Financial Planning for entrepreneurship

1. Perencanaan keuangan menurut
Financial Planning Standards
Board Indonesia adalah proses
untuk mencapai tujuan hidup
seseorang melalui pengelolaan
keuangan secara ter-integrasi
dan terencana.

2. FINANCIAL PLANNING mengacu pada
proses penyederhanaan pendapatan,
pengeluaran, aset, dan berbagai kewajiban
rumah tangga untuk mengatur kebutuhan
di masa sekarang dan masa mendatang.
TUJUAN FINANSIAL

4. 1.Tetapkan Laporan Keuangan Yang
Dibuat.
2.Catat Estimasi & Prioritaskan Biaya
Pengeluaran.
3.Perhatikan Arus Kas Tunai.
4.Membuat Laporan Neraca.
5.Analisis Break Even Point.
Bagaimana Cara Membuat
Financial Planning?

6. Bisnis Keuangan
Kondisi keuangan seseorang merupakan salah satu hal yang bisa
mempengaruhi kehidupan seseorang.
Jika kondisi keuangan baik, tentu saja kehidupan sehari-hari bisa
berjalan dengan baik pula.
jika kondisi keuangan memburuk, maka tentu saja akan berpengaruh
pada kehidupan sehari-hari terutama dalam memenuhi kebutuhan
sehari-hari.
masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak mementingkan
kondisi finansial mereka dan terkesan acuh tak acuh.
mengatur keuangan sangatlah penting, karena masih minim sekali
informasi mengenai pentingnya mengatur keuangan

7. 2. Mewujudkan
tujuan hidup kita
1. Membantu mengidentifikasi kesalahan pada finansial
4. Memiliki masa pensiun
yang aman dan nyaman
3. Bisa memiliki dana
darurat atau dana siaga
6. Bisa mengetahui apa hal yang tidak penting yang selama ini
dikeluarkan
5. Meningkatkan
cash flow
7. Bisa melakukan
penghematan
8. Bisa memberikan
motivasi untuk
menabung
9. Memungkinkan untuk
melakukan investasi
10. Membiasakan hidup teratur

8. 6 Hal yang Harus Ada dalam Financial Plan Bisnis
Proyeksi
Penjualan
Buat spreadsheet yang memproyeksikan penjualan bisnismu
selama 3 tahun ke depan. Buat kolom yang berbeda untuk
penjualan tiap bulan untuk tahun pertama. Untuk tahun-tahun
setelahnya, kamu bisa memisahkannya per triwulan.
SPREADSHEET PROYEKSI PENJUALAN
 Potensi penjualan per unit
 Harga per unit
 Potensi pendapatan penjualan = jumlah penjualan unit x
harga
 Biaya per unit
 Harga pokok penjualan = jumlah unit terjual x biaya per
unit

9. Buat Budget Pengeluaran
Agar financial plan tepat, juga perlu membuat perkiraan berapa biaya
yang dibutuhkan untuk menghasilkan penjualan, bisa membaginya
antara biaya tetap (fixed cost) dan biaya variabel (variable cost).
Biaya tetap merupakan biaya yang
dikeluarkan secara konstan seperti
uang sewa, gaji karyawan, dan
sebagainya. Sementara biaya variabel
merupakan pengeluaran yang tidak
menentu seperti biaya untuk beriklan
dan promosi.
Sementara biaya operasional
mencakup hal-hal yang diperlukan
agar bisnis tetap berlangsung seperti
biaya logistik, biaya internet, biaya
untuk promosi, jasa pembuatan
website toko online,

10. Laporan Pendapatan
Laporan pendapatan menunjukkan pendapatan, pengeluaran, dan keuntungan bisnis dalam
periode tertentu. Hal ini penting baik sebagai pemilik bisnis maupun investor yang tertarik
pada bisnismu untuk mengetahui apakah bisnis menguntungkan atau tidak.
Kita bisa menghitung laba bersih (net profit) dengan cara mengurangkan laba kotor (gross
margin) dengan bunga dan pajak. Kalau biasanya perusahaan besar membuat laporan
pendapatan per kuartal, untuk yang baru mulai berbisnis sebaiknya membuat laporan
pendapatan per bulan selama 1 tahun pertama.

