Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa

8,182 views

Published on

Disampaikan oleh Persadaan Girsang pada Sosialisasi Humum dan Perundangan terkait Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Acara diselenggarakan oleh Pokja AMPL bersama Ditjen PMD Kemendagri, Bali 6-8 September 2007

1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
8,182
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
136
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
  • RPJM 2004-2009 mengindikasikan permasalahan utama pembangunan nasional adalah tingginya kemiskinan dan sumberdaya manusia Indonesia yang rendah. Permasalahan lainnya adalah rendahnya kemampuan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup; kesenjangan pembangunan antar daerah; masih rendahnya infrastruktur baik kualitas maupun kuantitas; rendahnya kualitas pelayanan umum, tingginya kejahatan konvensional dan transnasional, potensi ancaman dan gangguan, dan masih banyaknya permasalahan terkait peraturan dan perundang-undangan serta kelembagaan politik dan kemasyarakatan.
  • Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode 1996-2006 berfluktuasi dengan kecenderungan menurun pada periode 2000-2005. Pada periode 1996-1999 jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 13,96 juta karena krisis ekonomi. Pada periode 1999-20005 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin. Pada Februari 2005-Maret 2006 terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin akibat kenaikan harga minyak dunia sebanyak 2 kali selama tahun 2005 dan mengharuskan pemerintah mengurangi subsidi BBM. Hal ini juga memicu kenaikan inflasi yang pada periode Februari 2005-Maret 2006 tercatat sebesar 17,95% dan mengakibatkan membubungnya harga-harga kebutuhan pokok. Akibatnya, garis kemiskinan, yang terdiri atas komponen makanan dan bukan makanan, naik 18,39% dari Rp. 129.108 per kapita menjadi Rp. 152.847. Penambahan jumlah penduduk miskin selama periode Feb 2005-Maret 2006 terjadi karena adanya pergeseran penduduk yang penghasilannya berada tidak jauh dari garis kemiskinan, yaitu kelompok penduduk miskin sementara ( transient poor ). Pada periode Februari 2005-Maret 2006, sekitar 30,29% penduduk hampir miskin, 11,82% penduduk hampir tidak miskin, dan 2,29% penduduk tidak miskin jatuh menjadi miskin. Akibatnya, pada bulan Maret 2006, jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 39,1 juta, yang berasal dari 19,8 juta penduduk miskin lama, 9,9 juta penduduk hampir miskin, 7,3 juta penduduk hampir tidak miskin dan 2,1 juta penduduk tidak miskin.
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa

    1. 1. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI Nomor 4 Tahun 2007 tentang“PEDOMAN PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA” Disampaikan oleh: PERSADAAN GIRSANG Direktur Pemerintahan Desa dan Kelurahan DITJEN PMD – DEPDAGRI 2007
    2. 2. Pengelolaan Kekayaan Desa Rangkaian kegiatan perencanaan, pengawasan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah tanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Desa yang berasal dari kekayaan asli desa, diberi atau diperoleh dari APBDesa dan perolehan hak lainnya yang sah.
    3. 3. JENIS KEKAYAAN DESA : Tanah Kas Desa Pasar Desa/Hewan Tambatan Perahu Pelelangan Ikan yang dikelola Desa Kekayaan lainnya (pasal 2 ayat 2)KEKAYAAN DESA : dikelola Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
    4. 4. KEKAYAAN DESA diperoleh melalui :c. Kekayaan Asli (Bengkok – Tanah Kas Desa)d. Pembeliane. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pihak lainf. Bantuan pihak ke III yang sah dan tidak mengikatJenis Pemanfaatan Kekayaan Desa :c. Sewad. Pinjam Pakai (hanya boleh antar Pem.Desa)e. Kerjasama pemanfaatanf. Bangun serah guna dan bangun guna serah
    5. 5. Sewa =“pemanfaatan kekayaan desa oleh pihak lain jangka waktu tertentu”Pinjam pakai =“penyerahan penggunaan kekayaan desa antar Pem. Desa dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir harus diserahkan kembali kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan”Kerjasama pemanfaatan =“pendayagunaan Kekayaan Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Desa bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya”
    6. 6. Bangun guna serah =“pemanfaatan Kekayaan Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu”Bangun serah guna =“pemanfaatan Kekayaan Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tesebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati”
    7. 7. DARI MASYARAKAT :Swadaya Masyarakat : Kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.Gotong Royong : Bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antar warga Desa dan atau antara warga Desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidentil maupun berkelangsungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spiritual.
    8. 8. KETERKAITAN PROGRAM AMPL KEBIJAKAN PEMERINTAH (Hibah = 70%) - Pembiayaan pembangunan prasarana - Standarisasi mekanisme pengelolaan - Prosedur - Teckhnical Assistance SHARING PEMERINTAH DAERAH/DESA - Penyediaan Tanah/Lahan = 16% - Pemeliharaan prasarana = 4% - Bantuan Pemda (APBD) = 10%
    9. 9. URGENSITAS PERMASALAHAN : Penyediaan Tanah merupakan Tanah Kas Desa atau Swadaya Masyarakat/Gotong Royong? Pemeliharaan Prasarana dan Sarana merupakan beban Pemerintah Desa atau Swadaya Masyarakat/Gotong Royong?ALTERNATIF PENGELOLAAN :Tipe 1 : Dikelola oleh Pemerintah Desa dengan mendaya gunakan aset desa dan sumber keuangan desa.Tipe 2 : Dikelola oleh masyarakat desa dengan pola swadaya masyarakat dan gotong royong.
    10. 10. REKOMENDASI PENGELOLAANAMPL BERBASIS MASYARAKAT Prasarana AMPL menjadi Aset Desa Pengelolaan Prasarana AMPL oleh Pemerintah Desa Pemeliharaan Prasarana AMPL oleh masyarakat yang pembiayaannya dari APBDesa Perbaikan dalam skala besar dapat didanai oleh APBD setelah ada usulan dari Pemerintah Desa Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Prasarana AMPL oleh Pemerintah Daerah
    11. 11. pemdes@2007

    ×