Makalah ini membahas tentang penerapan sila keempat Pancasila dalam proses pendidikan di Indonesia. Pancasila dijelaskan sebagai sistem filsafat yang terdiri atas lima sila yang saling terkait untuk mencapai tujuan bersama. Sila keempat menegaskan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh musyawarah untuk mufakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat perlu diterapkan dalam proses pendidikan,

1. 18
Makalah Filsafat Pendidikan
PENERAPAN SILA KEEMPAT PANCASLA
DALAM PROSES PENDIDIKAN
OLEH :
Nama : Azhari Pardomuan Hutasuhut
NIM : 4123121006
Kelas : Fisika Dik A 2012
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
NOVEMBER 2014

2. 18
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa yang telah
melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelasaikan
makalah ini dengan semampu penulis. Dalam makalah ini akan sedikit penulis paparkan
mengenai Penerapan Sila Keempat Pancasila dalam Proses Pendidikan pada mata kuliah
Filsafat Pendidikan untuk memenuhi tugas mata kuliah tersebut.
Dalam penulisan makalah ini penulis sadar tentunya masih jauh dari kata sempurna
tentunya masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan makalah ini, untuk
itulah penulis mengharap kritik dan sarannya yang membangun dari pembaca sebagai bahan
koreksi selaku penyusun agar penulis bisa mengerti dimana letak kekurangan dan kesalahan
agar bisa diperbaiki.
Medan, November 2014

3. 18
Azhari Pardomuan H
DAFTAR ISI
Kata Pengantar.......................................................................................................2
Daftar isi ..............................................................................................................3
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................4
1.1.Latar Belakang ................................................................................................4
1.2.Rumusan Masalah ...........................................................................................5
1.3.Tujuan .............................................................................................................5
1.4.Manfaat ...........................................................................................................5
1.5.Metode Penulisan ............................................................................................6
BAB II ISI.........................................................................................................................7
2.1. Pancasila Sebagai Sistem Filsafat...................................................................7
2.2. Kesatuan Sila-Sila Dalam Pancasila Sebagai Sistem Filsafat........................8
2.3. Apakah Peran Pancasila dalam pendidikan di Indonesia................................9
2.4. Penerapan Sila Keempat Pancasila Dalam Proses Pendidikan Di Indonesia..........11
BAB III PEMBAHASAN...............................................................................................13

4. 18
BAB IV PENUTUP ........................................................................................................17
IV.1. Kesimpulan ................................................................................................17
IV.2. Saran...........................................................................................................17
DAFTAR PUSTAKA .....................................................................................................18

5. 18
BAB I
PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang
Pendidikan harus dilaksanakan karena memberikan peranan yang sangat penting
baik itu untuk diri sendiri, oang lain ataupun Negara. Untuk diri sendiri keuntungan yang
didapat adalah ilmu, untuk orang lain kita bias mengajarkan ilmu yang kita ketahui kepada
orang yang masih awam dan untuk Negara jika kita pintar maka kita akan mengangkat nama
baik Negara kita di dunia internasional. Pancasila sebagai pedoman pelaksanaan
pembaharuan sistem pendidikan memeiliki peranan yang sangat penting yaitu diharapkan
mampu mendukung upaya mewujudkan kualitas masyarakat Indonesia yang maju dan
mampu menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.Wajib Belajar Sembilan
Tahun merupakan implementasi dari pancasila sebagai ideologi negara yang merupakan
program bersama antara pemerintah, swasta dan lembaga-lembaga sosial serta
masyarakat. Penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun adalah program nasional. Oleh
karena itu, untuk mensukseskan program itu perlu kerjasama yang menyeluruh antara antara
pemerintah, swasta dan lembaga-lembaga sosial serta masyarakat,karena program ini sangat
baik untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab kita semua terhadap masa depan
generasi penerus bangsa yang berkualitas serta upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.
Peran Pancasila dalam kehidupan di Indonesia sangat dibutuhkan untuk saat ini
karena kehidupan di Indonesia saat ini sudah semakin memprihatinkan. Implementasi fungsi
Pancasila sebagai pandangan hidup, juga akan menentukan keberhasilan fungsi Pancasila
sebagai dasar Negara. Jika setiap warga negara telah melaksanakan Pancasila sebagai
pandangan hidup (mempunyai karakter/moral Pancasila), ketika yang bersangkutan diberi
amanah menjadi penyelenggara Negara tentu akan menjadi penyelenggara Negara yang baik,
paling tidak akan berusaha untuk menghindari tindakan-tindakan yang melanggar norma-norma
hukum maupun norma moral.
Dalam sila ke-4 Pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam perwakilan”, terkandung butir – butir nilai antara lain (1) Sebagai warga
negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan
kewajiban yang sama. (2) Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. (3)
Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. (4)
Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. (5) Menghormati
dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. (6) Dengan

