1. BAB I
PENDAHULUAN
Melalui peningkatan pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan pemberian
akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan
pendidikan dasar.
Kondisi masyarakat Indonesia dewasa ini yang ditandai dengan masih rendahnya kemampuan daya beli
masyarakat, khususnya masyarakat miskin dengan sendirinya akan menghambat upaya penuntasan
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun karena masyarakat miskin merupakan kelompok
masyarakat yang paling merasakan sulitnya pemenuhan kebutuhan biaya pendidikan, oleh karena itu
pemerintah dan pemerintah daerah harus berupaya keras agar program wajar dikdas 9 tahun dapat
segera dituntaskan dengan memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat miskin untuk dapat
menyekolahkan anaknya, sehigga hambatan yang dirasakan selama ini yaitu masih rendahnya angka
partisipasi anak usia 13-15 tahun dapat di tingkatkan.
Pada kenyataannya, program pembangunan sektor pendidikan di tiap daerah sangat variatif.
Kabupaten yang memiliki kewenangan teknis dalam pengelolaan sekolah mulai dari tingkat TK, SD, SMP,
SMA, dan SMK yang ada di wilayahnya akan memiliki perbedaan-perbedaan dengan kondisi sekolah di
daerah lainnya sesuai dengan kebijakan dan program di wilayah atau daerah masing-masing.
Pemerintah provinsi berperan melakukan Pembinaan dan mengkoordinasikan pelaksanaan
pembangunan pendidikan yang ada di wilayahnya, sehingga dengan demikian maka program
pembangunan pendidikan di kabupaten/ kota perlu menyelaraskan dengan program-program
pendidikan ditingkat provinsi dan pemerintah pusat. Sinergitas program antara pemerintah pusat ,
provinsi dan kabupaten/kota akan mampu mengoptimalkan pencapaian/hasil dari keseluruhan program
pendidikan itu sendiri.
Melalui sinergitas demikian diharapkan efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan anggaran
pendidikan 20% di provinsi dan kabupaten/kota juga lebih maksimal, sesuai dengan Peraturan
Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar dan PP No.48 Tahun 2008 tentang Pembiayaan
Pendidikan , yang menyatakan bahwa pembiayaan pendidikan dasar merupakan kewajiban pemerintah
pusat dan pemerintah daerah.
Sesuai Rencana Penbangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2011-
2015, pemerintah mempunyai keinginan kuat untuk meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas
sehingga akan berimplikasi meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Sederajat, Angka
Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs?Sederajat dan SMA/MA/SMK/Sederajat sebagai komponen pengungkit
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH) yang merupakan indikator peningkatan
Indeks Pendidikan (IP), yang pada akhirnya akan berpengaruh pada peningkatan Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) Kabupaten Bandung.
2. Dengan Demikian maka langkah yang dianggap paling tepat untuk menigkatkan angka partisipasi
murni dan angka partisipasi kasar, segingga dapat memberikan kontribusi terhadap kenaikan Indeks
Pendidikan yaitu dengan memberikan akses seluas luasnya kepada masyarakat yang selama ini belum
menikmati akses layanan pendidikan khususnya jenjang pendidikan dasar dan menengah degan
menerpkan program sekolah gratis dan meringankan siswa yang tidak mampu melalui penyediaan BOS
Kabupaten Bandung bagi SD/ SDLB/ MI/ Salafiah Ula, SMP/ SMPLB/ SMPT/ MTs Salafiah Whusta yang
diarahkan pada penguatan BOS Pusat dan BOS Provinsi untuk jenjang pendidikan dasar di wilayah
Kabupaten Bandung.
B. Tujuan
Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Bandung bertujuan untuk penguatan
BOS Pusat dan BOS Provinsi pada jenjang pendidikan dasar yang mencakup biaya operasional agar
semua siswa memperoleh layanan pendidikan dasar sampai tamat dalam rangka penuntasan Wajib
Belajar 9 Tahun sekaligus sebagai program rintisan Wajib Belajar 12 Tahun sehingga dapat berimplikasi
terhadap peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Rata-rata Lama
Sekolah (RLS) serta Indeks Pendidikan sebagai indikator komposit pendukung Indeks Pembangunan
Manusia di Kabupaten Bandung.
C. Sasaran Program dan Besar Bantuan
Sasaran program BOS kabupatan adalah semua sekolah SD/ SDLB/ MI/ PPS Ula dan SMP/ SMPT/
SMPLB/ MTs/ PPS Whustha baik negeri maupun swasta di Kabupaten Bandung. Adapun besar dana BOS
Kabupaten Bandung yang diterima oleh ekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa pada setiap sekolah/
madrasah/ pondok pesantren yaitu :
1. Untuk satuan pendidikan SD/ SDLB/ MI/ Salafiah Ula, bantuan yang diberikan sebesar Rp.
17.500,-/siswa/tahun yang disalurkan pertriwulan;
2. Untuk satuan pendidikan SMP/ SMPLB/ SMPT/ MTs/ Salafiah Whusta, bantuan yang diberikan
sebesar Rp. 90.000,-/siswa/tahun yang disalurkan pertriwulan;
D. Landasan Hukum
Landasan hokum dalam pelaksnaan program BOS kabupaten Bandung pada Tahun 2009 meliputi
semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain sebagai berikut :
1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 ayat (1)
2. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang “Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Undang-Undang NO. 17 Tahun 2000 tentang Bendaharawan wajib Memungut Pajak
Penghasilan.
3. 4. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
5. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
6. Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
7. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab
keuangan Negara.
8. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
9. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Daerah.
10. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 1998.
11. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1998.
12. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan
Provinsi sebagai Daerah Otonom.
13. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya
Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai.
14. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
15. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
16. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
17. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib
Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.
18. Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pndidikan Nasional dan Menteri Agama No.
1/U/KB/2000 dan No. MA/86/2000, tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib
Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.
19. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite
Sekolah.
20. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 2008 tentang Buku Teks Pelajaran.
