1. SISTEM
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN NEGARA

2.  Ira Sharkanski : An entire set of these elements an thei
interaction is called an administrative system
 Jadi dikatakan sebagai Sistem Administrasi negara jika terdapat
element yang saling berintaraksi dan berhubungan antar rangka
dasar yang membangun sistem ( lingkungan input, proses, output
dan Feedback )
 SAN : Suatu Proses dinamik yang berkelanjutan dan bersifat
sirkuler dimana masukan di konversi menjadi keluaran yang
selanjutnya akan menjadi umpan balik sebagai masukan baru
dalam rangka mewujudjkan kebijakan pemerintah / negara
 Dimensi Proses dalam Sistem administrasi negara merupakan
Unit Administrasi yang menjadi pelaku kegiatan-kegiatan
administratif
 Dalam conversion dalam sistem administrasi negara meliputi
Proses atau tindakan :Pengambilan keputusan, Pelaksanaan
keputusan, Pengontrolan keputusan, Pengendalian
pengoperasian

3. Proses-Proses tersebut harus melibatkan orang-orang yang
bertindak dengan berdsasarkan :
1. Struktur yang ada yaitu struktur organisasi yang tersusun
secara hirakis lembaga dari pusat sampai daerah dan struktur
yang tersusun secara hirakis tugas dan fungsi di masing-
masing lembaga
2. Prosedur yang ditetapkan, yang merupakan acuan dalam
mengambil keputusan
3. Keahlian, kompetensi dan pengalaman
4. Cara-cara yang telah ditetapkan bagi para administrator

4.  Dalam penyelenggaran fungsi negara
maka dikenal sistem penyelenggaraan
negara dan sistem penyelenggaraan
pemerintahan negara
 sistem penyelenggaraan negara
merupakan pemahaman dari sistem
administrasi negara dalam arti luas
 sistem penyelenggaraan pemerintahan
negara pemahaman dari sistem
administrasi negara dalam arti sempit

5. Dalam Arti Luas Dalam Arti Sempit
Sistem Penyelenggaraan Negara Sistem Penyelenggaraan
(SPN) Pemerintahan Negara (SPPN)
Sistem penyelenggaraan kehidupan Keseluruhan sistem
negara dan bangsa dalam segala penyelenggara-an kekuasaan
aspeknya. pemerintahan (executive power)
dengan asas-asas pokok SPPN
Dengan memanfaatkan/mendayagunakan kemampuan:
Aparatur negara dan seluruh rakyat Pemerintah dan segenap aparatur
pemerintah.
 Dana dan daya yang tersedia secara nasional.
 Demi tercapainya tujuan.
 Demi terlaksananya tugas nasional/negara

6.  Sistem pemerintahan negara RI adalah
uraian tentang mekanisme pemerin-tahan
negara yang dijalankan oleh Presiden
sebagai pemegang kekuasaan menurut
undangundang Dasar 1945 Ps. 4 Ayat (1).
 Jadi sistem bekerjanya pemerintah
sebagai fungsi yang ada pada Presiden
(eksekutif).

7.  Sistem pemerintahan negara dibangun
“Tujuh Kunci Pokok” yaitu :
1. Negara indonesia berdasarkan atasa atas hukum Ps.1
Ayat (3) UUD 1945 (amandemen )
2. Sistem konstitusional Ps. 4 Ayat (11)
3. Kekuasaan negara tertinggi di tangan rakyat Ps. 1
Ayat(2)
4. Presiden ialah pemegang kekuasaan tertinggi
pemerintahan negara Ps. 4 Ayat (1)
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.
6. Menteri negara ialah pembantu Presiden.
7. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas (Ps. 7,
7A).

9.  Fungsi dari sistem pemerintahan negara adalah
menjalangkan fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi
hak dan kewajiban setiap tingkatan  Urusan
pemerintahan
 Urusan pemerintahan  susunan pemerintahan untuk
mengatur dan mengurus fungsi-fungsi pemerintahan yang
menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi,
melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan
masyarakat
 Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan
yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah (pusat),
dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar
tingkatan dan/atau susunan pemerintahan (Provinsi dan
Kabupaten/Kota).