6. 18
i’tikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan
musyawarah. (7) Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan
pribadi dan golongan. (8) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati
nurani yang luhur. (9) Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara
moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai
kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan
bersama. (10) Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk
melaksanakan pemusyawaratan. Namun butir nilai yang terkandung dalam sila tersebut
semakin hilang dan tersamarkan artinya. Contoh kecil adalah semakin berkurangnya sistem
demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sebagai Negara Indonesia, kita menganut sistem Demokrasi Pancasila. Demokrasi
Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam
penyelenggaraan negara dan penyelengaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi yaitu
Undang-undang Dasar 1945. Sebagai demokrasi pancasila terikat dengan UUD 1945 dan
pelaksanaannya harus sesuai dengan UUD 1945.
I.2. Rumusan Masalah
1. Apakah yang dimaksud dengan pancasila sebagai sistem filsafat. ?
2. Bagaimana kesatuan sila-sila dalam pancasila sebagai sistem filsafat. ?
3. Apakah Peran Pancasila dalam pendidikan di Indonesia.?
4. Bagaimana penerapan sila keempat Pancasila dalam proses pendidikan di Indonesia.?
I.3. Tujuan Pembuatan Makalah
1. Mengetahui maksud dari pancasila sebagai sistem filsafat.
2. Mengetahui bagaimana kesatuan sila-sila pancasila sebagai sistem filsafat.
3. Mengetahui peran pancasil dalam pendidikan di Indonesia.
4. Mengetahui penerapan sila keempat Pancasila dalam proses pendidikan di Indonesia.
I.4. Manfaat Pembuatan Makalah
Adapun manfaat pembuatan makalah ini yaitu untuk menambah wawasan
mahasiswa terutama mahasiswa jurusan Fisika mengenai penerapan pancasila khususnya sila
keempat dalam proses pendidikan.

7. 18
I.5. Metode pembuatan makalah
Dalam mengumpulkan data – data yang berkenaan dengan pembuatan makalah ini,
kami mencari dari berbagai sumber antara lain dari buku dan internet .

