Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan hukum bagi aparatur sipil negara di Indonesia. Perlindungan hukum berupa bantuan hukum harus diberikan kepada ASN yang mengalami masalah hukum dalam melaksanakan tugasnya, meskipun peraturan saat ini belum mengatur secara jelas cakupan bantuan hukum tersebut. Korpri ditugaskan untuk memberikan perlindungan hukum ini, namun belum sepenuhnya berjalan optimal.

1. Perlindungan Hukum Terhadap
Aparatur Sipil Negara
Dr. Kaharuddin Syah, SH.,MH
Dosen Univ. Muhammadiyah Palu
Disampaikan pada acara Penyuluhan Hukum Biro Hukum
Sekda Sulteng , 20 Maret 2019

2. Apakah “Aparatur Sipil Negara”
• Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja
yang bekerja pada instansi pemerintah
• PNS dan Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat
pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau
diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan per-UU

3. Fungsi dan Tugas
a. Pelaksana kebijakan publik;
 melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Pelayan publik;
 memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas
c. Perekat dan pemersatu bangsa.
 mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik
Indonesia

4. Prinsip landasan ASN
ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut:
a.nilai dasar;
b.kode etik dan kode perilaku;
c.komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan
publik;
d.kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
e.kualifikasi akademik;
f.jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan
g.profesionalitas jabatan.

5. Akankah ASN yang memiliki
kasus tidak bisa mendapat
bantuan hukum …?

6. Dasar Hukum Perlindungan Hukum ASN
• UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN. Pasal 92 ayat (1) huruf d, ayat 3, Pasal 106,
Pasal 126 Ayat 1
• PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Pasal 308 ayat
1 huruf d.
• AD-ART Korpri Pasal 13 ayat 1 huruf d.
AD-ART Korpri Pasal 13 ayat 1 huruf d. Dinyatakan Hak Anggota Biasa Korpri
berhak Mendapat bantuan hukum dalam menghadapi perkara hukum;

7. UU 5 tahun 2014 Ttg ASN Pasal 92 Ayat 1 dan
PP 11 Tahun 2017 Ttg Manajemen Pegawai
Negeri Sipil. Pasal 308 ayat 1 huruf d.
Menyatakan Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa :
a. jaminan kesehatan;
b. jaminan kecelakaan kerja;
c. jaminan kematian; dan
d. Bantuan hukum.
Ayat 3.
Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa pemberian
bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan
tugasnya.

8. UU 5 Tahun 2014 Ttg ASN Pasal 126 ayat (3)
menyatakan
Dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) korps profesi ASN
memiliki fungsi:
a. Pembinaan dan pengembangan profesi ASN;
b. Memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota korps profesi ASN
Republik Indonesia terhadap dugaan pelanggaran Sistem Merit dan mengalami masalah
hukum dalam melaksanakan tugas;
c. Memberikan rekomendasi kepada majelis kode etik Instansi Pemerintah terhadap
pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profesi; dan
d. menyelenggarakan usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota korps profesi
ASN sesuai dengan ketentuan perUU.
Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja
secara adil dan wajar tanpa mem- bedakan faktor politik, ras, agama, asal usul, jenis kelamin, dan kondisi
kecacatan.

9. Kurang Tegasnya Aturan PH Terhadap ASN
Bahwa peraturan ini belum mengatur secara tegas hal-hal yang dimaksud dengan
perlindungan hukum.
Pemberian bantuan hukum dalam perkara di Pengadilan dapat diartikan bantuan hukum perkara pidana,
perdata, peradilan agama, dan Tata Usaha Negara.
Dalam praktik selama ini, unit yang membidangi hukum mewakili institusi pemerintah dalam beracara di
pengadilan serta mendapat kuasa dari pimpinan instansi pemerintah untuk menangani perkara-perkara
Perdata dan Tata Usaha Negara.
Dalam perkara Pidana, Pegawai Negeri tidak boleh menjadi pengacara bagi Pegawai Negeri yang
terkena perkara. Hal ini dikarenakan kodrat hukum materiil pidana yang bersifat pribadi. Jika Pegawai
Negeri menjadi pengacara bagi orang yang terkena pidana, maka Pegawai Negeri tersebut bertindak
atas nama pribadi dan menjadi kuasa dari orang tersebut. Hal ini tidak diperbolehkan oleh Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Advokat yang menyatakan bahwa seorang advokat tidak boleh
berstatus sebagai Pegawai Negeri atau Pejabat Negara (Pasal 3 Ayat (1) Huruf c).