11. Perkiraan Arus Kas
Laporan ini menunjukkan arus keluar
masuknya uang tunai dalam bisnis. Uang
tunai sangat penting untuk memastikan
bisnis tetap bisa berjalan dan tidak
kekurangan dana. Isi perkiraan arus kas
yang mendasar antara lain pendapatan
tunai dan pengeluaran tunai. Ingat, hanya
catat penghasilan dan pengeluaran tunai
saja.
Buat perkiraan arus kas untuk 12 bulan ke depan. Dalam membuat laporan ini, penting untuk
realistis dalam membagi proses pembayaran faktur, mana yang dibayar tunai, mana yang
dibayar dalam 30 hari, 60 hari, dan seterusnya agar kamu tidak kebingungan dalam mengatur
keuangan bisnismu.

12. Neraca Keuangan
Neraca keuangan pada dasarnya merupakan
laporan kekayaan bisnis. Dari neraca keuangan,
pengusaha maupun investor dapat menilai
kesehatan keuangan suatu bisnis. Perkiraan
neraca keuangan meliputi:
 Aset: nilai finansial yang dimiliki perusahaan seperti properti, uang tunai, web jualan
online, dan sebagainya.
 Liabilitas: Utang kepada kreditor perusahaan.
 Ekuitas: Selisih antara aset dan liabilitas.

13. Analisis Break Even Point
Komponen utama yang juga harus ada dalam financial plan bisnis adalah analisis
break even point. Break even point atau yang biasa disebut dengan BEP adalah
titik dimana ketika pengeluaran bisnis sama dengan tingkat penjualan

14. 9 Langkah Utama Melakukan Kontrol Keuangan di
Perusahaan Anda
1.Penyusunan Laporan Keuangan Adalah Mutlak Bagi Perusahaan
2.Persiapkan Daftar Piutang Berjangka Setiap Bulan
3.Persiapkan Catatan Historical
4.Persiapkan Rasio Keuangan Perusahaan
5.Proyeksikan Arus Kas Anda 6.Analisa Biaya Tetap Perusahaan
7.Analisa SDM yang Anda Miliki 8. Laporan Untuk Kontrol Kinerja Perusahaan Anda
9. Analisa Kompetitor Perusahaan
Menurut Srimindarti (2006:34) penilaian kinerja keuangan yaitu penentuan efektivitas operasional,
organisasi, dan karyawan berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan
sebelumnya secara periodic

15. 4 Langkah evaluasi Bisnis
1. Evaluasi Kinerja Perusahaan
Lewat Laporan Laba Rugi.
2. Monitor Perubahan Modal dengan
Laporan Perubahan Modal.
3. Ketahui Fleksibilitas, Likuiditas,
dan Solvabilitas Melalui Laporan
Neraca.
4. Prediksi Kas di Masa Depan
dengan Laporan Arus Kas.

16. 1. Menghitung Rasio Utang. Dalam mengevaluasi keuangan, kita
dapat menghitung rasio utang yang kita miliki.
2. Menghitung Dana Darurat.
3. Menghitung Jumlah Investasi.
4. Menghitung Pertumbuhan Aset.
5. Catat Progress Terget Keuangan.
6. Tentukan Tujuan Keuangan.
Bagaimana cara mengevaluasi keuangan?

17. Dr. Larsen Barasa.,S.E.,M.Mtr
Dr. Agung Kwartama., S.E.,M.M.,M.H.
Dr. H. Achmad Ridwan Tentowi.,S.H.,M.H. M.

18. REFERENSI
1. KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA
2. Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa: Jakarta, 1987.
3. Mariam Darus Bardulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, PT. Citra
Aditya Bakti: Bandung, 2001
4. Munir Fuady, Hukum Bisnis Modrn di Era Global, PT , PT. Citra
Aditya Bakti: Bandung, 2001
5. Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak, CV. Mandar Maju:
Bandung, 2012.

