Kebijakan pemerintah terhadap pengembangan koperasi dan UMKM memberikan bantuan seperti pelatihan dan mempermudah akses pendanaan agar dapat tumbuh dan berkembang serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi.

1. KEBIJAKAN PEMERINTAH
TERHADAP PENGEMBANGAN
KOPERASI & UMKM
Dosen Pengampu:
Nuril Maghfirah, M.Sc.
Anggota Kelompk: Linda Putri Viviani (1940310010), Hestiana (1940310011), Firman Maulana Yusuf (1940310015),
Rohmatul Ismah (1940310018), M. Noor ‘Adn Assa’id (1940310019), M. Faalihul Ishbah (1940310020), M. Iqbal Farhat
Abdillah (1940310023), Eka Septiana Alfiani (1940310027), Karina Widyaningtyas (1940310031).

2. Apa itu kebijakan pemerintah?
Apa itu koperasi?
Bagaimana peran pemerintah
dalam pengembangan koperasi?
Apa itu UMKM?
Bagaimana peran pemerintah
dalam pengembangan UMKM?
Rumusan
Masalah

3. Kebijakan Pemerintah
Seperangkat keputusan yang diambil oleh
pelaku-pelaku politik dalam rangka memilih
tujuan & cara untuk pencapaian tujuan.
Kebijakan
Kekuasaan memerintah sesuatu negara
(daerah negara) atau badan yang tertinggi
yang memerintah sesuatu Negara.
Pemerintah
Definisi Secara Bahasa
Seperangkat keputusan atau kebijaksanaan yang
diambil oleh pemerintah dalam suatu negara dalam
rangka mencapai suatu tujuan.
Kebijakan + Pemerintah

4. Kebijakan Pemerintah
Serangkaian tindakan yang dipilih oleh
pemerintah yang mempunyai pengaruh
penting terhadap sejumlah besar orang
Mc Rae dan Wilde
Apapun yang dipilih oleh pemerintah
untuk melakukan sesuatu atau tidak
melakukan sesuatu.
Thomas R. Dye
Menurut Para Ahli
Tindakan yang tindakan yang
dibuat dan diimplementasikan
oleh badan pemerintah yang
memiliki kewenangan hukum,
politik dan finansial untuk
melakukannya
Young & Quinn

5. Sebagai seorang muslim, kita wajib mentaati
kebijakan pemerintah selagi kebijakan tersebut
tidak bertentangan dengan syariat Islam, serta
kebijakan tersebut bertujuan untuk kemaslahatan.
“Hai orang-orang yang
beriman taatilah Allah dan
taatilah Rasul-(Nya) dan
ulil amri (pemegang
otoritas) di antara kalian”
Kebijakan Pemerintah
(QS. An-Nisa': 59)
Apabila kebijakan tersebut dirasa keberatan atau mungkin berbuat dzalim,
maka kita tidak boleh memberontak, namun sikap kita yaitu tetap taat
(selama tidak menyuruh kepada kemaksiatan), tidak mencela atau “nyinyir”,
bersabar, serta mendoakan kebaikan pada pemimpin.
Sikap Sebagai Muslim

6. Definisi Koperasi
Menurut Arthur (2003), koperasi adalah
sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki
dan dioperasikan oleh orang-seorang
demi kepentingan bersama.
Koperasi melandaskan kegiatan
berdasarkan prinsip gerakan ekonomi
rakyat yang berdasarkan asas
kekeluargaan.
Jadi, koperasi merupakan badan
usaha bersama yang dimiliki dan
dioperasikan oleh orang-seorang
yang bertumpu pada prinsip
ekonomi kerakyatan yang
berdasarkan atas asas
kekeluargaan untuk mencapai
suatu tujuan bersama.