10.  Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah pusat
meliputi : Politik luar negeri; Pertahanan keamanan; Yustisi; Moneter
dan fiskal nasional; Agama.
 Urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau
susunan pemerintahan adalah semua urusan pemerintahan di luar urusan
tersebut di atas, terdiri atas 31 bidang urusan, terdiri atas : Pendidikan;
Kesehatan; Pekerjaan Umum; Perumahan; Penataan ruang; Perencanaan
pembangunan; Perhubungan; Lingkungan hidup; Pertanahan;
Kependudukan dan catatan sipil; Pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak; Keluarga berencana dan keluarga sejahtera; Sosial;
Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; Koperasi, usaha kecil dan
menengah; Penanaman modal; Kebudayaan dan pariwisata; Kepemudaan
dan olah raga; Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; Otonomi
daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat
daerah, kepegawaian, dan persandian; Pemberdayaan masyarakat dan
desa; Statistik; Kearsipan;Perpustakaan; Komunikasi dan informatika;
Pertanian dan ketahanan pangan;Kehutanan;Energi dan sumber daya
mineral; Kelautandanperikanan; Perdagangan; Perindustrian

11.  Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Pro-
vinsi dan Kabupaten/Kota terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.
 Urusan Pemerintahan Sisa, yaitu urusan pemerintahan yang tidak
termasuk dalam kewenangan Pemerintah Pusat maupun Daerah Provinsi
dan Kabupaten/Kota. Dalam hal Pemerintah Provinsi atau
Kabupaten/Kota akan menyelenggarakan urusan pemerintahan sisa,
terlebih dulu harus mengusulkan kepada Pemerintah Pusat melalui
Menteri Dalam Negeri untuk mendapat penetapan. Menteri/Kepala LPND
menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk pelaksanaan
urusan sisa.

17.  Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat :
 Menyelenggarakan sendiri;
 Melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Kepala
Instansi Vertikal atau kepada Gubernur selaku wakil
Pemerintah Pusat di daerah dalam rangka dekonsentrasi;
 Menugaskan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada
Peme-rintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa berdasarkan
asas tugas pembantuan.
 Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Provinsi :
 Menyelenggarakan sendiri;
 Menugaskan sebagai urusan pemerintahan kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota
 dan/atau Pemerintah Desa berdasarkan asas tugas pem-
bantuan.

18.  Dalammenyelenggarakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Kabupaten/Kota :
 Menyelenggarakan sendiri;
 Menugaskan dan/atau menyerahkan sebagian
urusan pemerintahan kepada Pemerintah Desa
berdasarkan asas tugas pembantuan
 Penyerahan urusan pemerintahan dimaksud
disertai dengan perangkat daerah,
pembiayaan, dan sarana atau prasarana yang
diperlukan.

20.  Lembaga-lembaga penyelenggara
pemerintahan tingkat pusat adalah : Menteri
Koordinator (Menko), Menteri Departemen
(Mendep), Menteri Negara (Meneg),
Sekretaris Negara, Jaksa Agung, Sekretaris
Kabinet, TNI, POLRI, Badan Ekstra Struktural
dan Badan Independen, serta Perwakilan RI
di Luar Negeri.

21.  Pemerintah Daerah didasarkan pada 3 (tiga)
asas, yaitu : Desentralisasi,Dekonsentrasi,
dan Tugas Pembantuan.
 Asas Desentralisasi : Penyerahan wewenang Pemerintah pusat kepada
Daerah otonom dalam kerangka NKRI;
 Asas Dekonsentrasi : Pelimpahan wewenang dari Pemerintah pusat
kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintan pusat dan/atau perangkat
pusat di daerah;
 Tugas Pembantuan : Penugasan dari Pemerintan pusat kepada Daerah
dan Desa, dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu
yang disertai pembiayaan, sarpras, serta sumber daya manusia dengan
kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan
kepada yang menugaskan;

22.  Pemerintah Daerah terdiri dari unsur-unsur :
 DPRD sebagai badan legislatif daerah;
 Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai badan eksekutif;
 Pemerintah Desa.
 Perangkat Daerah terdiri dari :
 Sekretariat Daerah (Setda);
 Dinas Daerah (Disda);
 Lembaga Teknis Daerah (Lemtekda);
 Kecamatan;
 Kelurahan.

24.  Proses manajemen pemerintahan mencakup empat aspek, yaitu
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.
Kesemuanya tidak terlepas dari proses pembangunan dalam
rangka mewujudkan tujuan nasional, yaitu masyarakat adil dan
makmur berdasarkan Pancasila (Mas Adam Berdasi). Dengan
demikian perencanaan
 Perubahan dalam pengelolaan pembangunan, yaitu :
 Penguatan kedudukan lembaga legislatif (DPR) dalam
penyusunan APBN.
 Ditiadakannya GBHN sebagai pedoman penyusunan rencana
pembangunan nasional.
 Diperkuatnya otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan
dalam NKRI.

