2. 1. ALASAN MENGAPA BERKOPERASI
2. DASAR HUKUM
3. KEDUDUKAN KOPERASI INDONESIA
4. DIMANA KOPERASI BERADA
5. BENTUK KOPERASI
6. PENJENISAN KOPERASI ( PSL 16 UU NO 25 TAHUN 1992 )
7. PEMBENTUKAN KOPERASI
8. PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI
9. ANGGOTA KOPERASI
10. PERAN ANGGOTA
11. PERANGKAT ORGANISASI KOPERASI
12. MODAL KOPERASI
13. KEG[ATAN USAHA KOPERASI
14. TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS DAN PENGAWAS
DAFTAR ISI
3. ALASAN MENGAPA BERKOPERASI
ADA DUA ALASAN MENGAPA KITA MEMBANGUN KOPERASI
YAKNI : ALASAN YURIDIS DAN ALASAN EKONOMIS.
ALASAN YURIDIS IALAH ALASAN YANG BERPANGKAL PADA
DASAR HUKUM MENJAMIN KITA UNTUK DAPAT MENDIRIKAN
DAN MELAKUKAN USAHA-USAHA BERSAMA DALAM WADAH
KOPERASI.
ALASAN EKONOMI IALAH BAHWA KESEJAHTERAAN
ANGGOTA SECARA EKONOMI AKAN LEBIH MUDAH DIPENUHI
DENGAN CARA BEKERJASAMA.
SELAKU INSAN SOSIAL MANUSIA MEMBUTUHKAN SATU
SAMA LAIN.
ALASAN PRAKTIS EKONOMIS IALAH ALASAN-ALASAN YANG
BERDASARKAN KEMUDAHAN-KEMUDAHAN DALAM
PELAKSANAANNYA DAN SECARA EKONOMIS MEMBERIKAN
MANFAAT YANG BENAR-BENAR BERGUNA BAGI ORANG
YANG MENGGABUNGKAN DIRI DALAM KOPERASI.
4. DASAR HUKUM
DASAR HUKUM MEMBENTUK KOPERASI :
1. UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN.
2. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
3. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 1994 TENTANG PERSYARATAN DAN
TATACARA PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN
DASAR KOPERASI
4. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1995 TENTANG PELAKSANAAN
KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI
5. PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
NO. 10 TAHUN 2015 TENTANG KELEMBAGAAN KOPERASI.
6. PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
NO. 15 TAHUN 2015 TENTANG USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI
7. PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
NO. 16 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM
DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
8. KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN UKM NO. 98/KEP/M.KUKM/IX/2004
TENTANG NOTARIS SEBAGAI PEMBUAT AKTA KOPERASI
5. ● Menurut UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian:
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau
badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya
berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai
gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas
asas kekeluargaan:
1. Organisasi ekonomi masyarakat dengan
karakter sosial;
2. Dimiliki orang-perorang atau masyarakat
hukum koperasi sebagai anggota;
3. Membentuk sebuah entitas ekonomi
sebagai usaha bersama;
4. Berdasar kerjasama/kekeluargaan.
● Dengan demikian, Koperasi Indonesia
adalah Perusahaan Plus, yang diatur
dengan aturan tersendiri.
BUMN
(UU No. 19/2003)
Swasta
(UU No.
40/2007)
Koperas
i
(UU No.
25/ 1992
6. 1. TUGAS BUMN DAN BUMD ADALAH STABILISASI
HARGA DAN STABILISASI STOCK.
2. TUGAS SWASTA (PT, FIRMA) ADALAH MEMACU
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENYERAPAN
TENAGA KERJA.
3. TUGAS KOPERASI ADALAH MERATAKAN
PENDAPATAN DAN MERATAKAN
KESEJAHTERAAN.
7. - UPPKS
- KUBE
- LEPMM
- MEP
- KELOMPOK
- ARISAN
- DLL
INSTUTISIONALISASI
Dimanakah Koperasi Berada........?
PRANATA
SOSIAL
- PNPM
- LUEP
- BMT
- PKBM
1. Anggota Sudah
Menabung
2. Administrasi Keuangan
Sudah Berjalan
Lanjutan
Madya
Pemula
Koperasi
Sebagai BH
?
?
7
8. BENTUK KOPERASI
1. BERDASARKAN KEANGGOTAANNYA :
KOPERASI PRIMER : KOPERASI YANG ANGGOTANYA
SEKURANG-KURANGNYA 20 ORANG
KOPERASI SEKUNDER : KOPERASI YANG ANGGOTANYA
SEKURANG-KURANGNYA 3 KOPERASI PRIMER
9. BENTUK KOPERASI
2. BERDASARKAN JENIS USAHANYA :
a. KOPERASI JASA
– KOPERASI SERBA USAHA (KSU), KOPERASI ANGKUTAN, KOPERASI JASA BOGA,
KOPERASI PARIWISATA, KOPERASI PROFESI, KOPERASI PONDOK PESANTREN,
KOPERASI MAHASISWA, KOPERASI SIVITAS AKADEMIKA, KOPERASI ASURANSI
INDONESIA
b. KOPERASI PRODUSEN
– KOPERASI PRODUSEN TAHU TEMPE, KOPERASI PERTANIAN, KOPERASI INDUSTRI
KERAJINAN RAKYAT (KOPINKRA), KOPERASI UNIT DESA (KUD), KOPERASI WANITA
(KOPWAN), KOPERASI PROSPEK MANDIRI, KOPERASI KEHUTANAN RAKYAT, KOPERASI
PETERNAKAN, KOPERASI PERTAMBANGAN RAKYAT
c. KOPERASI KONSUMSI
– KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI), KOPERASI KARYAWAN, KOPERASI
FUNGSIONAL,
d. KOPERASI PEMASARAN
• KOPERASI UNIT DESA MINA, KOPERASI NELAYAN, KOPERASI PERIKANAN, KOPERASI
PERKEBUNAN, KOPERASI PEDAGANG PASAR, KOPERASI SUSU, KOPERASI TEBU
RAKYAT, KOPERASI PERUMAHAN
e. KOPERASI SIMPAN PINJAM
– KOPERASI SIMPAN PINJAM, KOPERASI BANK PERKREDITAN RAKYAT, KOPERASI YANG
MELAKSANAKAN USAHA DI BIDANG JASA KEUANGAN DAN PEMBIAYAAN
10. 10
● Pilihan (Jenis) Koperasi dalam mewujudkan Tujuan Berkoperasi, yaitu
Kesejahteraan Anggota (Member Promotion):
Tipe tujuan ekonomi spesifik
Pilihan jenis Koperasi
yang dibentuk ...
Meningkatkan PENJUALAN Koperasi PEMASARAN
Meningkatkan DAYA BELI ANGGOTA Koperasi KONSUMEN
Meningkatkan NILAI TAMBAH PRODUK Koperasi PRODUSEN
Memudahkan LAYANAN JASA Koperasi JASA
Memudahkan LAYANAN MODAL KERJA
Koperasi SIMPAN PINJAM
(KSP, KSPPS, dll)
(Pasal 16 UU No. 25/1992)
11. 11
PEMBENTUKAN KOPERASI (PERMEN NO 10 TH 2015 TTNG
KELEMBAGAAN KOPERASI)
PASAL 4 AYAT 1.
PARA PENDIRI WAJIB MENGADAKAN RAPAT PERSIAPAN PEMBENTU-
KAN KOPERASI YANG MEMBAHAS SEMUAL HAL YANG BERKAITAN DE
NGAN :
1.RENCANA PEMBENTUKAN KOPERASI
2.NAMA KOPERASI
3.RANCANGAN ANGGARAN DASAR KOPERASI
4.USAHA KOPERASI
5.BESARNYA SIMPOK DAN SIMWA SEBAGAI MODAL AWAL
6.PEMILIHAN PENGURUS DAN
7.PEMILIHAN PENGAWAS
PASAL 4 AYAT 2.