7. Peran Pemerintah
Terhadap Koperasi
Pemerintah memperlihatkan sikap
merintangi atau melakukan pengawasan
yang keras terhadap koperasi.
Pemerintah memberikan aturan yang
sangatsulit untuk dipenuhi oleh rakyat
dengan bayaranpajak yang tinggi ataupun
birokrasi administrasiyang berbelit-belit.
Memperlakukan koperasi sama dengan
berbagai bentuk badan usaha lain,
sehingga koperasi berjalan secara wajar.
Pemerintahannya tidak memberikan
perhatianataupun layanan yang memadai
terhadap koperasi. Sehingga koperasi yang
ada seakan ada dan tiada
Antagonism (Antipati) Indifference (Netral)

8. Peran Pemerintah
Terhadap Koperasi
Sikap pemerintah yang memanjakan
ataumembantu berlebihan terhadap
koperasi.
Wujud sikap simpati ini ialah memberikan
dorongan secara aktif untuk pembentukan
koperasi-koperasi secara cepat.
Over Sympaty
(Terlalu Simpati)
Sikap ideal, yaitu memberikan bantuan yang
wajar sesuai dalam batas dan prinsip koperasi.
Sikap pemerintah dapat bersifat berlawanan,
acuh tak acuh, simpati berlebihan dan
seimbang. Sikap ini tergantung dari kondisi
koperasi.
Wheel Balanced
(Simpati)

9. UMKM
Usaha produktif milik perseorangan
dan/atau badan usaha perseorangan yang
memenuhi kriteria usaha mikro yang diatur
dalam undang-undang.
Usaha Mikro
usaha ekonomi produktif yang berdiri
sendiri dan dilakukan oleh perseorangan
atau badan usaha yang bukan merupakan
anak perusahaan .....
Usaha Kecil
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang
bukan merupakan anak perusahaan .....
Usaha Menengah
*Meunurut Undang-
Undang Nomor 20
Tahun 2008

10. Peran Pemerintah
Terhadap UMKM
Memberikan kemampuan
UMKM dengan berbagai cara,
misalnya dengan memberikan
pelatihan.
Membuat kebijakan-kebijakan
sehingga mempermudah usaha
UMKM dalam mengembangkan
usahanya.
Mempercepat proses
berkembangnya UMKM menjadi
fast moving enterprise, seperti
pemberdayaan, dsb.
Fasilitator Regulator Kataslisator
Menurut Gede Diva (2009:15- 18),

11. Kebijakan Pemerintah
Terhadap UMKM
Pemerintah membuat kebijakan untuk mempercepat
pertumbuhan ekonomi yang terkait langsung dengan UKM yaitu
telah dicangkannya tiga butir kebijakan pokok di bidang ekonomi.
Peningkatan layanan jasa
keuangan khususnya
untuk pelaku UKM
Peningkatan
infrastruktur layanan
jasa keuangan
Peningkatan
kemampuan aspek
teknis dan manajemen.

12. Tujuan Kebijakan
Pemerintah Terhadap
UMKM
Kebijakan pemerintah dalam pengembangan sektor UKM
tersebut bertujuan untuk meningkatkan potensi dan partisipasi
aktif UKM di dalam proses pembangunan nasional, khususnya
dalam kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan
pemerataan pembangunan melalui perluasan kerja dan
peningkatan pendapatan.

13. Aspek Pendanaan UMKM
Memperluas sumber pendanaan dan
memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
untuk dapat mengakses kredit perbankan dan
lembaga keuangan bukan bank,
Memperbanyak lembaga pembiayaan dan
memperluas jaringannya sehingga dapat diakses
oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,
Memberikan kemudahan dalam memperoleh
pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak
diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan,
Membantu para pelaku Usaha Mikro
dan Usaha Kecil untuk mendapatkan
pembiayaan dan jasa/produk
keuangan lainnya yang disediakan
oleh perbankan dan lembaga
keuangan bukan bank, baik yang
menggunakan sistem konvensional
maupun sistem syariah dengan
jaminan yang disediakan oleh
Pemerintah.
*Meunurut Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2008

14. Terimakasih
Semoga bermanfaat. Baarakallahu fiikum.