8. 18
BAB II
ISI
II.1. Pancasila Sebagai Sistem Filsafat
Istilah sistem sering digunakan dalam menyebutkan sesuatu, misalnya sistem
pemerintahan, sistem pendidikan dan lain sebagainya. Namun dalam hal ini pengertian sistem
dikaitkan dengan sistem pancasila. Sistem adalah bekerjanya masing-masing unsure atau
elemen yang berbeda dalam suatu kelompok dimana yang satu dan yang lainya saling terkait
dan saling bergantungan untuk mencapai tujuan tertentu demi mencapai kesuksesan bersama.
Pancasila sebagai suatu sistem memiliki unsur-unsur yang berbeda, hal ini dapat kita
lihat dalam sila-sila pancasila yang memiliki ragam makna yang berbeda, namun sistem
dalam pancasila mempunyai suatu kesatuan yang utuh dan bulat. Sila-sila dalam pancasila
saling berhubungan satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Diantaranya
pancasila sebagai dasar Negara mempunyai fungsi sepagai pedoman di dalam berbangsa dan
bernegara juga sebagai moral bangsa Indonesia dalam membentuk suatu Negara.
Berkaitan dengan hal tersebut di atas pancasila sebagai suatu sistem yang dimana
sila-silanya mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sudah
diatur sedemikian rupa sehingga membentuk suatu susunan yang teratur dan tidak bisa
dibolak balik. Dalam sila pancasila memiliki suatu makna yang beruntun. Artinya, sila
pertama lebih luas makanya sehinga menjiwai sila-sila dibawahnya. Itulah makna pancasila
sebagai suatu sistem.
Pancasila sebagai sistem filsafat yaitu suatu konsep tentang dasar negara yang terdiri
dari lima sila sebagai unsur yang mempunyai fungsi masing-masing dan satu tujuan yang
sama untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan bernegara di Indonesia. Pancasila
sebagai sistem filsafat atau sebagai dasar negara kita merupakan sumber dari segala sumber
hukum yang berlaku di negara kita. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa indonesia
dapat mempersatukan kita, serta memberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan
kebahagiaan lahir dan bathin dalam masyarakat kita yang beraneka ragam sifatnya. Filsafat
Pancasila adalah filsafat yang mempunyai obyek Pancasila, yaitu obyek Pancasila yang benar
dan sah sebagaimana tercantum didalam pembukaan UUD 1945 alenia ke-4.

9. 18
II.2. Kesatuan Sila-Sila Pancasila Sebagai Suatu Sistem Filsafat
Pancasila yang dikukuhkan dalam sidang I dari PPKI pada tanggal 1 Juni 1945
adalah di kandung maksud untuk dijadikan dasar bagi negara Indonesia merdeka. Adapun
dasar itu haruslah berupa suatu filsafat yang menyimpulkan kehidupan dan cita-cita bangsa
dan negara Indonesa yang merdeka. Di atas dasar itulah akan didirikan Negara Republik
Indonesia sebagai perwujudan kemerdekaan politik yang menuju kepada kemerdekaan
ekonomi, sosial dan budaya.
Sidang PPKI telah menerima secara bulat Pancasila itu sebagai dasar negara
Indonesia merdeka. Dalam keputusan sidang PPKI kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945
Pancasila tercantum secara resmi dalam Pembukaan UUD RI, Undang-Undang Dasar yang
menjadi sumber ketatanegaraan harus mengandung unsur-unsur pokok yang kuat yang
menjadi landasan hidup bagi seluruh bangsa dan negara, agar peraturan dasar itu tahan uji
sepanjang masa.
Karena Pancasila tercantum dalam UUD 1945 dan bahkan menjiwai seluruh isi
peraturan dasar tersebut yang berfungsi sebagai dasar negara sebagaimana jelas tercantum
dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 tersebut, maka semua peraturan perundang-undangan
Republik Indonesia (Ketetapan MPR, Undang-undang, Peraturan Pemerintah sebagai
pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan peraturan-peraturan
pelaksanaan lainnya) yang dikeluarkan oleh negara dan pemerintah Republik
Indonesia harus sejalan dengan Pancasila (berpedoman pada Pancasila). Isi tujuan dari
peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tidak boleh menyimpang dari jiwa
Pancasila. Bahkan dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 ditegaskan, bahwa Pancasila
itu adalah sumber dari segala sumber hukum (sumber hukum formal, undang-undang,
kebiasaan, traktaat, jurisprudensi, hakim, ilmu pengetahuan hukum). Pancasila mengandung
unsur-unsur yang luhur yang tidak hanya memuaskan bangsa Indonesia sebagai dasar negara,
tetapi juga dapat diterima oleh bangsa-bangsa lain sebagai dasar hidupnya. Pancasila bersifat
universal dan akan mempengaruhi hidup dan kehidupan banga dan negara kesatuan Republik
Indonesia secara kekal dan abadi.
Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan
Negara atau dengan kata lain pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur
penyelenggaraan Negara. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, pancasila
merupakan kaidah hukum Negara yang secara konstitusional mengatur Negara Republik
Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya yaitu rakyat, wilayah serta pemerintah Negara.Oleh
karena itu pancasila ditetapkan sebagai dasar falsafah Negara Indonesia sebagai landasan