25.  Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan,
dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
 Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan
oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai
tujuan bernegara.
 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu
kesatuan tatacara perencanaan pembangunan untuk
menghasilkan rencana-rencana pem-bangunan dalam
jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan, yang
dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan
masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

26.  Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) adalah dokumen peren-
canaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) adalah dokumen
perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
 RPJM-KL selanjutnya disebut Rencana Strategis kementerian/Lembaga
(Renstra-KL) adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk
periode 5 (lima) tahun.
 RPJM-SKPD selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen
perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahu.
 Rencana Pembangunan Tahunan Nasional/Daerah selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pemerintah/Daerah (RKP/RKPD) adalah dokumen peren-
canaan Pemerintah/Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

27.  Menurut UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, terdapat lima pendekatan dalam seluruh rangkaian
perencanaan, yaitu :
 Politik, yang memandang bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses
penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan
program-program pembangunan yang ditawar-kan masing-masing calon Presiden/Kepala
Daerah (pada saat kam-panye);
 Teknokratik, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah
oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu;
 Partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berke-pentingan
(stakeholders) terhadap pembangunan;
 Atas-bawah (top-down), dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan, diselaraskan
melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi,
kabupaten/kota, kecamatan, dan desa;
 Bawah-atas (bottom-up), idem.

28.  Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional/Daerah (RPJPN/D) dengan Undang-
undang/Peraturan Daerah;
 Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional/Daerah (RPJMN/ D) dengan
Peraturan Presiden/Kepala Daerah;
 Rencana Pembangunan Tahunan
Nasional/Daerah yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pemerintah/Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKP/RKPD) dengan
Peraturan Presiden/Kepala Daerah

29.  Hasil daripada pengorganisasian adalah organisasi. Organisasi sebagai alat
administrasi dan manajemen dapat ditinjau dari dua sudut pandangan, yaitu :
 Organisasi sebagai Wadah : Sebagai wadah, organisasi adalah tempat di mana
kegiatan-kegiatan administrasi dan manajemen dijalankan, dan karenanya
bersifat “relatif statis.”
 Organisasi sebagai Proses : Sebagai proses, organisasi menyoroti interaksi antar
orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut, dan karenanya bersifat
”dinamis.” Dari interaksi ini menimbulkan dua macam hubungan, yaitu :
 Hubungan Formal (Formal Organization), yang diatur dalam dasar hukum
pendirian (Perda, Akte, SOTK, hierarki, dll.).
 Hubungan Informal (Informal Organization), yang didasarkan pada personal
relations, kesamaan keahlian, kesamaan kepentingan, kesamaan interes,
dll.dari orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut

30.  Fungsi-fungsi Organisasi
 Menurut Leonard D. White :
 Fungsi Lini;
 Fungsi Auxilliay;
 Fungsi Staf.
 Menurut James D. Money :
 Fungsi Lini;
 Fungsi Staf.
 Menurut John Pfiffner :
 Fungsi Lini;
 Fungsi Staf.
 Fungsi Lini : pelaksanaan tugas pokok organisasi (langsung berkaitan dengan tujuan
yang hendak dicapai).
 Fungsi Auxilliary pelayanan,: yaitu memberi bantuan kepada Lini (di bidang
kepegawaian, pembiayaan, perlengkapan, dll.).
 Fungsi Staf : penasihat bagi pimpinan (menelaah problem administrasi/
manajemen, menasihati, mengamati, dll.).
 Administrative Staff bidang organisasi dan manajemen.
 Substantive Staff bidang teknis fungsional.

31.  Setiap aparatur pemerintah bertugas melaksanakan
sebagian dari tugas umum pemerintahan dan
pembangunan. Karena merupakan satu sistem, maka tugas
ini melibatkan berbagai unsur sehingga perlu dilakukan
pendekatan multi fungsional.
 Dengan demikian perlu keterpaduan, keserasian, dan
keselarasan untuk mencegah timbulnya tumpang tindih,
benturan, kesimpangsiuran, dan kekacauan.
 Di sinilah perlunya koordinasi. Koordinasi dimulai dari
proses perumusan kebijakan, perencanaan,pelaksanaan,
sampai pada pengawasan dan pengendaliannya

32.  JenisKoordinasi :
 Koord. Hierarkis (Vertikal)( Kewenangan )
 Koord. Fungsional :
 Diagonal;
 Horizontal;
 Teritorial.