22. Peraturan Menteri Pndidikan Nasional No. 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Non
Personalia.
23. Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23/MPN/KU/2009 tentang
Kebijakan Pendidikan Gratis bagi Pendidikan Dasar.
24. Surat Edaran Dirjen Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia No. SE-02/PJ/2006 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Sehubungan dengan Penggunaan
Dana Bantuan Operasional (BOS) oleh Bendaharawan atau Penanggung-jawab Pengelolaan
Penggunaan Dana BOS di Masing-Masing Unit Penerima BOS.
25. Keputusan Bupati Bandung Nomor. 0270/Kep.318-Pemb/2010, Tanggal 6 Oktober 2010 tentang
Standar Biaya Belanja jDaerah Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2011.
4. Penyaluran Dana :
Bupati Bandung
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan
Keuangan Kabupaten Bandung
(Disdikbud) (DPPK)
Lembaga Penyalur
UPTD / Kantor Kem.
Agama Kab.
Sekolah / Madrasah / PPS
Keterangan :
1. Sekolah/Madrasah/Ponpes Penerima BOS Kabupaten menyampaikan data jumlah siswa berikut
kelengkapannya ke UPTD TK/SD dan UPTD SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di
masing-masing wilayah kecamatan dan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bandung.
2. UPTD TK/SD dan UPTD SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dank ANTOR Kementrian
Agama Kab. Bandung Merekap jumlah siswa Penerima BOS Kabupaten untuk selanjutnya
diusulkan Tim Manajemen BOS di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung.
3. Tim Manajemen BOS Kabupaten di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merekap dan menetapkan
jumlah siswa Penerima BOS Kabupaten untuk selanjutnya mengajukan Surat Permohonan
Pencairan Dana kepada Bupati Bandung melalui Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
Kabupaen Bandung.
4. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung melakukan Penata-usahaan
keuangan dan selanjutnya Pemerintah kabupaten Bandung memindah bukukan ke Rekening
Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat mendelegasikan kepada Manajer BOS
Kabupaten untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama (MOU) dengan Lembaga Penyalur Dana.
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten melaksanaka penata-usahaan keuangan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku untuk selanjutnya memindah bukukan dana ke rekening
Lembaga Penyalur Dana.
7. Lembaga Penyalur Dana menyalurkan dana BOS Kabupaten ke rekening masing-masing
Sekolah/Madrasah/Ponpes sesuai daftar alokasi yang telah ditetapkan.
5. BAB II
PROGRAM BOS KABUPATEN BANDUNG
A. Pengertian BOS Kabupaten Bandung
Program BOS Kabupaten adalah program yang dilaksanakan sejak taun 2009 yang
bertujuan sebagai penguat BOS Pusat dan BOS Provinsi dan agar Pelaksanaan Program BOS
Kabupaten dapat dipahamioleh para pengelola, Pelaksana dan masyarakat yang membutuhkan
layanan pendidikan dengan benar, maka dalam pedoman ini perlu diuraikan definisi tentang Biaya
pendidikan dan terminology BOS Kabupaten.
Merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 ttentang Petunjuk
Teknis Penggunaan Dana BOS dijelaskan bahwa Biaya Satuan Pendidikan (BSP) adalah besarnya
biaya yang diperlukan rata-rata tiap siswa tiap tahun, sehingga mampu menunjang proses belajar
mengajar sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Dari cara penggunaanya, BSP
dibedakan menjadi BSP investasi, BSP Operasi, bantuan biaya pendidikan dan beasiswa.
BSP Investasi adalah biaya yang dikeluarkan setiap siswa dalam satu tahun untuk
pembiayaan sumber daya yang tidak habis pakai dalam watu lebih dari satu tahun, seperti
pengadaan tanah, bangunan, buku alat peraga, media, perabot dan alat kantor. Sedangkan BSP
Operasional adalah biaya yang dikeluarkan setiap siswa dalam satu tahun untuk pembiayaan sumber
daya pendidikan yang habis pakai dalam satu tahun atau kurang.
BSP Operasional mencakup biaya peronalia dan biaya nopersonalia.
Biaya personalia meliputi biaya untuk kesejahteraan (honor Kelebihan Jam Mengajar (KJM)
Guru Tidak Tetap (GTT), Pegawai Tidak Tetap (PTT), uang lembur dan pengembangan profesi guru
(Pendidikan dan Latihan Guru, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Kerja
Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Kelompok Kerja Guru (KKG), dan
lain-lain. Biaya non personalia adalah biaya untuk penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (KBM),
evaluasi/penilaian, perawatan/pemeliharaan, daya dan jasa, pembinaan kesiswaan, rumah tangga
sekolah dan supervise. Selain dari biaya-biaya tersebut, masih terdapat jenis biaya personal yang
ditanggung oleh peserta didik, misalnya biaya transportasi, konsumsi, seragam, alat tulis, kesehatan,
rekreasi dan sebagainya.
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat secara konsep mencakup komponen untuk biaya
operasional non personalia hasil studi Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan
Nasional (Balitbang Depdiknas). Namun karena biaya satuan yang digunakan adalah rata-rata
nasional, maka penggunaan BOS Pusat dimungkinkan untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang
tergolong dalam biaya personalia daerah seperti BOS Propinsi dan BOS Kabupaten.
B. Program BOS Kabupaten Bandung
Program BOS Kabupaten dilaksanakan mulai tahun 2009, yang diperuntu8kan membiayai
Operasional Satuan Pendidikan terutama yang berkaitan dengan biaya personal sebagai penguat
pada BOS Pusat dan Provinsi. Sebenarnya biaya personalia sudah dicantumkan dalam BOS Pusat
6. maupun BOS Provinsi, tetapi belum bersifat universal. Artinya bahwa biaya personalia yang
dicantumkan dalam BOS Pusat maupun BOS Provinsi hanya diperuntukan bagi Guru dan Tata
Usaha yang berstatus sebagai tenaga honorer atau tenaga tetap yayasan sedangkan untuk Guru
dan tenaga Tata Usaha yang berstatus pegawai negeri tidak diperbolehkan. Sementara itu
berdasarkan kondisi di papangan diketahui bahwa tugas guru (termasuk juga yang berstatus
pegawai negeri) selain melakukan proses pembelajaran di dalam maupun di luar kelas, masih
juga ditambah dengan tugas lain, diantaranya ada guru yang diberi tugas tambahan sebagai wali
kelas, Pembantu Kepala Sekolah (PKS), laboran, pustakawan, Pembina OSIS, Pramuka, PMR, dll.
