BAB I
PENDAHULUAN
1.1.

Kondisi Umum

1.1.1. Dimensi Pembangunan Kehutanan
Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kehutan...
terhadap pembangunan perekonomian nasional, daerah dan masyarakat. Peran
hutan dalam pelestarian lingkungan hidup adalah d...
serapan karbon, tidak hanya terbatas pada penguasaan aspek metodologinya, tapi
juga harus mempertimbangkan aspek-aspek sos...
rehabilitasi hutan mangrove dan gambut, serta revitalisasi hutan kota atau
ekosistem perkotaan juga menjadi potensi litban...
diuji-coba dan dikembangkan agar lebih diminati pengguna dan dapat mengurangi
pemborosan devisa untuk impor. Untuk menduku...
maupun dalam 5 tahun kedepan. Potensi yang ada dapat dicerminkan dari faktor
internal berupa kekuatan (strength) dan fakto...
Sumber Daya Manusia :
Sebagai suatu lembaga penelitian, Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Litbang
sebetulnya belum ideal. Da...
yang memasuki masa pensiun, belum berjalan optimal baik dari sisi jenjang
fungsional maupun bidang keahlian. Regenerasi Pr...
BAB II
VISI, MISI DAN TUJUAN
2.1. Visi
Visi Badan Litbang Kehutanan untuk kurun waktu 2010-2014 adalah:
”Menjadi lembaga p...
Tujuan (2) : Meningkatkan kemanfaatan dan penerapan hasil litbang;
Sasaran strategis : Tercapainya 60% paket IPTEK Kehutan...
BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Kehutanan
3.1.1. Arah Kebijakan
Dengan me...
1) Tata batas kawasan hutan sepanjang 25.000 Km yang meliputi batas luar
dan batas fungsi kawasan hutan;
2) Wilayah kesatu...
•
•
•

Peningkatan kemampuan penguasaan IPTEK Kehutanan;
Peningkatan kemanfaatan dan penerapan IPTEK Kehutanan;
Pemantapan...
(c) Penyusunan PIU:
Penelitian Integratif Unggulan (PIU) adalah bagian dari satu atau lebih RPI
yang dirancang untuk mengh...
a) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi
dilaksanakan oleh 8 (delapan) UPT, yaitu :
1)
Balai Be...
(3) Kegiatan Keteknikan dan Pengolahan Hasil Hutan, terdiri dari 1
program litbang, yaitu: Pengolahan Hasil Hutan;
(4) Keg...
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Unit eselon I lingkup Kementerian Kehutanan,
Kementerian atau lembaga pemerintah,
Pemerintah ...
BAB IV
PENUTUP
Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
Tahun 2010–2014 merupakan penjabara...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Renstra Kementerian Kehutanan 2011-2014

2,261 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,261
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
43
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Renstra Kementerian Kehutanan 2011-2014

  1. 1. BAB I PENDAHULUAN 1.1. Kondisi Umum 1.1.1. Dimensi Pembangunan Kehutanan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kehutanan 2010-2014 menegaskan kembali bahwa Pembangunan Kehutanan di Indonesia diselenggarakan berlandaskan pada mandat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu pengurusan sumberdaya alam hutan sebagai satu kesatuan ekosistem. Terdapat 3 (tiga) dimensi utama dalam penyelenggaraan pengurusan sumberdaya hutan. Dimensi pertama adalah keberadaan lahan yang diperuntukkan sebagai kawasan hutan dalam luasan yang cukup dan sebaran spasial yang proporsional. Entitas yang mencerminkan dimensi kawasan adalah mentapnya status hukum kawasan hutan serta tersedianya data dan informasi kondisi serta potensi sumberdaya hutan yang menjadi prasyarat dalam pengelolaan hutan lestari. Dimensi kedua adalah keberadaan wujud biofisik hutan berupa tumbuhan dan satwa serta wujud abiotik yang berada pada lahan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan kuantitas dan kualitas yang tinggi. Entitas yang mencirikan pengelolaan biofisik hutan adalah revitalisasi dan transformasi manfaat ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hutan menjadi barang dan jasa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Revitalisasi dan transformasi aneka manfaat hutan tersebut meliputi peningkatan pemanfaatan potensi lahan maupun hasil-hasil produksi barang dan jasa, konservasi sumberdaya alam termasuk perlindungan dan pengamanan hutan, serta pemulihan fungsi hutan melalui upaya-upaya rehabilitasi dalam bentuk antara lain penghutanan kembali kawasan hutan yang terdegradasi (reboisasi atau restorasi), penanaman pohon-pohon pada lahan kritis di luar kawasan hutan (penghijauan), serta penanaman pohon-pohon pada areal hutan bekas penggunaan non-kehutanan misalnya tambang (reklamasi). Dimensi ketiga adalah tata kelola sumberdaya hutan baik menyangkut aspek kelola ekonomi, kelola ekologi atau lingkungan maupun kelola sosial, yang menjadi ciri dan fungsi sumberdaya hutan dalam mendukung perekonomian nasional dan sekaligus sebagai sistem penyangga kehidupan (the life support system) secara utuh. Dimensi yang menjadi mandat Kementerian Kehutanan dalam penyelenggaraan pengurusan sumberdaya hutan diimplementasikan dalam empat upaya pokok, yaitu 1) perencanaan hutan, 2) pengelolaan hutan, 3) litbangdiklatluh (penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan) dan 4) pengawasan dan pengendalian, yang secara bersama-sama bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari untuk sebesar-besar kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. Posisi strategis sumberdaya hutan dalam konteks pembangunan nasional, memiliki dua peran utama yaitu peran dalam pembangunan ekonomi dan peran dalam pembangunan lingkungan. Peran hutan dalam pembangunan ekonomi terutama adalah dalam penyediaan barang dan jasa yang memberikan kontribusi nyata 1