10. 18
Keseluruhan ciri-ciri khas bangsa indonesia, yang membedakan dengan bangsa-bangsa
lainnya. Keseluruhan ciri-ciri khas bangsa Indonesia adalah pencerminan dari garis
pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia sepanjang masa.
Hakikatnya sila-sila Pancasila tidak berdiri sendiri, akan tetapi pada setiap sila
terkandung keempat sila lainya. Dengan kata lain setiap sila senantiasa dikualifikasi oleh
keempat sila lainnya.
Rumusan kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan mengkualifikasi :
· Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, adalah berkemanusiaan yang adil dan beradab,
berperisatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan/perwakilan dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.
· Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, adalah ber-Ketuhanan yang Maha
Esa,berperisatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan/perwakilan dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.
· Sila Persatuan Indonesia, adalah ber-Ketuhanan yang Maha Esa,berkemanusiaan
yang adil dan beradab,berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
· Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan, adalah ber-Ketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan
yang adil dan beradab, berperisatuan Indonesia dan berkeadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia.
· Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, adalah ber-Ketuhanan yang Maha
Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berperisatuan Indonesia dan
berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan.
II.3. Peran Pancasil Dalam Pendidikan di Indonesia.
Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian
dan kemampuan/keahlian dalam kesatuan organis harmonis dinamis, didalam dan diluar
sekolah dan berlangsung seumur hidup. Oleh karena itu pengembangan pendidikan haruslah
berorientasi kepada dua tujuan, yakni untuk pembinaan moral dan intelektual. Moral tanpa
intelektual akan tidak berdaya. Intelektual tanpa moral akan berbahaya, karena seseorang

11. 18
dapat menggunakan kepandaiannya itu untuk kepentingannya sendiri dan merugikan orang
lain. Selain itu pendidikan juga suatu proses secara sadar dan terencana untuk membelajarkan
peserta didik dan masyarakat dalam rangka membangun watak dan peradapan manusia yang
bermartabat. Ialah manusia – manusia yang beriman dan brtaqwa kepada Tuhan Yang Maha
kemanusiaan, menghargai sesama, santun dan tenggang rasa, toleransi dan mengembangkan
kebersamaan dan keberagaman, membamgun kedisiplinan dan kemandirian, sesuai dengan
nilai – nilai pancasila. Oleh karena itu proses dan isi pembelajaran hendaknya dirancang
secara cermat sesuai dengan tujuan pendidikan. Pada giliran selanjutnya akan menjadi potensi
bagi proses pembelajaran yang berkualitas.
Sedangkan untuk saat ini pendidikan di Indonesia selama ini dianggap terlalu mahal
dan menguntungkan pihak atau masyarakat yang mampu atau masyarakat yang mempunyai
kekayaan lebih sehingga mereka mampu menyekolahkan putra putrinya bahkan sampai ke
luar negeri sekalipun untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan memadai, sebaliknya
dengan warga miskin atau warga kurang mampu banyak yang kesulitan untuk
menyekolahkan anaknya minimal memenuhi target pemerintah untuk program wajib belajar 9
tahun sampai lulus SMP atau lulus sekolah menengah tingkat pertama, para orang tua ini
bahkan terpaksa menyuruh anaknya untuk bekerja dan putus sekolah untuk membantu
memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
Kemudian pemerintah melakukan gebrakan melalui Menteri Pendidikan Nasional
Professor Bambang Sudibyo dengan cara mencanangkan program sekolah gratis wajib belajar
9 tahun sampai lulus SMP khusus siswa yang sekolah di SD/SMP negeri kecuali sekolah
yang sudah bertaraf internasional agar para anak-anak penerus bangsa ini tidak bodoh dan
buta huruf dan juga agar pendidikan di Indonesia menjadi bertambah maju. Sehingga
pelaksanaan wajib belajar 9 tahun dilaksanakan diberbagai penjuru kota di Negara ini.
Setelah semua masyarakat sepakat dengan konsep tentang wajar, maka tugas kita bisa
bersama-sama untuk memajukan pendidikan. Pendidikan bukan hanya tanggungjawab guru
atau sekolah, melainkan seluruh warga Negara terutama orang tua.
Pendidikan adalah investasi jangka panjang, pendidikan adalah tanggung jawab
bersama. Bagaimana agar program sekolah gratis bisa efektif dan tepat sasaran untuk anak-anak
miskin dan kurang mampu agar mau mengikuti program sekolah gratis dan bagaimana
bentuk atau cara-cara jitu pemerintah dan pihak sekolah agar orang tua murid mau melepas
anak mereka untuk bersekolah kembali. Setiap program yang dicanangkan oleh pemerintahan
tentunya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku di Negara ini, sudah pasti yaitu