Biaya personalia di satuan pendidikan khususnya bagi Guru dan tenaga Tata Usaha yang
berstatus hoororerpun dengan diluncurkannya tenaga Tata Usaha yang berstatus honorerpun
dengan diluncurkannya Biaya Operasional Sekolah (BOS) baik yang bersumber dari APBN
maupun APBD Provinsi belum mengalami perubahan yang signifikan (tentunya kondisi seperti
ini memiliki kaitan erat dengan kondisi dan situasi sekolah dimana Guru dan tenaga Tata Usaha
melaksanakan tugasnya). Berdasarkan hasil observasi, masih ada Guru honorer di kabupaten
Bandung yang menerima honor perbulan masih di bawah standar UMR/UMK.
Untuk memberikan motivasi, penghargaan, dan meningkatkan kesejahteraan Guru dan
tenaga Tata Usaha pada umumnya maka pemerintah Kabupaten Bandung menganggarkannya
melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dengan demikian maka Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Kabupaten Bantung diperuntukkan bagi :
1. Pemberian tambahan honorarium rutin bagi guru honorer dengan ketentuan guru
honorer mengajar minimal 10 jam/minggu.
2. Pemberian tambahan honorarium rutin tenaga administrasi honorer dengan ketentuan
tenaga administrasi bekerja minimal 5 hari kerja/minggu.
3. Pemberian tambahan honorarium rutin bagi kesejahteraan guru Honorer yang diberi
tugas tambahan sebagai PKS (pembantu Kepala Sekolah), wali kilas, Pembina OSIS,
Pramuka dan kegiatan siswa lainnya.
4. Pemberian tambahan honorarium rutin bagi kesejahteraan tenaga administrasi Honorer
yang diberi Tugas tambahan disekolah dengan ketentuan bekerja minimal 5 hari
kerja/minggu.
5. Sebagai penambah biaya operasional dalam konteks peruntukan yang sama dengan
peruntukan BOS pusat dan BOS Provinsi apabila belum mencukupi.
C. Sekolah Penerima BOS Kabupaten Bandung
1. Semua sekolah negeri dan swasta berhak memperoleh BOS Kabupaten. Khusus
sekolah/madrasah/ponpes swasta harus memiliki ijin operasional (piagam penyelenggaraan
pendidikan). Sekolah/madrasah/ponpes yang bersedia menerima BOS Kabupaten harus
menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan, dan bersedia tidak memungut biaya
apapun kepada siswa atau menggratiskan sekuruh biaya pendidikan pada jenjang
7. pendidikan dasar dan meringankan siswa tidak mampu pada jenjang pendidika menengah,
serta mengikuti ketentuan yang tertuang dalam buku pedoman BOS Kabupaten.
2. Sekolah kaya/ mapan/ yang mampu secara ekonomi yang saat ini memiliki penerimaan lebih
besar dari dana BOS Pusat dan jBOS Provinsi dan BOS Kabupaten mempunyai hak untuk
menolah BOS tersebut, sehingga tidak wajib untuk melaksanakan ketentuan seperti
sekolah/madrasah/ponpes penerima BOS. Keputusan atas penolakan dana BOS harus
melalui persetujuan dengan orang tua siswa dan komite sekolah/madrasah/ponpes. Bila di
sekolah/madrasah/ponpes yang mampu tersebut terdapat siswa miskin, maka
sekolah/madrasah/ponpes harus menggratiskan biaya pendidikan dan tetap menjamin
kelangsungan pendidikan siswa tersebut misalnya dengan melakukan subsidi silang dari
dana siswa yang mampu.
D. Ketentuan yang harus diikuti Sekolah/Madrasah/Ponpes Penerima BOS Kabupaten Bandung
Sekolah yang telah menyatakan menerima BOS kabupaten dibagi menjadi 2 (dua) kelompok
Dengan hak dan kewajiban sebagai berikut.
1. Apabila di sekolah/madrasah/ponpes tersebut terdapat siswa miskin, maka
sekolah/madasah/ponpes diwajibkan membebaskan segala jenis pungutan/ sumbangan/
iuran seluruh siswa miskin atau menggratiskan seluruh biaya sekolah. Dengan demikian
sekolah/madrasah/ponpes tersebut menyelenggarakan pendidikan gratis terbatas. Bila
dana BOS Pusat dan BOS Kabupaten cukup untuk membiayai seluruh kebutuhan
sekolah/madrasah/ponpes, maka otomatis sekolah/madrasah/ponpes tersebut dapat
menyelenggarakan pendidikan gratis.
2. Bagi sekolah/madrasah/ponpes yang tidak mempunyai siswa miskin, maka dana BOS Pusat,
BOS Provinsi dan BOS Kabupaten digunakan untuk mensubsidi seluruh siswa, sehingga
dapat mengurangi pungutan/sumbangan/iuran yang dibebankan kepada orang tua siswa,
minimum senilai dana BOS Pusat dan BOS Provinsi serta BOS kabupaten yang diterima
Sekolah/madrasah/Ponpes.
E. Program BOS Kabupaten Bandung dan Gerakan Masyarakat Peduli Pendidikan
Dalam melaksanakan program BOS Kabupaten dan yang diarahkan pada penuntasan
wajar dikdas 9 tahun melalui sekolah gratis dibutuhkan dukungan dari semua stakeholder
pendidikan mulai dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan seluruh masyarakat, dukungan
tersebut dapat direalisasikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan, fisik dan non materi.
Untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pendidikan perlu adanya sebuah gerakan
yang dilakukan secara bersama-sama mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, tingkat
sekolah melalui peranan komite sekolah dan masyarakat.
Melalui program BOS Pusat dan BOS Provinsi serta BOS Kabupaten diharapkan
masyarakat dapat lebih berpartisipasi dan peduli terhadap pendidikan dengan memperrhatikan
hal-hal berikut :
1. BOS Pusat dan BOS Provinsi serta kabupaten harus menjadi pendorong untuk meningkatkan
partisipasi masyarakat secara sukarela dalam rangka gerakan masyarakat peduli pendidikan.
8. 2. Bagi siswa tidak mampu harus dibebaskan dan segala pungutan/gratis. Namun demikian
masyarakat dan orangtua siswa yang mampu diharapkan tetap berpartisipasi dalam
pengembangan sekolah.
3. Sekolah dapat melaksanakan semua kegiatan secara lebih professional, transparan, mandiri,
kerjasama dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Masyarakat melalui Komite Sekolah dapat berperan aktif untuk mengembangkan sekolah.
F. Program bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Konteks Penuntasan “Wajar Dikdas 9
Tahun yang bermutu dan Perintisan Wajar 12 Tahun di Kabupaten Bandung.
Dalam rangka penuntasan Wajar 9 yang bermutu, banyak program dikelompokkan menjasi
3, yaitu prmerataan dan peluasan akses, peningkatan mutu, relevansi, daya saing serta tata
kelola, akuntabilitas, dan pencitraan public. Salah satu program yang diharapkan berperan besar
terhadap percepatan penuntasan Wajar 9 Tahun yang bermutu adalah program Bantuan
Operasional Sekolah (BOS). Meskipun tujuan utama program BOS adalah untuk pemerataan dan
peluasan akses, program BOS juga merupakan program untuk peningkatan mutu, relevansi dan
daya saing serta untuk tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan public.
Melalui program BOS Pusat ditambah dengan BOS Provinsi dan BOS Kabupaten yang
tekait dengan gerakan percepatan penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun, maka target kabupaten
Bandung bebas putus jenjang pendidikan dasar melalaui sekolah gratis harus memperhatikan
hal-hal berikut :
1. Bos Pusat dan BOS Provinsi serta BOS Kabupaten harus menjadi sarana penting untuk
mempercepat penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun sehingga Kabupaten Bandung bebas putus
jenjang sekolah.
2. Melalui BOS Pusat dan BOS Provinsi serta BOS Kabupaten bagi siswa tidak mampu harus
dibebaskan dari segala pungutan/ gratis. Namun demikian masyarakat dan orangtua siswa
yang mampu diharapkan tetap berpartisipasi dalam pengembangan sekolah.
3. Melalui BOS Pusat dan BOS Provinsi serta BOS Kabupaten, tidak boleh ada siswa miskin
putus jenjang sekolah karena tidak mampu membayar iuran/pungutan yang dilakukan oleh
sekolah/madrasah/ponpes.
4. Anak lulusan sekolah setingkat SD/ SDLB/ MI, harus diupayakan kelangsungan
pendidikannya ke sekolah setingkat SMP/SMPLB/ SMPT/ MTs, tidak dapat melanjutkan ke
SMA/SMALB/ SMK/ MA dengan alas an mahalnya biaya masuk sekolah.
5. Kepala sekolah/madrasah ponpes mencari dan mengajak siswa SD/SDLB/ MI yang akan lulus
dan berpotensi tidak melanjutkan sekolah untuk ditampung di
SMP/SMPLB/ SMPT/ MTs. Demikian juga siswa SMP/SMPLB/ SMPT/ MTS. Yang akan
melanjutkan ke SMA/SMALB/ SMK/ MA, bila terindentifikasi anak putus sekolah yang masih
berminat melanjutkan agar diajak kembali ke bangku sekolah.
9. BAB III
ORGANISASI PELAKSANA
Organisasi pelaksana program BOS Kabupaten yang digulirkan mulai tahun 2009 oleh
Pemerintah Kabupaten Bandung dengan pengelolaannya diatur sebagai berikut :
A. Tim Pengelola BOS Kabupaten Bandung
1. Susunan Pengurus
Penanggungjawab :
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung
Tim Pelaksana
a. Manager
b. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)
c. Unit Pendataan SD/SDLB/ MI/ PPs Ula
d. Unit Pendataan SMP/SMPT/ SMPLB/MTs/PPs whusta
e. Unit Monitoring dan Evaluasi
f. Unit Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat
2. Tugas dan Tanggungjawab Tim Pengelola BOS Kabupaten Bandung.
a. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan kepada sekolah/madrasah/ponpes penerima
BOS kabupaten.
b. Melakukan pendataan sekolah/madrasah/ponpes penerima BOS Kabupaten.
c. Melakukan koordinasi dengan instansi tekait dan Lembaga penyalur dana, serta dengan
sekolah/madrasah/ponpes dalam rangka penyaluran dana.
d. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi.
e. Mengumpulkan data dan laporan darei sekolah/madrasah/ponpes dan lembaga
penyalur.
f. Mengupayakan penambahan dana untuk Sekolah/Madrasah/Ponpes dan untuk
manajemen BOS dari sumber APBD.
g. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
h. Bertanggung jawab terhadap kasus penyalahgunaan dana di tingkat kabupaten.
i. Memberikan laporan kegiatan kepada Bupati Bandung.
B. Tingkat Sekolah/Madrasah/Ponpes
1. Susunan Pengurus
a. Kepala Sekolah/Madrasah/Penanggungjawab program Wajar Dikdas 9 tahun sebagai
penanggungjawab program BOS di Sekolah/Madrasah/Ponpes.