DALAM RAPAT PERSIAPAN PEMBENTUKAN KOPERASI DILAKUKAN PE
NYULUHAN KOPERASI TERLEBIH DAHULU OLEH PENYULUH
PERKOPERASIAN BAIK DARI INSTANSI PEMERINTAH MAUPUN DARI
NON PEMERINTAH
12. 12
PASAL 4 AYAT 3.
DALAM RAPAT PEMBENTUKAN KOPERASI DAPAT DIHADIRI OLEH
NOTARIS YANG TERDAFTAR DI KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM.
PASAL 4 AYAT 4
NOTARIS AKAN MENCATAT POKOK-POKOK HASIL PEMBAHASAN YANG DI
SEPAKATI DALAM RAPAT PENDIRIAN UNTUK DIRUMUSKAN DALAM AKTA
PENDIRIAN.
PASAL5 AYAT 1 RAPAT PEMBENTUKAN KOPERASI PRIMER DIHADIRI
OLEH SEKURANG-KURANGNYA 20 ORANG DAN KOPERASI SEKUNDER
OLEH 3 BH KOPERASI.
PASAL 5 AYAT 2 RAPAT PEMBENTUKAN KOPERASI DIPIMPIN OLEH SE –
ORANG ATAU BEBERAPA ORANG YG DITUNJUK OLEH PARA PENDIRI.
PASAL 5 AYAT 3 DALAM RAPAT PEMBENTUKAN MENETAPKAN AD
PASAL5 AYAT 4 AD MEMUAT SEKURANG –KURANGNYA ADA 16 POIN
ANTARA LAIN DAFTAR NAMA PENDIRI,KEANGGOTAAN,BID USAHA DLL.
PASAL5 AYAT 5 HASIL PELAKSANAAN RAPAT PEMBENTUKAN KOPERASI
DIBUAT DALAM BERITA ACARA RAPAT PENDIRIAN ATAU NOTULEN RAPAT
PENDIRIAN KOPERASI
13. PASAL 3 AYAT 1.
SEKELOMPOK ORANG YANG AKAN MEMBENTUK KOPERASI WAJIB MEMA-
HAMI :
1. PENGERTIAN, NILAI DAN PRINSIP KOPERASI
2. AZAS KEKELUARGAAN
3. PRINSIP BADAN HUKUM DAN
4. PRISIP MODAL SENDIRI ATAU EKUITAS
PASAL3 AYAT 2.
PEMBENTUKAN KOPERASI HARUS MEMENUHI SYARAT SBB:
1.KOPERASI PRIMER DIBENTUK DAN DIDIRIKAN OLEH PALING SEDIKIT 20
ORANG YG MEMPUNYAI KEGIATAN DAN KEPENTINGAN EKONOMI YANG
SAMA.
2.KOPERASI SEKUNDER DIBENTUK DAN DIDIRIKAN OLEH PALING SEDIKIT
3 BADAN HUKUM KOPERASI.
3.PENDIRI KOPERASI PRIMER ADALAH WARGA NEGARA INDONESIA,DAN
MAMPU MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM.
4.PENDIRI KOPERASI SEKUNDER ADALAH PENGURUS KOPERASI PRIMER
YANG DIBERI KUASA DARI MASING-MASING KOPERASI UNTUK MENG -
HADIRI RAPAT PEMBENTUKAN KOPERASI SEKUNDER.
14. 5. NAMA KOPERASI PALING SEDIKIT 3 (TIGA) KATA
6. MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA YANG LANGSUNG MEMBERI
MANFAAT SECARA EKONOMI KEPADA ANGGOTA
7. MENGELOMPOKKAN USAHA KOPERASI MENJADI USAHA UTAMA,
USAHA PENDUKUNG DAN USAHA TAMBAHAN DAN DICANTUMKAN
DALAM ANGGARAN DASAR
8. PARA PENDIRI MENYETORKAN MODAL SENDIRI YANG TERDIRI DARI
SIMPANAN POKOK DAN SIMPANAN WAJIB SEBAGAI MODAL AWAL
UTK MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA YANG JUMLAHNYA SESUAI
KEBUTUHAN YANG DIPUTUS OLEH RAPAT PENDIRIAN KOPERASI
15. Surat bukti penyetoran modal tetap USP pada Koperasi
primer sekurang-kurangnya Rp. 15.000.000,- (lima belas
juta rupiah) dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
untuk USP pada koperasi sekunder berupa deposito
pada Bank Pemerintah. Ketentuan tentang permodalan
dan pengembangannya diatur dalam peraturan Deputi
Pembiayaan.
TAMBAHAN YANG PERLU DILAMPIRKAN DLM
PEMBENTUKAN KOPERASI YANG MEMPUNYAI UNIT
USAHA SIMPAN PINJAM :
16. PENGERTIAN KOPERASI
ADALAH
BADAN USAHA
YANG BERANGGOTAKAN ORANG SEORANG
ATAU BADAN HUKUM KOPERASI DENGAN
MELANDASKAN KEGIATANNYA
BERDASARKAN PRINSIP KOPERASI
SEKALIGUS SEBAGAI GERAKAN EKONOMI
RAKYAT YANG BERDASARKAN ATAS AZAS
KEKELUARGAAN
UU No.25 TAHUN 1992
17. DASAR
PENGERTIAN
• BADAN USAHA
• ORANG SEORANG ATAU
BADAN HUKUM
• PRINSIP KOPERASI
• GERAKAN EKONOMI
RAKYAT
• KEKELUARGAAN
UU No 25/1992
18. DARI ANGGOTA
OLEH ANGGOTA JATIDIRI KOPERASI
UNTUK ANGGOTA
KOPERASI adalah LEMBAGA EKONOMI yang hrs
dikelola berdasarkan prinsip prinsip EKONOMI
agar mendapat shu
Koperasi adalah suatu kebutuhan yang harus dibentuk
oleh masyarakat bukan dibentuk oleh pemerintah atau
Kelompok-kelompok tertentu
BADAN USAHA
ORANG
SEORANG /
BADAN HUKUM
PRINSIP
KOPERASI
GERAKAN
EKONOMI
RAKYAT
KEKELUARGAAN
KOPERASI adalah kumpulan ORANG-ORANG/
BADAN HUKUM bukan kumpulan MODAL
Koperasi dalam gerak kiprahnya dilandasi atas dasar
semangat KEBERSAMAAN/GOTONG ROYONG,
dimana anggota yang satu menganggap anggota
lainnya sebagai SATU KELUARGA
19. PRINSIP KOPERASI
• KEANGGOTAAN SUKARELA DAN TERBUKA
• PENGELOLAAN DEMOKRATIS
• PEMBAGIAN SHU ADIL SEBANDING JASA ANGGOTA
• JASA TERBATAS TERHDP MODAL
• KEMANDIRIAN
(SWADAYA,SWAKERTA,SWASEMBADA)
• PENDIDIKAN PERKOPERASIAN
• KERJASAMA ANTAR KOPERASI
SWADAYA : KEMAMPUAN SENDIRI TERUTAMA MODAL
SWAKERTA : DIKELOLA SENDIRI (PENGURUS DAPAT
MENGANGKAT MANAJER/KARYAWAN)
SWASEMBADA : MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI
20. 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
• Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan Koperasi
mengandung makna bahwa menjadi anggota Koperasi tidak
boleh dipaksakan oleh siapapun. Sifat kesukarelaan juga
mengandung makna bahwa seorang anggota dapat
mengundurkan diri dari Koperasinya sesuai dengan syarat
yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi.
Sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam
keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi
dalam bentuk apapun.
• Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan
Koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para
anggota. Para anggota itulah yang memegang dan
melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
21. 3. Pembagian SHU dilakukan secara Adil dan sebanding
dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
• Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dilakukan tidak
semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang
dalam Koperasi tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa
usaha anggota terhadap Koperasi. Ketentuan yang demikian
ini merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan.
• Modal dalam Koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk
kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari
keuntungan. Oleh karena itu balas jasa terhadap modal yang
diberikan kepada para anggota juga terbatas, dan tidak
didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan.
Yang dimaksud dengan terbatas adalah wajar dalam arti tidak
melebihi suku bunga yang berlaku di pasar.
22. 5. Kemandirian
6. Pendidikan dan Kerjasama Antar Koperasi
• Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri,
tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh
kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan,
dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula
pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi,
swadaya, berani mempertanggung jawabkan perbuatan
sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.
• Penyelenggaraan pendidikan perkoperasian dan kerjasama
antar koperasi merupakan prinsip Koperasi yang penting
dalam meningkatkan kemampuan, memperluas wawasan
anggota, dan memperkuat solidaritas dalam mewujudkan
tujuan Koperasi. Kerjasama dimaksud dapat dilakukan antar
koperasi ditingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.
23. NILAI-NILAI KOPERASI
1. MENOLONG DIRI SENDIRI (SWADAYA)
KONTRIBUSI MODAL (SIMPANAN)
2. SWA TANGGUNG JAWAB
PARTISIPASI AKTIF DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN
3. DEMOKRASI
SATU ANGGOTA SATU SUARA
4. PERSAMAAN
HAK-HAK MEMPEROLEH PELAYANAN
5. KEADILAN
PEMBAGIAN SHU SEBANDING SESUAI TRANSAKSI
6. KESETIAKAWANAN
KEGIATAN KOPERASI UNTUK KEPENTINGAN BERSAMA
7. KEJUJURAN
TRANSPARANSI DALAM SEMUA TRANSAKSI
24. B. AZAS KEKELUARGAAN
KOPERASI DALAM GERAK KIPRAHNYA DILANDASI
ATAS DASAR SEMANGAT KEBERSAMAAN/GOTONG
ROYONG, DIMANA ANGGOTA YANG SATU
MENGANGGAP ANGGOTA LAINNYA SEBAGAI SATU
KELUARGA.
25. ● Koperasi memiliki status legalitas yang diberikan oleh UU kepada
rakyat yang bersekutu membentuk lembaga
● Koperasi adalah entitas Badan Hukum Privat, yang bercirikan:
1. Mempunyai TUJUAN, yaitu berupa: Visi, Misi, Rencana Strategis, Target
Tahunan;
2. Mempunyai ANGGOTA, yang juga berkedudukan sebagai Pemilik;
3. Mempunyai ALAT KELENGKAPAN ORGANISASI, berupa: Rapat Anggota,
Pengurus, dan Pengawas;
4. Mempunyai KEKAYAAN, berupa Modal Awal pada saat berdiri;
5. Mempunyai SISTEM KENDALI INTERNAL, seperti: AD/ART, Peraturan
Khusus, SPI;
6. Mempunyai USAHA yang berkelanjutan, yang ditunjukkan dengan kepemilikan
NPWP dan membayar PPh Badan;
7. Mempunyai INSTRUMEN PEMBAGI HASIL, yaitu aturan main (mekanisme)
dalam membagi keuntungan ke Anggota.c
C. PRINSIP BADAN HUKUM
26. 26
D
- Terdiri dari :
a. Simpanan pokok -> rep
pengguna jasa
b. Simpanan wajib -> rep
pemilik
c. Cadangan
d. Hibah
- Prinsipnya
a. Melekat pada lembaga
sejak berdiri sampai
bubar
b. Tidak boleh diambil tapi
dapat dialihkan
c. Ada instrumen
penghimpunan yang
dinamis
d. Mempunyai nilai tunai
Prinsip Ekuitas
27. 3/1/2024 27
Perbedaan Koperasi dengan Perusahaan
KOPERASI PERUSAHAAN
1. Tujuan: untuk kesejahteraan anggota 1. Tujuan: untuk memperoleh keuntungan
2.
Keanggotaan: terbuka untuk semua
pengguna
2.
Keanggotan: terbuka hanya untuk para
penanam modal tertentu
3.
Kewenangan tertinggi: mengambil keputusan
umum oleh anggota koperasi (share of
interest)
3.
Kewenangan tertinggi: keputusan tergantung
pada pemegang saham (investor) sesuai
jumlah (share of capital)
4.
Tingkat bunga (jasa): dibayarkan atas modal
yang jumlahnya terbatas
4.
Tingkat hutang bunga atas modal: tidak
terbatas (keuntungan maksimum)
5.
Hak politik: satu anggota satu suara (one
member one vote)
5.
Hak politik: investor dapat memiliki lebih
dari satu suara tergantung pada jumlah dari
modal yang di investasikan
6.
Pengawasan: dilaksanakan oleh anggota
koperasi berdasarkan hak yang sama
6.
Pengawasan: dilakukan oleh investor sesu-ai
proporsi jumlah modal yang diinvestasikan
7. Pemilik: pengguna adalah pemilik 7. Pemilik: penanam modal adalah pemilik
8. Struktur manajemen: naik (ke atas) 8. Struktur manajemen: atas – bawah
9.
Manfaat: anggota menerima manfaat sesuai
dengan kegiatan mereka di koperasi
9.
Manfaat: penanam modal menerima bagian
laba, sebagai hasil dari modal yang
ditanamkan
28. 3/1/2024 28
Kesejahteraan Anggota
(Member Promotion)
Kesejahteraan anggota bisa dicapai
melalui:
1. Membentuk badan usaha non-
hukum
2. Membentuk badan hukum non-
Koperasi (PT)
3. Membentuk Koperasi. Berkoperasi
artinya berkumpul dan bersama
orang lain merealisasikan tujuan,
yaitu kesejahteraan.
Kemudahan
Layanan Jasa
Penjualan
(Sales)
Nilai Tambah
Produk
Daya Beli
Kesejahteraan sebagai tujuan
berkoperasi memiliki dimensi
yang dalam perspektif
ekonomi spesifiknya adalah
...
Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya
serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang
maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 3 UU No.
25/1992)
Koperasi adalah pilihan !
29. PERMOHONAN PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI
(Permen no 10 tahun 2015 ttng Kelembagaan Koperasi )
PASAL 6 AYAT 1
1. PARA PENDIRI KOPERASI ATAU KUASANYA MEMPERSIAPKAN AKTA
PENDIRIAN KOPERASI UNTUK DIAJUKAN KEPADA NOTARIS
2. DALAM PENYUSUNAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI, PARA PENDIRI ATAU
KUASANYA DAPAT BERKONSULTASI DENGAN AHLI PERKOPERASIAN YANG
DIDAMPINGI OLEH NOTARIS.
3. PARA PENDIRI KOPERASI ATASU KUASANYA MENGAJUKAN PERMOHONAN
PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI SECRA TERTULIS KEPADA
PEJABAT YANG BERWENANG MELALUI NOTARIS.
30. PASAL 7 AYAT 1
PERSYARATANNYA ANTARA LAIN SBB :
1. SURAT PENGANTAR DARI DINAS.
2. SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN NAMA.
3. SURAT KETERANGAN DOMISILI KOPERASI.
4. SURAT PERMOHONAN IJIN USAHA SIMPAN PINJAM /UNIT USAHA SIMPAN
PINJAM,KALAU ADA USAHA SIMPAN PINJAMNYA.
