ARKAS adalah sistem informasi yang dikembangkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk memfasilitasi pengelolaan anggaran Bantuan Operasional Sekolah di seluruh satuan pendidikan di Indonesia secara terintegrasi dan standardisasi. Sistem ini memudahkan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta koordinasi antar instansi terkait pengelolaan dana BOS.

1. Versi 3.3

2. Aplikasi Rencana Kegiatan dan
Anaggaran Sekolah (RKAS)
Berdasarkan Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang Standar
Pengelolaan, setiap sekolah pada semua jenjang pendidikan,
termasuk SMP, harus menyusun Rencana Kerja Sekolah (RKS)
dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran
Sekolah, selanjutnya disingkat Aplikasi RKAS
merupakan sistem informasi yang
memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi untuk mengfasilitasi penganggaran,
pelaksanaan dan penatausahaan serta
pertanggungjawaban dana bantuan operasional
sekolah di satuan pendidikan dasar dan
menengah secara nasional.
2

3. 3

4. 4

5. 5

6. 6

7. 7

8. 8

9. 9

10. 10

11. 11

12. 12

13. 13

14. 14

15. 15

16. ARKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran
Sekolah) adalah sistem yang disediakan oleh
Kemdikbudristek berbentuk aplikasi yang dapat
diinstal di perangkat komputer milik satuan
pendidikan. ARKAS dikembangkan untuk
membantu satuan pendidikan dalam
melaksanakan administrasi penganggaran,
pelaksanaan dan penatausahaan serta
pertanggungjawaban dana bantuan operasional
sekolah (BOS).

17. Saat ini ARKAS dapat mengelola
sumber dana yang berasal dari
BOS regular, BOS daerah, BOS
Kinerja, SILPA dan sumber dana
lainnya.

18. Seluruh sekolah atau satuan pendidikan
dasar dan menengah yang berada di
bawah naungan Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sekolah
yang menerima dana BOS Reguler meskipun
di daerah terpencil tetap dapat
menggunakan ARKAS, namun tidak untuk
Sekolah Indonesia yang berada di luar
negeri. Nantinya, ARKAS akan dapat
digunakan oleh PAUD dan Pendidikan

19. 1. Menggunakan jenis prosesor berbasis Windows
minimal Windows 8, dengan kapasitas memori (RAM)
minimal 2GB, kapasitas Hard Drive minimal 200 MB &
resolusi layar minimal 1024 x 76
2. Membutuhkan koneksi internet dalam beberapa tahap
penggunaan ARKAS
3. Satuan pendidikan yang tergabung dalam Tim BOS
(kepala satuan pendidikan, bendahara sekolah dan
komite sekolah)
4.Memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) yang
terdaftar dalam Dapodik
5. Mendapatkan kode aktivasi ARKAS dari dinas
pendidikan setempat

20. 1. Sudah terintegrasi dengan Dapodik dan akan
terintegrasi dengan aplikasi Kemendikbudristek
lainnya seperti Rapor Pendidikan dan SIPLah, hingga
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) milik
Kemendagri melalui MARKAS
2.Format data dan standar acuan sudah sesuai
dengan regulasi yang berlaku
3.Proses persetujuan dokumen dipercepat dengan
standardisasi dan otomatisasi alur
4.pengotomatisan konsolidasi anggaran sekolah ke
dalam anggaran dinas

21. • Secara singkat, ARKAS adalah Aplikasi Rencana Kegiatan dan
Anggaran Sekolah, atau sebuah platform yang memfasilitasi
satuan pendidikan dalam melakukan penganggaran,
pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban
dana BOS secara nasional. Satuan pendidikan dapat mengakses
ARKAS melalui perangkat masing-masing dengan mengunduh
pada laman https://rkas.kemdikbud.go.id/download
• Sedangkan MARKAS, yaitu Manajemen Aplikasi Rencana Kegiatan
dan Anggaran Sekolah, atau sebuah sistem manajemen
informasi untuk satuan tugas daerah yang mengurusi urusan
pendidikan (dinas pendidikan). MARKAS berfungsi untuk
memfasilitasi proses rekapitulasi data pertanggungjawaban
pengelolaan anggaran pada satuan pendidikan secara nasional.
Dinas dapat mengakses MARKAS
melalui https://markas.kemdikbud.go.id/User/Login