  2. 2. terhadap pembangunan perekonomian nasional, daerah dan masyarakat. Peran hutan dalam pelestarian lingkungan hidup adalah dalam menjaga keseimbangan tata air, pengawetan tanah dan kualitas udara, sebagai unsur utama daya dukung lingkungan dalam sistem penyangga kehidupan. Dari sisi pembangunan sosial-ekonomi, sektor kehutanan diharapkan masih memegang peranan penting dalam pertumbuhan nasional (pro-growth) melalui pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, peningkatan pemanfaatan hasil hutan untuk mendukung perolehan devisa, penerimaan negara lainnya dan pemenuhan kebutuhan domestik akan hasil hutan, penyerapan tenaga kerja (projob) serta pengurangan angka kemiskinan (pro-poor). Disisi pembangunan lingkungan (pro-environment), jasa-jasa lingkungan yang dihasilkan dari hutan, seperti keanekaragaman hayati, penyerapan karbon, stabilitasi lingkungan dan perlindungan tata air, keindahan alam dan udara bersih merupakan komponen sistem penyangga kehidupan serta menjadi kondisi pemungkin (enabling condition) bagi terselenggaranya pembangunan sektor non-kehutanan. Melalui pengelolaan hutan secara berkelanjutan, termasuk didalamnya pemanfaatan yang rasional, efisien dan bertanggung-jawab, peran ganda sumberdaya hutan seharusnya dapat berjalan secara harmonis dan seimbang. Namun demikian, pengelolaan hutan yang berlangsung selama ini cenderung masih mengabaikan prinsip-prinsip kelestarian sehingga potensi dan daya dukungnya semakin menurun. Kondisi sumberdaya hutan saat ini sudah pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan, akibat rendahnya kualitas pengelolaan, merebaknya praktik-praktik yang merusak hutan, kurangnya kepedulian dalam penanganan dampak negatif kegiatan pembangunan serta tumpang-tindihnya penataan ruang. 1.1.2. Tantangan dan Peran Litbang Perubahan Iklim: Selain kerusakan yang disebabkan ulah manusia, hutan juga akan semakin rentan karena adanya pemanasan global dan perubahan iklim akibat peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK) di atmosfir. Dampak dari perubahan iklim seperti kekeringan, kejadian iklim ekstrim dan pergeseran musim, dan peningkatan genangan air pasang akan menyebabkan terjadinya peningkatan intensitas kebakaran hutan, perubahan periode pembungaan dan pembuahan, pergeseran distribusi spesies, merebaknya hama dan penyakit, penurunan populasi satwa dan kematian vegetasi hutan. Untuk itu, upaya adaptasi terhadap perubahan iklim mutlak dilakukan untuk meningkatkan daya adaptabilitas dan kelentingan (resiliensi) bio-ekologis, kehidupan masyarakat (livelihood) maupun usaha kehutanan. Penanganan perubahan iklim di sektor kehutanan, selain melalui upaya adaptasi juga melalui upaya mitigasi mengingat adanya peran ganda hutan yaitu sebagai “sink” atau penyerap/penyimpan karbon dan sebagai “source” atau pengemisi karbon. Upaya mitigasi perubahan iklim diarahkan pada kegiatan-kegiatan dalam rangka mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, meningkatkan kapasitas penyerapan atau penyimpanan karbon (carbon sequestration), menjaga stok karbon hutan dan meningkatkan stok karbon hutan. Implementasi upaya mitigasi perubahan iklim untuk mengurangi emisi dan meningkatkan kapasitas 2
  3. 3. serapan karbon, tidak hanya terbatas pada penguasaan aspek metodologinya, tapi juga harus mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi dan kebijakan nasional. Komitmen Indonesia dalam mitigasi perubahan iklim telah dinyatakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pertemuan puncak G-20 di Pittsburgh, 25 September 2009, bahwa Indonesia akan menurunkan emisi sebesar 26% dari level BAU (business as usual) pada tahun 2020, atau sebesar 41% apabila ada dukungan internasional. Target ini merupakan tantangan berat bagi sektor kehutanan karena sektor LULUCF memberikan kontribusi yang cukup besar dalam emisi karbon yaitu sebesar 54% dari total emisi GRK nasional. Untuk target penurunan 26%, sektor kehutanan mendapatkan kontribusi penurunan 54%-nya yaitu sebesar 14%. Selain tantangan dalam mengimplementasikan kegiatan-kegiatan sektor kehutanan yang berdampak pada penurunan emisi dan peningkatan stok karbon, sistem MRV harus dibangun agar data kegiatan-kegiatan tersebut, termasuk data perubahan tutupan hutan dan perubahan stok karbon, dapat diukur/dikuantifikasi (measurable), dilaporkan secara aktual dan periodik (reportable) dan dapat diuji/ diverifikasi oleh pihak independent (verifiable). Rencana Tata Ruang : Rencana tata ruang seharusnya digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat terselenggara secara sinergis, serasi dan berkelanjutan. Pada kenyataannya, masih banyak terjadi tumpang tindih dalam pemanfaatan ruang karena rencana tata ruang belum dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberian ijin pemanfaatannya, serta rendahnya kualitas pemanfaatan tata ruang dan pengendaliannya akibat rendahnya kualitas informasi untuk penyusunan rencana tata ruang. Kondisi ini selain menyebabkan terjadinya konflik pemanfaatan ruang antar sektor, juga dapat mengakibatkan terjadinya fragmentasi ekosistem hutan. Kerusakan DAS: Kerusakan hutan juga menjadi penyebab terjadinya penurunan kualitas Daerah Aliran Sungai (DAS). Sebagai akibatnya, kestabilan ekosistem terganggu dan menimbulkan dampak negatif terhadap peran hutan sebagai penyangga kehidupan termasuk dalam menjaga stabilitas tata air. Penerapan pendekatan “one-river-oneplan-one-management” tidak mudah diwujudkan mengingat banyak pihak yang terkait dan berkepentingan dalam pengelolaan DAS. Rehabilitasi DAS dan Sub DAS, terutama yang berkondisi kritis serta peningkatan pengelolaan DAS secara lebih terpadu menjadi kunci penting untuk memperbaiki kondisi DAS. Kementerian Kehutanan sedang menyiapkan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu untuk 36 unit DAS Prioritas, termasuk 13 DAS super prioritas, dan sampai dengan tahun 2014 diharapkan akan dapat diselesaikan penyusunannya mencakup 108 unit DAS Prioritas di Indonesia. Peran litbang kehutanan antara lain adalah menyediakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dasar dan terapan untuk mendukung sistem perencanaan, monitoring and evaluasi, kelembagaan serta implementasi pengelolaan DAS, serta pengelolaan sumberdaya lahan dan air dalam unit DAS. Selain itu, teknik rehabilitasi dan restorasi lahan bekas tambang, 3