5. 2 (DUA ) RANGKAP AKTA PENDIRIAN KOPERASI 1(SATU)DIANTARANYA
BERMATERAI CUKUP.
6. SURAT KUASA PENDIRI.
7. NOTULEN RAPAT PEMBENTUKAN KOPERASI.
8. BERITA ACARA RAPAT PEMBENTUKAN KOPERASI.
9. AKTA PENDIRIAN KOPERASI YANG DIBUAT DAN DITANDA TANGANI OLEH
NOTARIS.
10. SURAT BUKTI JUMLAH SETORAN SIMPANAN POKOK DAN SIMPANAN WAJIB
SEBAGAI MODAL AWAL.
11. RENCANA KEGIATAN USAHA KOPERASI MINIMAL 3 ( TIGA ) TAHUN KEDEPAN
DAN RAPBK.
12. FOTO COPI REKENING DEPOSITO ATAU TABUNGAN PADA BANK PEMERINTAH,
UNTUK USP PRIMER Rp. 15.000.000,- Dan USP SEKUNDER Rp. 50.000.000,-
SEDANG UNTUK KSP PRIMER TINGKAT KAB/KOTA Rp. 15.000.000,- KSP
PRIMER TINGKAT PROPINSI Rp. 75.000.000 DAN KSP SEKUNDER TINGKAT
KAB/KOTA Rp. 50.000.000,- DAN KSP SEKUNDER TINGKAT PROPINSI
Rp.150.000.000 ,-
31. Pasal 7 ayat 2. UNTUK KOPERASI SEKUNDER.
Pasal 7 ayat 3. PERMOHONAN PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI,
DITERIMA OLEH PEJABAT YANG BERWENANG DAN DIBERI
SURAT TANDA TERIMA.
Pasal 8. PEJABAT YANG BERWENANG MELAKUKAN PENELITIAN DAN
VERIFIKASI DIBERI JANGKA WAKTU PALING LAMA 1 (SATU ) BULAN
SEJAK PERMOHONAN DITERIMA.
Pasal 9. PENGESAHAN AKTE PENDIRIAN KOPERASI DITETAPKAN DALAM
JANGKA WAKTU PALING LAMBAT 3 (TIGA ) BULAN TERHITUNG
SEJAK TANGGAL PERMINTAAN PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN
DITERIMA SECARA LENGKAP. APABILA PERMOHONAN PENGESAHAN
AKTA PENDIRIAN KOPERASI DISETUJUI OLEH KEMENTERIAN
KOPERASI Cq. DEPUTI KELEMBAGAAN, NPAK MENERIMA
PEMBERITAHUAN MELALUI EMAIL DAN SELANJUTNYA KEPUTUSAN
MENTERI KOPERASI DAN UKM TENTANG PENGESAHAN AKTA
PENDIRIAN KOPERASI DAPAT DIUNDUH DAN DICETAK OLEH NPAK.
Pasal 10 ayat 1. DALAM HAL PERMINTAAN PENGESAHAN DITOLAK,
KEPUTUSAN PENOLAKAN SERTA ALASAN BERIKUT
BERKAS PERMINTAAN DISAMPAIKAN KEMBALI SECARA
TERTULIS KEPADA KUASA PENDIRI DENGAN SURAT
TERCATAT DALAM JANGKA WAKTU PALING LAMA 3 (
TIGA ) BULAN TERHITUNG SEJAK TANGGAL PERMINTAAN
PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI DITERIMA
SECARA LENGKAP.
32. PASAL 10 ayat
(2) TERHADAP PENOLAKAN PENGESAHAN TERSEBUT ,PARA PENDIRI ATAU
KUASA PENDIRI DAPAT MENGAJUKAN PERMINTAAN ULANG
PENGESAHAN ATAS AKTA PENDIRIAN KOPERASI, DALAM JANGKA
WAKTU PALING LAMA 1 (SATU ) BULAN TERHITUNG SEJAK TANGGAL
DITERIMANYA PEMBERITAHUAN PENOLAKAN DENGAN MELAMPIRKAN
BERKAS-BERKAS YANG TELAH DIPERBAIKI SESUAI YANG DISARANKAN
DALAM SURAT PENOLAKAN.
(3) PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN TANDA TERIMA KEPADA
KUASA PENDIRI YANG MENGAJUKAN PERMINTAAN ULANG.
(4) PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN KEPUTUSAN TERHADAP
PERMINTAAN ULANG TERSEBUT DALAM JANGKA WAKTU PALING
LAMBAT 1 (SATU) BULAN TERHITUNG SEJAK DITERIMANYA PERMINTAAN
ULANG PENGESAHAN SECARA LENGKAP.
(5) APABILA PERMINTAAN ULANG PENGESAHAN TERSEBUT
DISETUJUI,MAKA KEPUTUSAN PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN
DISAMPAIKAN LANGSUNG KEPADA KUASA PENDIRI.
(6) APABILA PERMINTAAN ULANG PENGESAHAN DITOLAK MAKA
KEPUTUSAN PENOLAKAN BESERTA ALASANNYA DISAMPAIKAN KEPADA
PENDIRI ATAU KUASANYA MELALUI NOTARIS DENGAN SURAT TERCATAT
DALAM JANGKA WAKTU PALING LAMA 7 (TUJUH ) HARI TERHITUNG
SEJAK KEPUTUSAN PENOLAKAN DITETAPKAN.
(7) KEPUTUSAN TERHADAP PERMINTAAN ULANG TERSEBUT MERUPAKAN
KEPUTUSAN AKHIR.
33. PASAL 11 ayat
(1) APABILA PEJABAT YANG BERWENANG TIDAK MEMBERIKAN
KEPUTUSAN DALAM JANGKA WAKTU 3 (TIGA ) BULAN SEBAGAI
MANA DIMAKSUD PASAL 9 ATAU 1 (SATU ) BULAN SEBAGAIMANA
DIMAKSUD PASAL 10 AYAT 4 MAKA AKTA PENDIRIAN KOPERASI
DIBERIKAN PENGESAHAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG
MENGESAHAKAN BERDASARKAN KETENTUAN PP NOMER 4 TAHUN
1994 TENTANG TATA CARA PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN DAN
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI.
PASAL 12 ayat
(1) KOPERASI MEMPEROLEH STATUS BADAN HUKUM SETELAH
MENDAPAT PENGESAHAN OLEH MENTERI.
(2) NOMER DAN TANGGAL SURAT KEPUTUSAN PENGESAHAN AKTA
PENDIRIAN KOPERASI MERUPAKAN NOMER DAN TANGGAL
PEROLEHAN STATUS BADAN HUKUM . NOMER BADAN HUKUM
KOPERASI HANYA SATU SELAMA KOPERASI AKTIF NOMER BADAN
HUKUM HAPUS APABILA KOPERASI DIBUBARKAN.
PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI DENGAN SYSTEM ELEKTRONIK (
ONLINE SYSTEM ) MULAI DIBERLAKUKAN PADA TANGGAL 15 APRIL 2016 DAN
YANG DAPAT MELAKUKAN PENDAFTARAN ATAU MENGAKSES KEDALAM
SYISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM KOPERASI DENGAN SYSTEM
ELEKTRONIK INI HANYA OLEH NOTARIS PEMBUAT AKTA KOPERASI (NPAK).
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM TETAP MELAYANI PENGESAHAN AKTA
PENDIRIAN SECARA MANUAL .
34. PEMBAGIAN TUGAS KEWENANGAN ;
BERDASARKAN UU NOMER 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN
DAERAH, UNTUK PENGESAHAAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI, PERUBAHAN
ANGGARAN DASAR KOPERASI DAN PEMBUBARAN KOPERASI MENJADI
KEWENANGAN PUSAT MULAI BERLAKU TANGGAL 15 APRIL 2016.
PERSETUJUAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG,KANTOR CABANG
PEMBANTU DAN KANTOR KAS MENJADI KEWENANGAN BUPATI / WALIKOTA
PERMEN KOP DAN UKM NOMER 15 TAHUN 2015 TENTANG USAHA SIMPAN
PINJAM OLEH KOPERASI PASAL 10. DAN PERMEN KOP DAN UKM NOMER 16
TAHUN 2015 PASAL 11 UNTUK PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA SIMPAN
PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH OLEH KOPERASI .
UNTUK LEGALITAS USAHA BERBENTUK IJIN USAHA SIMPAN PINJAM
DIBERIKAN PADA KSP DAN USP KOPERASI SETELAH AKTA PENDIRIAN
DISAHKAN ( PASAL 6 PERMEN NOMER 15 DAN PERMEN 16 TAHUN 2015
),SESUAI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN PADA PERMEN NOMER 10
TAHUN 2015 TENTENG KELEMBAGAAN KOPERASI PASAL 56 SEDANG IJIN
USAHA SELAIN KEGIATAN SIMPAN PINJAM DARI INSTASI YANG BERWENANG
SESUAI DENGAN USAHA YANG DIJALANKAN DIATUR DI PASAL 54.
35. PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO,USAHA KECIL DAN USAHA MENENGAH
- PEMBEDAYAAN USAHA MIKRO (KAB/KOTA)
- PEMBERDAYAAN USAHA KECIL (PROPINSI )
- PEMBERDAYAAN USAHA MENGENGAH (PUSAT)
PEMBERDAYAAN DALAM HAL
- PENDATAAN
- KEMITRAAN
- PENGUATAN KELEMBAGAAN
- KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
PENGEMBANGANNYA
- USAHA MIKRO KE KECIL (KAB/KOTA)
- USAHA KECIL KE MENENGAH (PROPINSI )
- USAHA MENENGAH KE BESAR (PUSAT)
36. CATATAN TAMBAHAN MATERI
ANGGARAN DASAR :
1. TENTANG MODAL PENYERTAAN
2. TENTANG PIMPINAN DAN
SEKRETARIS RAPAT
3. PENGELOMPOKAN USAHA
KOPERASI
37. ANGGOTA KOPERASI
• ANGGOTA KOPERASI ADALAH ORANG/BH KOPERASI YANG
MEMPUNYAI KEPENTINGAN EKONOMI YANG SAMA,
SEBAGAI PEMILIK DAN SEKALIGUS PENGGUNA JASA,
BERPARTISIPASI AKTIF UNTUK MENGEMBANGKAN KOPERASI
DAN SYARAT-SYARAT LAIN YANG DITENTUKAN DALAM
ANGGARAN DASAR (AD) KOPERASI SERTA TELAH TERDAFTAR
DAN MEMBUBUHKAN TANDA TANGAN DAN CAP JEMPOL
DALAM BUKU DAFTAR ANGGOTA
“ANGGOTA KOPERASI ADALAH PEMILIK SEKALIGUS PENGGUNA
JASA KOPERASI”
A. PENGERTIAN ANGGOTA KOPERASI
38. ANGGOTA HARUS SELALU MENJADI SEMANGAT
BERKOPERASI SECARA KONSISTEN. SEMANGAT ITU
DIPERLUKAN DALAM SETIAP TAHAP-TAHAP KITA
BERKOPERASI, YAKNI :
SEMANGAT SAAT MENDIRIKAN
SEMANGAT SAAT MEMANFAATKAN
SEMANGAT SAAT MENGEMBANGKAN
SEMANGAT SAAT MEMPERTAHANKAN
KELANGSUNGAN HIDUP
SEMANGAT SAAT UNTUK MENENTUKAN HARUS
MENGAKHIRI PERIKATAN (PEMBUBARAN
KOPERASI)
39. B. JENIS ANGGOTA KOPERASI
a) ANGGOTA PENUH : telah memenuhi persyaratan AD dan
telah menandatangani dalam buku daftar anggota.
b) CALON ANGGOTA : belum memenuhi AD (maksimal 3
bulan)
c) ANGGOTA DILAYANI : yang mendapat pelayanan secara
tetap dan potensial untuk menjadi anggota.
d) ANGGOTA LUAR BIASA : WNI/WNA yg telah memiliki Kartu
Izin Menetap (KIM) yang ingin memdapat pelayanan dari
koperasi namun belum sepenuhnya dapat memenuhi
persyaratan yang ditetapkan dalam AD koperasi.
e) ANGGOTA PENDIRI : anggota yang mendirikan koperasi
yang hadir dalam Rapat Pembentukan koperasi dan telah
memenuhi persyaratan keanggotaan serta menyatakan diri
menjadi anggota.
40. C. SYARAT ANGGOTA KOPERASI
SYARAT-SYARAT MENJADI ANGGOTA KOPERASI :
• WNI
• MEMILIKI KESINAMBUNGAN USAHA DENGAN KEGIATAN
USAHA KOPERASI
• MEMILKI KEMAMPUAN MELAKUKAN TINDAKAN HUKUM
• BERSEDIA MEMBAYAR KEWAJIBANNYA KEPADA KOPERASI
• MENYETUJUI AD/ART DAN KETENTUAN YANG BERLAKU
DALAM KOPERASI
• BERDOMISILI DI DALAM WILAYAH KOPERASI
41. D. HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA KOPERASI
HAK ANGGOTA KOPERASI :
• MEMPEROLEH PELAYANAN DARI KOPERASI
• MENGHADIRI RAPAT ANGGOTA
• MEMILIKI HAK SUARA YANG SAMA
• MEMILIH DAN DAPAT DIPILIH MENJADI
PENGURUS/PENGAWAS
• MENGAJUKAN PENDAPAT SARAN DAN USUL UNTUK
KEMAJUAN KOPERASI
KEWAJIBAN ANGGOTA KOPERASI :
• MEMBAYAR SIMPANAN (POKOK,WAJIB) SESUAI DENGAN
KETENTUAN AD/ART
• BERPARTISIPASI DALAM KEGIATAN USAHA KOPERASI
• MENTAATI KETENTUAN AD/ART
• MEMELIHARA DAN MENJAGA NAMA BAIK SERTA
KEBERSAMAAN DALAM KOPERASI
42. PERILAKU DALAM ARTI PERAN ANGGOTA DALAM
KOPERASI BILA DICERMATI ADA 10 PERAN UTAMA, YAITU :
1. ANGGOTA SEBAGAI INISIATOR BERDIRINYA KOPERASI;
2. ANGGOTA SEBAGAI BUILDERS YAITU PENDIRI KOPERASI;
3. ANGGOTA SEBAGAI OWNER YAITU PEMILIK KOPERASI;
4. ANGGOTA SEBAGAI PELANGGAN UTAMA KOPERASI;
5. ANGGOTA SEBAGAI PEMASOK KOPERASI;
6. ANGGOTA SEBAGAI PENYULUH KOPERASI;
7. ANGGOTA SEBAGAI PELINDUNG KOPERASI;
8. ANGGOTA SEBAGAI SEBAGAI PEMODAL UTAMA KOPERASI;
9. ANGGOTA SEBAGAI KADER KOPERASI;
10. ANGGOTA SEBAGAI PENGAWAS KOPERASI.
11. YANG AKHIRNYA SEBAGAI PENIKMAT
44. 1. RAPAT ANGGOTA
a) RAPAT ANGGOTA MERUPAKAN PEMEGANG KEKUASAAN
TERTINGGI DALAM KOPERASI
b) RAPAT ANGGOTA DIHADIRI OLEH ANGGOTA YANG
PELAKSANAANNYA DIATUR DALAM ANGGARAN DASAR
c) KEPUTUSAN RAPAT ANGGOTA DIAMBIL BERDASARKAN
MUSYAWARAH UNTUK MENCAPAI MUFAKAT
d) RAPAT ANGGOTA DILAKUKAN PALING SEDIKIT SEKALI DALAM 1
(SATU) TAHUN
e) RAPAT ANGGOTA UNTUK MENGESAHKAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS DISELENGGARAKAN
PALING LAMBAT 6 (ENAM) BULAN SETELAH TAHUN BUKU
LAMPAU
45. a. ANGGARAN DASAR
b. KEBIJAKSANAAN UMUM DI BIDANG ORGANISASI, MANAJEMEN, DAN
USAHA KOPERASI
c. PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN PENGURUS DAN
PENGAWAS.
