1. TUGAS PERTEMUAN 1: PPh PASAL 21/PASAL26
1. RINGKASLAH MATERI 1 DIATAS MENJADI 4 HALAMAN SAJA.
Pajak Penghasilan Pasal 21 / Pasal 26
a) Pemotong Pajak PPh Pasal 21 / 26
Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau
kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib
Pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh:
1) Pemberi kerja : orang pribadi, badan, cabang, perwakilan, atau unit yang
berhubungan pembayaran gaji, upah, tunjangan, dsb.
2) Bendahara Pemerintah: Bendahara pusat maupun Bendahara daerah.
3) Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja.
4) Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan
sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan
bebas.
5) Penyelenggara kegiatan yg melakukan pembayaran sehubungan dgn pelaksanaan
suatu kegiatan.
b) Pengertian Obyek Pajak
Obyek pajak merupakan segala sesuatu baik berupa barang, jasa, kegiatan atau
keadaan yang dikenakan pajak.
c) Pengertian Obyek Pajak Penghasilan
Obyek pajak penghasilan yaitu penghasilan, yang berarti setiap tambahan
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal
dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau
untuk menambah kekayaan Wajib Pajak.
Pengelompokkan Penghasilan
Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak
penghasilan dapat dikelompokkan menjadi :
- Penghasilan dari pekerjaan : gaji, tunjangan, honorarium, dll
- Penghasilan dari kegiatan usaha
- Penghasilan dari modal : bunga, sewa, royalty
- Penghasilan lain-lain : pembebasan hutang, hadiah
2. Penghasilan termasuk Obyek PPh
Pasal 4 UU No. 36 tahun 2008, penghasilan yang termasuk obyek pajak antara
lain adalah :
1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang
diterima atau diperoleh Gaji, upah, Tunjangan, bonus dll
2) Hadiah dari undian atau pekerjaan dan penghargaan
Hadiah termasuk hadiah dari undian, pekerjaan dan kegiatan
Penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan kegiatan
tertentu.
3) Laba Usaha
4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
5) Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun
6) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
7) Premi asuransi, dll
d) Penghasilan Bukan Obyek Pajak
Menurut Pasal 4 ayat 3 UU No. 36 tahun 2008 yaitu terhadap penghasilan-
penghasilan tertentu yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dikecualikan dari
pengenaan Pajak Penghasilan.
Yang termasuk bukan obyek Pajak Penghasilan antara lain adalah
- Bantuan atau sumbangan - Harta hibah
- Zakat - Warisan, dll
e) Subyek PPh
Subyek PPh adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh
penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan.
Pembagian Subyek Pajak
Menurut UU No. 36 tahun 2008 pasal 2 ayat (1), Subyek PPh dibedakan menjadi :
- Subyek Pajak Dalam Negeri
1) Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari
183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
2) Orang pribadi yang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
3. 3) Badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia, kecuali unit
tertentu dari Badan Pemerintah dengan kriteria :
- Pembentukannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan
- Pembiayaan bersumber dari APBN dan atau APBD
4) Warisan yang belum terbagi
Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subyek
pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris.
- Subyek Pajak Luar Negeri
1) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia
2) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari
3) Badan yang tidak didirikan di Indonesia yang melakukan usaha dan
memperoleh penghasilan dari Indonesia melalui Bentuk Usaha Tetap
(BUT) di Indonesia
f) Pengecualian Subyek Pajak
Menurut UU No. 36 tahun 2008 yang dikecualikan dari subyek PPh adalah :
1) Kantor perwakilan Negara asing
2) Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari Negara asing dan
orang-orang yang diperbantukan kepada mereka dengan syarat bukan WNI dan di
Indonesia tidak menerima penghasilan di luar jabatannya.
3) Organisasi internasional, dengan syarat :
a. Indonesia menjadi anggota organisasi tsb
b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lainnya untuk memperoleh penghasilan
dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada Pemerintah yang dananya
berasal dari iuran para anggota
g) Tarif PPh
Tarif dibagi menjadi :
1) Wajib Pajak Orang Pribadi
Mempunyai NPWP
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak Penghasilan
Sampai dengan 50 juta 5%
50 juta - 250 juta 15%
4. 250 juta - 500 juta 25%
Diatas 500 juta 30%
Tidak mempunyai NPWP
Bagi WPOP yang tidak mempunyai NPWP tarif Pajak Penghasilannya lebih
tinggi 20% jika dibandingkan dengan WPOP yang mempunyai NPWP
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak Penghasilan
Sampai dengan 50 juta 6%
50 juta - 250 juta 18%
250 juta - 500 juta 30%
Diatas 500 juta 36%
2) Wajib Pajak Badan
Tarif PPh badan adalah tarif tunggal sebesar 25%
Skema Dasar Pengenaan PPh Pasal 21
Pegawai :
- Tetap = Ph NETO – PTKP
- Tidak Tetap
Bulanan = Ph BRUTO – PTKP
Harian = Ph BRUTO – 450 RIBU
= Ph BRUTO(>4,5 - 10,2jt ) – PTKP Harian
= Ph BRUTO(>10,2jt) – PTKP
Pensiunan
- Sekaligus = PP 68 Th 2010
- Berkala = Ph NETO – PTKP
Bukan Pegawai
- Berkesinambungan = ((50% X Ph Bruto) – PTKP bulanan) Kumulatif
- Berkesinambungan ex Psl 13 (1) = (50% X Ph Bruto) Kumulatif
- Tidak Berkesinambungan = 50 % x Ph Bruto
Komisaris, Mantan Pegawai, Penarikan Dapen O / Pegawai = Ph Bruto Kumulatif
Peserta Kegiatan = Ph Bruto
5. 2. JUMLAH PENGHASILAN KENA PAJAK BAPAK AGUNG RP 200.000.000,
HITUNGLAH PAJAK PENGHASILAN TERUTANGNYA JIKA BPK AGUNG BELUM
PUNYA NPWP DAN JIKA BAPAK AGUNG SUDAH PUNYA NPWP
Punya NPWP :
Pajak Penghasilan Terutang :
5% x Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000
15% x Rp 150.000.000 = Rp 22.500.000
Jumlah Rp 25.000.000
Belum Punya NPWP
Pajak Penghasilan Terutang :
6% x Rp 50.000.000 = Rp 3.000.000
18% x Rp 150.000.000 = Rp 27.000.000
Jumlah Rp 30.000.000
3. JUMLAH PENGHASILAN KENA PAJAK BAPAK ANDY RP 900.000.000,
HITUNGLAH PAJAK PENGHASILAN TERUTANGNYA JIKA BPK ANDY BELUM
PUNYA NPWP DAN JIKA BAPAK AGUNG SUDAH PUNYA NPWP
Punya NPWP
Pajak Penghasilan Terutang :
5% x Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000
15% x Rp 200.000.000 = Rp 30.000.000
25% x Rp 250.000.000 = Rp 62.500.000
30% x Rp 400.000.000 = Rp 120.000.000
Jumlah Rp 215.000.000
Belum Punya NPWP
Pajak Penghasilan Terutang :
6% x Rp 50.000.000 = Rp 3.000.000
18% x Rp 200.000.000 = Rp 36.000.000
30% x Rp 250.000.000 = Rp 75.000.000
36% x Rp 400.000.000 = Rp 144.000.000
Jumlah Rp 258.000.000