33.  Menurut Sondang P. Siagian (1996: 135), pengawasan
adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh
kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan
yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana
yang telah ditentukan sebelumnya.
 Sedemikian eratnya antara perencanaan dengan
pengawasan, malahan Harold Koontz & Cyrill O’Donnel
mengatakan bahwa “Planning and controlling are the two
sides of the same coin.” (Perencanaan dan peng-awasan
adalah dua sisi dari koin yang sama).
 Pengawasan menyeluruh terhadap semua aktivitas
organisasi disebut “administrative control” sedangkan
pada bagian-bagian atau unit tertentu disebut
“managerial control.”

34.  Teknik-teknik Pengawasan :
 Pengawasan langsung, yaitu apabila pimpinan organisasi mengadakan sendiri
pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Bentuk pengawasan ini
biasanya :
 Inspeksi langsung;
 On the spot Observation;
 On the spot Report.
 Pengawasan tidak langsung, yaitu pengawasan dari jarak jauh. Hal ini terjadi karena
kompleksnya tugas pimpinan, di samping organisasinya besar.
 Pengawasan ini bisa berbentuk tertulis dan lisan.
 Kelemahan pengawasan ini adalah seringnya bawahan melaporkan hal-hal yang baik saja (asal bapak
senang), lebih-lebih apabila pimpinan suka menghukum bawahan yang melaporkan hal-hal yang jelek.
Padahal hal-hal negatif pun harus mendapat perhatian untuk bahan perbaikan-perbaikan. Sebaiknya
pengawasan langsung dan tidak langsung kedua-duanya dilaksanakan dengan baik.
 Macam/Jenis Pengawasan :
 Pengawasan Melekat (Waskat);
 Pengawasan Fungsional (Wasnal);
 Pengawasan Teknis Fungsional;
 Pengawasan Legislatif (Politik);
 Pengawasan Masyarakat (Wasmas);
 Pengawasan Yudikatif.

35.  Prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik menurut David Osborne dan T. Gaebler
(Reinventing Government, 1992) adalah :
 Pemerintah berperan sebagai pengendali (steering) dan bukan sebagai pendayung
(rowing).
 Pemerintah lebih berperan dalam memberdayakan masyarakat daripada melayani.
 Pemerintah menciptakan iklim persaingan yang sehat terutama dalam pelaksanaannya
kepada masyarakat.
 Pemerintah lebih berorientasi kepada misi dan bukan kepada aturan pelaksanaan tugas
yang kaku.
 Pemerintah lebih berorientasi pada hasil.
 Pemerintah lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat bukan pada
kepentingan birokrasi.
 Pemerintah menerapkan prinsip perusahaan, yaitu memperoleh tinimbang
mengeluarkan biaya.
 Pemerintah memiliki daya tanggap dan mampu mengantisipasi semua tantangan yang
terjadi.
 Pemerintah yang di desentralisasikan dalam rangka meningkatkan parti-sipasi dan
kerjasama
 Pemerintah harus berorientasi pada pasar/pelayanan dalam memenuhi tuntutan
permintaan/kebutuhan masyarakat.

36.  Frederickson, W. George. 1997. The Spirit of Public Administration. San Fransisco : Joosey-Boss
Publisher.
 LAN. 1996. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia. Jilid I & II. Jakarta : Gunung
Agung.
 -----. 2005. SANKRI : Landasan dan Pedoman Pokok Penyelenggaraan dan Pengembangan
Sistem Administrasi Negara. Edisi Revisi. Buku III. Jakarta : LAN.
 MacAndrew, Colin dan Ichlasul Amal. 2003. Hubungan Pusat-Daerah dalam Pembangunan.
Cetakan keempat. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
 Osborne, David & Gaebler, Ted. 1999. Mewirausahakan Birokrasi (Reinventing Goverment).
Terjemahan Abdul Rosyid. Cetakan ke lima. Jakarta : PPM.
 ------------------- & Plastrik, Peter. 2000. Memangkas Birokrasi (Banishing Bureaucracy).
Terjemahan Abdul Rosyid. Cetakan pertama. Jakarta : PPM.
 Riyadi dan Bratakusumah, Deddy Supriady. 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah : Strategi
Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. Cetakan ke tiga. Jakarta : Gramedia
Pustaka Utama.
 Sedarmayanti. 2003. Good Governance (Kepemerintahan yang Baik dalam Rangka Otonomi
Daerah. Cetakan ke I. Bandung : Mandar Maju.
 Soehino. 2002. Ilmu Negara. Cetakan Ke lima. Yogyakarta : Liberty.