kebijakan BOS 2021

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POKOK-POKOK
KEBIJAKAN BOS 2021
MARET 2021

2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Postur Anggaran Pendidikan TA 2021
Total
APBN
Rp. 2.750,02 T
20%
Anggaran
Pendidikan
Rp. 550,0 T
Transfer Daerah
Rp. 299,1 T (54,4%)
Pengeluaran Pembiayaan
Rp. 66,4 T (12,1%)
Kemendikbud
Rp. 81,5 T (14,8%)
Kemenag
Rp. 55,8 T
(10,2%)
K/L lainnya
Rp. 23,1 T (4,2%)
BA BUN
Rp. 24,0 T (4,4%)
2

3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Postur Anggaran Pendidikan TA 2021
Transfer Daerah (Rp. 299,1 Triliun)
DAK
Non Fisik
Rp. 116,7 T
DAK Fisik
Rp. 18,3 T
DAK Pendidikan
DAK Perpustakaan Daerah
Bantuan Operasional
Tunjangan
BOP Museum dan TB
Rp. 17,78 Triliun
Rp. 550,0 Miliar
Dana Peningkatan UKM dan Naker
Rp. 136 Miliar
Rp. 192 Miliar
Rp. 1,95 Triliun
Rp. 454,2 Miliar
Rp. 1,19 Triliun
Rp. 55,3 Triliun
Rp. 53,4 Triliun
Rp. 4,01 Triliun
BOS
BOP PAUD
BOP Kesertaraan
Tunjangan Profesi PNSD
Tunjangan Khusus PNSD
Tamsil Guru
Rp. 1,35 Triliun
Rp. 5,99 Triliun
Rp. 156,6 Triliun
DAU
DID
Otonomi Khusus
3

4. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 4
Realisasi
penyaluran
Pelaporan dana BOS
2 3
Mekanisme
penyaluran BOS
secara langsung
1
Evaluasi BOS 2020

5. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 5
Kebijakan BOS tahun 2020 dalam penyaluran langsung ke rekening Sekolah berhasil
mengurangi keterlambatan dan mendapatkan tanggapan positif
1
Penyaluran BOS secara langsung
mengurangi keterlambatan rata-rata
32%atau sekitar 3
minggu lebih cepat dibandingkan tahun
2019
35,4 %
50,1 %
34,6 %
61,5 %
memudahkan sangat memudahkan
Responden Sekolah Responden Pemda
Dalam survei Kemendikbud, 85,5% responden sekolah dan
96,1% responden Pemerintah Daerah memandang penyaluran
langsung ke rekening sekolah memudahkan atau sangat
memudahkan
Sumber: puslitjak (2020), Kemdikbud

6. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 6
Kemendikbud telah menyaluran kepada 216.385 sekolah (99,99%) dengan tingkat
retur yang menurun pada tahap 2
2
Terjadi penurunan retur dana BOS disetiap
tahapan penyaluran
Tahap 1
1,2%
2.547 sekolah
0,17%
352 sekolah
0,35%
767 sekolah
Tahap 2 Tahap 3
Salur tanpa retur
Salur dengan retur

7. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 7
Inkonsistensi data rekening sekolah menjadi salah satu penyebab terjadi retur/gagal
transfer
2
Sekolah merubah data atas nama rekening
setelah pengajuan rekomendasi penyaluran
semula menjadi
SD Negeri 1 Cilangkap SDN 1 Cilangkap
Rekening tidak aktif 0123456789 XXXXXXXXX
1. Perubahan jenis rekening, dari
rekening biasa ke rekening giro
2. Tidak ada transaksi dalam
beberapa bulan terakhir (rekening
dorman)
3. Rekening tutup
DIPERLUKAN PELIBATAN PEMDA DALAM PEMANTAUAN REKENING SEKOLAH

8. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 8
Rekening sekolah negeri ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
sesuai dengan PP No 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Permendagri No 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendikbud No 6 Tahun 2021 tentang Petujuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler
2
2020 2021 2022
Linimasa penetapan rekening oleh Pemerintah Daerah
1. Baru sebagian kecil Pemda yang
melakukan penetapan rekening
sekolah, khususnya sekolah negeri
2. Masih banyak sekolah yang
melakukan perubahan rekening
tanpa validasi dari Pemerintah
Daerah
resiko retur tinggi
1. Terjadi peningkatan Pemda yang
melakukan penetapan rekening sekolah,
khususnya sekolah negeri.
2. Masih banyak sekolah yang melakukan
perubahan rekening tanpa validasi dari
Pemerintah Daerah
3. Target 2021, seluruh Pemda sudah
melakukan penetapan rekening sekolah
sesuai dengan kewenangannya
resiko retur tinggi
Tidak terjadi perubahan rekening
dari sekolah
zero retur

9. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 9
Kewajiban pelaporan dan menjadikan persyaratan penyaluran berhasil mempercepat dan
meningkatkan partisipasi pelaporan sekolah
3
Sumber: bos.kemdikbud.go.id

10. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
10
Pelaporan penggunaan dana BOS melalui aplikasi BOS Salur dapat digunakan untuk
memantau sisa penggunaan dana di Sekolah
3
Sampai dengan saat
ini, kurang lebih
81,7%
sekolah telah
menyampaikan
laporan untuk seluruh
tahap, namun masih
ditemukan data
belum valid.
96,31%
208.405 sekolah
95,50%
206.644 sekolah
81,70%
124.419 sekolah
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3
Lapor Belum Lapor

11. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 11
3
Pada Tahun 2021, Pemerintah menyediakan dana BOS kepada 216.662 satuan
pendidikan dengan alokasi Rp52,5T
Satuan Pendidikan Sasaran Satuan pendidikan Alokasi
Catatan:
Dana cadangan sebesar Rp100.048.710.000
Rp 52.504.969.290.000,-
SD
SMP
SMA
SMK
SLB
147.610
39.461
13.374
14.000
2.217
Rp 23.801.844.160.000,-
Rp 11.649.105.310.000,-
Rp 7.758.155.310.000,-
Rp 8.649.938.250.000,-
Rp 645.926.260.000,-
216.662

12. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Syarat dan Kriteria Penerima BOS
mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai
dengan kondisi riil di Sekolah sampai dengan batas waktu
yang ditetapkan setiap tahun
memiliki NPSN yang terdata pada Dapodik
memiliki izin operasional yang berlaku bagi Sekolah yang
diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik
memiliki jumlah Peserta Didik paling sedikit
60 (enam puluh) Peserta Didik selama 3
(tiga) tahun terakhir*
bukan satuan pendidikan kerja sama
mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai
dengan kondisi riil di Sekolah sampai dengan 31 Agustus
Tidak berubah
memiliki izin menyelenggarakan pendidikan bagi
sekolah yang diselenggarakan masyarakat yang terdata
pada Dapodik
sebelum
Tidak berubah
Tidak berubah
*) Catatan:
1. dikecualikan bagi: Sekolah Terintegrasi (SATAP), SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB; Sekolah yang berada di Daerah Khusus yang ditetapkan Kementerian; dan
Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berada di wilayah dengan kondisi kepadatan penduduk yang rendah dan secara geografis tidak
dapat digabungkan dengan Sekolah lain.
2. Apabila jumlah peserta didik pada satuan pendidikan seperti pada nomor 1 kurang dari 60, maka besaran dana BOS diberikan sebesar 60 peserta didik.
12
Pasal 3 ayat (2) Permendikbud No 6 Tahun 2021

13. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Penerima Dana BOS Tahun Ajaran 2020/2021
13
sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15/P/2021 tentang Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah
Reguler tahun Ajaran 2020/2021
Sasaran penerima
216.603
147.280 SD
39.753 SMP
13.394 SMA
13.968 SMK
2.208 SLB
Salur Gelombang 1
Salur Gelombang 2
Surat Dirjen No
1646/C/BP/2021
per 17 Februari 2021
189.984
87,71%
21.337
9,85%
Perkembangan penyaluran dana BOS tahap 1 tahun 2021
Sekolah Siswa
39.793.085
89,79%
3.836.321
8,65%
Surat Dirjen No
4780/C/PR.05.04/2021
per 18 Maret 2021
Rencana Salur
Gelombang 3 5.282
2,44%
686.830
1,56%

14. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Terdapat 5.282 sekolah belum masuk dalam rekomendasi penyaluran pada Tahap 1 karena terkendala : laporan realisasi
penggunaan dana BOS dan rekening sekolah
14
Total :
5.282 sekolah
Kondisi per 31 Januari 2021
3.167
1.729
386
Pelaporan
Rekening
Pelaporan dan rekening

15. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 15
POKOK-POKOK KEBIJAKAN BOS 2021
sesuai Permendikbud No 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler
3

16. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 16
Nilai satuan biaya meningkat sesuai karakteristik dan kebutuhan daerah untuk mengurangi
kesenjangan antar daerah
1
Situasi BOS 2020
Satuan biaya tetap
(berlaku untuk seluruh wilayah)
Satuan biaya majemuk, dihitung berdasarkan indeks kemahalan konstruksi (IKK) dan indeks
peserta didik (IPD) tiap wilayah kabupaten/kota
Kebijakan BOS 2021
Nilai satuan biaya per peserta didik per
tahun:
Rentang nilai satuan biaya per peserta didik per tahun:
▪ SD Rp 900.000,00
▪ SMP Rp 1.000,000,00
▪ SMA Rp 1.500,000,00
▪ SMK Rp 1.600.000,00
▪ SLB Rp 2.000.000,00
Jenjang
Satuan Biaya (Rp) Kabupaten/Kota
Rata-rata
Kenaikan (%)
Rendah Tinggi
Satuan Biaya
Tetap
Satuan Biaya
Naik
SD 900.000 s.d 1.960.000 137 377 12,19
SMP 1.100.000 s.d 2.480.000 133 381 13,23
SMA 1.500.000 s.d 3.470.000 128 386 13,68
SMK 1.600.000 s.d 3.720.000 127 387 13,61
SLB 3.500.000 s.d 7.940.000 124 390 13,18
• Kenaikan satuan biaya hanya pada
SD (13%), SMP (10%), dan SMA (7%)
▪ Kenaikan satuan biaya pada semua jenjang satuan pendidikan (SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB)
▪ Khusus wilayah 3T, rata-rata mengalami kenaikan satuan biaya sebesar 47,19% (SD); 49,85%
(SMP); 50,78% (SMA); 50,70% (SMK); dan 49,61% (SLB)

17. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 17
Contoh kenaikan nilai satuan biaya BOS di Kab. Timur Tengah Selatan, NTT
1a
Satuan biaya Rp900.000,- Rp940.000,-
SD INPRES
TANAH MERAH
(50300562) Rp278.100.000,- Rp290.940.000,-
Rp1.100.000,- Rp1.160.000,-
SMP SWASTA
KRISTEN 2 SOE
(50300574) Rp250.800.000,- Rp265.480.000,-
Besaran Alokasi
Satuan biaya
Besaran Alokasi
Satuan biaya
Besaran Alokasi
Rp1.600.000,- Rp1.690.000,-
Rp1.513.600.000,- Rp1.598.740.000,-
SMKN 2 SOE
(50300590)
BOS 2020 BOS 2021
5%
6%
6%
Sumber :
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 /P/2021 tentang Satuan Biaya Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Masing-masing Daerah
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15/P/2021 tentang Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler tahun Ajaran 2020/2021

18. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 18
Contoh kenaikan nilai satuan biaya BOS di Kab. Kepulauan Aru, Maluku
1b
Satuan biaya Rp900.000,-
Rp1.100.000,-
Besaran Alokasi
Satuan biaya
Besaran Alokasi
Satuan biaya
Besaran Alokasi
Rp1.500.000,-
BOS 2020 BOS 2021
40%
45%
49%
Sumber :
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 /P/2021 tentang Satuan Biaya Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Masing-masing Daerah
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15/P/2021 tentang Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah RegulertahunAjaran 2020/2021
SD INPRES
LONGGAR APARA
(60101774)
SMP NEGERI 2
DOBO (60101795)
SMA 1 PULAU-
PULAU ARU
(60101801)
Rp1.260.000,-
Rp181.800.000,- Rp254.520.000,-
Rp1.600.000,-
Rp667.700.000,- Rp971.200.000,-
Rp2.230.000,-
Rp1.161.000.000,- Rp1.726.020.000,-

19. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 19
Contoh kenaikan nilai satuan biaya BOS di Kab. Intan Jaya, Papua
1c
Satuan biaya Rp900.000,-
Rp1.100.000,-
Besaran Alokasi
Satuan biaya
Besaran Alokasi
Satuan biaya
Besaran Alokasi
Rp1.500.000,-
BOS 2020 BOS 2021
117%
125%
131%
Sumber :
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 /P/2021 tentang Satuan Biaya Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Masing-masing Daerah
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15/P/2021 tentang Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah RegulertahunAjaran 2020/2021
Rp1.960.000,-
SD YPPK SANEPA
(60302416)
Rp159.300.000,- Rp346.920.000,-
Rp2.480.000,-
SMP NEGERI 1
SUGAPA
(60302436)
Rp137.500.000,- Rp310.000.000,-
Rp3.470.000,-
Rp93.000.000,- Rp215.140.000,-
SMA 1 SUGAPA
(60302455)

20. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 20
Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah tetap fleksibel sesuai kebutuhan sekolah, termasuk
untuk melengkapi daftar periksa pembelajaran tatap muka dan untuk mendukung Asesmen Nasional
2
Ketentuan Penggunaan Dana BOS
untuk Pembayaran Honor
1. Pembayaran honor tidak
dibatasi alokasi maksimal
dalam kondisi darurat bencana
yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah
2. Pembayaran honor maksimal
50% untuk sekolah negeri dan
swasta dalam kondisi normal
3. Honor dapat diberikan kepada
tenaga kependidikan apabila
dana masih tersedia
Daftar Periksa Pembelajaran Tatap Muka
1. Ketersediaan sarana sanitasi dan
kebersihan
a. Toilet bersih dan layak
b. Sarana cuci tangan pakai sabun dengan
air mengalir atau hand sanitizer
2. Mampu mengakses fasilitas pelayanan
Kesehatan
3. Kesiapan menerapkan wajib masker
4. Memiliki thermogun
5. Memiliki pemetaan warga satuan pendidikan
yang:
a. Memiliki comorbid tidak terkontrol
b. Tidak memiliki akses transportasi yang
aman
c. Memiliki riwayat perjalanan dari daerah
dengan tingkat risiko COVID-19 yang
tinggi atau riwayat kontak dengan orang
terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum
menyelesaikan isolasi mandiri
6. Mendapatkan persetujuan komite
sekolah/perwakilan orang tua/wali
Contoh Dukungan untuk Asesmen
Nasional
1. Pembiayaan honor, transportasi
dan konsumsi proktor, teknisi, dan
pengawas
2. Pembiayaan pelaksanaan AN
seperti internet dan jaringan

21. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 21
12 Komponen Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler
2a
Penerimaan Peserta
Didik Baru
Pengembangan
Perpustakaan
Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran
dan Ekstrakurikuler
Pelaksanaan Kegiatan Asesmen/
Evaluasi Pembelajaran
Pelaksanaan Administrasi
Kegiatan Sekolah
Pengembangan Profesi Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
01 02 03
04 05 06
Pembiyaan langganan
Daya dan Jasa
07
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Sekolah
08
Penyediaan Alat Multimedia
Pembelajaran
09
Penyelenggaraan Kegiatan
Peningkatan Kompetensi Keahlian
*
10
Penyelenggaraan Kegiatan dalam
Mendukung Keterserapan Lulusan*
11
Pembayaran Honor
12
Catatan:* Khusus satuan pendidikan SMK dan SMALB

22. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 22
15 Larangan Penggunaan Dana BOS
2b
1. melakukan transfer Dana BOS Reguler ke
rekening pribadi atau lainnya untuk
kepentingan selain penggunaan Dana BOS
Reguler
2. membungakan untuk kepentingan pribadi;
3. meminjamkan kepada pihak lain;
4. membeli perangkat lunak untuk pelaporan
keuangan Dana BOS Reguler atau perangkat
lunak lainnya yang sejenis;
5. menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi
PPDB dalam jaringan;
6. membiayai kegiatan yang tidak menjadi
prioritas sekolah;
7. membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran;
8. membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi
guru atau Peserta Didik untuk kepentingan
pribadi yang bukan inventaris sekolah;
9. memelihara prasarana sekolah dengan kategori
kerusakan sedang dan berat;
10. membangun gedung atau ruangan baru;
11. membeli instrumen investasi;
12. membiayai kegiatan untuk mengikuti pelatihan,
sosialisasi, dan pendampingan terkait program
Dana BOS Reguler atau program perpajakan BOS
Reguler yang diselenggarakan lembaga di luar
Dinas dan/atau Kementerian;
13. membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara
penuh dari sumber dana Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, atau sumber lain yang sah;
14. melakukan penyelewengan penggunaan Dana
BOS Reguler untuk kepentingan pribadi atau
kelompok tertentu;
15. menjadi distributor atau pengecer pembelian
buku kepada Peserta Didik di sekolah yang
bersangkutan

23. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 23
Pelaporan penggunaan dana BOS tetap dilakukan secara daring dan menjadi syarat
penyaluran
3
Kategori Situasi BOS 2020 Kebijakan BOS 2021
Penyampaian pelaporan penggunaan dana BOS dilakukan secara daring melalui laman
https://bos.kemdikbud.go.id
Manfaat
Pelaporan
sekolah
• penyaluran tahap I dilakukan setelah sekolah
menyampaikan laporan penggunaan dana
BOS tahap II tahun sebelumnya
• penyaluran tahap II dilakukan setelah
sekolah menyampaikan laporan penggunaan
dana BOS tahap III tahun sebelumnya
• penyaluran tahap III dilakukan sekolah
menyampaikan penyampaian laporan tahap I
tahun anggaran berjalan
✓ Peningkatan
transparansi dan
akuntabilitas
penggunaan dana BOS
oleh sekolah
✓ Kemendikbud bisa
melakukan audit
penggunaan BOS
dalam upaya
perbaikan kebijakan
pendanaan sekolah
▪ Pelaporan penggunaan dana BOS tahap
ke-1 menjadi syarat penyaluran dana
BOS tahap ke-3
▪ Belum diatur mengenai syarat penyaluran
dan waktu penyampaian pelaporan
penggunaan dana BOS
▪ Pelaporan sebagai syarat penyaluran
terbukti meningkatkan partisipasi sekolah
dalam menyampaikan pelaporan
penggunaan dana BOS • penyampaian pelaporan tahap I paling lambat
bulan September tahun anggaran berjalan
• penyampaian pelaporan tahap II paling lambat
bulan Desember tahun anggaran berjalan
• penyampaian pelaporan tahap III paling lambat
bulan April tahun anggaran berikutnya

24. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 24
Ketentuan Lain-lain
3
Pengembalian Dana BOS Sisa Dana BOS Sanksi
Pengembalian dana BOS
Reguler diberlakukan bagi
Sekolah dengan ketentuan:
1. Sekolah yang menolak
dana BOS Reguler setelah
dana BOS Reguler
disalurkan;
2. Sekolah tutup/merger
setelah dana BOS Reguler
disalurkan
Dalam hal terdapat sisa dana BOS
Reguler tahun anggaran sebelumnya
pada Sekolah, maka sisa dana BOS
Reguler tetap digunakan oleh
Sekolah dengan ketentuan:
1. sesuai dengan petunjuk teknis
BOS Reguler tahun anggaran
berjalan
2. telah dicatatkan dalam rencana
kerja dan anggaran sekolah
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
Sekolah yang tidak ditetapkan penerima
BOS Reguler dan/atau tidak menerima
dana BOS Reguler maka:
1. Bagi Sekolah yang diselenggarakan
oleh Pemerintah Daerah biaya
operasionalnya menjadi tanggung
jawab Pemerintah Daerah sesuai
kewenangannya
2. Bagi Sekolah yang diselenggarakan
oleh masyarakat biaya
operasionalnya menjadi tanggung
jawab badan hukum penyelenggara
SISA DANA PENGGUNAAN DANA BOS DI SEKOLAH AKAN DIPERHITUNGKAN PADA PENYALURAN TAHUN BERIKUTNYA
(PMK NO.197/PMK.07/2020)

25. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Terima kasih

26. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 26
Mengapa dana BOS Tahap 3 tahun 2020 sekolah kami tidak salur? Apa penyebabnya? Apa yang
harus sekolah kami lakukan?
1

27. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 27
1. Cek, apakah sekolah menjadi sekolah penerima dana BOS tahun ajaran 2020/2021 pada
Kepmendikbud No 15/P/2021
2. Jika ya, maka penyebab tidak salur karena sekolah tidak menyampaikan laporan realisasi
penggunaan dana BOS tahap 1 tahun 2020 dan tidak memberikan data rekening yang aktif dan
valid sesuai dengan batas waktu yang ditentukan
3. Jika tidak, penyebabnya adalah sekolah tidak melakukan sinkronisasi Dapodik hingga 31 Agustus
2020, atau melakukan sinkronisasi Dapodik tetapi jumlahnya siswanya sama dengan nol (siswa
belum dipetakan pada rombel)
Note:
1. Sepanjang sekolah ditetapkan sebagai penerima, maka sekolah berhak mendapat dana BOS.
2. Ditetapkan belum tentu dapat disalurkan. Penyaluran dapat dilakukan Ketika sekolah sudah melengkapi
persyaratan penyaluran.

28. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 28
Apa yang harus dilakukan jika terjadi retur dana BOS?
2

29. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 29
Jika terjadi retur, maka:
1. Peran sekolah, melakukan perbaikan data rekening sesuai data rekening pada bank pada laman
bos.kemdikbud.go.id. Pastikan rekening yang diinputkan adalah rekening aktif
2. Peran dinas kab/kota, mengontrol dan memastikan bahwa sekolah telah melakukan perubahan
rekening, serta berkoordinasi dengan dinas pendidikan provinsi
3. Peran dinas provinsi, melakukan koordinasi dengan sekolah yang menjadi kewenangannya/dinas
kab/kota, serta menjawab surat perbaikan data rekening kepada KPPN
Note:
1. Retur harus dapat diselesaikan pada minggu ketiga bulan berikutnya sejak SP2D terbit
2. Jika lebih, maka statusnya menjadi retur kas negara

30. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 30
Jika sekolah tutup/merger apakah dana harus dikembalikan? Bagaimana proses
pengembalian dana BOS?
3

31. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 31
1. Jika terjadi pengembalian dana, maka dana BOS disetor ke kas negara (KPPN provinsi).
2. Mekanisme pengembalian dapat dilakukan melalui transfer pada Bank Persepsi yang ditunjuk
oleh KPPN setempat.
3. Dinas pendidikan provinsi berkoordinasi dengan KPPN provinsi setempat terkait dengan kode
billing

32. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 32
Kapan waktu yang tepat untuk melakukan merger/penggabungan sekolah?
4

33. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 33
Tahap 1
Jan-Mar
Tahap 2
Apr-Ags
Tahap 3
Sept-Des
Cut off 31
Agustus
Setelah penyaluran tahap 2 dan sebelum
cut off Dapodik untuk Dana BOS
1. SK merger
2. Verval SP
3. Merger pada Dapodk

34. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 34
Bagaimana mekanisme pemberian dana BOS pada sekolah dengan jumlah peserta
didik kurang dari 60?
5

35. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 35
Key: SLB, sekolah terintegrasi, sekolah yang ada pada daerah khusus.
sekolah dengan kepadatan penduduk yang rendah dan secara geografik tidak dapat digabungkan
Sekolah
kurang dari
60
Sekolah daerah
khusus
SLB
Sekolah
Terintegrasi
Surat rekomendasi dari Dinas
Pendidikan

36. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Dasar Hukum Sisa Dana BOS
1
2
3
PMK No. 197/PMK.07/2020
tentang Perubahan Kedua
atas PMK 48/PMK.07/2019
tentang Pengelolaan DAK
Nonfisik
Pasal 44 ayat (3)
Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahaan di bidang
pendidikan dan kebudayaan melakukan perhitungan sisa dana BOS untuk
diperhitungkan pada rekomendasi penyaluran dana BOS tahun anggaran
berikutnya dan melaporkan sisa dana BOS ke Kementerian Keuangan c.q.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Permendikbud No 6 Tahun
2021 tentang Petunjuk Teknis
Pengelolaan Dana BOS
Reguler
Pasal 16
Permendagri No. 24 Tahun
2020 tentang Pengelolaan
Dana BOS pada Pemerintah
Daerah
Pasal 41
Dinyatakan bahwa sisa dana BOS tetap di rekening sekolah yang diselenggarakan
oleh Pemerintah Daerah, diakui sebagai SiLPA penerimaan pembiayaan pada
APBD dan digunakan pada tahun anggaran berikutnya mempedomani Juknis
Penggunaan Dana BOS tahun berikutnya
1. Dalam hal terdapat sisa Dana BOS Reguler tahun anggaran sebelumnya,
sekolah tetap dapat menggunakan sisa Dana BOS Reguler sesuai dengan
petunjuk teknis BOS Reguler tahun anggaran berjalan.
2. Penggunaan sisa Dana BOS Reguler dilaksanakan dengan ketentuan telah
dicatatkan dalam rencana kerja dan anggaran sekolah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

37. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Penerimaan
Peserta Didik
Baru (PPDB)
1. penggandaan formulir dan publikasi atau pengumuman penerimaan peserta didik baru, dan biaya
layanan penerimaan peserta didik baru dalam jaringan;
2. biaya kegiatan pengenalan lingkungan sekolah;
3. penentuan peminatan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan tes bakat
skolastik atau tes potensi akademik bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
4. pendataan ulang bagi Peserta Didik lama; dan/atau
5. kegiatan lainnya dalam rangka penerimaan peserta didik baru yang relevan
Pengembangan
Perpustakaan
1. Penyediaan buku teks utama, buku teks pendamping, dan buku nonteks
2. penyediaan buku digital; dan/atau
3. pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang operasional layanan perpustakaan.
Pembiayaan
pelaksanaan
kegiatan
pembelajaran
dan
ekstrakurikuler
1. penyediaan alat pendidikan dan/atau bahan pendukung pembelajaran;
2. pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan dan persiapan ujian;
3. biaya untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi,
misalnya, dan pengembangan buku elektronik;
4. penyediaan aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan dalam proses pembelajaran;
5. pengembangan kegiatan literasi, pendidikan karakter, penumbuhan budi pekerti, dan kegiatan
program pelibatan keluarga di sekolah; dan/atau
6. pembiayaan kegiatan pembelajaran lain yang relevan dalam rangka menunjang proses pembelajaran
1. mendukung penyelenggaraan ekstrakurikuler yang sesuai dengan kebutuhan sekolah,
termasuk pembiayaan lomba di sekolah;
2. pembiayaan dalam rangka mengikuti kegiatan/lomba di dalam negeri; dan/atau
3. pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang operasional kegiatan ekstrakurikuler
Pembelajaran
Ekstrakurikuler
1
2
3

38. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Pembiayaan
pelaksanaan
kegiatan asesmen
dan evaluasi
pembelajaran
1. pembiayaan untuk penyelenggaraan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir
semester, ulangan kenaikan kelas, survei karakter, asesmen sekolah, asesmen berbasis komputer
dan/atau asesmen lainnya termasuk penyediaan laporan hasil ulangan/ujian/asesmen; dan/atau
2. pembiayaan lain yang relevan untuk kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran di sekolah
4
Pembiayaan
pelaksanaan
administrasi
kegiatan sekolah
1. pembiayaan dalam rangka pengelolaan dan operasional rutin sekolah baik dalam rangka
pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh; dan/atau
2. digunakan untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman (disinfectant),
masker atau penunjang kebersihan lainnya
5
Pembiayaan
pengembangan
profesi guru dan
tenaga
kependidikan
1. pembiayaan dalam rangka mengikuti atau menyelenggarakan kegiatan dalam rangka
pengembangan/peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan;
2. pembiayaan dalam rangka pengembangan inovasi terkait pengembangan konten pembelajaran,
metode pembelajaran, kompetensi guru dan tenaga kependidikan; dan/atau
3. pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang pengembangan profesi guru dan tenaga
kependidikan
6

39. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Pembiayaan
langganan daya
dan jasa
1. menyewa atau membeli genset atau panel surya, termasuk peralatan pendukungnya sesuai dengan kebutuhan,
termasuk biaya perawatan dan/atau perbaikan bagi sekolah yang belum ada jaringan listrik/kondisi listrik tidak stabil;
2. pembiayaan langganan daya dan jasa dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, dan/atau layanan
pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan/atau peserta didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran jarak jauh;
3. pembiayaan dalam rangka pembayaran daya dan/atau jasa yang mendukung operasional sekolah meliputi,
pemasangan baru, penambahan kapasitas, pembayaran langganan rutin, atau pembiayaan langganan daya dan jasa
lain yang relevan
7
Pembiayaan
pemeliharaan
sarana dan
prasarana
sekolah
1. pemeliharaan dan perbaikan kondisi rusak ringan pada sarana dan prasarana sekolah
2. perbaikan kerusakan komponen non struktural bangunan sekolah dengan ketentuan penggantian kurang
dari 30%
3. perbaikan meubelair, dan/atau pembelian meja dan/atau kursi Peserta Didik atau guru jika meja dan atau
kursi yang ada sudah tidak berfungsi dan/atau jumlahnya kurang mencukupi kebutuhan;
4. perbaikan toilet sekolah, tempat cuci tangan, saluran air kotor dan sanitasi lainnya;
5. penyediaan sumber air bersih termasuk pompa dan instalasinya bagi sekolah yang belum memiliki air
bersih;
6. pemeliharaan dan/atau perbaikan komputer, printer, laptop, proyektor, dan/atau pendingin ruangan;
7. pemeliharaan dan/atau perbaikan peralatan praktikum;
8. pemeliharaan taman dan fasilitas sekolah lainnya;
9. penyediaan dan perawatan fasilitas/aksesibilitas bagi peserta didik berkebutuhan khusus;
8

40. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Pembiayaan
penyediaan alat
multimedia
pembelajaran
1. komputer desktop/work station berupa Personal Computer (PC)/All in One Computer untuk
digunakan dalam proses pembelajaran;
2. printer atau printer plus scanner;
3. laptop;
4. Liquid Crystal Display (LCD) proyektor; dan/atau
5. alat multimedia pembelajaran lainnya dalam rangka menunjang pembelajaran berbasis teknologi
informasi dan komunikasi
9
Pembiayaan
penyelenggaraan
kegiatan
peningkatan
kompetensi
keahlian
1. biaya untuk penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kejuruan peserta didik
SMK atau SMALB;
2. biaya untuk penyelenggaraan kegiatan sertifikasi kompetensi peserta didik SMK atau SMALB;
3. biaya untuk penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar
internasional dengan TOEIC (Test Of English For International Communication) yang
diperuntukkan bagi kelas akhir SMK atau SMALB
4. biaya untuk penyelenggaraan praktik kerja industri atau lapangan bagi peserta didik SMK atau
SMALB, termasuk perjalanan dinas pembimbing mencari tempat praktek, bimbingan, atau
pemantauan peserta didik praktek
5. biaya untuk pemagangan guru di industri untuk masing-masing kompetensi keahlian
6. penyelenggaraan SMK atau SMALB sebagai lembaga sertifikasi profesi pihak pertama termasuk
didalamnya pendirian dan pengembangan ruang lingkup skema sertifikasi; dan/atau
7. biaya lain yang relevan dalam peningkatan kompetensi keahlian;
10

41. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Pembiayaan
penyelenggaraan
kegiatan dalam
mendukung
keterserapan
lulusan
1. biaya untuk penyelenggaraan bursa kerja khusus SMK atau SMALB termasuk perjalanan dinas
pengelola bursa kerja khusus SMK atau SMALB untuk pengembangan kerjasama, verifikasi,
pendampingan ke industri, dan/atau evaluasi;
2. biaya untuk pemantauan kebekerjaan lulusan (tracer study) SMK atau SMALB termasuk perjalanan
dinas; dan/atau
3. pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang penyelenggaraan kegiatan yang dapat
mendukung keterserapan lulusan
11
Pembayaran
Honor
12
1. Berlaku untuk non ASN
2. Dapat diberikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

42. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
150 60
267
112
89
400
180
MKKS/KKS