STISIPOL RAJA HAJI TANJUNGPINANG

1. Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah
(Tinjauan Teoritis dan Praktis Pasca Otonomi
Daerah)
Muhammad Ardya Pratama 17102101
Muhammad Hanaffi 18102057
Muhammad Iqbal 17102032
Neng Finka Tiara 18102030
Nurbaiti 18102059

2. 
Perencanaan & Pembangunan
 Suatu proses yang berkesinambung
yang mencakup keputusan-
keputusan atau pilihan pilihan
berbagai alternatif penggunaan
sumber daya untuk mencapai
tujuan tertentu pada masa yang
akan datang(Conyers &Hill,1994)
 Proses multidimensional yang
menyangkut reorganisasi dan
reorientasi sistem ekonomi dan
sosial secara keseluruhan
.Disamping untuk peningkatan
suatu pendapatan dan output
pembangunan menyangkut
perubahan radikal dalam struktur
kelembagaan,struktur
sosial,administrasi,perubahan
sikap,adat serta
kepercayaan.(Economic
Development in The Third
World,Todaro(2000)
Jadi,Perencanaan pembangunan
adalah suatu proses perumusan
alternatif-alternatif atau
keputusan-keputusan yang
didasarkan pada data-data dan
fakta-fakta yang akan digunakan
sebagai bahan untuk
melaksanakan suatu rangkaian
kegiatan/aktivitas
kemasyarakatan,baik
yangbersifat
fisik(material),maupun
nonfisik(mental dan
spiritual),dalam rangka
mencapai tujuan yang lebih baik.

3. 
Masih Perlukah Indonesia Perencanaan
Pembangunan?
 Karena Tingkat kemajuan perekonomian Indonesia
yang masih tergolong sebagai negara yang sedang
membangun(developing country), terlebih-lebih lagi
setelah di dera krisis moneter yang berkembang
menjadi krisis multi dimensi
(ekonomi,sosial,politik),tetap menuntut campur
tangan pemerintah secara lebih besar untuk
pemulihan dan menggerakkan kegiatan
perekonomian masyarakat, yang sekaligus
diharapkan dapat mendorong perubahan sosial
secara lebih mendasar.

4. 
 Mencapai perkembangan ekonomi yang kuat yang akan
tercermin dalam pertumbuhan ekonomi yang positif
 Memetakan daerah sesuai dengan potensinya mencakup
usaha pemerintah daerah untuk dapat menentukan lokasi
investasi tebaik
 Mewujudkan visi dan misi yang akan membawa dampak
baik baik bagi daerah
 Pengarahan kegiatan,adanya pedoman bagi pelaksana
kegiatan pembangunan
 Mengukur atau menstandarisasi untuk mengadakan
pengawasan evaluasi
Fungsi perencanaan pembangunan

5. 
 Sesuai pasal 258 UU No.23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ,Daerah melaksanakan
pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan.
 Permendagri No.54 Tahun 2010 mengatur tentang
kewajiban daerah dalam penyusunan RPJPD,RPJMD
dan Renstra SKPD,renja SKPD,serta RKPD.
 UU RI No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan
keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Kewenangan Perencanaan Pembangunan
Daerah berdasarkan UUD

6. 
Pembangunan Ekonomi
 Pembangunan ekonomi adalah
serangkaian usaha dan
kebijaksanaan yang bertujuan
untuk meningkatkan taraf hidup
masyarakat,memperluas
lapangan kerja,memeratakan
pembagian pendapatan
masyarakat,meningkatkan
hubungan ekonomi regional dan
melalui pergeseran struktur
kegiatan ekonomi dari sektor
primer ke sektor sekunder dan
tersier.Dan juga pembangunan
adalah mengusahakan agar
pendapatan masyarakat
naik,disertai dengan tingkat
pemerataan yang sebaik
mungkin
 Indikator pembangunan
ekonomi:
1.Distribusi
barang dan
jasa
2.Distribusi
pendapatan
3.Rasio
Input dan
Output
4.Perkemba
ngan
tingkat
penganggu
ran

7. 
a.Faktor-faktor produksi
 (Tanah,Tenaga,Modal dan kewiraswataan)
 b.Barang dan Jasa (Arus Barang)
c.Balas jasa faktor produksi
(Upah,bunga,sewa tanah,dan keuntungan )
d.Pengeluaran Konsumsi
(Arus uang)
Distribusi Barang dan Jasa
Rumah
Tangga
Dunia Usaha

