Dokumen tersebut membahas tentang metode penyusunan anggaran dan sumber-sumber pendanaan di Indonesia. Metode penyusunan anggaran telah berubah dari tradisional menjadi berbasis kinerja sejalan dengan peraturan perundangan. Sumber-sumber pendanaan meliputi PAD, dana perimbangan, dan sumber lainnya. Masih terdapat hambatan dalam implementasi anggaran berbasis kinerja seperti perumusan program dan kegiatan serta pengukuran kinerja.
2. Metode Penyusunan Anggaran
Di Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam
sejumlah Peraturan Perundangan yaitu :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang-Undang 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2
3. Dengan Berlakunya Paket Peraturan Perundangan
tersebut, maka terdapat perubahan mendasar
dalam hal metode penyusunan anggaran
“Traditional Budget”
yaitu penyusunan anggaran
dengan pendekatan
Incremental dan Line Item yang
penekanan
pertanggungjawaban pada
setiap input yang dialokasikan
“Performance Budget”
yaitu penyusunan anggaran
dengan pendekatan anggaran
kinerja yang penekanan
pertanggungjawabannya tidak
sekedar pada setiap input
tetapi juga pada ouput dan
outcome
Masa Lalu Sekarang
Pasal 14 dan Pasal 19 UU No.17/2003
3
4. Perubahan Metode Penyusunan Anggaran tersebut juga
berpengaruh pada aspek pengendalian &
audit keuangan
Pengendalian dan Audit
Keuangan tidak berjalan
dengan baik karena tidak
memasukkan kinerja
Pengendalian dan Audit Keuangan yang
dilakukan juga termasuk audit kinerja
Masa Lalu
Sekarang
Lebih menerapkan konsep “value for
money” atau konsep 3 E yaitu Ekonomis,
Efisien, & Efektif
Artinya, dalam mencari dana maupun
menggunakan dana Pemda dituntut utk
selalu memperhatikan tiap rupiah dana
(uang) yang diperoleh dan digunakan
Pasal 4, UU No.15/2004
4
5. Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)
Performance Based Budget
• PBB adalah prosedur atau mekanisme untuk memperkuat
keterkaitan antara dana yang diberikan kepada
instansi/lembaga pemerintah dengan outcome (hasil/dampak)
dan/atau output (keluaran), melalui pengalokasian anggaran
yang didasarkan pada informasi ‘formal’ tentang kinerja.
• Informasi kinerja ‘formal’: informasi mengenai ukuran kinerja
(performance measure), ukuran biaya untuk masing-masing
kelompok output dan outcome, dan penilaian atas efektivitas
dan efisiensi belanja melalui berbagai alat analisis.
TUJUAN :
Untuk meningkatkan efisiensi alokasi dan
produktivitas (allocative and productive efficiency)
dari belanja pemerintah.
Marc & Jim, 2005
5
6. Implementasi Metode ABK
di Pemerintah Kota Yogyakarta
RPJM
NASIONAL
RKP
RPJP
DAERAH
RPJM
DAERAH
RKPD
RENSTRA
SKPD
RENJA
SKPD
RENSTRA
KL
RENJA
KL
dijabarkan
Pedoman
Pedoman
Pedoman dijabarkan
diacu
Pedoman
Pedoman
Pemerintah
Pusat
Pemerintah
Daerah
diacu diperhatikan Diserasikan melalui MUSRENBANG
RPJP
NASIONAL
Pedoman
Diawali dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang disinergikan
dengan dokumen perencanaan pembangunan dari Pemerintah Pusat (berdasarkan UU
No.25 Tahun 2004)
6
7. RPJM
NASIONAL
RKP RAPBN APBN
RPJP
DAERAH
RPJM
DAERAH
RKPD RAPBD APBD
RENSTRA
SKPD
RENJA
SKPD
RKA –
SKPD
PENJABARAN
APBD
RENSTRA
KL
RENJA
KL
RKA - KL RINCIAN
APBN
dijabarkan
Pedoman Pedoman
Pedoman dijabarkan
diacu
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pemerintah
Pusat
Pemerintah
Daerah
PERENCANAAN PROGRAM PENGANGGARAN
diacu diperhatikan Diserasikan melalui MUSRENBANGDA
Pedoman
Pedoman
KUA/
PPAS Pedoman
RPJP
NASIONAL
Pedoman
PROSES INTEGRASI DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
7
8. Implementasi dokumen perencanaan SKPD
(basis penyusunan ABK Dinas Kesehatan)
RPJMD KOTA YK
2011 - 2016
SKN/SKD
RENSTRA
KEMENKES
P
E
D
O
M
A
N
VISI
MISI
TUJUAN
SASARAN
STRATEGI
KEBIJAKAN
RENSTRA
DINKES
PROGRAM
KEGIATAN
NILAI
RENJA
TAHUNAN
MUSRENBANG RKA-SKPD
Performance Based
Budgetting
Input
Ouput
Outcome
MDG’s
SPM
KESHTN
K
O
N
S
I
S
T
E
N
S
I
Berdasarkan Permendagri 54 Tahun 2010
8
9. Sumber-Sumber Pendanaan
(Berdasarkan UU 33 Tahun 2003 dan UU 28 Tahun 2009)
1. PAD
a. Pajak Daerah
b. Retribusi Daerah
c. Hsl. Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan
d. Lain-lain PAD yang sah
2. DANA PERIMBANGAN
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
b. Dana Alokasi Umum (DAU)
c. Dana Alokasi Khusus (DAK)
3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YG SAH
a. Dana Hibah
b. Dana Darurat
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi/Pemerintah Daerah Lainnya
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi/Pemerintah Daerah Lainnya
9
10. Penyusunan Anggaran dengan Metode ABK pada SKPD
(Dinas Kesehatan)
RKA SKPD
OUTPUT
OUTCOME
PROGRAM
KEGIATAN
INPUT
Apa yang digunakan dalam
bekerja
Apa yang dihasilkan (barang)
atau dilayani (jasa)
Apa yang ingin dicapai
Apa yang dikerjakan
Alat Analisa Belanja :
1. Perwal ttg Standar
Harga Barang dan Jasa
(Standar Biaya)
2. Analisa Standar Biaya
(ASB)
Belum Ada ….
10
11. Skema Pembiayaan
Berdasarkan Sumber-
sumber Anggaran
RPJMD KOTA YK
2011 - 2016
SKN/SKD
RENSTRA
KEMENKES
MDG’s
SPM
KESHTN
RENSTRA
DINKES
pedoman
Acuan
APBD APBN
DAK DEKON TP TRANSFER
DAERAH
PROGRAM
Percepatan
Pencapaian
Kinerja
11
12. Hambatan dan Permasalahan
Perjalanan metode penyusunan anggaran dengan pendekatan ABK sejak
ditetapkannya peraturan perundangan sebagaimana tersebut diatas, belum
sepenuhnya sesuai yang diharapkan hal ini karena beberapa faktor antara lain :
1. Perumusan nomenklatur program dan kegiatan belum mempertimbangkan
aspek-aspek pengukuran kinerja (SMART: Spesific, Measurement,
Attainable, Relevant, Timely)
2. Kebutuhan pengukuran kinerja program yang berbeda-beda menurut
peraturan dari Kementrian Teknis (Mendagri, MENPAN, LAN) sehingga
pada saat perumusan hasil (outcome) terdapat tumpang tindih
makna/pengertian, apakah untuk mengukur kinerja program atau kegiatan.
3. Relevansi antara keluaran (output) dengan hasil (outcome) sehingga
menyulitkan dalam evaluasi kinerja di akhir tahun.
12