10. b. Kepala Sekolah/Madrasah/Penanggungjawab Program Wajar Dikdas Salafiyah dan
rintisan wajar dikdas 12 tahun sebagai penanggungjawab program BOS di
Sekolah/Madrasah/Ponpes.
c. Menunjuk guru/bendahara yang akan bertanggungjawab dalam mengelola dana BOS
Kabupaten di tingkat sekolah/madrasah/ponpes yang dituangkan ke dalam surat
keputusan Kepala Sekolah/Madrasah/Ponpes.
2. Tugas dan Tanggungjawab Sekolah/Madrasah/Ponpes
a. Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada. Bila jumlah
dana yang diterima melebihi dari yang semestinya maka harus segera mengembalikan
kelebihan dana tersebut ke rekening kas daerah Kabupaten Bandung dan
menyampaikan pemberitahuan kepada Tim Pengelola BOS kabupaten Bandung dengan
mengirimkan salinan bukti penyetoran.
b. Bersama-sama dengan Komite Sekolah /madrasah/Pengasuh Ponpes, mengidentifikasi
siswa miskin yang akan dibebaskan dari segala jenis iuran.
c. Mengelola dana BOS Kabupaten secara bertanggungjawab dan transparan.
d. Mengumumkan daftar komponen yang boleh dan yang tidak boleh dibiayai oleh dana
BOS Kabupaten serta penggunaan dana BOS Kabupaten di sekolah menurut komponen
dan besar dananya di papan pengumuman sekolah/ madrasah/ ponpes.
e. Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di sekolah/ madrasah/
ponpes.
f. Memberikan pelayanan kepada masyarakat.
g. Melaporkan penggunaan dana BOS kepada Tim Pengelola BOS kabupaten Bandung.
C. Penetapan Pengelola BOS Tingkat Kabupaten Bandung dan Sekolah/ Madrasah/ Ponpes
Tim Manajemen BOS Kabupaten Bandung ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati
Bandung, sedangkan pengelola di tingkat Sekolah/ Madrasah/ Ponpes ditetapkan melalui Surat
Kepuptusan Sekolah/ Madrasah/ Ponpes yang bersangkutan.
11. BAB IV
MEKANISME PELAKSANAAN
A. Mekanisme Penetapan Alokasi, Penyaluran, Pengambilan dan Penggunaan Dana BOS
Kabupaten Bandung.
1. Penetapan Alokasi dana BOS Kabupaten Bandung
a. Pengelola BOS Kabupaten mengumpulkandata jumlah siswa tiap sekolah/ madrasah/
ponpes melalui Kepala UPTD masing-masing kecamatan/ wilayah dan Kantor
Kementrian Agama Kabupaten Bandung.
b. Atas dasar data jumlah siswa tiap sekolah/ madrasah/ ponpes, maka Tim Pengelola BOS
Kabupaten Bandung membuat penetapan alokasi penerima dana BOS tiap sekolah/
madrasah/ ponpes untuk diusulkan pencairannya kepada Bupat Bandung melalui Dinas
Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) kabupaten Bandung.
c. Tim Pengelola BOS Tingkat Kabupaten Bandung mengirimkan Penetapan Alokasi BOS
tiap sekolah/ madrasah/ponpes kepada kepala UPTD TK dan SD, UPTD SMP dan Kantor
Kementrian Agama Kabupaten Bandung dan Lembaga penyalur dana.
d. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung membuat Surat
Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) yang ditandatangani leh Manager BOS dan Kepala
Sekolah/Madrasah/Ponpes.
2. Penyaluran Dana BOS Kabupaten Bandung
Penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Bandung sebagai
berikut :
a. Proses penyaluran Dana :
1) Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung mengajukan pencairan dana BOS Kepada
Bupati Bandung melalui Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK)
Kabupaten Bandung.
2) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung
memproses pemindahbukukan dana bantuan keuangan ke rekening Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung.
3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung segera menyalurkan
dana BOS sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan ke Lembaga Penyalur.
4) Lembaga penyalur selanjutnyamentransfer dana Bantuan Operasional penerima
BOS.
12. b. Syarat penyaluran dana :
1) Sekolah/Madrasah/Ponpes membuka nomor rekening tersendiri dan terpisah
dari bantuan lainnya atas nama lembaga (tidak boleh atas nama pribadi) pada
Lembaga Penyalur Dana.
2) Sekolah/Madrasah/ponpes mengirimkan nomor rekening tersebut kepada Tim
Pengelola BOS Tingkat Kabupaten.
3) Tim Pengelola BOS Tingkat Kabupaten melakukan validasi, verifikasi dan
kompulasi nomor rekening sekolah/madrasah/ponpes dan selanjutnya diajukan
ke lembaga Penyalur untuk proses penyaluran.
4) Tim Pengelola BOS Tingkat Kabupaten membuat Perjanjian Kerjasama (MOU)
dengan Lembaga Penyalur Dana untuk menyalurkan dana BOS Kabupaten ke
Sekolah/Madrasah/Ponpes sesuai alokasi dana BOS.
5) Lembaga penyalur dana segera menyalurkan dana ke rekening
Sekolah/Madrasah/Ponpes penerima BOS Kabupaten sesuai dengan alokasi
dana dan masuk didalam RAPBS.
6) Pengambilan dana BOS Kabupaten dilakukan oleh Kepala
Sekolah/Madrasah/Ponpes dan Bendahara BOS dengan sepengetahuan ketua
komite Sekolah/Madrasah/Ponpes dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai
dengan kebutuhan dengan menisakan saldo minimum sesuai peraturan yang
berlaku. Saldo minimum ini bukan termasuk pemotongan. Pengambilan dana
tidak diharuskan melalui sejenis rekomendasi/ persetujuan dari pihak manapun
sehingga menghambat pengambilan dana dan jalannya kegiatan operasional
sekolah.
7) Dana BOS kabupaten harus diterima secara utuh sesuai dengan Penetapan
Alokasi yang dibuat oleh Tim Manajemen BOS Kabupatten, dan tidak
diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alas
an apapun dan oleh pihak manapun.
