Successfully reported this slideshow.

Hibah sanitasi ke daerah melalui Infrastructure Enhencement Grant (IEG)

4,220 views

Published on

Hibah sanitasi ke daerah melalui Infrastructure Enhencement Grant (IEG)

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Hibah sanitasi ke daerah melalui Infrastructure Enhencement Grant (IEG)

  1. 1. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN DIREKTORAT PEMBIAYAAN DAN KAPASITAS DAERAH Jakarta, Agustus 2011 <ul><ul><li>HIBAH DAERAH: </li></ul></ul><ul><ul><li>INFRASTRUCTURE ENHANCEMENT GRANT (IEG) SEKTOR SANITASI </li></ul></ul>
  2. 2. <ul><li>UU 17/2003 tentang Keuangan Negara; </li></ul><ul><li>UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara; </li></ul><ul><li>UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Dae r ah; </li></ul><ul><li>PP 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; </li></ul><ul><li>PP 57/2005 tentang Hibah kepada Daerah; </li></ul><ul><li>PP 2/2006 tentang Tatacara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta penerusan Pinjaman dan / atau Hibah Luar Negeri; </li></ul><ul><li>PMK Nomor 168 /PMK.07/2008 Tentang Hibah Daerah </li></ul><ul><li>PMK Nomor 169 /PMK.07/2008 Tentang Tata Cara Penyaluran Hibah kepada Pemerintah Daerah </li></ul>DASAR HUKUM
  3. 3. HUBUNGAN KEUANGAN antara PEMERINTAH PUSAT, PEMDA & BUMD <ul><li>UU 17/2003 tentang Keuangan Negara </li></ul><ul><li>Pasal 22 </li></ul><ul><li>Pemerintah mengalokasikan dana perimbangan kepada Pemda berdasarkan UU perimbangan keuangan pusat dan daerah. </li></ul><ul><li>Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya. </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara </li></ul><ul><li>Pasal 33 </li></ul><ul><li>1) Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan yang tercantum/ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN. </li></ul>
  4. 4. <ul><li>Pasal 1 (28) </li></ul><ul><li>Hibah adalah Penerimaan Daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, Pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. </li></ul><ul><li>Pasal 44 </li></ul><ul><li>Pendapatan hibah merupakan bantuan yang tidak mengikat </li></ul><ul><li>Hibah kepada Daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui Pemerintah </li></ul><ul><li>Hibah dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara Pemerintah Daerah dan pemberi hibah </li></ul><ul><li>Hibah digunakan sesuai dengan naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) </li></ul>UU 33/2004
  5. 5. PRINSIP HIBAH DAERAH (PMK 168/2008 DAN PMK 169/2008) <ul><li>Kerangka Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah </li></ul><ul><li>Sejalan dengan pembagian urusan pemerintahan </li></ul><ul><li>Mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah </li></ul><ul><li>Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) / Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH) antara Menteri Keuangan cq. Dirjen Perimbangan Keuangan dengan Kepala Daerah </li></ul><ul><li>Mekanisme APBN dan APBD  pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD </li></ul>
  6. 6. PENYALURAN HIBAH
  7. 7. PENYALURAN HIBAH PEMDA K/L KEMENKEU Pihak ketiga Permintaan pertimbangan atas dokumen terkait dan verifikasi Surat Permintaan Penyaluran Hibah+SPTJM+dokumen terkait+hasil verifikasi 3 Pemindahbukuan dari Reksus ke RKUD 4 2 1 Pelaksanaan kegiatan/persyaratan hibah 5 Pembayaran oleh Pemda ke pihak 3
  8. 8. HIBAH IEG – SEKTOR SANITASI
  9. 9. PENERUSAN HIBAH PEMERINTAH AUSTRALIA
  10. 10. Hibah Investment Enhancement Grant (IEG) - Sektor Sanitasi
  11. 11. PENERIMA HIBAH IEG - SANITASI I NO DAERAH DANA HIBAH DANA PENDUKUNG 1 Kota Makassar 500 Juta 200 Juta 2 Kota Probolinggo 2,43 Miliar 730 Juta 3 Kab. Jombang 3,4 Miliar 1,02 Miliar 4 Kota Yogyakarta 3,36 Miliar 1,35 Miliar 5 Kab. Purworejo 1,5 Miliar 600 Juta 6 Kota Solok 1 Miliar 500 Juta 7 Kab. Deli Serdang 3,41 Miliar 1,37 Miliar 8 Kota Banjarmasin 2,64 Miliar 1,06 Miliar 9 Kota Banda Aceh 1,52 Miliar 610 Juta 10 Kota Medan 4,85 Miliar 1,46 Miliar 11 Kota Bukit Tinggi 1,35 Miliar 675 Juta 12 Kota Pekanbaru 2,15 Miliar 1,08 Miliar NO DAERAH DANA HIBAH DANA PENDUKUNG 13 Kota Tegal 1,04 Miliar 420 Juta 14 Kota Pekalongan 1,17 Miliar 470 Juta 15 Kota Batu 1,73 Miliar 870 Juta 16 Kab. Malang 3,07 Miliar 920 Juta 17 Kota Blitar 1,77 Miliar 890 Juta 18 Kota Ambon 4,15 Miliar 1,67 Miliar 19 Kota Denpasar 3,22 Miliar 1,61 Miliar 20 Kota Jayapura 1,37 Miliar 550 Juta 21 Kota Jambi 1,42 Miliar 430 Juta 22 Kota Cimahi 950 Juta 290 Juta Total 48 Miliar 18, 775 Miliar
  12. 12. PROSES PENERUSAN HIBAH IEG SANITASI
  13. 13. PROSES HIBAH IEG (PMK 169/2008)
  14. 14. PERJANJIAN HIBAH (PMK 168/2008) <ul><li>Pasal 7 </li></ul><ul><li>Hibah kepada daerah dituangkan dalam naskah perjanjian penerusan hibah antara Menkeu cq. Dirjen Perimbangan Keuangan dan Kepala Daerah </li></ul><ul><li>Dalam hal dipersyaratkan dalam NPHD atau NPPH, Pemerintah Daerah menyediakan dana pendamping atau kewajiban lain yang membebani APBD </li></ul><ul><li>Pasal 13 </li></ul><ul><li>NPPH merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari NPHLN atau NPPLN dan berlaku efektif setelah terpenuhinya persyaratan dalam NPHLN atau NPPLN </li></ul><ul><li>Pasal 14 </li></ul><ul><li>Salinan naskah perjanjian yang telah ditandatangani disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas,  Kementerian /Lembaga terkait serta P emberi P injaman L uar N egri dan/atau P emberi H ibah L uar N egri. </li></ul>
  15. 15. NASKAH PERJANJIAN HIBAH *Salinan NPHD dan NPPH yang telah ditandatangani disampaikan kepada BPK, K/L terkait dan PPLN atau PHLN

×