12. 18
pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Sehingga proses
pelaksanaannya harus disesuaikan dengan pancasila.
III.4. Penerapan Sila Keempat Pancasila Dalam Proses Pendidikan di Indonesia.
Wajib belajar 9 tahun yang merupakan salah satu program yang gencar di galangkan
oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMENDIKBUD). Diwajibkan setiap
warga Negara untuk bersekolah selama 9 tahun, pada jenjang pendidikan dasar yaitu dari
tingkat kelas 1 sekolah dasar (SD) / Madrasah Diniyah (MI) hingga kelas 9 sekolah
menengah pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTS).
Seperti kita ketahui bersama Pendidikan merupakan satu aspek penting untuk
membangun bangsa. Hampir semua bangsa menempatkan pembangunan pendidikan sebagai
prioritas utama dalam Program Pembangunan Nasional. Sumber daya manusia yang bermutu
yang merupakan Produk Pendidikan dan merupakan kunci keberhasilan suatu Negara.
Kemendikbut menargetkan wajib belajar 9 tahun kepada seluruh anak Indonesia,
tanpa kecuali. Berdasarkan sila keempat Pancasila ”Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat
Kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.
Semua kebijakasanaan pemerintah harus berdasarkan kebutuhan rakyat. Semua
kebijaksanaan yang pemerintah buat harus berdasarkan kesepakatan rakyat (yang diwakili
oleh wakil rakyat di parlemen). Salah satu kebijaksanaan tersebut adalah Program Wajib
Belajar 9 tahun yang telah diberlakukan pada tahun 2009. Banyak pendapat pro-kontra yang
tersebar di tengah-tengah masyarakat luas.
Program Wajib Belajar 9 Tahun harus merupakan program bersama antara
pemerintah, swasta dan lembaga-lembaga sosial serta masyarakat. Upaya-upaya untuk
menggerakkan semua komponen bangsa melalui gerakan nasional dengan pendekatan
budaya, sosial, agama, birokrasi, legal formal perlu dilakukan untuk menyadarkan mereka
yang belum memahami pentingnya pendidikan dan menggalang partisipasi masyarakat untuk
mensukseskan program nasional tersebut.
Oleh karena itu Program Wajib Belajar ini ditujukan oleh seluruh anak Bangsa
Indonesia untuk menjadi generasi penerus bangsa yang berpendidikan dan diharapkan jumlah
anak putus sekolah (drop out) bisa diminimalisir dan salah satu strategi untuk meningkatkan
mutu pendidikan Indonesia.Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun adalah program nasional. Oleh
karena itu, untuk mensukseskan program itu perlu kerjasama umtuk tetap meningkatkan
partisipasinya dalam Program Wajib Belajar 9 Tahun.

