Pengantar Akuntansi Sektor Publik

1. REGULASI DAN STANDAR DI
SEKTOR PUBLIK
2010 1

2. 2010 2
KEBUTUHAN REGULASI DAN STANDAR DI
SEKTOR PUBLIK
INFORMASI
MEWUJUDKAN
TRANSPARANSI
AKUNTABILITAS PUBLIK

3. 2010 3
STANDAR
INTERNASIONAL
AKUNTANSI SEKTOR
PUBLIK
TERDAPAT PERBEDAAN STANDAR
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DI
BERBAGAI NEGARA
INTERNASIONAL FEDERATION
OF ACCOUNTANS (IFAC)
INTERNATIONAL PUBLIC SECTOR
ACCOUNTING STANDARS (IPSAS)
UNTUK MENINGKATKAN
KOMPARABILITAS LAP.KEU

4. STANDAR INTERNASIONAL
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
2010 4

5. U.S STANDART SETTER
2010 5

6. U.S STANDART SETTER (2)
2010 6

7. BADAN YANG TERKAIT DENGAN AKUNTAN
SEKTOR PUBLIK DI INDONESIA
 Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN)
 Kompartemen Akuntansi Sektor Publik (KASP) yang
berada dibawah naungan IAI
2010 7

8. SISTEM AKUNTANSI SINGLE
ENTRY
 Sistem akuntansi yang telah berjalan selama ini,
pembukuan hanya dilakukan secara single entry, dan
diselenggarakan oleh instansi-instansi secara terpisah.
2010 8

9. KELEMAHAN SISTEM SINGLE
ENTRY
 Proses penyusunan lambat, disusun dari sub
sistem yang terpisah-pisah dan tidak terpadu.
 Memakai sistem single entry accounting yang
tidak lagi memadai menampung kompleksitas
transaksi-transaksi keuangan pemerintah.
 Sulit dilakukan reformasi antar subsistem
 Tidak mendasrkan pada Akuntansi Keuangan
Pemerintah
 Tidak dapat menghasilkan neraca Pemerintah
2010 9

10. BASIS AKUNTANSI
 Sesuai amanat UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara dan UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara, pemerintah diwajibkan menerapkan basis akuntansi
akrual secara penuh atas pengakuan dan pengukuran
pendapatan dari belanja negara paling lambar tahun
anggaran 2008. Sedangkan basis akuntansi yang sekarang ini
diterapkan oleh pemerintah dalam pembuatan laporan
keuangan pemerintah sesuai dengan Kerangka Konseptual
Akuntansi Pemerintahan dalam Standar AKuntansi
Pemerintahan adalah dual basis, yang dimaksud dual basis
adalah pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan
dalam Laporan Realisasi Anggaran menggunakan basis kas,
sedangkan untuk pengakuan aktiva, kewajiban, dan ekuitas
dalam Neraca menggunakan basis akrual
2010 10

11. BASIS AKUNTANSI (2)
 Penggunaan dual basis tersebut di dasarkan pada
kenyataan bahwa pemerintahan diwajibkan membuat
neraca yang hanya dapat dibuat dengan akuntansi
berbasis akrual, sedangkan di sisi lain juga wajib
membuat laporan realisasi anggaran atau yang dulu di
kenal dengan nama Perhitungan Anggaran Negara (PAN)
yang dibuat dengan akuntansi berbasis kas.
2010 11

12. PRODUK DAN USAHA YANG
DILAKSANAKAN
BAKUN
 Sejak tahun 1982 telah berupaya
membuat Sistem Akuntansi Pemerintah
Pusat (SAPP)
 SAPP yang dibuat oleh BAKUN terdiri
dari dua sistem utama yang terpadu,
yaitu :
 Sistem AKuntansi Pusat (SAP) yang
diselenggarakan oleh BAKUN
 Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang
diselenggarakan oleh Departemen/ Lembaga
Pemerintah Non Departemen.
 Single entry → double entry → Triple
entry
 Bisa membuat neraca
2010 12

