1. 2012
“KONSOLIDASI TANAH”
TUGAS HUKUM AGRARIA
DISUSUN OLEH KELOMPOK 6 :
FRANKY DONTIN TOBING ( 1109112274 )
FADLI RAJEB
HAFIS AKBAR RITONGA
HOTMAN SIMANUNGKALIT
IKHSAN
RIO PRASETYA
RODIAH
acer
[Type the company name]
1/1/2012

2. KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah
memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami berhasil
menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya yang berjudul “KONSOLIDASI
TANAH “ .
Makalah ini berisikan tentang Pembahasan konsolidasi tanah secara jelas
dan terperinci. Diharapkan Makalah ini dapat memberikan informasi kepada kita
semua tentang “Pengertian Konsolidasi Tanah, Prinsip, Dasar pelaksanaan, Izin
Pelaksanaan dari Konsolidasi itu sendiri “ di Lingkungan Pembelajaran
perkuliahan.
Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna , oleh karena itu
kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan
demi kesempurnaan Makalah ini.
Akhir kata, kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah
berperan serta dalam penulisan dan penyusunan Makalah ini dari awal sampai
akhir. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai segala usaha kita.
Amin.
Pekanbaru, 21 November 2012
Penulis

3. BAB I
PENDAHULUAN
Pendahuluan
Kewenangan Negara yang berkaitan dengan tanah diatur dalam Undangundang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menyebutkan : bumi, air dan kekayaan
alam yang terkandung didalamnya dikuasai Negara dan dipergunakan sebesarbesarnya untuk kemakmuran rakyat.
Tanah adalah bagian dari bumi. Oleh sebab itu, tanah dikuasai oleh
Negara. Konsep dikuasai oleh Negara artinya Negara mengatur. Negaralah
yang mempunyai kewenangan mengelola dan mengatur tanah guna sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.
Pengaturan hak atas tanah lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 tanggal 24 September 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria yang tercantum dalam Lembaran Negara Tahun 1960
Nomor 104. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 2 UUPA sebagai berikut
:
Ayat (1)
: Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan hal-hal
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang
angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya
itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai
organisasi seluruh rakyat Indonesia.
Ayat (2)
: Hak menguasai Negara dalam ayat (1) Pasal 33 Undang-undang
Dasar 1945 ini memberi wewenang untuk :
a.
Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,
persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa
tersebut.
b.
Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum
antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.

4. c.
Menentukan dan mangatur hubungan-hubungan hukum
antara orang-orang dan perbuatan hukum mengenai bumi, air
dan ruang angkasa.
Ayat (3)
: Wewenang yang bersumber pada Hak Menguasai Negara
tersebut pada ayat (2) Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 ini
digunakan untuk mendapatkan sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan
dalam masyarakat dan Negara Hukum Indonesia yang merdeka,
berdaulat, adil dan makmur.
Ayat (4)
: Hak menguasai Negara tersebut diatur pelaksanaannya dapat
dikuasakan kepada daerah-daerah swantara dan masyarakatmasyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak
bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuanketentuan Peraturan Pemerintah.

5. BAB II
A. PENGERTIAN KONSOLIDASI TANAH
Konon Konsolidasi Tanah berasal dari Kukaku Seiri, sebuah konsep
penataan kembali atas kepemilikan tanah-tanah pertanian guna menunjang
produksi pertanian, yang dilancarkan Kaisar Meiji ( Kaisar Jepang ) pada tahun
1899 melalui Restorasi Agraria dengan penetapan Peraturan Penataan Tanah
Pertanian (Agricultural Land Readjustment Law ).
Dalam perkembangannya selanjutnya, karena penataan pada tanah-tanah
pertanian sangat berhasil, akhirnya Kukaku Seiri tidak hanya diterapkan pada
lokasi-lokasi pertanian saja, melainkan juga pada lokasi-lokasi permukiman agar
tidak berkembang menjadi slum area, melainkan kawasan yang ideal.
Dari Jepang Konsolidasi Tanah menjalar ke Negara tetangga, Taiwan
merupakan salah satu Negara yang sukses menyelenggarakan Konsolidasi Tanah.
Hampir semua kota-kota besarnya, seperti: Taipe, Taichung, Kaoshiung, dan
lainnya, penataan pembangunannya ditempuhnya melalui Konsolidasi tanah.
Demikian pula halnya untuk lokasi-lokasi pertanian, semuanya ditata melalui
Konsolidasi Tanah, sehingga produk pertanian mampu menghidupi Negara pulau
itu.
Konsolidasi tanah adalah kebijakan pertanahan mengenai penataan kembali
penguasaan dan penggunaan tanah serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan
pembangunan, untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan
sumberdaya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat (Peraturan
KaBPN No.4 Tahun 1991) . Tetapi secara umum adapun pengertian konsolidasi
adalah :

6. Penataan penguasaan dan penggunaan bidang-bidang tanah
Pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan
Untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumberdaya
alam
Melibatkan partisipasi masyarakat
B.