19. Istilah “perjanjian” dapat ditemukan di dalam Pasal
1313 KUH - Perdata, namun tidak ada menjelaskan apa
yang dimaksud dengan ‘perikatan’. Selain itu kata
‘verbintenis’ dan ‘overeenkomst’ seringkali
diterjemahkan dengan beberapa aterjemahan yang
tidak seragam. Ada yang menerjemahkan verbintenis
menjadi perikatan, perutangan bahkan perjanjian.
1. Subekti & Tjiptosudibio; menterjemahkan kata verbintenis
menjadi perikatan dan kata overenkomst diterjemahkan
menjadi persetujuan.
2. Utrecht; menterjemahkan verbintenis menjadi perutangan
dan overeenkomst diterjemahkan menjadi perjanjian.
3. Achmad Ihsan; menggunakan verbintenis untuk perjanjian
dan overenkomst untuk persetujuan

20. Subekti - Hukum Perjanjian, 1990
PERIKATAN: Hubungan hukum antara 2 pihak / lebih, di mana satu
pihak berhak menuntut, sementara pihak lain berkewajiban memenuhi
tuntutan
PERJANJIAN: Suatu peristiwa di mana seorang berjanji pada orang
lain atau 2 (dua) orangsaling berjanjiuntuk melakukan suatu prestasi
Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau
lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri
terhadap satu atau lebih usaha lain dengan
nama apa pun, baik tertulis maupun tidak
tertulis.
 Menurut Pasal 1313 KUHPerdata
“Suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan
dirinya terhadap suatu orang atau lebih lainnya”
 Dalam praktek tidak dibedakan istilah kontrak atau perjanjian atau
perikatan.
 Dalam teori dibedakan istilah perjanjian atau perikatan

21. KONTRAK
PERIKATAN
PERJANJIAN
Kesepakatan yang diperjanjikan Diantara dua orang
atau lebih dari pihak yang dapat Menimbulkan,
memodifikasi atau menghilangkan Hubungan hukum
(Henry Campbell Black, 1968: 394)

22.  Hukum Perjanjian memberikan kebebasan
yang seluas-luasnya kepada masyarakat
untuk mengadakan perjanjian yang berisi
apa saja, asalkan tidak melanggar UU,
ketertiban umum dan kesusilaan.
 Sistem terbuka, disimpulkan dalam pasal
1338 (1) : “Semua perjanjian yang dibuat
secara sah berlaku sebagai UU bagi
mereka yang membuatnya”
Asas Konsensualitas
Pada dasarnya perjanjian dan
perikatan yang timbul karenanya
itu sudah dilahirkan sejak detik
tercapainya kesepakatan. Asas
konsensualitas lazim disimpulkan
dalam pasal 1320 KUH Perdata.
I. Teori pernyataan: Perjanjian lahir sejak para pihak mengeluarkan kehendaknya secara lisan; perjanjian
lahir sejak para pihak mengeluarkan kehendaknya secara lisan dan tertulis. Sepakat yang diperlukan
untuk melahirkan perjanjian dianggap telah tercapai, apabila pernyataan yang dikeluarkan oleh suatu
pihak diterima oleh pihak lain;
II. Teori Penawaran Bahwa perjanjian lahir pada detik diterimanya suatu penawaran (offerte). Apabila
seseorang melakukan penawaran dan penawaran tersebut diterima oleh orang lain secara tertulis maka
perjanjian harus dianggap lahir pada saat pihak yang melakukan penawaran menerima jawaban secara
tertulis dari pihak lawannya.

