukan, tugas, fungsi,
susunan organisasi dan tata kerja Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat
Kementerian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:
2

9. KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
A. Kedudukan
Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat
adalah unsur pelaksana Pemerintah dan dipimpin oleh Kepala Biro yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kementerian Perumahan
Rakyat.
B. Tugas
Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan program, kegiatan
dan anggaran, evaluasi, pelaporan serta menyediakan data dan informasi di
bidang Perumahan Rakyat.
C. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Perencanaan dan Anggaran
menyelenggarakan fungsi:
1. Penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran perumahan rakyat;
2. Penyusunan rencana dan program kerjasama di bidang perumahan
rakyat;
3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program,
kegiatan dan anggaran di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat;
4. Pengelolaan data dan jaringan informasi pelaksanaan program di bidang
perumahahan rakyat.
5.
1.3. Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Anggaran
Sumber: Bagian Data dan Informasi, BPA - KEMENPERA
3

10. Laporan Kinerja
Biro Perencanaan dan Anggaran
Susunan Organisasi Biro Perencanaan dan Anggaran berdasarkan Peraturan
Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 01/M/PERMEN/2008 terdiri dari:
1. Bagian Program
Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana
program dan pelaksanaan kerjasama di bidang perumahan rakyat. Dalam
melaksanakan tugasnya Bagian Program menyelenggarakan fungsi:
1. Penyiapan penyusunan rencana umum di bidang perumahan rakyat;
2. Penyiapan penyusunan rencana program bidang perumahan rakyat;
3. Penyiapan dan pelaksanaan kerjasama bidang perumahan rakyat.
Bagian Program terdiri dari:
a. Sub-bagian Perencanaan Umum
Sub-bagaian Perencanaan Umum mempunyai mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana umum di bidang
perumahan rakyat.
b. Sub-bagian Perencanaan Program
Sub-bagian Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan penyusunan rencana program di bidang perumahan rakyat.
c. Sub-bagian Administrasi Kerjasama Luar Negeri
Sub-bagian Administrasi Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kerjasama di bidang
perumahan rakyat.
2. Bagian Anggaran
Bagian Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan
anggaran dan evaluasi. Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Anggaran
menyelenggarakan fungsi:
a. Penyiapan penyusunan anggaran bidang perumahan rakyat;
b. Penyiapan administrasi penganggaran bidang perumahan rakyat;
c. Penyiapan evaluasi pelaksanaan anggaran bidang perumahan rakyat.
Bagian Anggaran terdiri dari:
a. Sub-bagian Penyusunan Anggaran;
Sub-bagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penyusunan anggaran di bidang perumahan rakyat.
4

11. KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
b. Sub-bagian Administrasi Penganggaran;
Sub-bagian Administrasi Penganggaran mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penyusunan administrasi pelaksanaan anggaran di
bidang perumahan rakyat.
c. Subbagian Evaluasi Anggaran.
Subbagian Evaluasi Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan penyusunan evaluasi pelaksanaan anggaran di bidang
perumahan rakyat.
3. Bagian Data dan Informasi
Bagian Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
data dan pelaporan bidang perumahan rakyat. Dalam melaksanakan
tugasnya Bagian Evaluasi mempunyai fungsi:
a. Pengelolaan pelaksanaan sistem informasi bidang perumahan
rakyat;
b. Pengelolaan pelaksanaan analisis dan pelaporan bidang perumahan
rakyat;
c. Pengelolaan pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan
pembangunan bidang perumahan rakyat.
Bagian Data dan Informasi terdiri dari:
a. Sub-bagian Sistem Informasi;
Sub-bagian Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan
pengembangan dan pemeliharaan jaringan internet, internet, sistem
informasi dan perangkat pengolah data dan informasi, homepage
serta dukungan informasi di bidang perumahan rakyat.
b. Sub-bagian Analisa Dan Pelaporan;
Sub-bagian Analisa Dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan
pengolahan, analisis, dan penyajian data pelaporan di bidang
perumahan rakyat.
c. Sub-bagian Evaluasi Kinerja
Subbagian Evaluasi Kinerja mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan penyusunan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan dan
anggaran di bidang perumahan rakyat.
5

12. Laporan Kinerja
Biro Perencanaan dan Anggaran
Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat
pada tahun 2010 memiliki sumber daya manusia yang terdiri dari 22 orang Pe-
gawai Negeri Sipil dan 20 orang tenaga honorer dari berbagai macam latar bela-
kang diantaranya; planologi, arsitektur, ekonomi studi pembangunan, ekonomi
bisnis, komputer, ilmu pemerintahan, akuntansi.
Pada Desember 2010 Menteri Negara Perumahan Rakyat menerbitkan Peraturan
1.4. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2010
Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Perumahan. Permenpera ini merupakan turunan
dari Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan
Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon
I Kementerian Negara pada April 2010. Dengan terbitnya Permenpera Nomor
21 Tahun 2010 maka struktur Biro Perencanaan dan Anggaran mengalami
perubahan sebagai berikut:
A. Kedudukan
Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Kementerian Perumahan
Rakyat adalah unsur pelaksana Pemerintah dan dipimpin oleh Kepala
Biro yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
Kementerian Perumahan Rakyat.
B. Tugas
Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Kementerian Perumahan
Rakyat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan
rencana program dan anggaran, serta pengolahan data, dan kerja sama
kelembagaan di bidang Perumahan Rakyat.
C. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Perencanaan dan Anggaran
menyelenggarakan fungsi:
1. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana dan program serta
pelaksanaan kerja sama di bidang perumahan rakyat;
2. Penyusunan anggaran dan evaluasi anggaran;
3. Pengelolaan data dan informasi di bidang perumahan rakyat
6

13. KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
D. Struktur Biro Perencanaan dan Anggaran
BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
BAGIAN BAGIAN BAGIAN
PROGRAM ANGGARAN DATA DAN PELAPORAN
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PERENCANAAN UMUM PENYUSUNAN ANGGARAN PENGELOLAAN DATA
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
SUB BAGIAN
ADMINISTRASI PENGELOLAAN SISTEM
PERENCANAAN PROGRAM
PENGANGGARAN INFORMASI
SUB BAGIAN
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
ADMINISTRASI KERJASAMA
EVALUASI ANGGARAN ANALISA DAN PELAPORAN
LUAR NEGERI
PEJABAT
FUNSIONAL
Sumber: Bagian Data dan Informasi, BPA - KEMENPERA
Susunan Organisasi Biro Perencanaan dan Anggaran berdasarkan Peraturan Menteri
Negara Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2010 terdiri dari:
1. Bagian Program
Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi
dan penyusunan rencana dan program serta pelaksanaan kerja sama di
bidang perumahan rakyat. Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Program
menyelenggarakan fungsi:
a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana umum di bidang
perumahan rakyat;
b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program di
bidang perumahan rakyat;
c. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang
perumahan rakyat.
7