13. PRODUK DAN USAHA YANG
DILAKSANAKAN (2)
 KASP telah menyusun standar akuntansi untuk sektor
publik/emerintah yaitu Standar Akuntans Pemerintahan
(SAP) PP No, 24 Tahun 2005
 Untuk organisasi sektor publik lainnya IAI telah
mengeluarkan PSAK 45 tentang Pelaporan Keuangan
Organisasi Nir Laba
2010 13

14. STANDAR PEMERIKSAAN
KEUANGAN NEGARA (SPKN)
 BPK telah mengembankan standar
penting yang akan menjadi panduan
dalam prose audit di Indonesia
 SPKN menjadi acuan bagi auditor
pemerintah dalam melaksanakan
tugasnya sebagai pemeriksa (peraturan
BPK No. 1 Tahun 2007)
 SPKN hanya mengatur hal-hal yang
tidak terdapat dalam Standar
Profesional Akuntan Publik (SPSP)
2010 14

15. SPKN MEMBAGI AUDIT MENJADI
TIGA JENIS
 Pemeriksanaan keuangan
 Pemeriksanaan kinerja
 Pemeriksaan dengan tujuan tertentu
2010 15

16. REGULASI PERUNDANGAN
SEKTOR PUBLIK
2010 16

17. PERKEMBANGAN UU SETELAH OTONOMI
DAERAH
2010 17

18. LAPORAN KEUANGAN
SEKTOR PUBLIK
2010 18

19. UU No 17 Tahun 2004 Pasal
30/31
Presiden/Gubernur/Bupati/Wali
kota menyampaikan rancangan
undang-undang tentang
pertanggungjwaban
pelaksanaan APBN/APBD
kepada DPR/DPRD
berupa laporan keuangan
2010 19

20. UU No 17 Tahun 2004 Pasal 32
Bentuk dan isi laporan
pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBN/APBD
sebagaimana dimaksud
disusun dan disajikan sesuai
dengan standar akuntansi
pemerintahan
2010 20

21. UU No 1 Tahun 2005 Pasal 51
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku
Bendahara Umum Daerah menyelenggarakan
akuntansi atas transaki keuangan aset, utang, dan
ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayan dan
perhitungannya.
Kepala satua kerja perangkat daerah selaku
Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi
atas transaksi aset, utang, dan ekuitas dana,
termasuk transaksi pendaptan dan belanja, yang
berada dalam tanggung jawabnya.
Akuntansi sebagaimana dimaksud digunakan untuk
menyususn laporan keuangan Pemerintah Daerah
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
2010 21

22. UU No 1 Tahun 2005 Pasal 55
 Ayat (1) Kepala Satuan Pengelola Keuangan
Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah menyusun laporan keuangan
pemerintanh daerah untuk disampaikan
kepada guberrnur/bupati/walikota dalam
rangka memenuhi pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
 Ayat (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna
Barang menyusun dan menyampaiakan
laporan keuangan yang meliputi laporan
realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas
laporan keuangan
2010 22

23. UU No 15 Penjelasan Pasal 16 Ayat (1)
 Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa
mengenai kewajaran informasi keuangan yang
disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan
pada kriteris (i) kesesuaian dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan
(adequate disclosure), (iii) kepatuahan terhadap
peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas
sistem pengendalian intern.
2010 23

24. UU No 31 Tahun 2005 Pasal 184
 Kepala daerah menyampaiakan rancangan
Perda tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan
keuangan yang telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksan Keuangan paling lambat 6 (enam)
bulan setelah tahun anggaran beakhir.
 Laporan keuangan sebagaimana dimasud
sekurag-kurangnya meliputi laporan realisasi
APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatn
atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan
laporan keuangan badan usaha milik negara.
 Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai
dengan standar akuntansi pemerintahan yang
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
2010 24

25. Peraturan Mentri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
 Pasal 265 ayat (2) :
Laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun dan
disajikan sesuai dengan peraturan
pemerintah yang mengatur tentang
standar akuntansi pemerintahan
2010 25

26. KEDUDUKAN SAP
 Pelaksanaan UU No 17 Tahun 2003 dan UU No. 32 Tahun
2004
 Dibutuhkan dalan rangka penyusunan laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa
laporan keuangan
 Setiap entitas pelaporan pemerintah pusat dan
pemerintah daerha wajib menerapkan SAP
2010 26