10. Wujud Lemahnya PH/BH ASN
• Berbeda halnya dengan pembelaan hukum bagi masyarakat miskin yang telah dijamin
hak-haknya melalui UU 16/2011 ttg Bantuan Hukum. Pemerintah telah menganggarkan
biaya bantuan hukum untuk lembaga atau yayasan bantuan hukum yang bersedia
memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.
• Undang-undang tentang Bantuan Hukum itu tidak menjangkau Pegawai Negeri Sipil yang
terkena masalah hukum. Padahal tidak semua pegawai Negeri Sipil memahami soal-soal
hukum sehingga dengan demikian kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil di hadapan
hakim menjadi lemah dan atau tidak seimbang dengan peran dan kemampuan jaksa
penuntut umum.
• Di sisi lain Korps Profesi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan memberikan
perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 126 ayat (3) huruf.b, UU No 5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, melalui lembaga Bantuan dan Konsultasi
Hukum belum optimal dilaksanakan.
• Belum semua instansi pemerintah di pusat maupun di daerah membentuk lembaga
bantuan dan konsultasi hukum.
•

11. Bentuk Pelanggaran Hukum Terhadap ASN
• Delik Khusus (Korupsi), Misalnya. tugas adhoc mengelola proyek-
proyek pemerintah.
• Delik UMUM/Tindak Pidana Umum misalnya. Satpol PP sedang melakukan
penertiban dianggap melakukan tindakan tidak menyenangkan.
• Kemudian Camat yang mengurus sertifikat tanah dianggap memalsukan
doumen,
• ASN di Dinas Pertanahan dianggap memalsukan dokumen,

12. Maksud dan Tujuan PH/BH ASN
Meningkatnya rasa aman dan kenyamanan ASN dalam bekerja atau dalam
melaksanakan tugas dan fungsi serta kegiatan dinas.
Terwujudnya aparatur yang profesional, berintegritas, netral, bebas dari intervensi
politik, bersih dari praktik KKN, memiliki kompetensi sesuai bidangnya serta
berkinerja dan berdisiplin tinggi dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan
reformasi birokrasi.
Meningkatnya kesempatan/kemampuan aparatur yang bermasalah hukum untuk
memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan atau untuk memperoleh
pendampingan dan bantuan hukum secara cuma-cuma baik diluar proses
pengadilan maupun didalam proses pengadilan.

13. Korpri wadah PH/BH Terhadap ASN
• Berdasarkan Keppres 24 Tahun 2010 ttg Pengesahan AD KORPRI untuk memberikan
perlindungan, pendampingan dan bantuan hukum kepada ASN maka dapat dibentuk
Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) di suatu instansi pemerintah.
• Untuk memberikan perlindungan dan bantuan hukum bagi ASN yang mengalami
permasalahan hukum maka perlu dibentuk suatu lembaga yang berkompeten dan bersifat
profesional.
• Maksud dan tujuan dilaksanakannya adalah sebagai jaminan dari pemerintah untuk
memberikan pendampingan dan bantuan hukum kepada aparatur yang mengalami
permasalahan hukum baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.

14. Dasar Hukum wadah LKBH KORPRI
• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara
• Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
• Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korsa.
• Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 Jo Keppres 24 Tahun 2010 tentang
Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia.
• MoU KORPRI dengan Lembaga Advokad.
• Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 1 Tahun 2011.

15. Berdasarkan Pasal 68 Ayat (2) Keppres 24 Tahun
2010
LKBH KORPRI mempunyai tugas membantu ASN yang mengalami permasalahan
hukum dalam bentuk konsultasi, advokasi dan pendampingan (litigasi).
Fungsi LKBH KORPRI diantaranya lembaga konsultasi hukum, lembaga bantuan
hukum, lembaga pemagangan, lembaga kajian hukum, dan lembaga sosialisasi
peraturan perundang-undangan.