d. RENCANA KERJA, RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KOPERASI, SERTA PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN.
e. PENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS DALAM
PELAKSANAAN TUGASNYA
f. PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA
g. PENGGABUNGAN, PELEBURAN PEMBAGIAN DAN PEMBUBARAN
KOPERASI
RAPAT ANGGOTA MENETAPKAN :
1. RAPAT ANGGOTA BIASA
2. RAPAT ANGGOTA KHUSUS
3. RAPAT ANGGOTA LUAR BIASA
JENIS RAPAT ANGGOTA
46. Ad. 1 RAPAT ANGGOTA BIASA
RAPAT ANGGOTA BIASA ADALAH RAPAT ANGGOTA YANG
DISELENGGARAKAN OLEH KOPERASI YANG SIFATNYA RUTIN
ATAU BILAMANA KEADAAN MEMERLUKAN TETAPI TIDAK
MEMUTUSKAN HAL-HAL YANG SIFATYA SANGAT MENDASAR
SEPERTI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, AMALGAMASI,
PELEBURAN DAN PEMBUBARAN KOPERASI
RAPAT ANGGOTA BIASA DAPAT DIBEDAKAN MENJADI :
• RAPAT ANGGOTA TAHUNAN
• RAPAT ANGGOTA PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
• RAPAT ANGGOTA PEMILIHAN PENGURUS DAN PENGAWAS
Ad. 2 RAPAT ANGGOTA KHUSUS
RAPAT ANGGOTA KHUSUS ADALAH RAPAT YANG
DISELENGGARAKAN OLEH KOPERASI UNTUK MEMBAHAS
MASALAH-MASALAH YANG SIFATNYA SANGAT MENDASAR YANG
MENYANGKUT BADAN HUKUM KOPERASI TERMASUK
ANGGARAN DASARNYA
47. RAPAT ANGGOTA KHUSUS DAPAT DIBEDAKAN MENJADI :
• RAPAT ANGGOTA KHUSUS PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
- PERUBAHAN BIDANG USAHA
- PENGGABUNGAN KOPERASI
- PEMBAGIAN KOPERASI
• RAPAT ANGGOTA KHUSUS PEMBUBARAN KOPERASI
- ATAS KEHENDAK KOPERASI/RAPAT ANGGOTA
- OLEH PEMERINTAH (PP 17 TAHUN 1994)
• RAPAT ANGGOTA KHUSUS PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN
KOPERASI
- KONSOLIDASI (MENJADI SATU KOPERASI)
- MERGER (MENJADI KOPERASI BARU)
Ad. 3 RAPAT ANGGOTA LUAR BIASA (RALB)
DAPAT DISELENGGARAKAN APABILA DIPANDANG SANGAT
DIPERLUKAN ADANYA KEPUTUSAN, YANG KEWENANGANNYA
ADA PADA RAPAT ANGGOTA DAN TIDAK DAPAT MENUNGGU
DILAKSANAKAN RAPAT ANGGOTA BIASA
48. a) Ada permintaan paling sedikit 20 % dari jumlah anggota; dan atau
b) Atas keputusan Rapat Pengurus atau keputusan Rapat Pengurus
dan Pengawas dan atau
c) Dalam hal keadaan sangat mendesak untuk segera memperoleh
keputusan RA.
d) Negara dalam keadaan bahaya atau perang, tidak memungkinkan
diadakan Rapat Anggota Biasa dan Rapat Anggota Khusus.
a) Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) dari
jumlah anggota dan keputusannya disetujui oleh 2/3 (dua aper tiga)
dari jumlah anggota yang hadir.
b) Untuk RALB Negara dalam keadaan bahaya atau perang, tidak
memungkinkan untuk diadakan Rapat Anggota Biasa dan Rapat
Anggota Khusus, harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/5 dari
jumlah anggota dan keputusannya disetujui oleh 2/3 dari jumlah
anggota yang hadir.
Rapat Anggota Luar Biasa sah apabila :
Rapat Anggota Luar Biasa diadakan apabila
49. 2. PENGURUS
SUATU BADAN YANG TERDIRI ATAS SEKURANG-KURANGNYA 3
ORANG ANGGOTA YANG DIPILIH DARI DAN OLEH ANGGOTA DALAM
RAPAT ANGGOTA SERTA DIBERIKAN TUGAS UNTUK MENGURUS
ORGANISASI DAN USAHA KOPERASI
PERSYARATAN PENGURUS
a. TIDAK MEMPUNYAI USAHA SENDIRI YANG DAPAT MENYAINGI
KOPERASI.
b. DAPAT BEKERJASAMA DENGAN ANGGOTA PENGURUS YANG LAIN.
c. TIDAK MENUNTUT PERLAKUAN ISTIMEWA.
d. BERSEDIA MENYEDIAKAN WAKTU UNTUK MENGURUS,
MELAKSANAKAN TUGAS DAN KEWAJIBAN KOPERASI
e. SELAMA MENJADI PENGURUS DALAM KOPERASI TERSEBUT TIDAK
BOLEH MENJADI PENGURUS PADA KOPERASI LAIN
1. MEMILIKI KEMAMPUAN,PENGETAHUAN TENTANG
2. KOPERASI,JUJUR,LOYAL DAN BERDEDIKASI TERHADAP KOPERASI
3. MEMILIKI KETERAMPILAN KERJA DAN SEMANGAT KEWIRAUSAHAAN
4. TELAH MENJADI ANGGOTA MINIMAL 2 TH
5. ANTAR PENGURUS TDK MEMILKI HUB DARAH ATAU SEMENDA
6. BELUM PERNAH TERBUKTI MELAKUKAN TINDAK PIDANA
7. MEMENUHI SYARAT-SYARAT LAIN YANG DITENTUKAN DALAM ANGGARAN
DASAR :
50. 1. MENYELENGGARAKAN DAN MENGENDALIKAN USAHA KOPERASI
2. MELAKUKAN SELURUH PERBUATAN HUKUM ATAS NAMA KOPERASI
3. MENGAJUKAN RENCANA KERJA DAN RAPBK
4. MENYELENGGARAKAN RAT SERTA MEMPERTANGGUNG JAWABKAN
TUGAS KEPENGURUSANNYA
5. MEMUTUSKAN PENERIMAAN,PENOLAKAN SERTA PEMBERHENTIAN
ANGGOTA
6. MEMBERIKAN PENJELASAN DAN KETERANGAN KEPADA ANGGOTA
7. MEMELIHARA KERUKUNAN DIANTARA ANGGOTA
8. MENANGGUNG KERUGIAN SEBAGAI AKIBAT:
a. DITANGGUNG YANG BERSANGKUTAN ATAS KELALAIAN
SEORANG ATAU BEBERAPA ORANG PENGURUS
b. DITANGGUNG SEMUA ANGGOTA PENGURUS ATAS KEBIJAKAN
YANG TLH DIPUTUSKAN DALAM RAPAT ANGGOTA
9. MEMINTA JASA AUDIT KEPADA KOPERASI JASA AUDIT ATAU
AKUNTAN PUBLIK ATAS BIAYA KOPERASI YANG
BERSANGKUTAN
10. MELAKUKAN TINDAKAN HUKUM YANG BERSIFAT PENGURUSAN
DAN PEMILIKAN DALAM HAL:
- MEMINJAM ATAU MEMINJAMKAN UANG ATAS NAMA KOPERASI
SESUAI KETENTUAN DALAM AD/ART KOPERASI
- MEMBELI DAN MENJUAL ATAU MELEPASKAN HAK ATAS BARANG
BERGERAK MILIK KOPERAS SESUAI DENGAN ART KOPERASI
TUGAS DAN KEWAJIBAN PENGURUS
51. PENGELOLA KOPERASI MEMILIKI JIWA 5 R
(BENER, KOBER, PINTER, BANTER & SEGER)
BENER DALAM ARTI PENGELOLA KOPERASI MENSIKAPI BAHWA
PENGELOLAAN KOPERASI MERUPAKAN AMANAH DARI ANGGOTA,
SEHINGGA KOPERASI PERLU DIKELOLA DENGAN PENUH TANGGUNG
JAWAB DAN DIKELOLA DENGAN BENAR.
