disampaikan oleh BPN pada peluncuran Slum Alleviation Policy and Action Plan (SAPOLA) di Bappenas pada tanggal 13 Februari 2013

1. BAPPENAS, 13 FEBRUARI 2013
Badan Pertanahan Nasional

2.  Pemukiman kumuh adalah pemukiman yang
tumbuh secara spontan di perkotaan dengan
ciri-ciri :
 Kualitas lingkungan di bawah standard
 Lingkungan kurang sehat
 Fasilitas drainase, sanitasi, air minum, dll
tidak memadai
 Kepadatan penduduk tinggi
 Fasilitas umum dan sosial sangat kurang
 Status kepemilikan tanah tidak jelas

3. Pemicunya adalah :
 Adanya migrasi penduduk desa ke kota
(urbanisasi)
 Kebutuhan masyarakat akan
pemukiman, sehingga masyarakat akan
membentuk pemukiman sesuai kemampuannya
 Urbanisasi membutuhkan perumahan yang
terjangkau, disisi lain pemerintah dan swasta
tidak dapat memenuhinya, sehingga masyarakat
berusaha memenuhi sendiri kebutuhan akan
pemukiman, misal : menyewa rumah petak atau
membangun gubuk/rumah dibawah standar

4.  Urbanisasi akan terus berlangsung
 selama kesenjangan ekonomi antara desa
dan kota masih terlalu jauh maka migrasi
penduduk desa akan terus terjadi
 Permukiman kumuh akan semakin
berkembang
 bertambahnya kaum urban secara otomatis
akan membutuhkan tempat tinggal
sehingga akan memicu timbulnya
permukiman kumuh baru

5. 1. Menyediakan kawasan permukiman
untuk masyarakat pendatang yang
memiliki legalitas penguasaan
tanahnya
2. Menata lingkungan permukiman
kumuh yang ada melalui Konsolidasi
Tanah Perkotaan

6.  Tanah yang dialokasi untuk pemukiman
tanah hendaknya memenuhi syarat
legalitasnya sesuai peraturan perundangan
yang berlaku
 Bentuk kawasan permukiman yang
disediakan dapat berbentuk :
 Vertikal  Rusunami / Rusunawa
 Horisontal  Kampung Deret

7. Adalah suatu model pembangunan
pemukiman yang mengatur semua bidang
tanah yang semula tidak teratur dalam
bentuk, luas atau letak melalui :
 pergeseran letak,
 penggabungan,
 pemecahan,
 pertukaran,
 penataan letak,
 penghapusan atau pengubahan .

8. Kegiatan konsolidasi tanah perkotaan tidak
sekedar penataan, penguasaan dan
penggunaan tanah, tetapi juga meliputi
pembangunan :
 infrastruktur,
 fasilitas umum,
 fasilitas sosial, serta
 utilitas lingkungan lainnya

9. Konsolidasi tanah perkotaan
dimaksudkan guna meningkatkan
kualitas lingkungan perumahan dan
pemukiman. Sehingga menghasilkan
pola penguasaan dan penggunaan
tanah yang lebih baik dan terarah
dengan melibatkan partisipasi aktif
masyarakat