8. 
Distribusi Pendapatan
 Dalam distribusi pendapatan
pemerataan hasil-hasil
pembangunan secara umum selalu
dikait-kaitkan dengan
permasalahan
kemiskinan.Kemiskinan
merupakan salah satu masalah
besar,terutama melihat kenyataan
bahwa laju pengurangan jumlah
orang miskin ditanah air
berdasarkan garis kemiskinan yang
berlaku jauh lebih lambat
dibandingkan dengan laju
pertumbuhan ekonomi dalam
kurun waktu sejak Pelita I hingga
tahun1997(sebelum krisis
ekonomi).
 Pertumbuhan ekonomi yang tinggi
akan lebih baik jika diikuti dengan
pemerataan pendapatan ataupun
hasil-hasil
pembangunan.Pemerataan
pembangunan biasanya sangat
terkait dengan kemiskinan karena
semakin rendah tingkat kemerataan
berarti semakin lebar jurang atau
gap antara masyarakat kaya dan
masyarakat miskin,maka secara
logika kemiskinan semakin
meluas.Adapun cara mengukur
kesenjangan dan distribusi
pendapatan yaitu:
1.Gini Coefficient
2.Kurva Lorenz
3.Kriteria Bank Dunia

9. 
 Rasio input dan output berusaha untuk melacak berbagai
perbandinngan pengeluaran yang dilakukan satu sektor
industri di daerah.Masukan (Input) adalah semua
komoditas dan jasa yang digunakan untuk memproduksi
barang dan jasa sedangkan Keluaran(Output) adalah
barang atau jasa hasil dari proses produksi yang bisa
dikonsumsi atau digunakan untuk proses
produksi.Upaya ini dilakukan untuk mengetahui
keterkaitan yang terjadi diantara sektor-sektor ekonomi
didaerah sehingga dapat diketahui hubungan dari sektor
apa saja yang dapat meningkatkan pendapatan daerah.
Rasio input dan output

10.  Pengangguran merupakan salah satu tolak ukur sosio ekonomi
dalam menilai keberhasilan pembangunan yang dilakukan
pemerintah di suatu daerah.Adapun data perkembangan
pengangguran diIndonesia sebagai berikut :
Perkembangan tingkat
pengangguran
6.85
6.9
6.95
7
7.05
2016 2017 2018
Tingkat Pengangguran di Indonesia
Tingkat
Pengangguran
di Indonesia

11. 
Perkembangan tingkat
kemiskinan
 Masalah kemiskinan di Indonesia bukan merupakan masalah baru.
Meskipunmasalah kemiskinan telah ama hidup di tengah-tengah
bangsa Indonesia dan telah lama pula diupayakan untuk dihapuskan,
namun masalah kemiskinan dan kesenjangan itu tetap ada dan hidup
bersama bangsa ini.
0
5
10
15
20
25
30
2016 2017 2018
Dalam Juta
Dalam %

12. 
Produk Domestik
Bruto(PDRB)
 Salah satu indikator penting untuk
mengetahui kondisi ekonomi
disuatu daerah dalam suatu
periode tertentu adalah Produk
Domestik Bruto(PDRB),baik atas
dasar harga berlaku maupun atas
dasar harga konstan.PDRB
merupakan jumlah nilai
tambah(Value Added) yang
dihasilkan oleh seluruh unit usaha
dalam suatu daerah tertentu.PDRB
atas dasar harga berlaku
menggambarkan nilai tambah
barang dan jasa yang dihitung
menggunakan harga yang berlaku
pada setiap tahun,sedang PDRB
atas dasar harga konstan
menunjukkan nilai tambah barang
dan jasa tersebut yang dihitung
menggunakan harga yang berlaku
pada satu waktu tertentu.
 Besar kecilnya PDRB yang dapat
dihasilkan oleh suatu wilayah/daerah
tergantung oleh besarnya sumber daya
alam yang telah dimanfaatkan,jumlah
dan mutu sumber daya manusia
,kebijaksanaan pemerintah,letak
geografis serta tersedianya sarana dan
prasarana diwilayah
tersebut.Mengingat sejak otonomi
daerah dicanangkan ,setiap pemerintah
diberi kewenangan yang luas dalam
menggali dan mengoptimalkan potensi
sumber-sumber ekonomi yang
terdapat di wilayahnya sebagai sumber
Pendapatan Asli Daerah(PAD).
 Untuk menghitung PDRB ada tiga
pendekatan yang digunakan:
1.Pendekatan produksi
2.Pendekatan pendapatan
3.Pendekatan pengeluaran

13.  Perencanaan ekonomi daerah terintegrasi antarsektor diharapkan
msmpu memberikan pedoman bagi arah pembangunan
daerah.Pencapaian hasil pembangunan daerah merupakan isu
utama bagi masyarakat.Dari sisi pembangunan ekonomi makro
daerah terdapat tiga indikator yang sering di jadikan tolak ukur
keberhasilan:
Indikator Ekonomi Makro
1.Pertumbuhan
Ekonomi
(economic
growth)
2.Penyerapan
Tenaga Kerja
(Employment)
3.Inflasi
(inflantion)