8) Dana BOS Kabupaten disalurkan oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten ke
Sekolah/Madrasah/Ponpes melalui lembaga penyalur secara bertahap sesuai
dengan ketersediaan dna di Kas Daerah dan kelengkapan persyaratan
penyaluran dana. Sekolah/Madrasah/Ponpes mencairkan dana disesuaikan
dengan kebutuhan yang telah dituangkan dalam RAKS/RAPBS.
9) Bilamana terdapat sisa dana di Sekolah/Madrasah/Ponpes pada akhir tahun
anggaran maka dana tersebut dikembalikan ke kas daerah Kabupaten.
10) Jika terdapat perbedaan antara jumlah dana yang diterima dengan jumlah dana
pada SPBD, maka perbedaan tersebut harus segera dilaporkan kepada Tim
Manajemen BOS Kabupaten untuk diselesaikan lebih lanjut.
11) Jika ada dana BOS Kabupaten yang diterima oleh Sekolah/Madrasah/Ponpes
lebih besar dari jumlah seharusnya, misalnya akibat kesalahan data jumlah
siswa, maka Sekolah/Madrasah/Ponpes harus segera mengembalikan kelebihan
dana BOS Kabupaten tersebut ke rekening kas Daerah Kabupaten.
13. 12) Jiuka terdapat siswa pindah/mutasi ke Sekolah/Madrasah/Ponpes lain setelah
semester berjalan, maka dana BOS Kabupaten untuk siswa tersebut dalam
semester yang berjalan harus dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Bandung.
13) Jika pada batas tahuna anggaran masih tyerdapat sisa dana BOS Kabupaten di
rekening penyalur dari Kas Daerah akibat kelebihan pencairan dana dan/atau
pengembalian dari Sekolah/Madrasah/Ponpes, selama hak seluruh sekolah
penerima dana BOS Kabupaten telah terpenuhi menjadi saldo SILPA (Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran) maka dana tersebut dikembalika Ke Kas Daerah
Kabupaten Bandung.
3. Penggunaan Dana BOS Kabupaten Bandung
Penggunaan dana BOS Kabupaten Bandung di Sekolah/Madrasah/Ponpes harus didasarkan
pada kesepakatan dan keputusan bersama antara kepala Sekolah/Madrasah/Ponpes, yang
harus didaftyar ssebagai salah satu sumber penerimaan dalam RAPBS, disamping dana yang
diperoleh daari Pemerintah Pusat dan Provinsi atau sumber lain (Block Grant, hasil unit
produksi, sumbangan lain, dsb). Khusus untuk Pesantren Salafiyah, penggunaan Dana BOS
Kabupaten didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama anara para
penanggungjawab program dan pengasuh Pondok Pesantren dan disetujui oleh Kasi
Mapenda pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Bandung.
Dana BOS Kabupaten Bandung diutamakan digunakan untuk :
1) Pemberian tambahan honorarium rutin bagi guru honorer dengan ketentuan guru
honorer mengajar minimal 10 jam/ minggu.
2) Pemberian tambahan honorarium rutin tenaga administrasi honorer dengan ketentuan
tenaga administrasi bekerja minimal 5 hari kerja/ minggu.
3) Pemberian tambahan honorarium rutin bagi kesejahteraan guru honorer yang diberi
tugas tambahan sebagai PKS (Pembantu Kepala Sekolah), wali kelas, pebina OSIS,
Pramuka dan kegiatan siswa lainnya.
4) Pemberian tambahan honorarium rutin bagi kesejahteraan tenaga administrasi honorer
yang diberi tugas tambahan disekolah dengan ketentuan bekerja minimal 5 hari kerja/
minggu.
5) Sebagai penambah biaya operasional dalam konteks peruntukan yang sama dengan
peruntukan BOS pusat dan BOS Provinsi apabila belim mencukupi.
4. Pembatalan BOS Kabupaten Bandung
Apabila Sekolah/Madrasah/Ponpes penerima BOS Kabupaten mengalami perubahan
sehingga tidal lagi memenuhi persyaratan sebagai penerima BOS Kabupaten atau
tutup/bubar maka bantuan dibatalkan dan dana BOS Kabupaten harus disetorkan kembali
ke Kas Tim Manajemen BOS Kabupaten.
14. B. Jadwal Penyaluran Dana BOS Kabupaten Bandung
Untuk mengontrol kelancaran pelaksanaan program BOS Kabupaten, Tim pengelola BOS
Kabupaten harus melakukan kegiatan secara terjadwal, dengan panduan sebagai berikut :
1. Melakukan Sosialisasi, Koordinasi BOS Kabupaten dengan UPTD TK dan SD, UPTD SMP
dan Kantor Kementrian Agama Kab. Bandung.
2. Melakukan Verifikasi dan validitasi data BOS yang diusulkan oleh Sekolah.
3. Menetapkan data SD/SDLB/MI/Salafiah Ula, SMP/SMPLB/SMPT/MTs/Salafiah Whusta
penerima Dana BOS Kabupaten.
4. Menerima usulan pencairan dana BOS Kabupaten dari Sekolah/Madrasah/Ponpes
melalui UPTD dan kantor Kementrian Agama Kab. Bandung.
5. Menyalurkan Dana BOS Kabupaten ke Rekening Sekolah/Madrasah/Pontren melalui
Lembaga Penyalur.
15. BAB V
MONITORING DAN PELAPORAN
Agar program ini berjalan lancer dan transparan maka perlu dilakukan monitoring dan
pengawasan yang dilakukan secara efektif daan terpadu. Berdasarkan sifatnya, kegiatan monitoring
dapat dibedakan menjadi monitoring internal dan monitoring eksternal. Monitoring internal adalah
monitoring yang dilakukan oleh Tim Pengelola BOS Tingkat Kabupaten.
Monitoring internal ii bersifat supervise klinis, yaitu melakukan monitoring dan ikut menyelesaikan
masalah jika ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan program BOS Kabupaten. Monitoring
eksternal lebih bersifat evaluasi terhadaap pelaksanaan program dan melakukan analisis terhadap
dampak program, kelemahan dan rekomendasi untuk perbaikan program.