KOBER DALAM ARTI PENGELOLA HARUS BENAR-BENAR MENYEDIAKAN
WAKTU UNTUK MENGELOLA KOPERASI.
PINTER DALAM ARTI PENGELOLA HARUS MEMILIKI PENGETAHUAN YANG
MEMADAI MENGENAI PENGELOLAAN KOPERASI, MAMPU MENDAPATKAN
SUMBER DANA, MAMPU MENCARI ANGGOTA DAN MAMPU MEMINTERKAN
ANGGOTA. INI BERARTI PENGELOLA (PENGURUS, PENGAWAS DAN
MANAJER) KOPERASI HARUS KOMPETEN.
BANTER DALAM ARTI PENGELOLA KOPERASI HARUS MELAKUKAN
PENGELOLAAN DENGAN PRODUKTIF DAN EFISIEN, SEHINGGA
KEUNTUNGAN KOPERASI DAPAT MENINGKAT DENGAN CEPAT.
SEGER DALAM ARTI PENGELOLAAN KOPERASI SELALU BERORIENTASI
PADA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA.
52. 3. PENGAWAS
ADALAH BADAN YANG TERDIRI ATAS SEKURANG-KURANGNYA 3
ORANG ANGGOTA YANG DIPILIH DARI DAN OLEH ANGGOTA DALAM
RAPAT ANGGOTA YANG DISERAHI TUGAS UNTUK MENGAWASI
PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN PENGELOLAAN KOPERASI
PERSYARATAN PENGAWAS
1. MEMILIK KEMAMPUAN, PENGETAHUAN TTG KOPERASI, JUJUR,
LOYAL, DAN BERDEDIKASI TERHADAP KOPERASI
2. TELAH MENJADI ANGGOTA MINIMAL 2 TH
PERANAN PENGAWAS KOPERASI ADALAH MENJALANKAN FUNGSI
PENGAWASAN (KONTROL), YANG DAPAT DIKEMUKAKAN SEBAGAI
BERIKUT :
• PENGAWAS KOPERASI SEBAGAI ALAT PERLENGKAPAN ORGANISASI
TELAH DIPERCAYAKAN UNTUK MENGAMANKAN KEPENTINGAN-
KEPENTINGAN KOPERASI, ANGGOTA DAN PIHAK-PIHAK LAINNYA SERTA
MENGAWASI ATAS PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA.
• PENGAWAS KOPERASI SEBAGAI TIM MANAJEMEN YANG MENDORONG
TERCAPAINYA PELAKSANAAN USAHA YANG EFEKTIF DAN EFISIEN.
• PENGAWAS KOPERASI SEBAGAI PELINDUNG YANG MELINGDUNGI
KEPENTINGAN KOPERASI DAN ANGGOTA SERTA MENJAGA AGAR
KEKAYAAN KOPERASI DIKELOLA SECARA BENAR.
53. 1. MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN
DENGAN KEBIJAKAN DALAM KOPERASI
2. MENELITI CATATAN PEMBUKUAN
3. MENDAPAT SEGALA KETERANGAN YANG DIPERLUKAN
4. MEMBERIKAN KOREKSI, SARAN DAN TEGURAN SERTA
PERINGATAN PADA PENGURUS
5. MERAHASIAKAN HASIL PENGAWASAN
6. MEMBUAT LAPORAN TERTULIS PADA RAPAT ANGGOTA
7. PENGAWAS BERHAK MENERIMA IMBALAN JASA SESUAI
KEPUTUSAN RAT
HAK DAN KEWAJIBAN PENGAWAS
54. MANAJER KOPERASI
MANAJER KOPERASI PELAKSANA TUGAS PENGURUS DALAM MEMIMPIN
KOPERASI SEHINGGA MAMPU MENCAPAI TUJUAN SESUAI DENGAN
PROGRAM KERJA KOPERASI. MANAJER DIANGKAT DAN
DIBERHENTIKAN OLEH PENGURUS
TUGAS MANAJER :
• MERENCANAKAN KEGIATAN SEBAGAI REALISASI DARI PROGRAM
KERJA KOPERASI
• MENGORGANISIR PELAKASANAAN KEGIATAN KOPERASI SEEFISIEN
MUNGKIN
• MELAKSANAKAN PEKERJAAN SESUAI DENGAN PERENCANAAN DAN
ORGANISASINYA
• MELAKSANAKAN PENGAWASAN SELAMA KEGIATAN BERJALAN
FUNGSI MANAJER :
• PELAKSANA KEBIJAKAN PENGURUS YANG DIHASILKAN OLEH RAT
• MELAKSANAKAN USAHA DAN BERTANGGUNG JAWAB KEPADA
PENGURUS
• PELAKSANA KELANGSUNGAN USAHA KOPERASI
55. M O D A L
1. MODAL SENDIRI :
SIMPANAN POKOK & SIMPANAN WAJIB
CADANGAN
DONASI / HIBAH
SHU YANG BELUM DIBAGI
PENYERTAAN
SIMPANAN POKOK ADALAH SEJUMLAH UANG YANG SAMA BANYAKNYA YANG
WAJIB DIBAYARKAN KEPADA KOPERASI PADA SAAT MASUK MENJADI
ANGGOTA, YANG TIDAK DAPAT DIAMBIL KEMBALI SELAMA YANG
BERSANGKUTAN MASIH MENJADI ANGGOTA
SIMPANAN WAJIB ADALAH JUMLAH SIMPANAN TERTENTU YANG TIDAK
HARUS SAMA YANG WAJIB DIBAYARKAN ANGGOTA KEPADA KOPERASI
DALAM WAKTU DAN KESEMPATAN TERTENTU YANG TIDAK DAPAT DIAMBIL
KEMBALI SELAMA YANG BERSANGKUTAN MASIH MENJADI ANGGOTA.
DANA CADANGAN ADALAH SEJUMLAH UANG YANG DIPEROLEH DARI
PENTISIJHAN HASIL USAHA SETELAH PAJAK YANG DIMAKSUDKAN UNTUK
MEMUPUK MODAL SENDIRI DAN MENUTUP KERUGIAN KOPERASI BILA
DIPERLUKAN.
56. 2. MODAL LUAR
TABUNGAN/SIMSUK
BANK
NON BANK
• BUMN
• MODAL VENTURA
• APBD , BERUPA BANTUAN PERKUATAN
PERMODALAN KOPERASI,KLP EKON
PRODUKTIF,BANTUAN PENGUSAHA KECIL
• APBN, BERUPA BANTUAN PERKUATAN
PERMODALAN KOPERASI YANG BERSUMBER
DARI DANA PKPS BBM,MAP,LEPMM,PUK.