16. Ruang lingkup LKBH KORPRI yaitu sebagai berikut :
1.Anggota KORPRI yang menjalankan tugas kedinasan
2.Perkara pidana, perdata, tata usaha Negara.
3.Kasus administrasi kepegawaian atau pelanggaran disiplin pegawai (PP 10 jo
PP 45, PP 53)
4.Kasus pelanggaran administrasi keuangan negara: tuntutan ganti rugi, pajak,
dan lain-lain.
5.Pelanggaran terhadap kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada
kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan
faktor politik, ras, agama, asal usul, jenis kelamin, dan kondisi kecacatan atau
dikenal dengan merit sistem.

17. Mekanisme permohonan bantuan hukum kepada LKBH
KORPRI :
• Setiap klien harus mengajukan permohonan kepada LKBH KORPRI.
• Setiap penanganan perkara didasarkan surat kuasa yang ditandatangani oleh
klien.
• Dalam setiap surat kuasa ditunjuk advokat yang berlisensi advokat
• Advokat substitusi diharapkan berasal dari PNS yang telah mengikuti dan
memiliki sertifikat Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA).
• Advokat substitusi bertugas mendampingi advokat berlisensi saat memberikan
pendampingan dan bantuan hukum di luar maupun dalam sidang peradilan.
• Advokat substitusi mempunyai kewajiban untuk menggantikan advokat
berlisensi yang berhalangan.

18. Problematik PH/BH bagi ASN dasarnya sangat
luas, antara lain
1. KORPRI yg ditugaskan memberikan perlindungan hukum melalui lembaga Bantuan
dan Konsultasi Hukum belum optimal dilaksanakan.
2. ASN hanya bisa meminta pembelaan hukum dari advokat karena UU Advokat
melarang orang perorangan atau pejabat instansi pemerintah menjadi pembela
hukum di sidang pengadilan sementara tidak semuanya ASN mampu membayar
jasa advokat sehingga hak-hak hukumnya tidak dapat terpenuhi.
3. UU 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum itu tidak menjangkau ASN yang terkena
masalah hukum. sementara tidak semua ASN memahami soal-soal hukum
sehingga kedudukan hukum ASN di hadapan hakim menjadi lemah dan atau tidak
seimbang dengan peran dan kemampuan jaksa penuntut umum.

19. 4. PP sebagai pelaksanaan Pasal 126 ayat 3 belum diterbitkan, juga belum semua
instansi pemerintah di pusat/daerah membentuk lembaga bantuan dan
konsultasi hukum.
5. Terdapat perbedaan cara pandang tentang peran Korps Profesi Aparatur Sipil
Negara di instansi pemerintah pusat. Kementerian Keuangan berpendapat
KORPRI adalah unit di luar kedinasan sehingga tidak bisa dibiayai melalui
APBN, padahal peran Korps Profesi tersebut memiliki peran antara lain melalui
perlindungan hukum.

20. LARANGAN ASN
1.Menyalahgunakan wewenang;
2.Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan
menggunakan kewenangan orang lain;
3.Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau
lembaga atau organisasi internasional;
4.Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat
asing;
5.Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-
barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara
secara tidak sah;
6.Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain
di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi,
golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
7.Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara
langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;

21. 8. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang
berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
9. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
10. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat
mempersulit salah satu pihak yang dilayani yang dapat merugikan kerugian bagi
pihak tersebut;
11. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
12. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD,
atau Kepala Daerah, dengan cara, diantaranya:
a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
e. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan
salah satu pasangan dan/atau calon selama masa kampanye;
f. Mengadakan kegiatan yg mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan
calon;
i. memberikan surat dukungan disertai foto kopi KTP sesuai perUU

22. Tingkat Hukuman disiplin dan jenisnya
Hukuman disiplin ringan Hukuman Disiplin Sedang Hukuman Disiplin Berat
Teguran Lisan penundaan kenaikan gaji berkala
selama 1 (satu) tahun
penurunan pangkat setingkat
lebih rendah selama 3 (tiga) tahun
Teguran tertulis penundaan kenaikan pangkat
selama 1 (satu) tahun
pemindahan dalam rangka
penurunan jabatan setingkat lebih
rendah
Pernyataan tidak puas secara
tertulis
penurunan pangkat setingkat
lebih rendah selama 1 (satu)
tahun
pembebasan dari jabatan;
pemberhentian dengan hormat
tidak atas permintaan sendiri
sebagai PNS; dan
pemberhentian tidak dengan
hormat sebagai PNS