Acara PTUN

1. HUKUM ACARA
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
(PTUN)
 Oleh:
Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.
guntur@unhas.ac.id
guntur@royal.net

2. GUGATAN DALAM SENGKETA
TATA USAHA NEGARA
 IDENTITAS
 DASAR GUGATAN
 ALASAN GUGATAN
 OBJEK GUGATAN
 PETITUM

3. Pengertian Gugatan
 Gugatan  suatu permohonan yg berisi
tuntutan terhadap Badan/Pj.TUN yg
diajukan ke PTUN untuk mendapatkan
keputusan.
 Unsur-unsurnya:
1) Permohonan kpd PTUN
2) Berisi tuntutan thdp Badan/Pj.TUN
3) Untuk mendapatkan putusan

4. PENGGUGAT
 Penggugat  Orang/BPH yg merasa
kepentingannya dirugikan oleh KTUN yg
dikeluarkan oleh Badan/Pj.TUN.
 Pasal 53 (1) UU No.9/2004:
Orang/BHP yg merasa kepentingannya
dirugikan oleh KTUN dapat mengajukan
gugatan tertulis kpd pengadilan yg
berwenang yg berisi tuntutan agar KTUN yg
disengketakan itu dinyatakan batal atau
tidak sah, dengan atau tanpa disertai
tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

5. TERGUGAT
 Tergugat  Badan/Pj.TUN yg mengeluarkan
keputusan berdasarkan wewenang yg ada
padanya atau yg dilimpahkan kpdnya, yg
digugat orang atau BHP.
 Unsur-unsurnya:
1. Badan/Pj.TUN;
2. Mengeluarkan KTUN;
3. Berdasarkan wewenang yg ada padanya/
yg dilimpahkan kepadanya;
4. Digugat oleh orang/BHP.

6. WEWENANG
 Wewenang  hak untuk bertindak dlm
lapangan hukum publik.
 Jenis-jenis wewenang:
1. Atribusi
2. Delegasi
3. Mandat

7. ATRIBUSI
 Pemberian wewenang kpd suatu badan/
Pj.TUN dgn kekuasaan sendiri dan tanggung
jawab sendiri (mandiri) atas kuasa
UUD/Undang-undang.
 Unsur-unsurnya:
1) Ada wewenang baru (original)
2) Kpd badan/Pj.TUN
3) Kekuasaan sendiri (mandiri)
4) Tanggung jawab sendiri
5) Berdasarkan UUD/Undang-undang

8. DELEGASI
 Penyerahan wewenang kpd Badan/ Pj.TUN dgn
kekuasaan sendiri dan tanggung jawab sendiri,
yg berasal dari Badan/Pj.TUN yg mempunyai
wewenang mandiri (atribusi) atas dasar UU/
Peraturan perundang-undangan lainnya.
 Unsur-unsurnya:
1) Ada wewenang turunan (pengalihan)
2) Dari Badan/Pj.TUN atasan (mandiri)
3) Kpd Badan/Pj.TUN bawahan
4) Kekuasaan dan tanggung jawab sendiri
5) Berdasarkan UU/Peraturan per-UU lainnya.

9. MANDAT
 Pelaksanaan tugas/wewenang atasan oleh
bawahan dgn tanggung jawab tetap berada
pada atasan.
 Unsur-unsurnya:
1) Pelaksanaan tugas/wewenang
2) Dilaksanakan oleh bawahan
3) Tanpa kekuasaan (kekuasaan terbatas)
4) Tanggung jawab atasan.

10. Alasan Mengajukan Gugatan
Pasal 53 (2) UU-PTUN (5/1986):
a) KTUN yg digugat itu bertentangan dgn
peraturan perundang-undangan yg berlaku;
b) Badan/Pj.TUN pd wkt mengeluarkan
keputusan, telah menggunakan
wewenangnya utk tujuan lain dari maksud
diberikannya wewenang tsb.
c) Badan/Pj.TUN pd wkt mengeluarkan/tidak
mengeluarkan keputusan, setelah
mempertimbangkan semua kepentingan yts
dgn keputusan itu tidak sampai pd
pengambilan/tidak mengambil keputusan
tsb.

11. Alasan Mengajukan Gugatan
Pasal 53 (2) UU-PTUN (9/2004):
a) KTUN yg digugat itu bertentangan dgn
peraturan perundang-undangan yg
berlaku;
b) KTUN yg digugat itu bertentangan dgn
asas-asas umum pemerintahan yg baik.