14. Laporan Kinerja
Biro Perencanaan dan Anggaran
Bagian Program terdiri dari:
1. Sub Bagian Perencanaan Umum
Sub Bagian Perencanaan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan koordinasi dan penyusunan rencana umum di bidang perumahan
2. Sub Bagian Perencanaan Program
rakyat.
Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan penyiap­
an bahan koordinasi dan rencana program di bidang perumahan rakyat.
3. Sub Bagian Administrasi Kerja Sama Luar Negeri
Sub Bagian Administrasi Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di
bidang perumahan rakyat.
2. Bagian Anggaran
Bagian Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
penyusunan anggaran, pelaksanaan administrasi anggaran, dan
pelaksanaan evaluasi anggaran. Dalam melaksanakan tugasnya Bagian
Anggaran menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan anggaran di bidang perumahan rakyat;
b. pelaksanaan penyusunan administrasi anggaran di bidang perumahan
rakyat;
c. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan anggaran di bidang perumahan
rakyat.
Bagian Anggaran terdiri dari:
1. Sub Bagian Penyusunan Anggaran
Sub Bagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan
penyusunan anggaran di bidang perumahan rakyat.
2. Sub Bagian Administrasi Penganggaran
Sub Bagian Administrasi Penganggaran mempunyai tugas melakukan
penyusunan administrasi pelaksanaan anggaran di bidang perumahan
rakyat.
3. Sub Bagian Evaluasi Anggaran
Sub Bagian Evaluasi Anggaran mempunyai tugas melakukan pembukuan
dan verifikasi, perhitungan anggaran dan evaluasi serta penyusunan
laporan pelaksanaan anggaran di bidang perumahan rakyat.
8

15. KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
3. Bagian Data dan Pelaporan
Bagian Data dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan,
dan pengelolaan data, pengelolaan sistem informasi, analisa dan pelaporan
di bidang perumahan rakyat. Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Data
dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pengelolaan data di bidang perumahan rakyat;
b. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi di bidang perumahan rakyat;
c. pelaksanaan pengelolaan analisa dan pelaporan di bidang perumahan
rakyat.
Bagian Data dan Pelaporan terdiri dari:
1. Sub Bagian Pengelolaan Data
Sub Bagian Pengelolaan Data mempunyai tugas melakukan pengumpulan,
pengelolaan, penyajian, pengembangan dan pemeliharaan data serta
penyiapan data bahan kebijakan di bidang perumahan rakyat.
2. Sub Bagian Pengelolaan Sistem Informasi
Sub Bagian Pengelolaan Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan
pengelolaan, analisis, penyajian data, sistem informasi di bidang
perumahan rakyat.
3. Sub Bagian Analisa dan Pelaporan
Sub Bagian Analisa dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan analisa
pelaksanaan rencana kegiatan, penyiapan bahan dan pelaporan hasil
kinerja dan anggaran di bidang perumahan rakyat.
Perubahan pada struktur Biro Perencanaan dan Anggaran yang paling signifikan
adalah perubahan Bagian Data dan Informasi menjadi Bagian Data dan Pelaporan.
Perubahan ini menitik beratkan pada pengelolaan sistem pendataan dan sistem
pelaporan, karena sebelumnya pengelolaan data belum menjadi fokus utama.
Dengan terbitnya Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2010
maka Peraturan Menteri Negera Perumahan Rakyat Nomor 01/PERMEN/M/2008
dan perubahannya yaitu Peraturan Menteri Negera Perumahan Rakyat Nomor
02/PERMEN/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara
Perumahan Rakyat telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Permenpera
Nomor 21 Tahun 2010 ini berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2011.
9

16. Laporan Kinerja
Biro Perencanaan dan Anggaran
Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara terencana dan sistemik
1.5. Tantangan yang Dihadapi
akan memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas
perencanaan dan pengganggaran, mendukung layanan internal, khususnya
di Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Kementerian. Oleh karena itu,
pelaksanaan kegiatan pada Biro Perencanaan dan Anggaran harus dilandasi
oleh suatu kebijakan, strategi dan program yang komprehensif serta terpadu,
sehingga mampu memenuhi hak dasar pemangku kepentingan.
Permasalahan yang dihadapi pada Biro Perencanaan dan Anggaran adalah
masih rendahnya kinerja sumber daya manusia; belum memadainya sistem
dan ketatalaksanaan organisasi yang dapat menunjang koordinasi pelaksanaan
tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan secara efisien dan efektif; serta
belum optimalnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi di dalam
lingkungan internal Biro Perencanaan dan Anggaran.
Isu pokok pada Biro Perencanaan dan Anggaran saat ini meliputi:
1. Penerapan peraturan perundang-undangan yang dapat mendorong
kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Ketatalaksanaan sistem organisasi yang kurang maksimal;
3. Sistem penganggaran yang kurang tepat waktu dalam pembangunan
perumahan dan permukiman;
4. Kemampuan dalam memantau dan mengevaluasi pembangunan
perumahan dan permukiman yang belum maksimal;
5. Kualitas data dan informasi pembangunan perumahan dan permukiman
yang belum tersistem.
Selain isu pokok tersebut di atas Biro Perencanaan dan Anggaran juga telah
mengidentifikasi beberapa isu yang perlu mendapatkan penyelesaian di tahun
yang akan datang, beberapa isu tersebut adalah:
1. Belum optimalnya proses perencanaan;
2. Belum akuratnya data di bidang perumahan dan permukiman;
3. Belum optimalnya kegiatan penyusunan program Pinjaman/Hibah Luar
Negeri (PHLN);
4. Belum tersusunnya Sistem Informasi Manajemen (SIM) bidang Perumahan
dan Permukiman;
10

17. KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
5. Belum optimalnya sinergitas program dan kegiatan dengan Pemerintah
Daerah;
6. Belum optimalnya sosialisasi program dan kegiatan Kementerian
Perumahan Rakyat dalam rangka peningkatan pemahaman pemangku
kepentingan;
7. Belum optimalnya kerjasama Pemerintah dengan Swasta;
8. Belum optimalnya kerjasama Pemerintah dengan Masyarakat;
9. Belum optimalnya kerjasama antar Institusi Pemerintah;
Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran bertujuan untuk memberikan
1.6. Sistematika Penyajian
informasi tentang pencapaian dan terobosan yang dilakukan selama periode
tahun 2010. Capain Kinerja selama tahun 2010 dibandingkan dengan Kinerja
sebagai sebuah alat pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan dari
Biro Perencanaan dan Anggaran. Hasil analisa dengan menggunakan metode
perbandingan tersebut akan menghasilkan sebuah Celah Kinerja yang akan
menjadi masukan untuk diperbaiki di masa yang akan datang atau di tahun
berikutnya. Dengan demikian, maka dalam Laporan Kinerja Biro Perencanaan
dan Anggaran Tahun 2010 ini sistematika penyajiannya sebagai berikut:
menjelaskan tentang latar belakang, kedudukan tugas dan fungsi,
Bab I - Pendahuluan,
struktur organisasi Biro Perencanaan dan Anggaran, tantangan
yang dihadapi serta sistematika penyajian Laporan Kinerja Biro
Perencanaan dan Anggaran
menjelaskan tentang visi dan misi, arah kebijakan dan sasaran,
Bab II - Rencana Strategis Biro Anggaran dan Perencanaan 2010 – 2014,
indikator kegiatan Biro Perencanaan dan Anggaran
menjelaskan tentang capaian kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran,
Bab III - Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2010,
capaian Bagian Program, capaian Bagian Anggaran, capaian Bagian
Data dan Informasi
menjelaskan tentang terobosan yang dilakukan oleh Biro Perencanaan
Bab IV - Inovasi Program dan Kegiatan,
dan Anggaran selama tahun 2010
11

18. Laporan Kinerja
Biro Perencanaan dan Anggaran
mejelaskan tentang kesimpulan dari Laporan Kinerja Biro Perencanaan
Bab V - Penutup,
dan Anggaran Tahun 2010
Lampiran - berisi tentang data-data yang mendukung Laporan Kinerja Biro
Perencanaan dan Anggaran Tahun 2010
12

19. KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
BAB II
RENCANA STRATEGIS BIRO
ANGGARAN DAN PERENCANAAN
2010 – 2014
ntuk mendukung peran Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat
Kementerian Perumahan Rakyat dalam menjalankan tugasnya, maka
disusunlah Rencana Strategis Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun
2010-2014. Rencana Strategis (Renstra) ini disusun untuk menjadi patokan serta
memberikan arah dan sasaran yang jelas serta tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan
tugas Biro Perencanaan dan Anggaran.
2.1. Visi dan Misi Renstra Biro Perencanaan dan Anggaran 2010 – 2014
Dengan memperhatikan amanat peraturan perundangan, hasil pencapaian
Visi
kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran pada periode sebelumnya, potensi dan
permasalahan serta aspirasi berbagai pemangku kepentingan, maka Visi Biro
Perencanaan dan Anggaran Tahun 2010-2014 dirumuskan sebagai berikut:
“Terwujud sistem perencanaan dan penganggaran Kementerian
Perumahan Rakyat yang akuntabel dan didukung data dan informasi
yang akurat.”
13

20. Laporan Kinerja
Biro Perencanaan dan Anggaran
Rumusan Visi tersebut merupakan komitmen bersama yang pencapaiannya
membutuhkan rentang waktu yang panjang, mengingat besar dan kompleksnya
permasalahan perencanaan, pengganggaran, monitoring dan evaluasi dan
penyediaan data dan informasi yang harus ditangani.
Selain itu, perlu juga digaris-bawahi bahwa pencapaian visi membutuhkan
adanya berbagai persyaratan, terutama persyaratan yang berupa komitmen
untuk memilih program dan kegiatan tahunan secara terfokus dalam skala
prioritas yang tajam dari semua lapisan masyarakat.
Untuk itu, sebagai upaya mewujudkan akuntabilitas perwujudan Visi Biro
Perencanaan dan Anggaran tersebut, dalam Rencana Strategis Biro Perencanaan
dan Anggaran ini dilengkapi dengan Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan
Program untuk mewujudkan Visi tersebut.
Sesuai kondisi faktual lingkungan strategis pembangunan perumahan rakyat,
Misi
baik yang menyangkut kondisi lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan)
dan lingkungan ekternal (peluang dan ancaman) serta kemampuan untuk
mewujudkan kondisi ideal di masa depan maka dirumuskan misi Biro
Perencanaan dan Anggaran Tahun 2010-2014, sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas sistem perencanaan yang berkesinambungan;
2. Meningkatkan kualitas sistem penganggaran berbasis kinerja;
3. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi yang akurat.
2.2. Arah Kebijakan dan Sasaran
Rencana Strategis merupakan cara untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran
Arah Kebijakan
pembangunan, yang mengandung komitmen kebijakan yang diterapkan untuk
mencapai sasaran kinerja yang terukur. Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran,
mewujudkan Visi dan Misi Renstra Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun
2010-2014, maka perlu merumuskan arah kebijakan dan strategi dalam Renstra
Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2010-2014.
Sesuai dengan visi dan misi Biro Perencanaan dan Anggaran maka arah
kebijakan yang terkait tugas dan fungsi adalah:
14

21. KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
1. Meningkatkan kegiatan penyusunan program standarisasi pengawasan
penyusunan anggaran, kerjasama antar lembaga/kementerian dan
menjalin hubungan baik dengan daerah;
2. Peningkatan sistem kerja antar kedeputian dengan pendekatan kebijakan
yang terarah dan mudah dipahami;
3. Mewujudkan stabilisasi kinerja yang efektif, efisien dan
berkesinambungan.
Penetapan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan
Sasaran
sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, guna mempertajam
fokus, kegiatan dan alokasi sumber daya yang diperlukan.
Biro Perencanaan dan Anggaran melakukan koordinasi dalam segala kegiatan
yang terkait dengan pembangunan perumahan Tahun 2010-2014 agar dapat
mencapai sasaran sebagai berikut:
1. Terselenggaranya koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang
perumahan dan permukiman di Lingkungan Kementerian Perumahan
Rakyat;
2. Terselenggaranya hubungan kerja dengan lembaga lain yang terkait dalam
bidang perumahan dan permukiman;
3. Terselenggaranya pengelolaan anggaran yang tepat waktu di Lingkungan
Kementerian Perumahan Rakyat;
4. Terlaksananya sistem pengawasan, evaluasi dan pengendalian program
dan kegiatan pembangunan perumahan dan permukiman;
5. Terselenggaranya sistem informasi dan publikasi bidang perumahan dan
permukiman.
Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010 - 2014
2.3. Indikator Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran
menjelaskan bahwa program atau kegiatan pokok dari Biro Perencanaan dan
Anggaran adalah ‘Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Perumahan
dan Permukiman’. Biro Perencanaan dan Anggaran dalam melaksanakan
kegiatan tersebut memiliki beberapa indikator kinerja yang dilaksanakan oleh
unit kerja di dalam Biro Perencanaan dan Anggaran. Penjabaran dari kegiatan
15

22. Laporan Kinerja
Biro Perencanaan dan Anggaran
pokok Biro Perencanaan dan Anggaran dapat dilihat ke dalam indikator-
indikator kinerja sebagimana ditunjukan dalam tabel di bawah ini.
Tabel 1. Penjabaran Kegiatan Pokok Biro Perencanaan dan Anggaran
Bagian Program Bagian Anggaran Bagian Data dan Informasi
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Perumahan Rakyat
Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Perumahan dan Permukiman
Perencanaan Penganggaran Pengelolaan Data
Pembangunan Pembangunan dan Sistem Informasi
Subkegiatan Perumahan dan Perumahan dan Perumahan dan
Permukiman Permukiman Permukiman
1. Jumlah penyelsaian 1. Jumlah dokumen 1. Jumlah penyelesaian
dokumen pengaturan perencanaan dan dokumen pengaturan
perencanaan dan penganggaran bidang perencanaan dan evaluasi
evaluasi bidang perumahan dan bidang perumahan dan
perumahan dan permukiman permukiman
permukiman 2. Jumlah 2. Jumlah penyelenggaraan
2. Jumlah dokumen penyelenggaraan bintek dan bantek di
perencanaan dan
Indikator koordinasi bidang perumahan dan
penganggaran bidang perencanaan dan permukiman
Kegiatan perumahan dan penganggaran di 3. Jumlah kegiatan pendataan
permukiman bidang perumahan dan dan pengembangan
3. Jumlah permukiman sistem jaringan serta
penyelenggaraan 3. Jumlah informasi perumahan dan
koordinasi penyelenggaraan permukiman
perencanaan dan bintek dan bantek di 4. Jumlah pelaksanaan
penganggaran di bidang perumahan dan kegiatan monitoring dan
bidang perumahan dan permukiman evaluasi
permukiman
Sumber: Bagian Data & Informasi, BPA - KEMENPERA
Rencana Kerja Tahunan Biro Perencanaan dan Anggaran pada tahun 2010
2.4. Rencana Kerja Tahun 2010 Biro Perencanaan dan Anggaran
memuat penetapan sasaran kinerja yang dicapai, indikator kinerja output, target
pencapaian, program utama, kegiatan, dan indikator kinerja yang semuanya
mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Kementerian
Perumahan Rakyat Tahun 2010-2014. Sasaran yang akan dicapai oleh Biro
Perencanaan dan Anggaran pada tahun 2010 seperti yang tercantum dalam
Rencana Kerja Tahun 2010 adalah sebagai berikut:
1. Tersusunnya Rencana Kerja Anggaran KL (RKA-KL);
2. Terselenggaranya hubungan kerjasama dalam rangka penyediaan
perumahan dan permukiman;
16

23. KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
3. Terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan
kebijakan dan program pembangunan perumahan;
4. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi lingkup Kementerian secara
tepat waktu dan azas;
5. Tersedianya aplikasi teknologi dan komunikasi dalam rangka penyusunan
sistem informasi Kementerian yang handal.
Dalam rangka mendukung pencapaian pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra)
Sekretariat Kementerian Tahun 2010-2014, Biro Perencanaan dan Anggaran
telah menetapkan suatu Penetapan Kinerja tahun 2010. Penetapan kinerja ini
merupakan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai
kinerja yang terfokus, jelas dan terukur dalam waktu satu tahun tertentu dengan
mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan lain dari penetapan
kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran antara lain adalah untuk meningkatkan
akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai perwujudan komitmen
antara pemberi amanah dengan penerima amanah sebagai dasar penilaian
keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta
menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur negara
dan sebagai dasar pemberian penghargaan atau sanksi.
Biro Perencanaan dan Anggaran telah membuat penetapan kinerja tahun 2010
secara berjenjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ada. Dimana
perencanaan kinerja merupakan inti dari rencana kinerja tahunan (RKT) yang
akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima
amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, penetapan kinerja
tersebut merupakan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi
pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan
sumber daya yang dikelolanya.
Keberhasilan pencapaian kinerja dari Biro Perencanaan dan Anggaran yang
terdapat dalam Penetapan Kinerja 2010 dapat dilihat dari tercapainya sasaran
yang telah dilaksanakan oleh Biro Perencanaan dan Anggaran dengan indikator
keberhasilannya sebagai berikut:
17

24. Laporan Kinerja
Biro Perencanaan dan Anggaran
1. Jumlah arahan dan rekomendasi perencanaan kegiatan bidang perumahan
dan permukiman di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat;
2. Jumlah Pedoman Perencanaan Kegiatan Bidang Perumahan dan
Permukiman;
3. Jumlah penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan penganggaran
kegiatan Dekonsentrasi Perumahan dan Permukiman Tahun 2011;
4. Pelaksanaan Peningkatan Program/Kegiatan Luar Negeri;
5. Penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Kementerian Perumahan Rakyat;
6. Jumlah penyelesaian laporan akhir penyusunan RKA/KL;
7. Jumlah arahan dan rekomendasi program dan kegiatan pembangunan
perumahan bagi para pelaku pembangunan perumahan di Indonesia;
8. Jumlah pengumpulan data perumahan Kemenpera; Monitoring
Pembangunan Perumahan Nasional; Sosialisasi Kebijakan Bidang
Perumahan;
9. Pemahaman mekanisme perencanaan bidang perumahan dan permukiman
oleh pemerintah daerah;
10. Koordinasi pelaksanaan penanganan lingkungan Perumahan Dan
Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan;
11. Jumlah sosialisasi dan pelatihan penyusunan anggaran;
12. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Anggaran;
13. Jumlah peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis penerapan SAKIP
Kemenpera;
14. Jumlah peserta yang mengikuti Training E-Procument;
15. Jumlah penyelesaian jurnal perumahan dan permukiman;
16. Website Kemenpera;
17. Fasilitasi LPSE Kemenpera;
18

25. KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
18. Pengembangan LPSE Kemenpera;
19. Jumlah kegiatan Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi di Daerah;
20. LAKIP Kementerian;
21. LAKIP Sekretariat;
22. LAKIP Biro Perencanaan dan Anggaran;
23. Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi Kinerja Kemenpera
19

26. Laporan Kinerja
Biro Perencanaan dan Anggaran
20

27. KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
BAB III
KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN
ANGGARAN TAHUN 2010
urat Edaran Menteri Negara PAN No. SE/31/M.PAN/12/2004 tentang
Penetapan Kinerja mengisyaratkan pentingnya komitmen setiap pimpinan
dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan. Pada dasarnya penetapan
kinerja adalah sebuah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan
janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu tertentu
dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan
kinerja antara lain adalah untuk; meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan
kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan
pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan
dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja
aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan punishment atau
sanksi.
Biro Perencanaan dan Anggaran telah membuat Penetapan Kinerja tahun 2010, yang
juga sebagai tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2010. Penetapan
kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran tahun 2010 disusun dengan berdasarkan pada
Rencana Kinerja Tahun 2010 yang telah ditetapkan. Subtansi yang ada dalam Rencana
Kinerja Tahunan maupun Penetapan Kinerja adalah memuat tentang sasaran-sasaran
21

28. Laporan Kinerja
Biro Perencanaan dan Anggaran
strategis yang akan dicapai pada tahun 2010 yang telah mengacu pada Rencana
Strategis Biro Perencanaan dan Anggaran tahun 2010-2014. Kinerja Biro Perencanaan
dan Anggaran, Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010 dapat dilihat
melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Program, Bagian Anggaran, dan
Bagian Data dan Informasi, alokasi anggaran tahun 2010 dengan realisasi terhadap
pelaksanaan anggaran tahun 2010.
Tabel 2. Alokasi Anggaran Biro Perencanaan dan Anggaran, T.A. 2010
PROGRAM PROGRAM PROGRAM
NO. SATUAN KERJA KEPEMERINTAHAN PENGEMBANGAN KOMUNITAS PAGU (Rp.) KET
YANG BAIK (Rp.) PERUMAHAN (Rp.) PERUMAHAN (Rp.)
A. BAGIAN ANGGARAN 14,862,212,000 16,301,908,000 634,600,000 31,798,720,000
Sosialisasi dan Pelatihan Penyusunan Anggaran TA
1 - 813,800,000 - 813,800,000 S
2010
Pembinaan Penyusunan RKA-KL Kemenpera Tahun
2 - 1,500,000,000 - 1,500,000,000 S
2011
Sinkronisasi dan Koordinasi Pelaksanaan Anggaran
3 - 1,500,000,000 - 1,500,000,000 S
Tahun 2010
4 Administrasi Kegiatan 1,780,473,000 2,661,178,000 634,600,000 5,076,251,000 S
Operasional Satker Kementerian Negara Perumahan
5 3,921,019,000 - - 3,921,019,000 S
Rakyat
Operasional Sekretariat Kementerian Negara
6 1,140,000,000 - - 1,140,000,000 S
Perumahan Rakyat
7 Dukungan Kelembagaan Pemangku Kepentingan 8,020,720,000 3,826,930,000 - 11,847,650,000 S
8 Reserve Pusat Kemitraan - 6,000,000,000 - 6,000,000,000
B. BAGIAN PROGRAM - 10,000,000,000 50,000,000,000 60,000,000,000
1 Penyiapan Kriteria Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan - 600,000,000 - 600,000,000 S
Perumahan dan Permukiman
Penyiapan Program/Kegiatan Penanganan Lingkungan
2 - 600,000,000 - 600,000,000 K
Permukiman Kumuh di Perkotaan
Kajian Bentuk-bentuk Kerjasama Program dan Kegiatan
3 - 700,000,000 - 700,000,000 K
Pembangunan Perumahan dan Permukiman
Koordinasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
4 - 800,000,000 - 800,000,000 S
Pembangunan Perumahan
5 Penyusunan Rencana Kerja Kemenpera Tahun 2011 - 500,000,000 - 500,000,000 S
Penyusunan Pedoman Perencanaan Kegiatan Bidang
6 - 500,000,000 - 500,000,000 S
Perumahan dan Permukiman
Penyusunan Kegiatan Dekonsentrasi Perumahan dan
7 Permukiman Tahun 2011 - 450,000,000 - 450,000,000 S
Penyiapan Kegiatan DAK dan Hibah Bidang Perumahan
8 - 750,000,000 - 750,000,000 K
dan Permukiman
9 Penyiapan Reformasi Birokrasi Kemenpera - 1,500,000,000 - 1,500,000,000 K
Penyusunan Program/Kegiatan PHLN Bidang
10 - 600,000,000 - 600,000,000 S
Perumahan dan Permukiman
Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perumahan dan
11 - - 50,000,000,000 50,000,000,000 S
Permukiman di 33 Provinsi
22

29. KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
PROGRAM PROGRAM PROGRAM
NO. SATUAN KERJA KEPEMERINTAHAN PENGEMBANGAN KOMUNITAS PAGU (Rp.) KET
YANG BAIK (Rp.) PERUMAHAN (Rp.) PERUMAHAN (Rp.)
Peningkatan Aspek Perencanaan Bidang Perumahan
12 - 1,500,000,000 - 1,500,000,000 S
& Permukiman
Fasilitasi Tim Gabungan Penanganan Lingkungan
13 Perumahan & Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan - 1,500,000,000 - 1,500,000,000 S
(PLP2K-BK) Tahun 2010
C. BAGIAN DATA DAN INFORMASI 2,300,000,000 8,447,740,000 2,200,000,000 12,947,740,000
1 Penyusunan(Kementerian)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 600,000,000 - - 600,000,000 S
Pemerintah
2 Penyusunan(Sesmen Eselon 1) Kinerja Instansi
Laporan Akuntabilitas 450,000,000 - - 450,000,000 S
Pemerintah
3 Penyusunan(Biro Perencanaan dan Kinerja Instansi
Laporan Akuntabilitas 350,000,000 - - 350,000,000 S
Pemerintah Anggaran)
4 Fasilitasi Pengembangan LPSE 900,000,000 497,740,000 - 1,397,740,000
5 Pembinaan SAKIP Kementerian Negara Perumahan - 800,000,000 - 800,000,000 S
Rakyat
6 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kementerian Negara - 750,000,000 - 750,000,000 S
Perumahan Rakyat
7 Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Pelakasanaan - - 2,200,000,000 2,200,000,000 S
Kegiatan Dekonsentrasi
8 Pemeliharaan dan Operasional Web Site Kemenpera - 1,000,000,000 - 1,000,000,000 S
9 Penyiapan Struktur Data Perumahan dan Permukiman - 1,000,000,000 - 1,000,000,000 K
10 Training E-Procurement Kemenpera - 750,000,000 - 750,000,000 S
11 Pengembangan Sistem Manajemen Pengolahan Data - 1,200,000,000 - 1,200,000,000 K
12 Pendataan Kebutuhan Perumahan - 800,000,000 - 800,000,000 K
13 Penyiapan Mastek Monitoring dan Evaluasi Manfaat - 650,000,000 - 650,000,000 K
Proyek Kemenpera
14 Penyusunan Jurnal Perumahan dan Permukiman - 1,000,000,000 - 1,000,000,000 S
TOTAL 17,162,212,000 34,749,648,000 52,834,600,000 104,746,460,000
Keterangan:
Berdasarkan tabel alokasi anggaran Biro Perencanaan dan Anggaran T.A. 2010 dapat
Sumber: Bagian Anggaran, BPA - KEMENPERA
K = Kontraktual S = Swakelola
dilihat bahwa program atau kegiatan yang dilakukan oleh Bagian Program, Bagian
Anggaran dan Bagian Data dan Informasi dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok besar
yaitu Program Kepemerintahan Yang Baik, Program Pengembangan Perumahan dan
Program Komunitas Perumahan. Program atau kegiatan yang telah dicapai oleh Biro
Perencanaan dan Anggaran dapat dilihat melalui 2 (dua) buah tabel di bawah yaitu
Tabel Pengukuran Kinerja Kegiatan Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2010 yang
berisi tentang capaian dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target
dan Tabel Pengukuran Pencapaian Sasaran Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun
2010 yang berisi tentang rencana capaian dari kegiatan atau program yang sudah
direncanakan beserta capaian yang dicapai oleh Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun
2010.
23

30. Laporan Kinerja
Biro Perencanaan dan Anggaran
Tabel 3. Pengukuran Kinerja Kegiatan Biro Perencanaan dan Anggaran
Berdasarkan Capaian dan Realisasi Anggaran Tahun 2010
CAPAIAN
NO PROGRAM CAPAIAN REALISASI TARGET (%)
1 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Kementerian) 600,000,000 466,467,200 78
2 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Sesmen) 450,000,000 321,035,500 71
3 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (BPA) 350,000,000 272,740,000 78
4 Fasilitasi Pengembangan LPSE Kemenpera 900,000,000 497,920,000 55
5 Sosialisasi dan Pelatihan Penyusunan Anggaran T.A. 2010 813,800,000 566,600,100 70
6 Penyelesaian Laporan Akhir Penyusunan RKA-KL 1,500,000,000 943,430,800 63
7 Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Anggaran 1,500,000,000 1,021,420,300 68
8 Penyelesaian Dokumen Pengaturan Perencanaan dan Evaluasi bid. Perkim 600,000,000 415,410,000 69
9 Arahan dan Rekomendasi Program dan Kegiatan Pembangunan Perumahan Bagi Para Pelaku 800,000,000 586,893,200 73
Pembangunan Perumahan di Indonesia
10 Penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Kementerian Perumahan Rakyat 500,000,000 411,966,100 82
11 Program dan Kegiatan Pembangunan Perumahan yang Terpadu Secara Nasional 500,000,000 220,645,000 44
12 Penyelenggaraan Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran kegiatan Dekonsentrasi Peru- 450,000,000 352,812,600 78
mahan dan Permukiman Tahun 2011
13 Pelaksanaan Peningkatan Program/Kegiatan Luar Negeri 600,000,000 447,939,600 75
14 Mekanisme Perencanaan bid. Perumahan dan Permukiman oleh Pemerintah Daerah 1,500,000,000 1,232,141,800 82
15 Kegiatan Fasilitasi Tim Gabungan Dalam Rangka Pelaksanaan Penanganan Lingkungan Peru- 1,500,000,000 742,818,775 50
mahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2KBK)
16 Pengembangan LPSE Kemenpera 497,740,000 414,920,000 83
17 Penyelenggaraan Bimbingan Teknis penerapan SAKIP Kemenpera 800,000,000 641,725,700 80
18 Penyelenggaraan Monitoring Evaluasi Kinerja Kementerian Perumahan Rakyat 750,000,000 586,224,000 78
19 Penyelenggaraan Pemeliharaan Website di lingkungan Kemenpera 1,000,000,000 816,517,300 82
20 Penyelenggaraan Training E-Procurement 750,000,000 533,123,700 71
21 Penyelesaian Jurnal Perumahan dan Permukiman 1,000,0000,000 615,766,900 62
22 Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi bid. Perumahan Tahun 2010 50,000,0000,000 50,000,000,000 100
23 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi di Daerah 2,200,000,000 1,665,267,000 76
24 Terselenggaranya Administrasi Kegiatan 5,076,251,000 5,076,251,000 100
25 Terselenggaranya Operasional Sekretariat Kementerian Rakyat 1,140,000,000 1,140,000,000 100
26 Tercapainya Pengembangan Kelembagaan 11,847,650,000 11,847,650,000 100
27 Program/Kegiatan Penangan Lingkungan Permukiman Kumuh di Perkotaan 600,000,000 519,530,000 87
28 Tersusunnya Bentuk-Bentuk Kerjasama Program dan Kegiatan Pembangunan Perumahan dan 700,000,000 658,711,900 94
Permukiman
29 Tersusunnya Petunjuk Teknis DAK dan Hibah bidang Perumahan dan Permukiman 750,000,000 671,818,400 90
30 Reformasi Birokrasi Kementerian Perumahan Rakyat 1,500,000,000 1,484,307,000 99
31 Struktur Data Perumahan dan Permukiman 1,000,000,000 883,741,320 88
32 Pengembangan Sistem Manajemen Pengelolaan Data 1,200,000,000 1,085,082,000 90
33 Tersusunnya Mastek Monitoring dan Evaluasi Manfaat Proyek Kemenpera 650,000,000 634,600,000 98
34 Reserve Pusat Kemitraan 6,000,000,000 6,000,000,000 100
35 Operasional Satker Kementerian Perumahan Rakyat 3,921,019,000 3,921,019,000 100
36 Tersusunnya Sistem Laporan Kinerja Kemenpera 800,000,000 692,527,219 79
Capaian Anggaran Kumulatif Biro Perencanaan dan Anggaran 104,746,460,000 98,389,023,414 94
Sumber: Bagian Data & Informasi, BPA - KEMENPERA
24

31. KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
Tabel 4. Pengukuran Pencapaian Sasaran Biro Perencanaan dan Anggaran
Tahun 2010
SASARAN
NO. CAPAIAN
URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI (%)
Penyiapan kriteria evaluasi pelaksanaan pembangunan perumahan 1 Laporan 1 Laporan 100
Tersusunnya dan permukiman
dokumen pengaturan
perencanaan dan Pedoman perencanaan kegiatan bidang perumahan dan permukiman 1 Laporan 1 Laporan 100
1
evaluasi bidang
perumahan dan Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan penganggaran 1 Laporan 1 Laporan 100
permukiman kegiatan dekonsentrasi perumahan dan permukiman tahun 2011
Pelaksanaan peningkatan program/kegiatan luar negeri (PHLN) 1 Laporan 1 Laporan 100
Tersusunnya dokumen Penyusunan Rencana Kinerja (Ren-Ja) Kementerian Perumahan 1 Laporan 1 Laporan 100
perencanaan dan Rakyat
2 penganggaran bidang
perumahan dan Penyusunan RKA-KL 1 Laporan 1 Laporan 100
permukiman
Arahan dan rekomendasi program kegiatan pembangunan 1 Laporan 1 Laporan 100
perumahan bagi para pelaku pembangunan perumahan di Indonesia
Hasil pengumpulan data, monitoring dan sosialisasi kegiatan 33 Prov. 33 Prov. 100
Terselenggaranya dekonsentrasi bidang perumahan tahun 2010
koordinasi perencanaan Mekanisme aspek perencanaan bidang perumahan dan permukiman
3 dan penganggaran di 1 Laporan 1 Laporan 100
oleh pemerintah daerah
bidang perumahan dan
permukiman Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penanganan lingkungan
1 Laporan 1 Laporan 100
perumahan dan permukiman kumuh berbasis kawasan
Sosialisasi pelatihan dan penyusunan anggaran T.A. 2010 1 Kali 1 Kali 100
Singkronisasi dan koordinasi pelaksanaan anggaran tahun 2010 1 Laporan 1 Laporan 100
Terselenggaranya Jumlah peserta bimbingan teknis penerapan SAKIP Kementerian
bintek dan bantek di 80 Orang 80 Orang 100
4 Perumahan Rakyat yang dapat menyusun Laporan AKIP dengan baik
bidang perumahan dan
permukiman Jumlah peserta yang mengikuti Training E-Procurement 40 Orang 40 Orang 100
Terlaksananya kegiatan Jumlah penyelsaian jurnal perumahan dan permukiman 3 edisi 3 edisi 100
pendataan dan
pengembangan sistem Pemeliharaan website di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat 1 Website 1 Website 100
5 jaringan serta informasi Pengembangan LPSE Kemenpera 1 Laporan 1 Laporan 100
perumahan dan
permukiman Fasilitasi pengembangan LPSE 1 Laporan 1 Laporan 100
Terlaksanannya kegiatan
6 Monitoring dan evaluasi kegiatan dekonsentrasi 33 Prov. 33. Prov 100
monitoring dan evaluasi
Monitoring evaluasi kinerja kemenpera 7 Laporan 7 Laporan 100
Tersusunnya dokumen Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 1 Laporan 1 Laporan 100
evaluasi kinerja di (Kementerian)
7 lingkungan Kementerian Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
Perumahan Rakyat 1 Laporan 1 Laporan 100
(Sesmenpera)
Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (BPA) 1 Laporan 1 Laporan 100
Tugas dan Fungsi Bagian Program, Biro Perencanaan dan Anggaran mempunyai
Sumber: Bagian Data & Informasi, BPA - KEMENPERA
3.1. Pencapaian Bagian Program
tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kerjasama
di bidang perumahan rakyat. Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Program
menyelenggarakan fungsi:
25

32. Laporan Kinerja
Biro Perencanaan dan Anggaran
1. Penyiapan penyusunan rencana umum di bidang perumahan rakyat;
2. Penyiapan penyusunan rencana program bidang perumahan rakyat;
3. Penyiapan dan pelaksanaan kerjasama bidang perumahan rakyat.
Tahun 2010 Bagian Program Biro Perencanaan dan Anggaran telah melaksana­
kan beberapa program kerja dan kegiatan yang pencaiannya dapat dilihat dari
tabel di bawah ini.
Tabel 5. Pencapaian Bagian Program
Program Kegiatan Indikator Capaian Evaluasi Langkah Penyelesaian
Dukungan Perencanaan Jumlah dokumen • Kapasitas SDM penyusunan
manajemen dan dan perencanaan, • Pelatihan penyusunan Renstra
perencanaan belum memadai • Penyiapan database perencanaan
pelaksanaan penganggaran penganggaran • Minimnya data pendukung
tugas teknis pembangunan dan evaluasi • Pengembangan mekanisme
perencanaan program dan
lainnya perumahan dan bidang Tersusun Renstra updating data
kegiatan • Penyiapan SE tentang pengelolaan
Kemenpera permukiman perumahan dan Kemenpera 2010-2014 • Mekanisme pembahasan
permukiman data pembangunan PKP
konsep Renstra belum ada • Sosialisasi Renstra berjenjang
• Internalisasi Renstra tidak • Penyusunan SOP internal Renstra
optimal
• Belum ada mekanisme
penyusunan Renja
• Usulan lokasi kegiatan belum • Penyusunan SOP perencanaan
siap Kemenpera
• Koordinasi internal terkait • Lokasi harus siap pada T-2
perencanaan masih belum • Penyusunan SOP internal Renja
Tersusun Renja Kemenpera • memadai SDM penyusunan • Pelatihan penyusunan Renja
Kapasitas • Penyiapan database perencanaan
perencanaan belum memadai • Pengembangan mekanisme
• Minimnya data pendukung updating data
perencanaan program dan • Internalisasi Renja
kegiatan
• Renja belum menjadi acuan dlm
penyusunan RKA-K/L
• Rapat koordinasi program/kegiatan
Dekonsentrasi Kemenpera • Kuantitas SDM, baik di dan kesepakatan format dekon
• Terlaksana Kemenpera dan di Daerah dengan internal Kemenpera
Dekonsentrasi kurang memadai dilakukan lebih awal
Kemenpera Tahun 2010 • Internalisasi dekon kurang
• Adanya Bimtek materi Dekon
• Tersusunnya draft optimal internal Kemenpera
Permenpera tentang • Kualitas sosialisasi belum • Adanya Sosialisasi Monev Dekon
Pelimpahan dan optimal karena keterbatasan 2010 untuk Kemenpera dan Pemda
Pedoman Dekonsentrasi narasumber, bahan sosialisasi, • Penambahan Tenaga Ahli untuk
Kemenpera Tahun 2011 dan waktu untuk sosialisasi Sekreatariat Dekon
• Tidak semua Kabupaten/Kota
merespon Formulir Data Dasar
DAK Perkim • Adanya Sosialisasi awal DAK
• Kurangnya sosialisasi DAK Perkim ke daerah , sekaligus
DAK Perkim 2011 Perkim di daerah sehingga mensosialisasikan Form Data
• Terlaksananya persiapan respon kurang Dasar DAK
untuk pelaksanaan DAK • Kurangnya Data di Kemenpera • Survei/verifikasi lapangan pada
Perkim 2011 utk menyusun Data Teknis awal tahun
• Tersusun Juknis DAK • Terbatasnya waktu utk survei/ • Progress DAK dibahas dalam rapat
Bidang Perkim 2011 verifikasi lapangan rutin dengan Deputi Bidang terkait
• Kurangnya koordinasi dg Deputi • Juknis DAK Perkim Tahun 2011
Bidang terkait segera disahkan
• Belum disahkannya Juknis DAK
oleh Menpera
26

33. KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
• Adanya pelatihan/Bimtek untuk
meningkatkan kualitas SDM dalam
menyiapkan usulan kegiatan yang
PHLN: • Minimnya pelatihan dalam akan didanai PHLN
• 15 Kegiatan PHLN penyusunan dokumen PHLN • Perlunya disusun SOP PHLN di
Kemenpera telah masuk • Belum adanya SOP PHLN di lingkup Kemenpera
Blue Book Kemenpera • Mereview kembali judul-judul
kegiatan PHLN yang sudah ada
sehingga untuk kegiatan dapat
dimasukan dalam 1 judul kegiatan
• Penambahan tenaga ahli utk
• Kurangnya SDM yang ahli menyusun SOP
Tersusun Draft Pedoman dalam penyusunan Pedoman • Adanya rapat koordinasi utk
Perencanaan dan Perencanaan dan Pengangaran penyusunan SOP
Pengangaran Kemenpera • Contoh-contoh SOP masih • Segera disahkannya Pedoman
minim Perencanaan dan Pengangaran
Kemenpera
• Peningkatan kualitas SDM dalam
Tersusunnya Draft Road • Kurangnya SDM yang ahli dalam penyusunan Road Map BAP
penyusunan Road Map BPA
Map Biro Perencanaan dan • Adanya rapat koordinasi antar
Anggaran • Penyusunan Road Map masih Bagian di BPA dalam penyusunan
menjadi hal baru di BPA Road Map BAP
• Adanya sosialisasi hasil/Action Plan
• Tidak adanya kesepakatan Rakerpera
hasil/Action Plan Rakerpera
Terselenggara-nya Raker • Action Plan Rakerpera
dilaksanakan sebagai Program/
Kemenpera Tahun 2011 Kegiatan prioritas oleh masing- ditindaklanjuti sebagai usulan
Program/Kegiatan pada masing-
masing Deputi Bidang masing Deputi Bidang
Terselenggaranya Koor­ • Pembentukan Tim Gabungan • Pembentukan Tim Gabungan pada
dinasi Tim Kerja Gabungan terlambat awal tahun shg cukup waktu dalam
Penanganan Lingkungan • Kinerja Tim Gabungan kurang penyusunan rencana kerja
Perumahan dan Permukiman efektif • Adanya rapat koordinasi rutin Tim
Kumuh Berbasis Kawasan • Tidak terlaksananya survei Gabungan
(PLP2K-BK) lapangan PLP2K-BK • Pelaksanaan survei PLP2K-BK
Terlaksananya 3 Kegiatan
Kontraktual Bagian • Konsultan sering bekerja
Program Tahun 2010: secara tidak profesional
1. Kajian Bentuk-Bentuk (tidak datang berkoordinasi
Kerjasama Program dan dan konsultasi, tidak tepat • Adanya sanksi tegas bagi konsultan
Kegiatan Pembangunan waktu, permasalahan internal yang tidak profesional
Perumahan dan konsultan mempengaruhi • Adanya Review Laporan Akhir
Permukiman. pelaksanaan pekerjaan, dll) Konsultan
2. Penyiapan Program/ • Kualitas Laporan akhir • Adanya sinergitas kegiatan
Kegiatan Penanganan pekerjaan tidak sesuai yang kontraktual untuk mendukung
Lingkungan Kumuh di diharapkan, sehingga tidak bisa kegiatan/program lainnya di
Perkotaan. dimanfaatkan optimal Bagian Program
3. Penyiapan Kegiatan • Tidak adanya sanksi bagi
DAK dan Hibah Bidang konsultan yang tidak profesional
Perumahan dan
Permukiman.
Sumber: Bagian Program, BPA - KEMENPERA
Tugas dan Fungsi Bagian Anggaran, Biro Perencanaan dan Anggaran mempunyai
3.2. Pencapaian Bagian Anggaran
tugas melaksanakan penyiapan penyusunan anggaran dan evaluasi. Dalam
melaksanakan tugasnya Bagian Anggaran menyelenggarakan fungsi:
1. Penyiapan penyusunan anggaran bidang perumahan rakyat;
2. Penyiapan administrasi penganggaran bidang perumahan rakyat;
3. Penyiapan evaluasi pelaksanaan anggaran bidang perumahan rakyat.
27