23.  Asas kepribadian suatu perjanjian
diatur dalam pasal 1315 KUHPerdata,
yang menjelaskan bahwa tidak ada
seorang pun dapat mengikatkan diri
atas nama sendiri atau meminta
ditetapkannya suatu janji, melainkan
untuk dirinya sendiri.
 Suatu perjanjian hanya meletakkan
hak-hak dan kewajiban-kewajiban
antara para pihak yang membuatnya
dan tidak mengikat orang lain (pihak
ketiga).
Asas Pacta Sunservanda:
 Janji itu mengikat. Artinya
suatu kontrak yg dibuat secara
sah oleh para pihak mengikat
para pihak sesuai isi kontrak.
 Kontrak berlaku sebagai UU,
apabila para pihak tidak
menuruti isi kontrak maka oleh
hukum disediakan ganti rugi
atau bahkan pelaksanaan
kontrak secara paksa

24. Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3)
KUH - Perdata
“Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”
Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu
pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan
substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau
keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari
para pihak.
Asas Itikad Baik (good faith)

25. SYARAT SAHNYA PERJANJIAN
Ps. 1320 KUHPerdata
Kesepakatan (Consensus)
Kecakapan (Capacity)
Hal tertentu (Certainty of Terms)
Sebab yang halal (Legality)
Subjektif
Objektif
Pasal 1338 Ayat (1) KUH-
Perdata: Bahwa perjanjian
yang mengikat hanyalah
perjanjian yang sah

26. Kesepakatan (Consensus)
Bebas
Kekhilafan
Paksaan
Penipuan
 Suatu rangkaian kebohongan yang diatur
perlu dipertimbangkan:
 Taraf pendidikan
 Kecakapan orang yang ditipu
 Psychis (vis compulsiva) → relatif
 Bukan paksaan fisik
 Inti atau pokok perjanjian (objek/prestasi)
terhadap suatu konsep
 Ketidaksesuaian kontrak dengan
negosiasi

27. Kecakapan (Capacity)
1330 KUH - Perdata
•Orang belum dewasa
•Dibawah pengampuan
•Orang perempuan
Orang
Badan Hukum
Subjek Hukum

28. Hal Tertentu (Certainty of Terms)
Ps. 1333 KUHPerdata
Prestasi
Pasal 1234 KUHPerdata
1. Memberikan sesuatu
2. Berbuat sesuatu
3. Tidak berbuat sesuatu
Objek Perjanjian
Pokok

29. Sebab yang halal (legality)
Sebab adalah isi perjanjian itu sendiri, yang
menggambarkan tujuan yang akan dicapai
oleh para pihak (Ps. 1377 KUHPerdata)
Isi dari perjanjian itu harus memuat
suatu kausa yang diperbolehkan
atau legal (geoorloofde oorzaak)
1. Undang-undang
2. Ketertiban umum (openbare
orde/public policy)
3. Kesusilaan (zenden/morality)
4. PATIHA (Kepatutan, Ketelitian,
dan Kehati-hatian)

30. KESEPAKATAN
 Adanya paksaan di mana seseorang melakukan
perbuatan karena takut ancaman (Pasal 1324
BW);
 Adanya penipuan yang tidak hanya mengenai
kebohongan tetapi juga adanya tipu muslihat
(Pasal 1328 BW).
Tidak boleh disebabkan adanya
kekhilafan
Terhadap perjanjian yang dibuat atas
dasar “sepakat” berdasarkan alasan-
alasan tersebut, dapat diajukan
pembatalan.
CAKAP UNTUK MEMBUAT
PERIKATAN
para pihak telah dewasa, tidak dibawah
pengawasan karena prerilaku yang tidak stabil
dan bukan orang-orang yang dalam undang-
undang dilarang membuat suatu perjanjian.
Pasal 1330 BW menentukan yang tidak cakap
untuk membuat perikatan :
1. Orang-orang yang belum dewasa
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang
ditetapkan oleh undang - undang,