12. Bertentangan dgn Peraturan
Perundang-undangan
 Bertentangan dgn ketentuan-ketentuan dlm
peraturan perundang-undangan yg bersifat
prosedural/formal (cacad prosedur);
 Bertentangan dgn ketentuan-ketentuan dlm
peraturan perundang-undangan yg bersifat
materil/substansial (cacad substansial);
 Dikeluarkan oleh Badan/Pj.TUN yg tidak
berwenang (onbevoegdheid):
- Dari segi kompetensi absolut (ratione
materiae)
- Dari segi kompetensi relatif (ratione loci)
- Dari segi waktu (ratione temporis)

13. Bertentangan dgn AUPB
(UU No. 28 Tahun 1999)
 Asas kepastian hukum
 Asas tertib penyelenggaraan negara
 Asas kepentingan umum
 Asas keterbukaan
 Asas proporsionalitas
 Asas profesionalitas
 Asas akuntabilitas

14. Tenggang Waktu Mengajukan
Gugatan
(SEMA No.2 Tahun 1992)
90 hari sejak diterimanya/diumumkannya KTUN:
 Perhitungan tenggang waktu sbgmana dimaksud
Pasal 55 terhenti/ditunda (geschorst) pd waktu
gugatan didaftarakan di Kepanitraan PTUN yg
berwenang;
 Sehubungan dgn Pasal 62 (6) dan Pasal 63 (4), maka
gugatan baru hanya dpt diajukan dlm sisa waktu
sbgmana dimaksud pada butir 1.
 Bagi mereka yg tidak dituju oleh suatu KTUN tetapi
yg merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang
waktu sbgmana dimaksud Pasal 55 dihitung secara
kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya
dirugikan oleh KTUN dan mengetahui adanya
keputusan tsb.

15. Syarat-syarat Gugatan
(1) Gugatan harus memuat:
a) nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan
pekerjaan penggugat atau kuasa hukumnya;
b) nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
c) dasar gugatan dan hal yg diminta utk diputuskan
oleh pengadilan.
(2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh
seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus
disertai surat kuasa yg sah.
(3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai KTUN yg
disengketakan oleh penggugat.

16. Identitas Para Pihak
 Penggugat/kuasa hukumnya:
- Nama
- Kewarganegaraan
- Tempat tinggal
- Pekerjaan
 Tergugat:
- Nama jabatan
- Tempat kedudukan

17. Dasar Gugatan (Posita)
a) KTUN yg digugat itu bertentangan dgn
peraturan perundang-undangan yg
berlaku;
b) KTUN yg digugat itu bertentangan dgn
asas-asas umum pemerintahan yg
baik.

18. Tuntutan (Petitum)
Hal-hal yg dituntut oleh penggugat untuk
diputuskan oleh hakim:
1. Agar KTUN yg dikeluarkan oleh
Badan/Pj.TUN itu dinyatakan batal atau tidak
sah;
2. Agar Badan/Pj.TUN yg digugat utk
mengelaurkan KTUN yg dimohonkan
penggugat dengan atau tanpa…
3. Ganti kerugian; dan/
4. Rehabilitasi dgn atau tanpa kompensasi.

19. Ganti Kerugian
(PP No. 43 Tahun 1991)
 Pembayaran sejumlah uang kpd orang/ BHP
atas beban badan TUN berdasarkan putusan
PTUN karena adanya kerugian materil yg
diderita oleh penggugat.
 Besarnya ganti kerugian, paling sedikit Rp.
250.000,- dan paling banyak Rp. 5.000.000,-
dgn memperhatikan keadaan yg nyata.
 Ganti kerugian yg menjadi tanggung jawab
Badan/Pj.TUN dibebankan pada APBN/APBD
atau badan itu sendiri.

20. Rehabilitasi
 Pemulihan hak penggugat dlm
kemampuan kedudukan, harkat, dan
martabatnya sbg pegawai negeri seperti
semula, sebelum ada keputusan yg
disengketakan.
 Rehabilitasi hanya terdpt pada STUN di
bidang kepegawaian saja.
 Diangkat pada jabatan lain yg setingkat
atau pada kesempatan pertama, atau
pemberian kompensasi

21. Kompensasi
 Pembayaran sejumlah uang kpd orang
atas beban Badan TUN oleh karena
putusan PTUN di bidang kepegawaian
tidak dapat atau tidak sempurna
dilaksanakan oleh Badan TUN.

22. Tuntutan pada PTUN
 Satu macam tuntutan pokok, yakni:
Tuntutan agar KTUN yg telah merugikan
kepentingan penggugat itu dinyatakan
batal atau tidak sah.
 Tuntutan tambahan yg dibolehkan
hanya berupa: Ganti rugi dan hanya
dlm sengketa kepegawaian saja
dibolehkan adanya tuntutan tambahan
lainnya yg berupa tuntutan rehabilitasi.

23. E-mail:
guntur@unhas.ac.id
guntur@royal.net
T E R I M A K A S I H