13. 18
Sebagai masyarakat yang baik kita harus ikut berpartisipasi dan ikut serta dalam
mendukung wajib belajar 9 tahun, karena program ini sangat baik untuk meningkatkan
kesadaran dan tanggung jawab kita semua terhadap masa depan generasi penerus bangsa
yang berkualitas serta upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

14. 18
BAB III
PEMBAHASAN
Pancasila sebagai sistem filsafat yaitu suatu konsep tentang dasar negara yang terdiri
dari lima sila sebagai unsur yang mempunyai fungsi masing-masing dan satu tujuan yang
sama untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan bernegara di Indonesia. Pancasila
sebagai sistem filsafat atau sebagai dasar negara kita merupakan sumber dari segala sumber
hukum yang berlaku di negara kita. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa indonesia
dapat mempersatukan kita, serta memberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan
kebahagiaan lahir dan bathin dalam masyarakat kita yang beraneka ragam sifatnya. Filsafat
Pancasila adalah filsafat yang mempunyai obyek Pancasila, yaitu obyek Pancasila yang benar
dan sah sebagaimana tercantum didalam pembukaan UUD 1945 alenia ke-4.
Pancasila yang dikukuhkan dalam sidang I dari PPKI pada tanggal 1 Juni 1945
adalah di kandung maksud untuk dijadikan dasar bagi negara Indonesia merdeka. Adapun
dasar itu haruslah berupa suatu filsafat yang menyimpulkan kehidupan dan cita-cita bangsa
dan negara Indonesa yang merdeka. Di atas dasar itulah akan didirikan Negara Republik
Indonesia sebagai perwujudan kemerdekaan politik yang menuju kepada kemerdekaan
ekonomi, sosial dan budaya.
Sidang PPKI telah menerima secara bulat Pancasila itu sebagai dasar negara
Indonesia merdeka. Dalam keputusan sidang PPKI kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945
Pancasila tercantum secara resmi dalam Pembukaan UUD RI, Undang-Undang Dasar yang
menjadi sumber ketatanegaraan harus mengandung unsur-unsur pokok yang kuat yang
menjadi landasan hidup bagi seluruh bangsa dan negara, agar peraturan dasar itu tahan uji
sepanjang masa.
Karena Pancasila tercantum dalam UUD 1945 dan bahkan menjiwai seluruh isi
peraturan dasar tersebut yang berfungsi sebagai dasar negara sebagaimana jelas tercantum
dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 tersebut, maka semua peraturan perundang-undangan
Republik Indonesia (Ketetapan MPR, Undang-undang, Peraturan Pemerintah sebagai
pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan peraturan-peraturan
pelaksanaan lainnya) yang dikeluarkan oleh negara dan pemerintah Republik
Indonesia harus sejalan dengan Pancasila (berpedoman pada Pancasila). Isi tujuan dari
peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tidak boleh menyimpang dari jiwa
Pancasila. Bahkan dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 ditegaskan, bahwa Pancasila
itu adalah sumber dari segala sumber hukum (sumber hukum formal, undang-undang,