  4. 4. rehabilitasi hutan mangrove dan gambut, serta revitalisasi hutan kota atau ekosistem perkotaan juga menjadi potensi litbang yang hasilnya akan mendukung upaya-upaya untuk meningkatkan fungsi, daya dukung dan kualitas DAS. Penurunan Konstribusi Sektor : Dalam kerangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, terpeliharanya keanekaragaman hayati (biodiversitas) dan kekhasan sumber daya alam tropis lainnya akan dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal nasional pada masa yang akan datang. Pengendalian terhadap ancaman dan kerusakan keanekaragaman hayati melalui konservasi flora, fauna dan mikro-organisme, pencegahan “alien invasive species”, pengembangan bioprospeksi (bioprospecting), penentuan kuota perdagangan tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang tepat, pengelolaan kawasan konservasi berbasis ekosistem, serta penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar, sangat diperlukan untuk mengamankan keanekaragaman hayati serta peningkatan pemanfaatannya untuk kepentingan umat manusia secara berkelanjutan. Menurunnya kontribusi sektor kehutanan dalam menyumbang PDB nasional antara lain disebabkan oleh belum optimalnya pemanfaatan sumber daya hutan, baik berupa hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu (HHBK), maupun jasa lingkungan. Sementara itu, pasokan kayu dari hutan alam sudah semakin menurun tetapi potensi kayu hutan tanaman belum mampu menjadi sumber alternatif pemenuhan kebutuhan bahan baku. Hasil hutan bukan kayu yang jenisnya bervariasi dan potensinya sangat besar belum mampu dikembangkan sebagai usaha ekonomi kehutanan yang handal. Jasa lingkungan masih belum mendapatkan perhatian dan penanganan yang layak untuk dikembangkan lebih lanjut . Tantangan untuk mengangkat dan mengembangkan pemanfaatan jasa lingkungan perlu dijawab litbang kehutanan, sehingga dapat berperan nyata sebagai kekuatan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan baik pembangunan ekonomi, sosial maupun lingkungan. Nilai Tambah dan Daya Saing : Nilai tambah dan daya saing produk dan komoditi dari hutan tropis Indonesia yang unik, khas dan memiliki berbagai keunggulan komparatif, perlu terus ditingkatkan melalui inovasi pengolahan hasil hutan dan diversifikasi produk yang efisien, produktif, bernilai tambah tinggi, berkualitas, dan ramah lingkungan, untuk merebut dan memperluas pangsa pasar dalam persaingan global yang semakin kompetitif. Penguatan “market intelligence” terkait preferensi dan trend pasar internasional termasuk potensi hambatan perdagangan yang bersifat non-tariff barriers perlu dilakukan untuk pengamanan, penguatan dan perluasan penetrasi pasar produk-produk hasil hutan, serta mengeleminir ekses negatif dari perjanjian perdagangan bebas. Transformasi dari perekonomian berbasis keunggulan komparatif sumberdaya alam menjadi perekonomian yang berkeunggulan kompetitif perlu dilakukan termasuk merevitalisasi industri perkayuan Indonesia yang cenderung menuju “sunset industry”. Revitalisasi sumber bahan baku yang lebih berkualitas dan produktif melalui penerapan bioteknologi dan pemuliaan tanaman hutan perlu terus dikembangkan untuk memperkuat industri pengolahan hasil hutan. Selain itu, komponen bahan pembantu substitusi impor perlu terus 4
  5. 5. diuji-coba dan dikembangkan agar lebih diminati pengguna dan dapat mengurangi pemborosan devisa untuk impor. Untuk mendukung kegiatan dan meningkatkan produktivitas, kualitas dan daya saing UKM dan usaha kehutanan, inovasi perekayasaan alat yang bersifat tepat guna perlu terus dilakukan dan disempurnakan. Good Governance : Pemecahan berbagai permasalahan dan peningkatan kinerja sektor kehutanan akan sulit diwujudkan apabila tidak dilakukan penguatan kondisi pemungkinnya (enabling condition) yaitu tata kepemerintahan yang baik (good governance). Keterlibatan dan sinergi tiga unsur utama yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat mutlak diperlukan untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik pada lembaga penyelenggara negara (good public governance), dunia usaha (good corporate governance) dan masyarakat (good community practices). 1.1.3. Maksud dan Tujuan Renstra Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan 2010-2014 diarahkan untuk mampu menjawab berbagai permasalahan dan tantangan sektor kehutanan kedepan. Renstra yang memuat visi, misi dan tujuan serta penjabaran lebih lanjut dalam kegiatan-kegiatan litbang dan unsur pendukungnya, dimaksudkan untuk menjadi pedoman atau acuan bagi seluruh unit kerja lingkup Badan Litbang Kehutanan, dalam merancang perencanaan kegiatan untuk periode 5 tahun kedepan. Tujuan penyusunan Renstra adalah untuk mendukung terwujudnya peran Badan Litbang Kehutanan sebagai lembaga terkemuka yang selain mampu dalam penguasaan IPTEK kehutanan, juga kapabel dalam menghasilkan produk-produk IPTEK yang mempunyai tingkat kemanfaatan tinggi sesuai dengan kebutuhan pengguna. 1.2. Potensi dan Permasalahan Sebagai keberlanjutan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke-1 (2005-2009) maka RPJMN ke-2 (2010-2014) ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan IPTEK serta penguatan daya saing perekonomian. Dengan ditetapkannya pengembangan kemampuan IPTEK sebagai salah satu tujuan RPJMN ke-2, maka periode Renstra 2010-2014 adalah momentum strategis bagi Badan Litbang Kehutanan untuk meningkatkan kemampuan penguasaan dan penerapan IPTEK kehutanan agar dapat memberikan kontribusi dan manfaat nyata dalam menjawab berbagai permasalahan dan tantangan sektor kehutanan. Sejauh mana harapan tersebut dapat diwujudkan, akan dipengaruhi oleh potensi yang ada dan permasalahan yang dihadapi Badan Litbang Kehutanan baik saat ini 5
