Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ht dan inisiatif reskon

704 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ht dan inisiatif reskon

  1. 1. Pengelolaan Hutan Tanaman dan Inisiatif Resolusi Konflik
  2. 2. Latar belakang <ul><li>Konsep dan implementasi hutan tanaman bukan sesuatu yang baru. Konsep ini sudah dikenal sejak zaman VOC dan dipraktekkan di Jawa. </li></ul><ul><li>VOC untuk mendukung industri kapal, pendirian gudang dll, sementara hutan taman yang sekarang (di luar Jawa) untuk mendukung industri pulp dan kertas. </li></ul><ul><li>Dilakukan ketika terjadi defisit pada hutan alam dengan pola monokultur </li></ul><ul><li>Ketidakpastian status kawasan hutan terutama menyangkut hak-hak atas tanah </li></ul><ul><li>Tekanan terhadap kelembagaan masyarakat </li></ul><ul><li>Pola monokultur yang dikembangkan telah merubah lingkungan dan meniadakan sumber ekonomi kelompok masyarakat </li></ul>KONFLIK SUMBER DAYA
  3. 3. Manajemen Kolaboratif: <ul><li>Merupakan terjemahan dari Collaborative management. Dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya hutan, dapat diartikan sebagai sebuah situasi dimana beberapa atau semua pihak terlibat dalam aktivitas pengelolaan sebuah kawasan hutan (konservasi). Hal ini menghasilkan sebuah kesepakatan kerjasama antara pengelola kawasan konservasi dan para pihak yang terkait; dengan menjamin dan memperjelas fungsi, hak serta kewajiban masing-masing pihak dalam sistem pengelolaan tersebut (Borrini-Feyerabend 1995).  </li></ul><ul><li>pelaksanaan suatu kegiatan atau penanganan suatu masalah dalam rangka membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam secara bersama dan sinergis oleh para pihak atas dasar kesepahaman dan kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (Permenhut Nomor: P.19/Menhut-II/2004 </li></ul><ul><li>kemitraan antara lembaga pemerintah, komunitas lokal dan pengguna sumber daya, lembaga non-pemerintah dan kelompok kepentingan lainnya dalam bernegosiasi dan menentukan kerangka kerja yang tepat tentang kewenangan dan tanggungjawab untuk mengelola daerah spesifik atau sumber daya. (IUCN) </li></ul><ul><li>Kolaborasi adalah bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen yang terkait baik individu, lembaga dan atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat. (CIFOR/PILI, 2005). </li></ul><ul><li>Pengelolaan hutan kolaboratif sering disetarakan dengan pengelolaan hutan bersama (joint management) , pengelolaan multipihak (multistakeholder), pengelolaan hutan partisipatif. </li></ul>
  4. 4. Prinsip-prinsip dan nilai dalam manajemen kolaboratif <ul><li>saling menghormati, saling menghargai, saling percaya dan saling memberikan kemanfaatan </li></ul><ul><li>&quot;win-win solution&quot; , duduk sama tinggi - berdiri sama tinggi. </li></ul><ul><li>Nilai-nilai yang mendasari sebuah kolaborasi adalah tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, kasih sayang serta berbasis masyarakat. </li></ul>
  5. 5. Tujuan Pengelolaan Kolaboratif <ul><li>Memperjelas peran dan tanggung jawab para pihak (pemerintah, masyarakat, sektor swasta, LSM/Ornop) yang peduli akan pemanfaatan dan pengelolaan hutan </li></ul><ul><li>Memperluas konstituen dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan </li></ul><ul><li>Menjadikan proses perencanaan dan pengelolaan hutan agar lebih transparan, bertanggung gugat, komprehensif </li></ul><ul><li>Meningkatkan mata pencaharian para pihak yang sangat bergantung pada sumber daya alam </li></ul>
  6. 6. Beberapa isu yang sering “disentuh” dalam manajemen kolaborasi <ul><li>Batas dan teritori sebuah kawasan hutan </li></ul><ul><li>Batasan fungsi dan keberlanjutan penggunaan </li></ul><ul><li>Identifikasi para pihak yang terlibat </li></ul><ul><li>Fungsi dan tanggungjawab para pihak sebagaimana yang diasumsikan oleh masing-masing pihak </li></ul><ul><li>Keuntungan dan hak yang diperoleh oleh masing-masing pihak (mekanisme bagi hasil) </li></ul><ul><li>Kesepakatan terhadap prioritas dan rencana pengelolaan kawasan </li></ul><ul><li>Prosedur untuk menghadapi konflik dan melakukan negosiasi yang menghasilkan keputusan bersama mengenai hal tersebut diatas </li></ul><ul><li>Prosedur untuk mendorong implementasi keputusan tersebut </li></ul><ul><li>Memperjelas aturan untuk monitoring, evaluasi dan peninjauan kesepakatan kerjasama dan rencana pengelolaan jika dibutuhkan. </li></ul><ul><li>Dalam kontek hutan tanaman ada hal teknis yang perlu diperhatikan yaitu tentang jenis tanaman dan jarak tanam </li></ul>
