Dokumen tersebut membahas pengelolaan sediaan farmasi dan alat kesehatan di puskesmas, meliputi perencanaan kebutuhan obat berdasarkan formularium puskesmas, pengadaan obat secara e-purchasing, penyimpanan obat termasuk obat berisiko tinggi, serta evaluasi mutu pelayanan farmasi klinik untuk mencapai hasil terapi yang diharapkan.
2. Latar Belakang
Di dunia: diperkirakan
lebih 1 juta kematian
pasien meninggal karena
kesalahan penanganan
yang dapat dicegah
Di AS: sampai 1.000.000
kematian yang dapat
dicegah/tahun
Di Eropa: 150 kematian
yang dapat
dihindari/minggu
Bagaimana dengan
di Indonesia?
INDONESIA
BUDAYA MELAPOR
INSIDEN KESELAMATAN
PASIEN PERLU
DITINGKATKAN
Baru 118 RS
melaporkan insiden
3. ManajemenTatakelola Obat
Monitoring &
Evaluasi
Peran Apoteker
Penggunaan: Pelayanan
Kefarmasian
⚫Good Prescribing Practice
⚫Good Pharmacy Practice
⚫FORNAS
⚫Pedoman Teknis Analisis
Farmakoekonomi
Pemilihan/Seleksi *
⚫ FORNAS
⚫ Standar
⚫ NIE atau EUA
Perencanaan
dan
Pembiayaan
⚫RKO
Pengadaan
⚫E-Purchasing (e-Katalog)
⚫Cara lain sesuai Perpres
Pengadaan B/J Pemerintah
Distribusi
⚫ E-Logistik
⚫ LP-LPO
⚫ Good DistributionPractice
⚫ Good StoragePractice
⚫ E-Monev Katalog
Penyaluran
Bahan BakuProduksi
Penyimpanan
atau Logistik
PBF
Protokol Tatalaksana Covid-19
Impor
Bahan Baku
4. MEWUJUDKAN
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
Peningkatan
Edukasi
Hidup Sehat
Peningkatan
Kualitas
Lingkungan
Peningkatan
Pencegahan
dan Deteksi
Dini Penyakit
Penyediaan
Pangan Sehat
dan Percepatan
Perbaikan Gizi
Peningkatan
Perilaku
Hidup Sehat
Peningkatan
Aktivitas Fisik
5. PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN
PROGRAM PENINGKATAN
MUTU
• AKREDITASI RS
• AKREDITASI PKM
PROGRAM PENINGKATA
N AKSES
• SARANA PRASARANA
• KOMPETENSI SDM
• OBAT DAN ALKES
Terwujudnya
Akses Pelayanan
Kesehatan Dasar
dan Rujukan
yang berkualitas
Bagi Masyarakat
6. UU No 36/2009 tentang Kesehatan
Praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan,
pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi
obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan
yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 108
Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00
(seratus juta rupiah).
Pasal 198
7. UU No 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan
1) Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik harus dilakukan sesuai dengan kewenangan yang
didasarkan pada Kompetensi yang dimilikinya.
Penjelasan
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "kewenangan berdasarkan Kompetensi" adalah kewenangan untuk melakukan
pelayanan kesehatan secara mandiri sesuai dengan lingkup dan tingkat kompetensinya, antara lain:
a. apoteker memiliki kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian;
b. perawat ..........
c. bidan........
Pasal 62
10. Pengelolaan Obat dan BMHP
Pelayanan Farmasi Klinik
Peran serta di masyarakat dalam upaya
Promotif dan Preventif
Peran Apoteker di Puskesmas
11. CAKUPAN STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN
Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat
Kesehatan,
dan Bahan Medis Habis Pakai
Pelayanan Farmasi Klinis
D I D U K U N G O L E H
SUMBER DAYA
KEFARMASIAN
STANDAR PROSEDUR
OPERASIONAL
PENGENDALIAN MUTU
PELAYANAN KEFARMASIAN
• Monitoring
• Evaluasi
13. SELEKSI
Seleksi mengacu pada
▪ FORMULARIUM
NASIONAL (FORNAS)
▪ Formularium Puskesmas
RKO
▪ Rencana
kebutuhan obat
▪ E-Monev
PENGADAAN
OBAT
▪Secara e-Purchasing
atau cara lain sesuai
ketentuan
pengadaan
barang/jasa
pemerintah
14. Output:
Formularium
Puskesmas
Outcome:
Tercapainya
Kendali mutu
dan kendali biaya
di Puskesmas
Acuan:
Formularium
nasional
Disusun oleh Tim
kesehatan
Kebutuhan obat
di Puskesmas
✓ Obat yang masuk dalam
formularium Puskesmas adalah
obat fornas minimal (80%) dan
obat lain diluar fornas maksimal
(20%).
✓ Obat yang dikelola di Puskesmas
merupakan obat yang memiliki
nomor izin edar (NIE)
✓ mengutamakan penggunaan
obat generik
✓ memiliki rasio manfaat-risiko
(benefit-risk ratio) yang paling
menguntungkan penderita
✓ menguntungkan dalam hal
kepatuhan dan penerimaan oleh
pasien
✓ memiliki rasio manfaat-biaya
(benefit-cost ratio) yang
tertinggi
✓ Obat lain yang terbukti paling
efektif secara ilmiah dan aman
(evidence based medicines)
15. Pengumpulan data
• Data konsumsi
Usulan kebutuhan
obat dari unit kerja
Data sisa stok
Data buffer stock
Pola penyakit
Perkiraan kunjungan
Pengkajian usulan
kebutuhan
• Spesifikasi/data teknis
Kuantitas kebutuhan
Analisa harga satuan
Perhitungan
Kebutuhan
• Metode konsumsi
• Metode morbiditas
• Metode Proxy
Consumption
Membahas usulan
dan rencana
kebutuhan dalam
rapat tim kesehatan
Evaluasi
Perencanaan
• Analisa nilai ABC,
untuk evaluasi aspek
ekonomi
• Kriteria VEN, untuk
evaluasi aspek medik/
terapi
• Kombinasi ABC dan
VEN
Tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, efisien
16. Penyimpanan Obat
obat risiko tinggi
LASA/NORUM
elektrolit
konsentrat
16
Obat High Alert Daftar obat berisiko tinggi ditetapkan oleh
Puskesmas dengan mempertimbangkan data dari
referensi dan data internal tentang “kejadian
yang tidak diharapkan” (adverse event) atau
“kejadian nyaris cedera” (near miss)
Elektrolit konsentrasi tinggi dan obat risiko tinggi
harus disimpan dengan terpisah dan penandaan
yang jelas untuk menghindari kesalahan
pengambilan dan penggunaan.
Penyimpanan dilakukan terpisah, mudah
dijangkau dan tidak harus terkunci. Disarankan
pemberian label high alert diberikan untuk
menghindari kesalahan.
19. 19
Contoh obat LASA dengan
kandungan zat aktif berbeda
Contoh obat LASA disimpan tidak berdekatan dan
diberi label “LASA”
Contoh label LASA
20. EVALUASI MUTU
• 1. MUTU MANAJERIAL
• Indikator:
❖Kesesuaian proses terhadap standar
❖Efektifitas dan efisiensi
• 2. PELAYANAN FARMASI KLINIK
Indikator :
❖Zero deffect dari medication error
❖SPO
❖PIO dan Konseling
❖Output Yanfarklin, seperti kesembuhan pasien, pengurangan gejala penyakit