15. 18
kebiasaan, traktaat, jurisprudensi, hakim, ilmu pengetahuan hukum). Pancasila mengandung
unsur-unsur yang luhur yang tidak hanya memuaskan bangsa Indonesia sebagai dasar negara,
tetapi juga dapat diterima oleh bangsa-bangsa lain sebagai dasar hidupnya. Pancasila bersifat
universal dan akan mempengaruhi hidup dan kehidupan banga dan negara kesatuan Republik
Indonesia secara kekal dan abadi.
Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan
Negara atau dengan kata lain pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur
penyelenggaraan Negara. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, pancasila
merupakan kaidah hukum Negara yang secara konstitusional mengatur Negara Republik
Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya yaitu rakyat, wilayah serta pemerintah Negara.Oleh
karena itu pancasila ditetapkan sebagai dasar falsafah Negara Indonesia sebagai landasan
Keseluruhan ciri-ciri khas bangsa indonesia, yang membedakan dengan bangsa-bangsa
lainnya. Keseluruhan ciri-ciri khas bangsa Indonesia adalah pencerminan dari garis
pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia sepanjang masa.
Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian
dan kemampuan/keahlian dalam kesatuan organis harmonis dinamis, didalam dan diluar
sekolah dan berlangsung seumur hidup. Oleh karena itu pengembangan pendidikan haruslah
berorientasi kepada dua tujuan, yakni untuk pembinaan moral dan intelektual. Moral tanpa
intelektual akan tidak berdaya. Intelektual tanpa moral akan berbahaya, karena seseorang
dapat menggunakan kepandaiannya itu untuk kepentingannya sendiri dan merugikan orang
lain. Selain itu pendidikan juga suatu proses secara sadar dan terencana untuk membelajarkan
peserta didik dan masyarakat dalam rangka membangun watak dan peradapan manusia yang
bermartabat. Ialah manusia – manusia yang beriman dan brtaqwa kepada Tuhan Yang Maha
kemanusiaan, menghargai sesama, santun dan tenggang rasa, toleransi dan mengembangkan
kebersamaan dan keberagaman, membamgun kedisiplinan dan kemandirian, sesuai dengan
nilai – nilai pancasila. Oleh karena itu proses dan isi pembelajaran hendaknya dirancang
secara cermat sesuai dengan tujuan pendidikan. Pada giliran selanjutnya akan menjadi potensi
bagi proses pembelajaran yang berkualitas.
Sedangkan untuk saat ini pendidikan di Indonesia selama ini dianggap terlalu mahal
dan menguntungkan pihak atau masyarakat yang mampu atau masyarakat yang mempunyai
kekayaan lebih sehingga mereka mampu menyekolahkan putra putrinya bahkan sampai ke
luar negeri sekalipun untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan memadai, sebaliknya
dengan warga miskin atau warga kurang mampu banyak yang kesulitan untuk
menyekolahkan anaknya minimal memenuhi target pemerintah untuk program wajib belajar 9

16. 18
tahun sampai lulus SMP atau lulus sekolah menengah tingkat pertama, para orang tua ini
bahkan terpaksa menyuruh anaknya untuk bekerja dan putus sekolah untuk membantu
memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
Pendidikan adalah investasi jangka panjang, pendidikan adalah tanggung jawab
bersama. Bagaimana agar program sekolah gratis bisa efektif dan tepat sasaran untuk anak-anak
miskin dan kurang mampu agar mau mengikuti program sekolah gratis dan bagaimana
bentuk atau cara-cara jitu pemerintah dan pihak sekolah agar orang tua murid mau melepas
anak mereka untuk bersekolah kembali. Setiap program yang dicanangkan oleh pemerintahan
tentunya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku di Negara ini, sudah pasti yaitu
pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Sehingga proses
pelaksanaannya harus disesuaikan dengan pancasila.
Wajib belajar 9 tahun yang merupakan salah satu program yang gencar di galangkan
oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMENDIKBUD). Diwajibkan setiap
warga Negara untuk bersekolah selama 9 tahun, pada jenjang pendidikan dasar yaitu dari
tingkat kelas 1 sekolah dasar (SD) / Madrasah Diniyah (MI) hingga kelas 9 sekolah
menengah pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTS).
Kemendikbut menargetkan wajib belajar 9 tahun kepada seluruh anak Indonesia,
tanpa kecuali. Berdasarkan sila keempat Pancasila ”Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat
Kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.
Semua kebijakasanaan pemerintah harus berdasarkan kebutuhan rakyat. Semua
kebijaksanaan yang pemerintah buat harus berdasarkan kesepakatan rakyat (yang diwakili
oleh wakil rakyat di parlemen). Salah satu kebijaksanaan tersebut adalah Program Wajib
Belajar 9 tahun yang telah diberlakukan pada tahun 2009. Banyak pendapat pro-kontra yang
tersebar di tengah-tengah masyarakat luas.
Program Wajib Belajar 9 Tahun harus merupakan program bersama antara
pemerintah, swasta dan lembaga-lembaga sosial serta masyarakat. Upaya-upaya untuk
menggerakkan semua komponen bangsa melalui gerakan nasional dengan pendekatan
budaya, sosial, agama, birokrasi, legal formal perlu dilakukan untuk menyadarkan mereka
yang belum memahami pentingnya pendidikan dan menggalang partisipasi masyarakat untuk
mensukseskan program nasional tersebut.
Oleh karena itu Program Wajib Belajar ini ditujukan oleh seluruh anak Bangsa
Indonesia untuk menjadi generasi penerus bangsa yang berpendidikan dan diharapkan jumlah
anak putus sekolah (drop out) bisa diminimalisir dan salah satu strategi untuk meningkatkan
mutu pendidikan Indonesia.Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun adalah program nasional. Oleh