• LPDB
58. KETENTUAN UMUM
AKTA PENDIRIAN ADALAH SURAT KETERANGAN TENTANG
PENDIRIAN SESUATU KOPERASI YANG BERISI PERNYATAAN DARI
PARA KUASA PENDIRI YANG DITUNJUK DAN DIBERI KUASA DALAM
SUATU RAPAT PEMBENTUKAN KOPERASI UNTUK
MENANDATANGANI ANGGARAN DASAR PADA SAAT PEMBENTUKAN
KOPERASI.
ANGGARAN DASAR ADALAH SUATU ATURAN TERTULIS YANG
MEMUAT TATA KEHIDUPAN KOPERASI YANG DISUSUN DAN
DISEPAKATI OLEH PARA PENDIRI KOPERASI PADA SAAT RAPAT
PEMBENTUKAN KOPERASI.
PENDIRI ADALAH ORANG-ORANG ATAU BADAN HUKUM-BADAN
HUKUM KOPERASI YANG BERNIAT DAN BERSEPAKAT MEMBENTUK
KOPERASI, MEMENUHI PERSYARATAN KEANGGOTAAN DAN
MENYATAKAN DIRI MENJADI ANGGOTA SERTA HADIR DALAM
RAPAT PEMBENTUKAN.
KUASA PENDIRI ADALAH BEBERAPA ORANG DIANTARA PENDIRI
YANG DIBERI KUASA OLEH PARA PENDIRI UNTUK MENANDATANGI
AKTA PENDIRIAN DAN SEKALIGUS DITUNJUK UNTUK PERTAMA
KALINYA SEBAGAI PENGURUS KOPERASI.
59. DALAM PENGELOLAAN USAHA SIMPAN PINJAM AGAR BERPEDOMAN PADA PP No.
9 TAHUN 1995 DAN PERMEN PERMENEGKOP DAN UKM NOMOR 15 TAHUN 2015.
KSP/USP KOPERASI
1. SETIAP PENDIRIAN KSP WAJIB MENYEDIAKAN MODAL DISETOR DAN SETIAP PEMBENTUKAN
USP WAJIB MENYEDIAKAN MODAL TETAP DALAM BENTUK DEPOSITO PADA BANK
PEMERINTAH yang dalam pengembangannya diatur pada Peraturan Deputi Pembiayaan.
2. MODAL YANG DISETOR PADA SAAT PENDIRIAN KSP TERDIRI DARI SIMPANAN POKOK, DAN
DAPAT DITAMBAH DENGAN SIMPANAN WAJIB, SERTA HIBAH YANG BESARNYA DITETAPKAN
PALING SEDIKIT :
a. Rp. 15.000.000,- (LIMA BELAS JUTA RUPIAH) UNTUK KSP PRIMER Kab/Kota.
b. Rp. ,75.000.000 ( tujuh puluh llima juta rupiah ) UNTUK KSP Primer Propinsi
3. MODAL AWAL PEMBENTUKAN USP KOPERASI MODAL TETAP YANG DIPISAHKAN DARI HARTA
KEKAYAAN KOPERASI YANG BESARNYA DITETAPKAN SEBAGAI BERIKUT :
a. PALING SEDIKIT Rp. 15.000.000,- (LIMA BELAS JUTA RUPIAH) UNTUK PENDIRIAN USP
PADA KOPERASI PRIMER
b. PALING SEDIKIT Rp. 50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) UNTUK PENDIRIAN USP
PADA KOPERASI SEKUNDER
4. MODAL DISETOR ATAU MODAL TETAP PADA AWAL PENDIRIAN TIDAK BOLEH BERKURANG
JUMLAHNYA DAN TIDAK BOLEH DIAMBIL SEBELUM ADANYA MODAL PENGGANTI.
5. USP Koperasi yang memiliki modal tetap lebih kecil dari Rp 15.000.000 didaftar pada buku registresi
koperasi dan selambat-lambatnya 1 (satu ) tahun sudah mengajukan ijin usaaha,sedangkan USP
koperasi yang telah mencapai aset Rp 5 M dapat memisahkan diri menjadi KSP.
DALAM PERATURAN TERSEBUT DIJELASKAN TENTANG PERMODALAN KSU/USP KOPERASI :
60. TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS/PENGAWAS
• PENGURUS/PENGAWAS YANG TELAH MENGAKHIRI MASA BAKTINYA
MENGUNDURKAN DIRI; SEHINGGA KEPENGURUSAN DINYATAKAN
DEMISIONER
• DILAKUKAN RAPAT PEMILIHAN PENGURUS/PENGAWAS YANG
DIPIMPIN OLEH SESEORANG/LEBIH YANG BERSIFAT INDEPENDEN
• JUMLAH DAN SUSUNAN PENGURUS/PENGAWAS SESUAI AD/RAT.
JUMLAH PENGURUS : 3-5 ORANG, DENGAN SUSUNAN :
KETUA
SEKRETARIS
BENDAHARA
JUMLAH PENGAWAS : 3 ORANG, DENGAN SUSUNAN :
KETUA
ANGGOTA
ANGGOTA
MASA BHAKTI PENGURUS/PENGAWAS MAKSIMAL 5 TAHUN
(SESUAI AD/ART)
61. CARA PEMILIHAN PENGURUS/PENGAWAS, ADA 2 SISTEM
1. SISTEM LANGSUNG
- LANGSUNG TERBUKA
- LANGSUNG TERTUTUP
2. SISTEM FORMATUR
1. SISTEM LANGSUNG
YAITU ANGGOTA MEMILIH PENGURUS/PENGAWAS SECARA
LANGSUNG SESUAI DENGAN DIKEHENDAKI .
SISTEM LANGSUNG DAPAT DILAKSANAKAN DENGAN 2 CARA :
YAITU ANGGOTA MEMILIH SECARA BEBAS/TERBUKA.
HAL INI DAPAT DILAKUKAN DENGAN PEMILIHAN YANG LANGSUNG
DICATAT MELALUI PAPAN TULIS, PENENTUAN PEMENANG SESUAI
HASIL SUARA YANG TERBANYAK, ATAU PENUNJUKAN SECARA
AKLAMASI, YAITU PENUNJUKAN BERDASARKAN KESEPAKATAN
BERSAMA.
1. CARA TERBUKA
62. YAITU PEMILIHAN DENGAN MENGGUNAKAN TULISAN DALAM
KERTAS YANG TERTUTUP, UNTUK MENULIS NAMA YANG DIPILIH.
PENENTUAN PEMENANG SESUAI HASIL SUARA YANG TERBANYAK.
2. CARA TERTUTUP
2. SISTEM FORMATUR
YAITU SISTEM PEMILIHAN PENGURUS/PENGAWAS YANG DILAKUKAN
SECARA TIDAK LANGSUNG DENGAN MENUNJUK
SESEORANG/BEBERAPA ORANG YANG DITUGASI UNTUK MEMILIH
DAN MENYUSUN PENGURUS/PENGAWAS.
FORMATUR DIPILIH/DITENTUKAN SECARA LANGSUNG OLEH
ANGGOTA SESUAI AD/ART DAN KEPUTUSAN RAPAT ANGGOTA
HASIL KERJA FORMATUR DISAMPAIKAN/DISAHKAN OLEH RAPAT
ANGGOTA
SEBELUM PENGURUS/PENGAWAS MELAKSANAKAN
TUGAS HARUS MENGUCAPKAN SUMPAH/JANJI DI
DEPAN RAPAT ANGGOTA