  6. 6. maupun dalam 5 tahun kedepan. Potensi yang ada dapat dicerminkan dari faktor internal berupa kekuatan (strength) dan faktor eksternal berupa peluang (opportunity). Sedangkan permasalahan yang dihadapi dapat dicerminkan dari faktor internal berupa kelemahan (weakness) dan faktor eksternal berupa ancaman (threat). 1.2.1. Potensi Reorganisasi : Potensi internal (Kekuatan) terutama terkait dengan pembaharuan struktur dan tupoksi organisasi yang lebih efektif dalam mencapai tujuan Badan Litbang Kehutanan, agenda riset yang lebih terarah dan terintegrasi, ketersediaan SDM peneliti yang visioner dan kapabel, dan ketersediaan sarana dan prasarana kegiatan penelitian khususnya beberapa laboratorium dan KHDTK. Reorganisasi Badan Litbang Kehutanan diarahkan untuk lebih meningkatkan efektivitas mencapai tujuan Badan Litbang Kehutanan termasuk dalam menjawab berbagai persoalan dan tantangan kehutanan global maupun nasional yang berkembang sangat dinamis serta lebin selaras dengan irama dinamika pergeseran kebutuhan informasi dan teknologi. Struktur organisasi teknis di tingkat pusat terdiri dari 4 Pusat Penelitian dan Pengembangan yang diselaraskan dengan 4 kategori utama tantangan sektor kehutanan yang memerlukan dukungan litbang, yaitu: (1) Konservasi dan rehabilitasi (2) Produktivitas hutan, (3) Keteknikan dan pengolahan hasil hutan, serta (4) Perubahan iklim dan kebijakan kehutanan. Disamping itu, terdapat 15 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di beberapa propinsi, terdiri dari Balai Besar yang menangani penelitian di bidang bioteknologi dan pemuliaan tanaman hutan, Balai Besar yang menangani penelitian dipterokarpa, serta 11 Balai yang menangani penelitian kehutanan secara umum, Balai yang menangani penelitian tanaman penghasil serat untuk pulp, dan Balai yang menangani penelitian perbenihan tanaman hutan. Reformulasi tupoksi unit kerja Badan Litbang Kehutanan diarahkan terutama pada aspek penelitian terapan, penguatan aspek pengembangan dan penerapan IPTEK, peningkatan kualitas pengelolaan data dan informasi litbang serta optimalisasi dalam pengelolaan KHDTK. Agenda Riset : Agenda riset Badan Litbang Kehutanan jangka panjang dirancang lebih terarah, terintegrasi dan selaras dengan kebutuhan pengguna dengan menggunakan payung Roadmap Penelitian dan Pengembangan Kehutanan 2010-2025. Roadmap tersebut mengakomodasi 5 tema besar litbang yaitu: (1) Lansekap Hutan, (2) Pengelolaan Hutan (dengan 5 sub-tema, yaitu: Hutan Alam, Hutan Tanaman, Biodiversitas, Pengelolaan DAS, dan HHBK), (3) Perubahan Iklim, (4) Pengolahan Hasil Hutan, dan (5) Kebijakan Kehutanan. Tema dan sub-tema tersebut selanjutnya menjadi 9 program litbang dan dijabarkan menjadi 25 Rencana Penelitian Integratif (RPI) 2010-2014. 6
  7. 7. Sumber Daya Manusia : Sebagai suatu lembaga penelitian, Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Litbang sebetulnya belum ideal. Dari jumlah SDM secara keseluruhan sebanyak 1.720 orang, jumlah tenaga peneliti hanya sebanyak 475 orang (27%) dan yang berpendidikan S3 hanya sebanyak 38 orang (8%). Meskipun demikian, dalam keterbatasan tersebut terdapat SDM peneliti berkualitas yang selain memiliki penguasaan bidang keilmuan yang mendalam, berwawasan luas dan visioner juga mempunyai pengalaman dalam membangun networking dan berkiprah dalam berbagai lembaga dan kerjasama internasional. SDM peneliti yang berkualitas ini akan menjadi tulang punggung dan kekuatan yang potensial untuk meningkatkan kualitas dan kinerja Badan Litbang Kehutanan. Sejalan dengan amanat Menteri Kehutanan tentang 9 Nilai Dasar Rimbawan, yang menjunjung tinggi moral dan etika, maka pembinaan terhadap SDM Badan Litbang Kehutanan, telah mengarah pada pembentukan SDM yang unggul dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, yaitu : (1) jujur, (2) tanggung-jawab, (3) disiplin, (4) ikhlas, (5) visioner, (6) adil, (7) peduli, (8) kerjasama, dan (9) profesional. Pemenuhan sifat dasar tersebut dalam diri setiap pegawai, baik peneliti maupun non-peneliti, akan menjadi kekuatan dalam mencapai tujuan Badan Litbang Kehutanan. Kekuatan yang lainnya adalah ketersediaan sarana penelitian, seperti laboratorium biologi molekuler, mikrobiologi, dan penguji hasil hutan terpadu serta laboratorium lapangan berupa KHDTK, hutan penelitian, wanariset maupun kebun percobaan, yang diharapkan akan mendukung lahirnya hasil-hasil litbang yang inovatif, unggul, tepat-guna dan berdaya saing. 