14. 
Sumber Daya Ekonomi
Daerah
Segala sesuatu sumber daya
yang dimiliki oleh daerah yang
dapat memberikan manfaat
serta dapat digunakan sebagai
modal dasar pembangunan
(Ekonomi) wilayah. Secara
umum terdapat empat
pengelompokkan sumber
daya.
 Sumberdaya Alam
Sumberdaya alam (natural
resource/endoment factors) pada
prinsipnya dapat dikategorikan
menjadi 3 bagian, yaitu;
 Sumberdaya Alam yang tidak
pernah habis (Renewable-perpetual
Resources).
 Sumberdaya Alam yang tidak
dapat diperbarui (Non-renewable
or exhaustible resources).
 Sumberdaya Alam yag Potensial
untuk diperbarui (Potentially
Renewable Resources).
 Sumberdaya Manusia
 Sumberdaya Buatan
 Sumberdaya Sosial

15. 
Permasalahan
terkait dengan
faktor ketersediaan
sumberdaya
Tujuan rencana
yang ingin dicapai
Kebijakan dan cara
mencapai tujuan
Penjabaran dalam
program-program
yang konkrit
Estimiasi jangka
waktu
pembangunan
Pendapat para ahli yang mengatakan
langkah yang harus dilakukan dalam
perencanaan
Sumber : M. Safi’i, 2009

16. 
Langkah Sebelum Memulai
Perencanaan Pembangunan
Sumber : Blakely, 1989 (Kuncoro, 2004)

17. Pengumpulan
dan Analisis
Data
1.
Perumusan
Tujuan
2.
Perumusan
Sasaran
3.
Identifikasi
Pilihan
4.
Compara
tive
Assesme
nt
5.
Implemen
tasi
Perencana
an
Publish
Plan
6.
Implem
entasi
7.
Evaluasi
Sumber : Bendavid-Val , 1991 (Lincolin Arsyad, 2011)

18. 
Adalah hak kewenangan dan kewajiban daerah otonom untuk
megatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Adapun peraturan tentang otonomi daerah
diantaranya pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 yang
berisi pentingnya peran pemerinah dalam pembangunan daerah
mereka masing-masing.
Apa itu Otonomi Daerah?

19. 
Tinjauan Teoritis Perencanaan
Pembangunan Pasca Otonomi
Daerah
Menurut Smith, yang dikutip
oleh Dharma Setyawan Salam,
bahwa faktor yang dapat
memprediksi keberhasilan
otonomi adalah fungsi dan tugas
pemerintahan, kemampuan
penguatan pajak daerah, jumlah
pelimpahan kewenangan,
besrnya anggaran belanja, dan
ketergantungan keuagan dengan
adny otonomi daerah yang
ditetapkan oleh pemerintah
pusat maka pemerintah daerah
dapat membangun ekonomi
daerah sesuai potensi yang
dimiliki.
Perencanaan harus dilakukan
karena keterbatasan sumber
daya. Atau aktifitas itu harus
segera dipercayakan melalui
proses otonomi dalam tataran
yang lebih terdesentralisasi.
Otonomi daerah yang
dilaksanakan melalui prinsip
desentralisasai telah mendapat
dukungan politis secara penuh
dan menimbulkan akses, antara
lain erkembangna daerah-
daerah yang beragam.

20. 
Dalam Tinjauan Praktis Perencanaan Pembangunan
setelah di berlakukannya otonomi daerah sangat
berbeda sekali dengan bahkan banyak kasus yang
terjadi diantaranya Rasuah yang terjadi di BUMD yang
dilakukan oleh bersama-sama pihak BUMD dengan
teknik yang tersusun rapi dan sistematik. Kasus ini
meliputi penunjukkan bank persepsi APBD yaitu bank
yang ditunjukkan oleh pemerintah daerah dalam hal
pembayaran transaksi keuangan pemerintahan.
Tinjauan Praktis Perencanaan
Pembangunan Pasca Otonomi
Daerah

21. 
ORDE BARU REFORMASI
Pemerintah menciptakan landasan
untuk pembangunan yang disebut
sebagai Rencana Pembangunan Lima
Tahun(Repelita)
Pemerintah khususnya pada masa
Presiden Susilo Bambang Yudhyono
menciptakan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang(RPJP)
Fokus pada Repelita I dalah pada
rehabilitasi prasarana penting dan
pengembangan iklim,usaha da
investasi
Fokus dalam memadukan
pendekatan sumber
daya(resource),pengetahuan(knowle
dge),dan budaya(culture)
Repelita II dan III lebih fokus kepada
pencapaian pertumbuhan
ekonomi,stabilitas nasional,dan
pemerataan pembangunan dengan
menekankan sektor pertanian
Pelaksanaan Rancangan
Pembangunan Jangka Menengah
Nasional(RPJMN) yang fokus
mendorong percepetan
pembangunan wilayah-wilayah
dipulau Jawa
Repelita IV dan V menitikberatkan
pada sektor industri khususnya yang
menghasilkan barang diekspor.
Diluncurkan pula Masterplan
Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi
Indonesia(MP3EI)
Perbedaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sebelum dan Pasca Otonomi Daerah