22. 1. Satuan pendidikan dapat mengelola keuangan sekolah secara lebih baik lagi,
mulai dari proses perencanaan, penatausahaan dan pelaporan dana BOS
2. Sistem informasi ARKAS, dirancang agar berbagai pihak yang terlibat dalam
pengelolaan keuangan satuan pendidikan, mampu berkoordinasi dengan
baik
3. Tertuang dalam Surat Edaran Bersama (SEB) Mendagri Nomor 907-6479-SJ
dan Mendikbudristek Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengintegrasian Sistem
Informasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS),
Kemendikbudristek dan Kemendagri yang menyatakan bahwa ARKAS sebagai
aplikasi tunggal dalam mengelola anggaran pendidikan dengan sistem
pengelolaan keuangan daerah
4. Capaian terakhir yang diberikan ARKAS adalah kesesuaian laporan yang
dihasilkan setiap satuan pendidikan, dengan format yang diamanatkan
dalam regulasi pemerintah

23. • Satuan pendidikan yang masih menggunakan aplikasi selain
ARKAS diharapkan dapat segera beralih ke ARKAS. ARKAS
merupakan aplikasi tunggal satuan pendidikan untuk
perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan dana BOS yang
terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
Kebijakan aplikasi tunggal ini diterapkan sebagai upaya untuk
meringankan beban administrasi satuan pendidikan, sehingga
dapat lebih fokus meningkatkan kualitas pembelajaran
• Berdasarkan Surat Edaran Bersama (SEB) Mendagri Nomor 907-
6479-SJ dan Mendikbudristek Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Pengintegrasian Sistem Informasi Pengelolaan Dana Bantuan
Operasional Sekolah (BOS)

24. Unduh ARKAS melalui laman
https://rkas.kemdikbud.go.id/downloa
d Hingga saat ini tersedia ARKAS 3.3
yang dapat digunakan untuk Windows
8/10/11.

25. Update ARKAS secara manual
dengan mengunduh ARKAS 3.3
melalui tautan
https://rkas.kemdikbud.go.id/dow
nload

26. 1. Informasi terkait fitur & pertanyaan yang sering
muncul dapat Anda simak pada bagian Pusat
Bantuan, lalu klik Topik Populer
2. Informasi terkait cara penggunaan ARKAS dapat Anda
pelajari dengan mengunduh Panduan Penggunaan
ARKAS versi 3.3 pada
https://rkas.kemdikbud.go.id/manual
3. Pertanyaanhttp://bit.ly/FormBantuanARKAS
4. Atau melalui tim BOS Dinas Provinsi

27. Satuan pendidikan dapat membuka
ARKAS. Klik tombol Lupa Password lalu
silakan menghubungi Admin Dinas agar
dapat dibantu reset pada manajemen
aplikasi RKAS (MARKAS).

28. 1. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
2. Pengembangan Perpustakaan
3. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
4. Kegiatan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran
5. Administrasi kegiatan Sekolah
6. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan
7. Langganan Daya dan Jasa
8. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah
9. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran
10.Penyelenggaraan Bursa Kerja Khusus (BKK), Praktik Kerja Industri (Prakerin) atau Praktik Kerja Lapangan
(PKL) di dalam negeri,
11. Pemantauan Kebekerjaan, Pemagangan Guru, dan Lembaga Sertifikasi Profesi P1Penyelenggaraan
Kegiatan Uji Kompetensi Keahlian, Sertifikasi Kompetensi Keahlian dan Uji Kompetensi Kemampuan
Bahasa Inggris
12.Berstandar Internasional (Test of English for International Communication/TOEIC) dan bahasa asing
lainnya bagi kelas akhir SMKPembayaran honor Guru berstatus non Aparatur Sipil Negara (ASN)

29. BOS yang diterima oleh sekolah tidak boleh digunakan untuk :
1. Disimpan dengan maksud dibungakan;
2. Dipinjamkan kepada pihak lain;
3. Membeli software/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS atau software sejenis;
4. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah, antara lain studi banding, tur studi (karya wisata), dan sejenisnya;
5. Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD kecamatan/kabupaten/kota/provinsi/pusat, atau pihak lainnya;
6. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
7. Membiayai akomodasi untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh
8. Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah);
9. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
10. Membangun gedung/ruangan baru, kecuali pada SD/SMP yang belum memiliki prasarana jamban/WC dan/atau kantin sehat;
11. Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS) dan bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
12. Menanamkan saham;
13. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat/pemerintah daerah atau sumber lainnya;
14. Membiayai iuran dalam rangka upacara peringatan hari besar nasional, dan membiayai penyelenggaraan upacara/acara
keagamaan; dan/atau
15. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/ sosialisasi/pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS
yang diselenggarakan lembaga di luar dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan/atau Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.