Alokasi Dana BOS

1. KEMEI{TERIAN PEN DIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL
MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Komplek Kemdiknds Gedung E Lt. 5 Jaran Jenderar sudirman senayan
-
€ (021)5725615,5725632,57250s7,5725058; Fax:s73t070,57zs637,s7zs6o6,jakarta
10270
- Website: www.mandikdasmen.kemdiknas.go.id
SURAT EDARAN
Nomor: 5792lC|KUl20t0
Perihal : Alokasi Dana BOS (Bantuan Operaslonal Sekolah) per Sekolah
Negeri, dan Alokasi Dana Bos sekotah - swasta per
Kabupaten/Kota;
Yang terhormat:
Bupati/Walikota
di Seluruh Indonesia
Sebagai tindak lanjut Pasal'3 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor '37
Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 201!, maka alokasi Dana BOS untuk masing-masing
sekolah negeri dan sekolah swasta berpedoman pada ketentuan-ketentuan senagai
berikut:
I. UMUM
1. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dialokasikan kepada daerah kabupaten
dan kota untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan,
pendidikan dalam rangka wajib betajar 9 tahun yang bermutu;
2. Sasaran sekolah dalam program BOS Tahun Anggaran 2011 meliputi: Sekolah
Dasar (sD), sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), sekolah vtenengah pertama
(sMP), sekolah Menengah Peftama Luar Biasa (sMpLB), sMp rerbuka (sMpr)
baik negeri maupun swasta sesuai dengan ketentuan peraturan Rerundang-
undangan;
3. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247IPMK.}7lZOt}, alokasi
dana Bos untuk sD dan sMp per siswa per tahun untuk Tahun Anggaran
2011 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011 adalah
b. sD/sDLB di kota Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per siswa/tahun;
c. sD/sDLB di kabupaten Rp 397.000,- (tiga ratus sembii:air puluh tl3un ribu
rupiah) per siswa/tahun;
d. SMP/SMPLB/SMPT di kota Rp 575.000,- (tima ratus tujuh puluh lima ribu
rupiah) per siswa/tahun; dan
A
SMP/SMPLB/SMPT di Kabupaten Rp 570.000,, (lima ratus tujuh puluh ribu
rupiah)per siswa/tahun.

2. 4. Pengeiolaan Dana BOS oleh Pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara
dan satuan pendidikan rnenggunakan prinsip keadilan, eiisiensi, transparansi,
dan akuntabilitas publik sebagaimana dimaksud pada Fasal 59 Peraturan
Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 teniang pendanaan pendidikan.
TI" MEKAruSSMT PENET'APAN ALOKAST DAruA BGS PER. SEKOLAH
1. Alokasi Dana BOS untuk masing-masing sekolah dihitung/ditetapkan
berdasarkan jumlah siswa per sekolah;
2. Penetapan alokasi Dana BOS untuk masing-masing sekolah melalui proses
sebagai berikut:
a. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal ini Dinas Pendidikan melakukan
pendataan terhadap jumtah siswa per sekolah di Kabupaten/Kota
masing-masing dengan menggunakan format Lembar Kerja Individu
Sekolah (LKiS) dan menyerahkannya kepada Direktorat Pembinaan
Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar (TK dan SD) untuk SD/SDLB,
dan DireKorat "P'embinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk
SMP/SMPLB/SMPT;
b. Direktorat Pembinaan TK dan SD, dan Direktorat Pembinaan SMP
melakukan verifikasi terhadap data yang diterima dari Dinas Pendidikan
Kabupaten /Kota;
c. Direktorat Pembinaan TK dan SD, dan Direktorat Pembinaan SMP
menyampaikan data jumlah siswa sebagaimana dimaksud pada huruf b
kepada Direktur lenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah
untuk mendapatkan penetapan Alokasi Dana BOS;
d. Berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada huruf c, Direktur Jenderal
Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah menetapkan alokasi Dana
BOS per sekolah untuk sekolah negeri dan per Kabupaten/Kota untuk
sekolah swasta sebagaimana tercantum dalam lampiran surat edaran ini;
e. Berdasarkan alokasi dana per Kabupaten/Kota untuk sekolah swasta,
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota memberikan data jumlah siswa per
sekolah kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk
ditetapkan alokasi dana BOS per sekolah swasta.
3. Rincian alokasi Dana BOS sebagaimana dimaksud pada butir 2 merupakan
alokasi sementara untuk Tahun Anggaran 207L;
4. Apabila terdapat kekurangan alokasi Dana BOS di masing-masing sekolah
sebagai akibat perubahan jumlah peserta didik, maka Kepala Sekolah
melaporkan kekurangan tersebut kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
yang selanjutnya disampaikan kepada Kementerian Pendidikan Nasional
untuk dilakukan penyesuaian alokasi

3. Dernikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
rla, 27 Desember 2010
r Jenderal,
yanto, Ph.D.
. 19530302L977031001
ttr-..=-.--r=i*
Te m b u sa n d is a m pa i ka n ke pad a Yth'. j'
1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas;
5. Wakil Menteri Pendidikan Nasional;
6. Gubernur di seluruh Indonesia;
7. Deputi SDM dan Kebudayaan, Bappenas;
8. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kemkeu;
9. Direktur Jenderal Keuangan Daerah, Kemdagri;
10. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional;
11. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional;
12. Sekretaris Ditjen Mandikdasmen/ Kemdiknas;
13. Direktur Agama dan Pendidikan, Bappenas;
14. Direktur Pembinaan TK dan SD, Kemdiknas;
15. Direktur Pembinaan SMP, Kemdiknas;
16. Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan, Kemdagri;
17. Direktur Dana Perimbangan, Kemkeu;
18. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
19. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.