1.2.2. Peluang Potensi eksternal (peluang) terutama adalah semakin terbukanya kesempatan untuk pendidikan lanjutan bagi SDM peneliti baik melalui research school, kerjasama dengan mitra internasional maupun sponsorship lainnya. Kendala keterbatasan anggaran penelitian dari APBN sektoral diharapkan juga semakin mengecil atau bisa dijembatani dengan adanya komitmen nasional untuk meningkatkan anggaran riset melalui peluang insentif penelitian dari anggaran dari Kementerian lain (Kementerian Pendidikan Nasional atau Kementerian Negara Riset dan Teknologi), dari pihak swasta melalui alokasi dana CSR (Corporate Social Responsibility) maupun dari kerjasama dan lembaga internasional. Peluang yang lainnya adalah mulai tumbuhnya kesadaran berbagai pihak akan pentingnya peran riset dan teknologi khususnya dalam merumuskan dan menyusun kebijakan yang berbasis IPTEK, serta konsolidasi kegiatan dan hasil litbang kehutanan melalui Forum Litbang Kehutanan (FORDEF- Forestry Research & Development Forum). 1.2.3. Permasalahan Permasalahan internal (kelemahan) terutama terkait dengan regenerasi sumberdaya manusia, keragaman bidang keahlian dan distribusinya, sarana prasarana litbang yang sudah tua, dan belum tumbuhnya budaya networking. Regenerasi SDM peneliti kurang berjalan dengan baik, bukan hanya terkait dengan regenerasi jenjang peneliti tetapi menyangkut bidang kepakarannya. Regenerasi dan kaderisasi peneliti utama, profesor riset dan peneliti berjenjang pendidikan S3 7
  8. 8. yang memasuki masa pensiun, belum berjalan optimal baik dari sisi jenjang fungsional maupun bidang keahlian. Regenerasi Profesor Riset terkendala karena adanya aturan baru dari LIPI yang mempersyaratkan harus bergelar Doktor. Distribusi bidang keahlian peneliti di tingkat UPT belum optimal sesuai kebutuhan. Disatu sisi banyak bidang keahlian yang dibutuhkan tetapi tidak terisi, disisi lain terdapat akumulasi peneliti dengan bidang keahlian tertentu. Bidang keahlian yang sangat dibutuhkan seperti perpetaan, arsitektur lansekap, politik ekonomi, analisis kebijakan dan perbenihan tidak tersedia. Bidang keahlian lainnya seperti klimatologi, fisiologi tanaman, zoologi, bakteriologi, ekowisata, taksonomi, penyakit tanaman, masing-masing hanya ada 1 orang. Sarana prasarana bengkel perekayasaan dan laboratorium yang sebagian besar sudah tua menjadi kendala dalam menghasilkan produk litbang yang efisien, berkualitas dan berdaya saing. Kelemahan lainnya adalah terkait dengan belum berkembangnya budaya untuk membangun networking baik dengan instansi riset lain di dalam maupun luar negeri, perguruan tinggi, dan industri. Networking penting terutama untuk mengetahui status riset yang sudah dilakukan oleh lembaga lain dan kebutuhan pengguna. Kelemahan dalam membangun networking akan menyebabkan kegiatan riset yang terasing, ketinggalan jaman, tidak punya kontribusi dalam pengembangan IPTEK dan tidak jelas manfaatnya bagi pengguna. Permasalahan eksternal (ancaman) lebih bersifat sebagai tantangan untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing riset Badan Litbang Kehutanan. Ancaman yang paling utama adalah adanya kekurangpercayaan pengguna terhadap hasil litbang domestik serta preferensi pengguna terhadap hasil penelitian atau produk IPTEK asing. Berdasarkan analisis faktor potensi dan permasalahan tersebut diatas, maka langkah upaya strategis yang akan diambil Badan Litbang Kehutanan adalah: • • • • • • • • • • Meningkatkan interaksi dan komunikasi dengan lembaga penelitian lain dan pengguna; Merumuskan agenda riset yang belum dilakukan pihak lain, serta selaras dengan tantangan sektor kehutanan dan kebutuhan pengguna; Meningkatan penguasaan dan penerapan IPTEK; Meningkatan penemuan (invensi) dan inovasi IPTEK Membangunan pusat-pusat keunggulan IPTEK di tingkat UPT; Meningkatan kualitas SDM peneliti sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan; Meningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana litbang; Meningkatkan pengelolaan KHDTK sebagai laboratorium lapangan dan show window hasil litbang; Meningkatkan efektivitas komunikasi dan diseminasi hasil litbang. Mengembangkan dan memperkuat networking (jaringan kerja) litbang kehutanan. 8
  9. 9. BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN 2.1. Visi Visi Badan Litbang Kehutanan untuk kurun waktu 2010-2014 adalah: ”Menjadi lembaga penyedia IPTEK Kehutanan yang terkemuka dalam mendukung terwujudnya pengelolaan hutan lestari untuk kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan” 2.2. Misi Untuk menuju terwujudnya kondisi harapan kedepan atau VISI, ditetapkan 2 (dua) misi Badan Litbang Kehutanan, yaitu: (1) Meningkatkan penguasaan dan kemanfaatan IPTEK Kehutanan; (2) Memantapkan unsur pendukung kelitbangan. 2.3. Tujuan Sejalan dengan visi dan misi yang ditetapkan, ditetapkan tujuan yang akan dicapai yaitu: (1) Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna serta mampu menjawab tantangan dan permasalahan sektor kehutanan; (2) Meningkatkan kemanfaatan dan penerapan hasil litbang; (3) Memantapan unsur pendukung kelitbangan. 2.4. Sasaran Strategis Berdasarkan masing-masing tujuan, ditetapkan sasaran strategis yang akan dicapai yaitu: Tujuan (1) : Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna serta mampu menjawab tantangan dan akar permasalahan sektor kehutanan; Sasaran strategis : Tercapainya 100% luaran paket IPTEK Kehutanan, yaitu: setiap kegiatan litbang harus mampu menghasilkan atau berkontribusi dalam menghasilkan IPTEK dasar atau terapan. 9