17. 18
karena itu, untuk mensukseskan program itu perlu kerjasama umtuk tetap meningkatkan
partisipasinya dalam Program Wajib Belajar 9 Tahun.
Sebagai masyarakat yang baik kita harus ikut berpartisipasi dan ikut serta dalam
mendukung wajib belajar 9 tahun, karena program ini sangat baik untuk meningkatkan
kesadaran dan tanggung jawab kita semua terhadap masa depan generasi penerus bangsa
yang berkualitas serta upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

18. 18
BAB IV
PENUTUP
IV.1. Kesimpulan
Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa pendidikan merupakan satu aspek
penting untuk membangun bangsa. Hampir semua bangsa menempatkan pembangunan
pendidikan sebagai prioritas utama dalam Program Pembangunan Nasional. Sumber daya
manusia yang bermutu yang merupakan Produk Pendidikan dan merupakan kunci
keberhasilan suatu Negara.
Oleh sebab itu pendidikan sangat diharuskan sekali karena memberikan peranan yang
sangat penting baik itu untuk diri sendiri, oang lain ataupun Negara. Untuk diri sendiri
keuntungan yang didapat adalah ilmu, untuk orang lain kita bias mengajarkan ilmu yang kita
ketahui kepada orang yang masih awam dan untuk Negara jika kita pintar maka kita akan
mengangkat nama baik Negara kita di dunia internasional.
Pancasila sebagai pedoman pelaksanaan pembaharuan sistem pendidikan memeiliki
peranan yang sangat penting yaitu diharapkan mampu mendukung upaya mewujudkan
kualitas masyarakat Indonesia yang maju dan mampu menghadapi perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.
Dan juga Pancasila menjadi pedoman dalam pemerintahan di Indonesia, untuk
mewujudkan negara yang adil, makmur, dan sejahtera. Sehingga perkembangan dalm segala
aspek dapat berjalan dengan baik.
IV.2. Saran.
Demikianlah yang dapat penulis sampaikan mengenai materi yang menjadi bahasan
dalam makalah ini, tentunya banyak kekurangan dan kelemahan kerena terbatasnya
pengetahuan kurangnya rujukan atau referensi yang kami peroleh hubungannya dengan
makalah ini Penulis banyak berharap kepada para pembaca yang budiman memberikan kritik
saran yang membangun kepada penulis demi sempurnanya makalah ini. Dan jangan lupa bagi
pembaca untuk mencari referensi yang lebih akurat. Terimakasih, semoga makalah ini dapat
bermanfaat bagi para pembaca khusus pada penulis. Amiin

19. 18
DAFTAR PUSTAKA
Aninim. 2012. Pancasila Sebagai Sistem Filsafat. “id.wikipedia.org”. Diakses : 22/11/2014
Anonim. 2013. Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia.“www.rerenie.wo
rdpress.com”. Diakses Pada : 22/11/2014.
Junaedi, Hardi. 2011. Pendidikan Pancasila Tinjauan Sila Ke-4 Pancasila. “www.pancasila.
wordpress.com”. Diakses Pada : 22/11/1014
Kaelan dan Zubai, Achmad. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi.
Yogyakarta : Penerbit Paradigma.
Purba, Edward dan Yusnadi. 2014. Filsafat Pendidikan. Medan : Unimed Press