A. Monitoring dan Supervisi
Bentuk kegiatan monitoring dan supervisi adalah melakukan pemantauan, pembinaan dan
penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program BOS Kabupaten. Secara umum tujuan
kegiatan ini adalah untuk meyakinkan bahwa dana BOS Kabupaten diterima oleh yang berhak
dalam jumlah, waktu, cara dan penggunaan yang tepat.
Komponen utama yang dimonitor antara lain :
1. Alokasi dana sekolah penerima bantuan.
2. Penyaluran dan penggunaan dana
3. Pelayanan dan penanganan pengaduan.
4. Administrasi keuangan
5. Pelaporan
1. Monitoring oleh Inspektorat Kabupaten Bandung
a. Monitoring Pelaksanaan Program
(1) Monitoring ditujukan untuk memantau :
a) Penyaluran dan penyerapan dana
b) Kinerja Tim Pengelola BOS Tingkat Kabupaten
(2) Responden terdiri dari : Tim Pengelola BOS Kabupaten Bandung, Pengelola BOS
Kabupaten Bandung Tingkat Sekolah diantaranya : Kepala Sekolah, Bendahara,
Guru, Siswa dan Komite Sekolah.
(3) Monitoring dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat
penyaluran dana dan pasca penyaluran dana.
16. b. Monitoring Kasus Pengaduan dan Penyelewengan Dana
(1) Monitoring kasus pengaduan ditujukan untuk melakukan fact finding, investigasi,
dan menyelesaikan masalah yang muncul di lapangan.
(2) Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan dan penanganan pengaduan.
(3) Kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait dalam menangani pengaduan dan
penyimpangan akan dilakukkan sesuai kebutuhan.
(4) Responden disesuaikan dengan kasus yang terjadi.
(5) Kegiatan monitoring kasus pengaduan akan dilaksanakan sesuai dengan masalah
dan kebutuhan di lapangan.
2. Monitoring oleh Tim Pengelola B OS Kabupaten Bandung.
a. Monitoring Pelaksanaan Program
(1) Monitoring ditujukan untuk memantau :
(2) Penyaluran dan penyerapan dana di sekolah
(3) Penggunaan dana di tingkat sekolah
(4) Responden terdiri dari Kepala Sekolah, Bendahara, Guru, murid dan/atau orang tua
murid, dan Lembaga Penyalur Dana yang telah ditunjuk.
(5) Monitoring dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran Dana.
b. Monitoring Penanganan Pengaduan
(1) Monitoring penanganan pengaduan bertujuan untuk mengindentifikasi dan
menyelesaikan masalah yang muncul di sekolah.
(2) Kerjasama dengan lembaga terkait dalam menangani pengaduan dan
penyimpangan akan dilakukan sesuai kebutuhan.
(3) Responden disesuaikan dengan kasus yang terjadi.
B. Pelaporan
Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Program BOS
Kabupaten, masing-masing pengelola program di tiap tingkatan (Sekolah) diwajibkan untuk
melaporkan hasil kegiatannya kepada pihak terkait.
Secara umum, hal-hal yang dilaporkan oleh pelaksana program adalah yang berkaitan
dengan statistic penerima bantuan, penyaluran, penyerapan dan pemanfaatan dana, hasil
monitoring evaluasi dan pengaduan masalah.
Adapun pentunjuk penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan akan disajikan
secara terpisah.
1. Tim Pengelola BOS Kabupaten Bandung
Pada setiap akhir tahun Tim Pengelola BOS Kabupaten harus melaporkan semua kegiatan
yang berkaitan dengan dan pelaksanaan program BOS Kabupaten. Sejauh mana pelaksanaan
program berjalan, sesuai dengan yang direncanakan, apa yang telah dikerjakan dan apa yang
tidak dikerjakan, hambatan apa saja yang terjadi dan mengapa hal tersebut dapat terjadi, upaya
17. apa yang diperlukan untuk mengatasi hambatan tersebut, serta rekomendasi untuk perbaikan
program dimasa yang akan dating baik program yang sama maupun program lain yang sejenis.
Hal-hal yang perlu dilampirkan dalam laporan tersebut adalah :
a. Statistik Penerima Bantuan
Statistik Penerima Bantuan berisikan tentang penerrima bantuan per
Sekolah/Madrasah/Ponpes. Tim Pengelola BOS Kabupaten menyusun statistic penerima
bantuan berdasarkan data yang diterima dari UPTD TK dan SD, UPTD SMP dan Kantor
Kementrian Agama Kab. Bandung.
b. Hasil Penyerapan Dana Bantuan
Berisikan tentang besar dana BOS Kabupaten yang disalurkan per
Sekolah/Madrasah/Ponpes untuk setiap jenjang pendidikan, jenis sekolah, status sekolah,
serta berapa yang telah diserap. Tim Pengelola BOS Kabupaten menyusun laporan tersebut
berdasarkan laporan dari Sekolah/Madrasah/Ponpes yang diperoleh dari Kepala UPTD di
masing-masing kecamatan/wilayah dan Kantor Kementrian Agama Kab. Bandung.
c. Hasil Monitoring dan Evaluasi
Laporan monitoring adalah laporan kegiatan pelaksanaan monitoring oleh Tim
Pengelola BOS Kabupaten. Laporan ini berisi tentang jumlah responden, waktu pelaksanaan,
hasil monitoring, analisis, kesimpulan, saran, dan rekomendasi.
d. Penanganan Pengaduan Masyarakat
Tim Pengelola BOS Kabupaten merekapitulasi hasil penanganan pengaduan dan
perrkembangannya baik yang telah dilakukan oleh tim Pengelola BOS Kabupaten maupun
UPTD TK/SD masing-masing kecamatan dan UPTD SMP masing-masing wilayah dan oleh
Kantor Kementrian Agama di Kabupaten Bandung Laporan ini antara berisi informasi
tentang jenis kasus, skala kasus, kemajuan penanganan, dan status penyelesaian.
e. Kegiatan Lainnya
Tim Pengelola BOS Kabupaten Bandung harus melaporkan kegiatan yang berkaitan
dengan pelaksanaan Program BOS Kabupaten seperrti sosialisasi, pelatihan, pengadaan, dan
kegiatan lainnya kepada Bupati Bandung melaui Kepala DinasPendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bandung.