  10. 10. Tujuan (2) : Meningkatkan kemanfaatan dan penerapan hasil litbang; Sasaran strategis : Tercapainya 60% paket IPTEK Kehutanan diadopsi atau dimanfaatkan pengguna, yaitu: minimal 60% dari IPTEK dasar dan terapan yang dihasilkan dapat dimanfaatkan atau diadopsi oleh pengguna baik pembuat kebijakan di lingkup Kementerian Kehutanan (opsi kebijakan), dunia usaha/ industri dan masyarakat (paket teknologi dan produk), komunitas ilmiah (publikasi dalam jurnal ilmiah) serta pihak lain yang memanfaatkan hasil litbang. Tujuan (3) : Memantapan unsur pendukung kelitbangan. Sasaran strategis : terfasilitasinya perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, komunikasi hasil litbang, serta optimalnya dukungan kelembagaan, pendanaan, SDM dan sarana prasarana litbang. 10
  11. 11. BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Kehutanan 3.1.1. Arah Kebijakan Dengan memperhatikan berbagai capaian periode sebelumnya, masalah dan tantangan utama yang harus dihadapi dan dipecahkan, serta guna menjaga dan meningkatkan keberlanjutan pembangunan kehutanan dalam lima tahun kedepan, maka Kementerian Kehutanan menetapkan 8 (delapan) kebijakan prioritas tahun 2010-2014, yaitu: 1) Pemantapan kawasan hutan; 2) Rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung daerah aliran sungai (DAS); 3) Pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan; 4) Konservasi keanekaragaman hayati; 5) Revitalisasi pemanfaatan hutan dan industri kehutanan; 6) Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan; 7) Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor kehutanan; 8) Penguatan kelembagaan kehutanan. 3.1.2. Strategi Untuk mengefektifkan pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran pembangunan kehutanan, selain penetapan 8 kebijakan prioritas juga dilakukan reformulasi program Departemen Kehutanan kedalam 4 program eselon I teknis dan 3 program eselon I pendukung untuk periode 2010-2014, yaitu: 1) Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan (Ditjen Planologi Kehutanan); 2) Program Peningkatan Pemanfaatan Hutan Produksi (Ditjen Bina Produksi Kehutanan); 3) Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan (Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam); 4) Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Ditjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial); 5) Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan (Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan); 6) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kehutanan (Inspektorat Jenderal); 7) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan (Sekretariat Jenderal dan unsur kesekretariatan di eselon I lingkup Kementerian Kehutanan). Sasaran Strategis Kementerian Kehutanan 2010-2014 menyelenggarakan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut: dalam 11
  12. 12. 1) Tata batas kawasan hutan sepanjang 25.000 Km yang meliputi batas luar dan batas fungsi kawasan hutan; 2) Wilayah kesatuan pengelolaan hutan (KPH) ditetapkan di setiap provinsi dan terbentuknya 20% kelembagaan KPH; 3) Data dan informasi sumberdaya hutan; 4) Areal tanaman pada hutan tanaman bertambah seluas 2,65 juta Ha. 5) Penerbitan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan atau Restorasi Ekosistem (IUPHHK-HA/RE) pada areal bekas tebangan (LOAlogged over area) seluas 2,5 juta Ha; 6) Produk industri hasil hutan yang bersertifikasi legalitas kayu meningkat sebesar 50%. 7) Jumlah hotspot (titik api) kebakaran hutan menurun 20% setiap tahun, serta penurunan konflik, perambahan kawasan hutan, illegal logging dan wildlife trafficking sampai dengan batas daya dukung sumberdaya hutan; 8) Biodiversitas dan ekosistem yang berada pada 50 unit taman nasional dan 477 unit kawasan konservasi lainnya dikelola dan dimanfaatkan secara wajar; 9) Rencana pengelolaan DAS terpadu sebanyak 108 DAS prioritas; 10) Tanaman rehabilitasi pada lahan kritis di dalam DAS prioritas seluas 1,6 juta Ha; 11) Fasilitasi pengelolaan dan penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan (Hkm) seluas 2 juta Ha; 12) Fasilitasi pengelolaan dan penetapan areal kerja hutan desa seluas 500.000 Ha; 13) Penyediaan informasi ilmiah serta teknologi dasar dan terapan bidang konservasi dan rehabilitasi, produktivitas hutan, keteknikan dan pengolahan hasil hutan serta perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 25 judul; 14) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis serta administrasi kehutanan bagi 15.000 orang aparat kehutanan dan SDM kehutanan lainnya; 15) Rancangan Undang-Undang dan rancangan Peraturan Pemerintah bidang kehutanan sebanyak 22 judul; 16) Laporan keuangan Kementerian Kehutanan dengan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) mulai tahun 2012 sebanyak 1 laporan pertahun; 17) Penyelenggaraan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan sebanyak 1 paket. 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Litbang Kehutanan 3.2.1. Arah Kebijakan Selaras dengan arah kebijakan dan strategi Kementerian Kehutanan, khususnya dalam peningkatan peran IPTEK dalam mendukung pembangunan kehutanan, serta mengakomodasi perkembangan lingkungan strategis terkait sektor kehutanan, maka kebijakan Badan Litbang Kehutanan 2010-2014 diarahkan pada tiga hal utama, yaitu: 12