  7. 7. Sepenggal Cerita dari Wonosobo
  8. 8. Pengelolaan Hutan di Jawa <ul><li>Pengelolaan hutan di Pulau Jawa sudah dimulai sejak jaman VOC yang kemudian dilanjutkan oleh pemerintah kolonial (Boschwezen). Pengelolaan hutan yang paling tua. Empat prinsip yang dipergunakan dalam mengelola hutan: </li></ul><ul><ul><li>menetapkan bahwa seluruh hutan di Jawa baik jati maupun non jati merupakan milik negara ( staatdomeins ) dan dikelola untuk keuntungan negara; </li></ul></ul><ul><ul><li>pengelolaan hutan dilaksanakan dengan pembentukan birokrasi perhutanan; </li></ul></ul><ul><ul><li>hutan dibagi ke dalam beberapa perceel dan dilakukan sistem tebang tanam berdasar rotasi; </li></ul></ul><ul><ul><li>pelarangan terhadap penduduk untuk menebang kayu, mereka hanya diijinkan mengambil kayu yang telah mati dan kayu-kayu selain jati. </li></ul></ul><ul><li>Pada masa Jepang dibentuk Ringyoo Tyuoo Zimusyoo </li></ul><ul><li>Pada masa-masa awal kemerdekaan hutan dikelola oleh Jawatan Kehutanan dan Kemudian pada tahun 60-an dibentuk PN Perhutani yang kemudian mengelola hutan tersebut hingga kini </li></ul>
  9. 9. * Ditjen PHPA adalah Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan pelestarian Alam di bawah Departemen Kehutanan dan Perkebunan. ** Tidak termasuk hutan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seluas 18.000 hektare . Pembagian Hutan di Jawa dan Luas Hutan yang Dikelola Perum Perhutani
  10. 10. Konflik Kehutanan <ul><li>Konflik bersumber pada perbedaan persepsi mengenai tata batas dan akses pada hutan serta hasil hutan </li></ul><ul><li>Konflik berkaitan dengan pembukaan hutan </li></ul><ul><li>Konflik berkaitan dengan pencurian kayu </li></ul>
  11. 11. Pengelolaan ‘kolaboratif’ di Jawa <ul><li>Tumpang Sari (1935) </li></ul><ul><li>Tumpangsari adalah sebuah model penanaman hutan dengan menggunakan teknik agroforestry atau wana tani. Tenaga penanam berasal dari masyarakat di desa sekitar hutan. Mereka tidak dibayar. Sebagai kompensasinya, mereka hanya diberi kesempatan memanfaatkan lahan di sela-sela tanaman pokok (jati) selama 2 tahun untuk kegiatan pertanian. Skema tumpangsari dimaksudkan sebagai upaya untuk mengatasi kemiskinan di sekitar hutan dan memenuhi tenaga kerja dalam kegiatan penanaman. Melalui program ini, kesejahteraan rakyat tidak meningkat, tetapi justru masyarakat memberi subsidi pada pengelolaan hutan. </li></ul><ul><li>Mager Sari </li></ul><ul><li>Tenaga kerja didatangkan bukan dari masyarakat sekitar, biasanya adalah masyarakat yang tidak memiliki tanah untuk tempat tinggal dan bertani. Pengelola hutan menyediakan tanah dan pemukiman. Biasanya dalam satu ‘kampung magersari’ terdiri dari 20 – 50 KK </li></ul><ul><li>Pengelolaan hutan Jawa mulai dipakai sebagai proyek sosial sejak tahun 1962. Diawali dengan Program Hutan Serba Guna yang memfungsikan hutan sebagai sumber mata pencaharian masyarakat di sekitarnya melalui penanaman kayu bakar. </li></ul><ul><li>Program ini disempurnakan menjadi program Prosperity Approach yang lebih dikenal dengan nama Mantri-Lurah(MALU) pada tahun 1972. Fokus utama program MALU untuk meningkatkan koordinasi antara pihak kehutanan dengan pihak desa untuk mengamankan hutan. </li></ul>
  12. 12. <ul><li>Tahun 1982, muncul Program Pembangunan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) yang diperkaya dengan program Perhutanan Sosial pada tahun 1986. </li></ul><ul><li>Proyek-proyek sosial (uji coba dan percontohan) model MR </li></ul><ul><li>Pada tahun 2000, mulai diperlakukan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Dalam PHBM ini, mulai pertama kali diberlakukan prinsip bagi hasil, perencanaan partisipatif, kesesuain pengelolaan dengan karakteristik wilayah </li></ul>
  13. 13. Kabupaten Wonosobo <ul><li>Luas = 98.500 ha </li></ul><ul><li>Letak = 270 – 2250 meter dpl </li></ul><ul><li>Lebih dari 30% memiliki kelerengan di atas 40 derajat </li></ul><ul><li>Jumlah penduduk = 733.000 jiwa </li></ul><ul><li>70% penduduk adalah petani di dataran tinggi dan hutan </li></ul>