34. Laporan Kinerja
Biro Perencanaan dan Anggaran
Tahun 2010 Bagian Anggaran Biro Perencanaan dan Anggaran telah
melaksanakan beberapa program kerja dan kegiatan yang pencaiannya dapat
dilihat dari tabel di bawah ini:
Tabel 6. Pencapaian Bagian Anggaran
Nama Kegiatan Target Capaian Akhir Evaluasi Langkah Penyelesaian
Menunjang operasionalisasi
Operasional- kebijakan khususnya di satker Penyerapan Anggaran DIPA Sekre- Persiapan pemeriksaan oleh
isasi kegiatan Sekretariat Kemenpera dan op- tariat Mencapai 94% Inspektorat dan BPK
Satuan Kerja erasionalisasi kegiatan prioritas
satker Sekretariat Kemenpera
Menunjang operasionalisasi ke-
Operasionalisa- bijakan khususnya di Sekretariat Penyerapan Anggaran DIPA Sekre- Persiapan pemeriksaan oleh
Kemenpera dan operasionalisasi
si Sekretariat tariat Mencapai 94% Inspektorat dan BPK
kegiatan prioritas Sekretariat
Kemenpera
Terkumpulnya laporan akhir
Memfasilitasi Kegiatan di Pro- Dapat terlaksananya fasilitasi seluruh dari seluruh kegiatan yang
Administrasi gram Penerapan Kepemerintahan kegiatan di program PKYB,baik kegia- ada di program PKYB dari
Kegiatan Yang Baik tan kontraktual maupun swakelola setiap unit kerja di lingkungan
Sekretariat Kemenpera
Terkumpulnya laporan akhir
Dapat terlaksananya fasilitasi seluruh dari seluruh kegiatan yang ada
Administrasi Memfasilitasi Kegiatan di Pro-
gram Pengembangan Perumahan kegiatan di program PP,baik kegiatan di program PP dari setiap unit
Kegiatan kontraktual maupun swakelola kerja di lingkungan Sekretariat
Kemenpera
Terkumpulnya laporan akhir
Dapat terlaksananya fasilitasi seluruh dari seluruh kegiatan yang
Administrasi Memfasilitasi Kegiatan di Pro- kegiatan di program PKP,baik kegia- ada di program PKP dari
Kegiatan gram Komunitas Perumahan tan kontraktual maupun swakelola setiap unit kerja di lingkungan
Sekretariat Kemenpera
Kegiatan AMPCHUD akan
Terlaksananya kegiatan AMPCHUD
Dukungan dilanjutkan di Nairobi dan
di Bali dan Solo, World Urban Forum
Kelembagaan Fasilitasi kerjasama Stakeholders Korea Selatan, EAROPH akan
ke-5 di Brazil, EAROPH di Australia,
Pemangku Internasional dilanjutkan di Brunei, akan
pertemuan US Dept Housing di
Kepentingan diadakan pertemuan kembali
Amerika US Dept Housing,
Dukungan Terlaksananya kegiatan Rapat Akan dilaksanakan kem-
Kelembagaan Fasilitasi kerjasama Stakeholders Koordinasi Perumahan Rakyat di bali kegiatan Rakorpera dan
Pemangku Nasional Hotel Sahid Jakarta, Hari Perumahan Hapernas
Kepentingan Nasional di Jakarta
Tersusunnya dokumen pengang- Perbedaan format TOR
Pembinaan garan berupa Rencana Kerja Ang- Terbitnya DIPA 2011 No; 0003/091-antar unit kerja, isi TOR Akan dilaksanakan kembali
Penyusunan garan Kementerian Lembaga dan 01.1.01/00/2011 masih kurang tajam, kegiatan Pembinaan Penyusu-
RKA-KL Tahun Daftar Isian Pelaksanaan Angga- kesalahan penafsiran SBU nan RKA-KL
2011 ran di Lingkungan Kemenpera dalam penyusunan RAB
Penugasan Peserta
Meningkatkan pemahaman
Sosialisasi Sosialisasi dan Pelatihan
terhadap peraturan sistem Akan dilaksanakan kembali
dan Pelatihan penganggaran yang berlaku dan Terlaksananya Penyusunan RKA-KL
kegiatan Sosialisasi kurang tepat, pemahaman kegiatan Sosialisasi dan Pelati-
Penyusunan meningkatkan kemampuan peng- dan Pelatihan tentang Bagan Akun Stan- han Penyusunan RKA-KL
RKA-KL 2011 dar, Standar Biaya Umum,
gunaan aplikasi RKA-KL dan Aplikasi RKA-KL
Tidak sinkronnya kegiatan
Sinkronisasi Pelaksanaan kegiatan dan anggaran dalam dokumen usulantrilateral Akan dilaksanakan kem-
dan Koordinasi Kesesuaian antara perencanaan yang sesuai dengan perencanaannya meeting dengan bali kegiatan Sinkronisasi
Pelaksanaan kegiatan dan anggaran dengan dan dalam pelaksanaannya berkoor- RKA-KL, Perbedaaan pagu dan Koordinasi Pelaksanaan
Anggaran pelaksanaannya antara usulan dalam RKA-
dinasi dengan unit kerja terkait Anggaran Tahun 2011
Tahun 2010 KL dengan hasil kesepaka-
tan trilateral meeting
28

35. KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
Layanan Pen- Fasilitasi e-procurement sebanyak Memfasilitasi pelaksanaan
Terlaksananya fasilitasi paket Kemampuan SDM penye-
gadaan Secara 41 paket pekerjaan pembangunan paket pengadaan barang/jasa
pengadaan barang/jasa secara dia, bug aplikasi, koneksi
Elektronik Rusunawa TA 2010-2011 di Satuan secara elektronik di lingkup
elektronik dilingkup Kemenpera internet, gangguan listrik,
(LPSE) Kemen- Kerja Penyediaan Perumahan dan Kemenpera tahun anggaran
tahun anggaran 2010 koordinasi dengan LKPP.
pera 2010 Training Penyedia 2011
3.3.
Bagian Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data
Pencapaian Bagian Data dan Informasi
dan pelaporan bidang perumahan rakyat. Dalam melaksanakan tugasnya
Bagian Data dan Informasi mempunyai fungsi:
1. Pengelolaan pelaksanaan sistem informasi bidang perumahan rakyat;
2. Pengelolaan pelaksanaan analisis dan pelaporan bidang perumahan
rakyat;
3. Pengelolaan pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pembangunan
bidang perumahan rakyat.
Tahun 2010 Bagian Data dan Informasi Biro Perencanaan dan Anggaran telah
melaksanakan beberapa program kerja dan kegiatan yang pencaiannya dapat
dilihat dari tabel di bawah ini.
Tabel 7. Pencapaian Bagian Data dan Informasi
Nama Kegiatan Target Capaian Akhir Evaluasi Langkah Penyelsaian
- Batas akhir Penyerahan Dokumen
1. Tidak ada tim pengembangan LAKIP LAKIP, Februari Kemeneg PAN 15
2011 Kemenpera,
tingkat Kementerian sehingga terjadi - Maret 2011 ke
Kegiatan Harmonnisasi diadakan
kesulitan dalam penyediaan data.
Penyusunan Laporan LAKIP Kemenpera 2. Kesepekatan IKU tingkat Kementerian - tanggal 23-24 Feb pengembangan
2011 di Ambhara.
Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010 LAKIP Kementerian Pembentukan tim
sulit dicapai.
Instansi Pemerintah diselesaikan tepat Tahun 2010 LAKIP tingkat Kementerian (Maret
3. Sistem Monitoring (Matrik siklus
(Kementerian) waktu dan tepat asas penyusunan LAKIP) kurang dipahami. - 2011).
Penetapan IKU dalam waktu segera.
4. Kualitas penyusunan LAKIP yang - Kualitas sosialisasi ditingkatkan.
rendah. - Penyusunan siklus penerapan SAKIP
diusulkan ke tingkat Permenpera.
1. Tidak ada tim pengembangan LAKIP
tingkat Eselon I sehingga terjadi
kesulitan dalam penyediaan data. - Pembentukan tim pengembangan
Penyusunan Laporan LAKIP Sekretariat 2. Sistem Monitoring (Matrik siklus LAKIP tingkat Setmen (Akhir Februari
Akuntabilitas Kinerja Kemenpera Tahun LAKIP Setmenpera penyusunan LAKIP) kurang dipahami. 2011).
Instansi Pemerintah 2010 diselesaikan tepat Tahun 2010 3. Kualitas penyusunan LAKIP yang - Harmonisasi penyusunan LAKIP tingkat
(Sesmen Eselon 1) waktu dan tepat asas rendah. Setmen (17 Februari 2011).
4. Penanggungjawab Setmen adalah
Biro Umum (Kabag Administrasi).
29