  13. 13. • • • Peningkatan kemampuan penguasaan IPTEK Kehutanan; Peningkatan kemanfaatan dan penerapan IPTEK Kehutanan; Pemantapan dukungan kelitbangan, meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, kerjasama, komunikasi hasil litbang, pendanaan, SDM, serta sarana dan prasarana. 3.2.2. Strategi Untuk mengefektifkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Litbang Kehutanan sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan, dilakukan beberapa langkah strategis, yaitu: (a) Konsistensi terhadap Roadmap: Roadmap Penelitian dan Pengembangan Kehutanan 2010-2025 merupakan pedoman/ acuan kegiatan litbang dan indikatif outputnya untuk periode 15 tahun kedepan. Arah kegiatan litbang diakomodasikan dalam 9 program litbang yaitu: (1) Lansekap Hutan, (2) Hutan Alam, (3) Hutan Tanaman, (4) Biodiversitas, (5) Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), (6) Daerah Aliran Sungai (DAS), (7) Perubahan Iklim, (8) Pengolahan Hasil Hutan, dan (9) Kebijakan Kehutanan. Disamping 9 program litbang seperti yang tertuang dalam roadmap, Badan Litbang Kehutanan menetapkan 3 program pendukung/ komplemen, yaitu (1) Penguatan Institusi dan Peningkatan Kualitas SDM, (2) Pemantapan Pelaksanaan Penelitian dan Komunikasi Hasil Litbang, dan (3) Peningkatan Sarana & Prasarana Litbang. (b) Penyusunan RPI: Berdasarkan 9 program litbang, selanjutnya disusun penjabarannya kedalam 25 Rencana Penelitian Integratif (RPI). Komponen kegiatan penelitian dan luaran RPI menjadi acuan unit kerja lingkup Badan Litbang dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan tahun 20102014. Kegiatan penelitian secara integratif mutlak diperlukan. Kompleksitas permasalahan dan tantangan sektor kehutanan tidak mungkin lagi dijawab melalui kegiatan penelitian yang sifatnya parsial. Penelitian integratif bersifat lintas unit kerja, melibatkan berbagai disiplin ilmu terkait, untuk menjawab komplesitas tantangan dan permasalahan sektor kehutanan secara lebih komprehensif dari sisi hulu sampai hilir dengan keterkaitan yang tidak terpisahkan antara dimensi ekonomi, sosial-budaya dan ekologi (lingkungan) dalam mendukung terwujudnya pengelolaan hutan secara berkelanjutan. 13
  14. 14. (c) Penyusunan PIU: Penelitian Integratif Unggulan (PIU) adalah bagian dari satu atau lebih RPI yang dirancang untuk menghasilkan IPTEK yang menjadi unggulan masingmasing unit kerja teknis di lingkup Badan Litbang Kehutanan. Untuk itu, PIU harus sesuai dengan ”core research” masing-masing unit kerja pelaksana serta diupayakan dapat mencerminkan kekhasan tantangan kehutanan di masing-masing-masing unit kerja tersebut. (d) Restrukturisasi Program dan Kegiatan: Berdasarkan mekanisme perencanaan dan penganggaran nasional, sampai dengan tahun 2009, kegiatan Badan Litbang Kehutanan diakomodasikan dalam 2 (dua) Program yaitu: (1) Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik, dan (2) Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK. Karena kedua program tersebut merupakan program generik yang diacu oleh seluruh Kementerian, yang pelaksanannya dilakukan oleh masing-masing Kementerian, maka pemerintah mengalami kesulitan dalam mensinergikan dan mengukur akuntabilitas capaian program secara nasional. Dalam rangka memperjelas akuntabilitas masing-masing Kementerian, maka ditetapkan kebijakan restrukturisasi program dan kegiatan, dimana setiap unit eselon I di Kementerian hanya mempunyai 1 (satu) program dengan nomenklatur yang sesuai dengan Kementeriannya. Untuk Badan Litbang Kehutanan, telah ditetapkan Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan. Sesuai dengan reformulasi program dan kegiatan nasional, setiap unit eselon IIA (puslitbang) hanya melaksanakan 1 (satu) kegiatan yang mendukung Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan. Kegiatan untuk masing-masing Puslitbang di lingkup Badan Litbang Kehutanan adalah sebagai berikut : (1) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi; (2) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Produktivitas Hutan; (3) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Keteknikan dan Pengolahan Hasil Hutan; (4) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan Kehutanan; (5) Sebagai unsur pendukung, Sekretariat Badan Litbang, melaksanakan kegiatan generik unit kerja pendukung, yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Badan Litbang Kehutanan. Penjabaran kegiatan Puslitbang di tingkat UPT (Balai Besar dan Balai) adalah sebagai berikut: 1. Kegiatan Puslitbang yang dilaksanakan langsung dan sebagai core research UPT yaitu: 14
  15. 15. a) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi dilaksanakan oleh 8 (delapan) UPT, yaitu : 1) Balai Besar Penelitian Dipterokarpa, Samarinda, 2) Balai Penelitian Teknologi Perbenihan Samboja, 3) Balai Penelitian Kehutanan Manokwari, 4) Balai Penelitian Kehutanan Solo, 5) Balai Penelitian Kehutanan Aek Nauli, 6) Balai Penelitian Kehutanan Manado, 7) Balai Penelitian Kehutanan Makassar, 8) Balai Penelitian Kehutanan Kupang. b) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Produktivitas Hutan, dilaksanakan oleh 9 (sembilan) UPT, yaitu : 1) Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan, Yogyakarta, 2) Balai Besar Penelitian Dipterokarpa, Samarinda, 3) Balai Penelitian Teknologi Perbenihan Bogor, 4) Balai Penelitian Hutan Penghasil Serat Kuok. 5) Balai Penelitian Kehutanan Manokwari, 6) Balai Penelitian Kehutanan Ciamis, 7) Balai Penelitian Kehutanan Palembang, 8) Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru, 9) Balai Penelitian Kehutanan Mataram. 2. Kegiatan Puslitbang yang dilaksanakan oleh UPT dalam bentuk penugasan atau pelibatan, yaitu: . a) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Keteknikan dan Pengolahan Hasil Hutan; b) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan Kehutanan. (e) Hierarkhis dan Keterkaitan: Berdasarkan restrukturiasi program dan kegiatan nasional, maka status atau kedudukan 9 program litbang dalam masing-masing kegiatan Puslitbang, adalah sebagai berikut: (1) Kegiatan Litbang Rehabilitasi dan Konservasi, terdiri dari 3 program litbang, yaitu: (1) Hutan Alam, (2) Biodiversitas, (3) Pengelolaan DAS; (2) Kegiatan Litbang Produktivitas Hutan, terdiri dari 2 program litbang, yaitu: (1) Hutan Tanaman, (2) HHBK; 15