31. Perjanjian harus menentukan jenis objek yang
diperjanjikan. Jika tidak, maka perjanjian itu
batal demi hukum. Pasal 1332 BW menentukan
hanya barangbarang yang dapat di
perdagangkan yang dapat menjadi obyek
perjanjian, dan Berdasarkan Pasal 1334 BW
barang-barang yang baru akan ada di kemudian
hari dapat menjadi obyek perjanjian kecuali jika
dilarang oleh undang-undang secara tegas.
SUATU HAL TERTENTU SUATU SEBAB ATAU KAUSA
YANG HALAL
Sahnya causa dari suatu
persetujuan ditentukan pada
saat perjanjian dibuat.
Perjanjian tanpa causa yang halal
adalah batal demi hukum, kecuali
ditentukan lain oleh undang-
undang.

32. PERJANJIAN BERNAMA
(Nominat)
Perjanjian Bernama dalam bahasa
Belanda (benoemd overeenkomst)
atau perjanjian khusus adalah
perjanjian yang memiliki nama
sendiri. Perjanjian tersebut diberi
nama oleh pembuat undang -
undang dan merupakan perjanjian
yang sering di temui di masyarakat.
PERJANJIAN TIDAK BERNAMA
(Innominat)
Perjanjian - perjanjian yang belum
ada pengaturannya secara khusus di
dalam Undang - Undang, karena tidak
diatur dalam KUH - Perdata dan Kitab
Undang - Undang Hukum Dagang
(KUHD).Lahirnya perjanjian ini di
dalam prakteknya adalah berdasarkan
asas kebebasan berkontrak,
mengadakan perjanjian atau partij
otonomi.

33. AKIBAT PERJANJIAN
Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata,
Semua kontrak (perjanjian) yang
dibuat secara sah berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang
membuatnya.
Asas kebebasan berkontrak, akan tetapi kebebasan ini
dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga
para pihak yang membuat perjanjian harus menaati
hukum yang sifatnya memaksa.
Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain
dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-
alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup
untuk itu.
Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang
dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk
segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan
oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.
Suatu perjanjian tidak diperbolehkan membawa kerugian
kepada pihak ketiga.

34. Prestasi (prestatie performance), adalah
adanya obyek hukum atau sesuatu hal yang
diperikatkan sehingga melahirkan
hubungan hukum. Dalam pasal 1234 KUH -
Perdata disebutkan bahwa wujud dari
prestasi adalah memberi sesuatu, berbuat
sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.
Dalam hal perjanjian tidak dilaksanakan
oleh salah satu pihak atau terjadi
wanprestasi, maka memberikan hak
kepada pihak lain untuk menuntut ganti
kerugian atau memutuskan perjanjian
melalui pengadilan.
Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda,
yaitu "Wanprestatie" artinya: tidak
dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang
telah ditetapkan terhadap pihak -pihak
tertentu di suatu perikatan, baik yang
dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun
yang timbul karena undang-undang.
Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi
di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan
tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga
kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi
tidak dapat dipenuhi.

35. 1. Ditentukan oleh para pihak berlaku untuk waktu tertentu;
2. Undang - undang menentukan batas berlakunya perjanjian;
3. Para pihak atau undang - undang menentukan bahwa dengan terjadinya
peristiwa tertentu maka persetujuan akan hapus;
 Peristiwa tertentu yang dimaksud adalah keadaan memaksa (overmacht) yang
diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata.
 Keadaan memaksa adalah suatu keadaan dimana debitur tidak dapat melakukan
prestasinya kepada kreditur yang disebabkan adanya kejadian yang berada di
luar kekuasaannya, misalnya karena adanya gempa bumi, banjir, lahar dan lain-
lain.
 Keadaan memaksa absolut adalah suatu keadaan di mana debitur sama sekali
tidak dapat memenuhi perutangannya kepada kreditur, oleh karena adanya
gempa bumi, banjir bandang, dan adanya lahar (force majeur)
BERAKHIRNYA PERJANJIAN