2. UPTD TK dan SD, UPTD SMP dan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bandung.
Hal-hal yang perlu dilaporkan oleh Kepala UPTD TK dan SD, UPTD SMP Kantor Kementrian
Agama Kabupaten Bandung.
a. Statistik Penerima Bantuan
Statistik penerima Bantuan berisikan tentang penerima bantuan tiap
Sekolah/Madrasah/Ponpes berdasarkan jenjang, status, dan jenis Sekolah/Madrasah/
18. Ponpes. Kepala UPTD TK dan SD, Kepala UPTD SMP dan Kantor Kementrian Agama Kab.
Bandung membuat laporan berdasarkan data yang diterima dari Sekolah/Madrasah/Ponpes
penerima bantuan.
b. Hasil Penyerapan Dana Bantuan
Berisikan tentang besar dana BOS Kabupaten yang disalurkan untuk setiap jenjang
pendidikan, jenis Sekolah/Madrasah/Ponpes, serta berapa yang telah diserap. Kepala UPTD
TK dan SD, Kepala UPTD SMP dan Kantor Kementrian Agama Kab. Bandung membuat
laporan berdasarkan pada laporan yang diperoleh dari Sekolah/Madrasah/Ponpes.
c. Hasil Monitoring dan Evaluasi
Laporan monitoring adalah laporan kegiatan pelaksanaan monitoring oleh Kepala UPTD
TK dan SD, Kepala UPTD SMP dan Kantor Kementrian Agama Kab. Bandung. Laporan ini
berisi tentang jujmlah responden, waktu pelaksanaan, hasil monitoring, analisis, kesimpulan,
saran, dan rekomendasi. Laporan monitoring rutin dikirimkan ke Tim Pengelola BOS
Kabupaten Bandung paling lambat 10 hari setelah pelaksanaan monitoring.
d. Penanganan Pengaduan Masyarakat
Kepala UPTD TK dan SD, Kepala UPTD SMP dan Kantor Kementrian Agama Kab. Bandung
merekapitulasi hasil penanganan pengaduan dan perkembangannya antara lain berisi kasus,
kemajuan Sekolah/Madrasah/Ponpes. Laporan ini berisikan informasi tentang jenis kasus,
skala pelanggaran, dan status penyelesaian.
3. Sekolah
Hal-hal yang perlu dilaporkan ke Tim Pengelola BOS Tingkat Kabupaten Bandung untuk
dikokumentasikan oleh Sekolah/Madrasah/Ponpes meliputi berkas-berkas sebagai berikut :
a. Nama-nama siswa yang digratiskan
b. Jumlah dana yang dikelola sekolah/madrasah/ponpes dan catatan penggunaan dana.
c. Lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran.
d. Lembar pencatatan pengaduan.
19. BAB VI
PENGAWASAN DAN SANKSI
A. Pengawasan
Kegiatan pengawasan yang dimaksud adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi
atau menghindari masalah yang behubungan dengan penyalahgunaan wewenang, kebocoran
dan pemborosan keuangan Negara, pungutan liar dan bentuk penyelewengan lainnya.
Pengawasan Program BOS Kabupaten meliputi pengawasan melekat (Waskat), pengawasan
Fungsional dan pengawasan masyarakat.
1. Pengawasan Melekat.
Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan masing-masing
instansi kepada bawahannya baik di tingkat Kabupaten maupun sekolah. Prioritas utama
dalam program BOS Kabupaten maupun sekolah. Prioritas utama dalam program BOS
Kabupaten adalah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten adalah
pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten kepada
Sekolah dan kantor Kementrian Agama Kabupaten Bandung kepada madrasah dan Pondok
pesantren.
2. Pengawasan Fungsional
Insstansi Pengawas fungsional yang melakukan pengawasan program BOS kabupaten
adalah inspektorat Kabupaten Bandung. Instansi tersebut bertanggungjawab untuk
melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang
akan diaudit.
3. Pengawasan Masyarakat
Pengawasan masyarakat dilakukan dalam rangka meningkatkan treansparansi dan
akuntabilitas pelaksanaan program BOS Kabupaten Bandung. Program ini dapat diawasi oleh
unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapaat di
Sekolah/Madrasah. Lembaga tersebut melakukan pengawsan dalam rangka memotret
pelaksanaan program BOS Pusat, BOS Provinsi serta BOS Kabupaten di
Sekolah/Madrasah/Ponpes, namun tidak melakukan audit. Apabila terdapat indikasi
penyimpangan dalam pengelolaan dana BOS Pusat, BOS Provinsi serta BOS Kabupaten yang
dilakukan oleh Sekolah/Madrasah/Ponpes agar segera dilaporkan kepada instansi pengawas
fungsional atau lembaga berwenang lainnya.
B. Sanksi
Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara akan dijatuhkan
oleh aparat/pejabat yang berwenang. Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran dapat
diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya :
20. a. Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku
(pemberhentian, penurunan pangkat, mutasi kerja).
b. Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu pengembalian dana Bos
Kabupaten kepada Kas Daerah apabila dana BOS Kabupaten terbukti disalahgunakan.
c. Penerapan proses hukum, yaitu mulai proses penyelidikan, penyidikan dan proses peradilan
bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan penyimpangan Dana BOS Kabupaten.
d. Pemblokiran Dana dan penghentian sementara seluruh bantuan pendidikan yang bersumber
dari APBD Kabupaten Bandung, bilamana terbukti pelanggaran tersebut dilakukan secara
sengaja dan tersistem untuk memperoleh keuntungan pribadi , kelompok, atau golongan.