  14. 14. Tipe Penggunaan Lahan Luas (hektare) % Tegalan/Kebun 46.508 47,2 Hutan Negara 18.896 19,2 Sawah 18.549 18,9 Kolam 204 0,2 Padang rumput 11 0,0 Perkebunan 2.659 2,7 Waduk/Rawa 1.484 1,5 Bangunan dan Pekarangan 7.261 7.4 Lain-lain 2.896 2.9
  15. 15. Transisi Pengelolaan Sumber Daya Hutan di Wonosobo <ul><li>Beberapa saat setelah era reformasi hutan di Wonosobo menghadapi masalah penjarahan hutan besar-besaran. </li></ul><ul><li>Perhutani melaporkan bahwa 72% kerusakan disebabkan gangguan keamanan yang berkaitan dengan masalah sosial </li></ul><ul><li>Kerusakan hutan dan terpinggirkannya masyarakat setempat dari lahan hutan adalah biaya yang harus dibayar akibat penerapan sistem monokultur dan berumur panjang. </li></ul><ul><li>Perubahan kebijakan pengelolaan hutan </li></ul><ul><li>Demokratisasi membuka jalan untuk meningkatkan peran dan kesadaran kelompok-kelompok masyarakat akar rumput </li></ul>Negosiasi dengan Pemerintah Pusat <ul><li>Negosiasi di tingkat lokal: </li></ul><ul><li>Masyarakat dg Pemda </li></ul><ul><li>Antar Masyarakat </li></ul>
  16. 17. Setelah Perda PSDHBM Disahkan 2002 - 2004 <ul><li>Perhutani menyampaikan keberatan, meminta kepada Pusat untuk membatalkan </li></ul><ul><li>Berlangsung beberapa kali dialog multipihak sepanjang tahun 2002 dan 2003 </li></ul><ul><li>Masyarakat terus memberi tekanan agar Perda segera diimplementasikan </li></ul><ul><li>Masyarakat melakukan negosiasi tentang rencana kelola </li></ul><ul><li>Perhutani memobilisasi sumber daya agar program PHBM bisa diterima oleh masyarakat </li></ul><ul><li>Proses negosiasi terus berlangsung hingga diputuskan satu konsep tentang Pengelolaan Sumerb Daya Hutan Lestari yang ditanda tangani oleh Bupati dan Kepala Unit I Perhutani pada bulan Oktober 2006 </li></ul>
  17. 18. Pembelajaran: <ul><li>Pengelolaan kolaboratif adalah spesifik daerah dan harus didasarkan pada keinginan lembaga-lembaga ataupun aktor-aktor setempat. Budaya dalam masyarakat sangat berpengaruh terhadap proses kolaborasi. Begitu juga dengan budaya dalam perusahaan. </li></ul><ul><li>Agar berjalan efektif, pengelolaan kolaboratif membutuhkan dukungan kebijakan dari pemerintah. </li></ul><ul><li>Sistem pengelolaan kolaboratif diawali dengan mengidentifikasi serta membina kapasitas aktor. Jangan sampai ada aktor yang tidak terlibat, apalagi mempunyai kekuatan politik dan modal. Penting untuk tetap menjaga konsistensi para pihak dalam mengikuti proses. Ketidak ikut sertaan salah satu pihak bisa menghambat proses </li></ul><ul><li>Pendataan dan penyepakatan subyek (representasi) dan objek kolaborasi </li></ul>
  18. 19. <ul><li>Keberlanjutan sistem pengelolaan bersama membutuhkan adanya tujuan dan sasaran yang realistis serta dukungan dan rencana keuangan yang berlanjut. </li></ul><ul><li>Proses dialog bukanlah suatu perjalanan yang mulus dan mudah. Walaupun kepentingan bersama berhasil dirumuskan, tetapi masing-masing pihak mempunyai strateginya sendiri yang dianggap lebih baik untuk menyelesaikan masalah </li></ul><ul><li>Harus dipikirkan bagaimana proses bisa tetap berjalan efektif ketika masyarakat menghadapi krisis ekonomi </li></ul><ul><li>Harus disusun satu mekanisme monitoring dan evaluasi untuk melihat kemajuan proses kolaborasi secara substansial bukan hanya prosedural. </li></ul>
  19. 20. Bahan bacaan <ul><li>http://www.kolaboratif.org/Apa-itu-Pengelolaan-Kolaboratif.html </li></ul><ul><li>http://ecopedia.wordpress.com/2006/01/12/pengelolaan-kolaboratif-collaborative-management/ </li></ul><ul><li>http://kbmwbu.jawatengah.go.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=76 </li></ul><ul><li>Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.19/Menhut-II/2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam </li></ul><ul><li>Adi Juni, dkk; Hutan Wonosobo: Keberpihakan yang Tersendat; Arupa 2005 </li></ul><ul><li>Kartodiharjo H; Politik Lingkungan dan Kekuasaan di Indonesia </li></ul><ul><li>Surat Keputusan Dewan Pengawas Perhutani no 136/tahun 2001 tentang Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat </li></ul><ul><li>Pembelajaran Natural Resources Management Program; USAID 2004 </li></ul>

×