  16. 16. (3) Kegiatan Keteknikan dan Pengolahan Hasil Hutan, terdiri dari 1 program litbang, yaitu: Pengolahan Hasil Hutan; (4) Kegiatan Litbang Perubahan Iklim dan Kebijakan Kehutanan, terdiri dari 3 program litbang, yaitu: (1) Lansekap Hutan, (2) Perubahan Iklim, dan (3) Kebijakan Kehutanan. Kegiatan Litbang Perubahan Iklim dan Kebijakan Kehutanan dilaksanakan melalui 2 (dua) jalur pendekatan (two-tracks approach), yaitu: • • Kegiatan penelitian yang mengikuti rencana dan tata waktu dalam RPI, Kegiatan yang bersifat kajian secara cepat (Quick Analysis). Masing-masing Puslitbang menjadi penanggung jawab program litbang terkait serta RPI-RPI yang mendukung program litbang tersebut. Struktur hierarkhis antara Program Nasional, Kegiatan Puslitbang, Program Litbang dan RPI dapat dilihat pada Lampiran 1. Sedangkan, daftar RPI mencakup luaran, kegiatan, unit kerja pelaksana dan kodefikasinya dapat dilihat pada Lampiran 6. (f) Penetapan indikator kinerja utama: Indikator Kinerja Utama capaian Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan, Kegiatan Puslitbang, Program Litbang dan RPI adalah: (1) Hasil litbang, yaitu jumlah paket IPTEK yang dihasilkan; dan (2) Kemanfaatan hasil litbang yaitu jumlah paket IPTEK yang dimanfaatkan/ diadopsi pengguna. Secara hirarkhis indikator capaian mencakup 2 (dua) tingkatan yaitu: (1) Indikator Output (luaran), dan (2) Indikator Outcome (hasil). Pengukuran indikator output dan outcome adalah sebagai berikut: (1) Tingkat output, dilakukan dengan mengukur jumlah kegiatan penelitian dalam 25 RPI dan jumlah paket IPTEK yang dihasilkan. Target capaian 2010-2014 adalah seluruh (100%) kegiatan penelitian integratif menghasilkan paket IPTEK. (2) Tingkat outcome, dilakukan dengan mengukur jumlah paket IPTEK yang dihasilkan dari 25 RPI dan jumlah paket IPTEK yang dimanfaatkan/ diadopsi pengguna. Target capaian 2010-2014 adalah minimal 60% paket IPTEK dimanfaatkan/ diadopsi pengguna. Hasil IPTEK adalah informasi ilmiah, teknologi dasar atau teknologi terapan. Sedangkan pengguna hasil IPTEK, adalah: 16
  17. 17. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Unit eselon I lingkup Kementerian Kehutanan, Kementerian atau lembaga pemerintah, Pemerintah daerah, Dunia usaha/ industri, Masyarakat, termasuk UKM Komunitas ilmiah Pengguna lain yang memanfaatkan hasil litbang kehutanan. (g) Indikator pendukung : Indikator program pendukung yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang Kehutanan diukur dari pencapaian output yaitu: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Rencana program dan anggaran sebanyak 20 satuan kerja per-tahun Evaluasi dan pelaporan sebanyak 20 satuan kerja pertahun Sarana dan prasarana pada 20 unit kerja pertahun Pembinaan SDM sebanyak 1.720 orang pertahun Diseminasi dan komunikasi hasil litbang sebanyak 25 hasil RPI Pengelolaan KHDTK sebanyak 33 unit Tatalaksana keuangan dan BMN, kerjasama, data dan informasi pada 20 satuan kerja. (h) Pembiayaan: Untuk mencapai target-target Renstra Badan Litbang Kehutanan Tahun 2010-2014, sumber pembiayaan utama adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Badan Litbang Kehutanan. Mengingat keterbatasan anggaran negara, maka untuk mendukung optimalisasi dan percepatan pencapaian target renstra dan target prioritas lainnya, diupayakan sumber pendanaan non APBN Badan Litbang Kehutanan antara lain dari Kementerian lain serta dari kerjasama dengan lembaga dan mitra internasional. Proyeksi kebutuhan anggaran Badan Litbang Kehutanan Tahun 2010-2014, dapat dilihat pada Lampiran 2. 17
  18. 18. BAB IV PENUTUP Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Tahun 2010–2014 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Kehutanan 2020-2014 dan Roadmap Penelitian dan Pengembangan Kehutanan 2010-2025, serta menjadi pedoman bagi unit kerja di lingkup Badan Litbang Kehutanan di dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi untuk periode 5 tahun ke depan. Untuk itu, Renstra Badan Litbang Kehutanan ini merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis tahun 2010-2014 di tingkat Puslitbang, Balai Besar dan Balai serta penyusunan rencana operasional tahunannya, termasuk acuan dalam pelaksanaan evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Badan Litbang Kehutanan tahun 2010-2014. Keberhasilan dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan Badan Litbang Kehutanan perlu didukung oleh (1) komitmen yang kuat dari unsur pimpinan, (2) kapasitas dan kualitas SDM peneliti yang handal, (2) konsistensi arah kegiatan litbang yang telah ditetapkan dalam Roadmap dan RPI, serta (3) peran serta aktif unsur manajemen Badan Litbang Kehutanan dalam memperkuat dukungan kegiatan litbang termasuk dalam mengkomunikasikan dan memasarkan hasil litbang. Reorganisasi termasuk reposisi Puslitbang serta penataan kembali SDM Badan Litbang Kehutanan, merupakan langkah awal yang strategis untuk meningkatkan kinerja Badan Litbang Kehutanan. Melalui kerja keras dan kerja cerdas, sebagai cerminan etos dan budaya kerja yang tinggi, dari seluruh komponen Badan Litbang Kehutanan, maka tujuan organisasi akan dapat dicapai dengan hasil yang lebih berkualitas. Dengan demikian peran Badan Litbang Kehutanan untuk menjadi lembaga penyedia IPTEK kehutanan yang terkemuka dapat diwujudkan, dan IPTEK yang dihasilkan akan memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian 8 kebijakan prioritas Kementerian Kehutanan yang bermuara pada terwujudnya pengelolaan hutan lestari untuk kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. 18

×